Nasional
Share this on:

Gerindra Ketemu dengan PKS, Demokrat Tak Terlihat

  • Gerindra Ketemu dengan PKS, Demokrat Tak Terlihat
  • Gerindra Ketemu dengan PKS, Demokrat Tak Terlihat

JAKARTA - Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto kembali bermanuver, setelah sehari sebelumnya merapat ke Istana Kepresidenan. Orang nomor wahid di Partai berlogo garuda itu mengadakan pertemuan dengan sejumlah elit Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra di kediaman Prabowo, kemarin (22/10).

Yang menarik tak terlihat adanya gerakan di partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono ini, di tengah penyusunan kabinet yang tengah dipersiapkan Presiden Joko Widodo. Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simajuntak mengatakan, agenda pertemuan lebih mengedepankan silahturahmi.

"Mereka bersilaturahim, bicara banyak hal ya terkait keputusan Prabowo setelah diminta Pak Joko Widodo (Jokowi) menjadi Menteri Pertahanan (Menhan)," terangnya.

Dari pantauan secara langsung di kediamannya, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Prabowo tiba lebih dulu di rumahnya menggunakan Alphard putih bernomor polisi B 8 PSD pukul 16.38 WIB. Kedatangan itu disusul oleh Ketua DPP Partai Gerindra, Desmond Mahesa pukul 17.37 WIB dan disusul Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo dua menit kemudian. Kemudian Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani datang pada pukul 19.21 WIB.

Adapun tokoh PKS yang hadir menurut Dahnil, ada Presiden PKS Sohibul Iman dan Ketua DPP PKS bidang Politik Hukum dan Keamanan Muzammil Yusuf, dan Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal. Menurut Dahnil, PKS berharap Gerindra tetap menjalin komunikasi yang baik antar-koalisi Indonesia Adil Makmur yang mengusung Prabowo sebagai Calon Presiden pada Pilpres 2019 lalu.

"Ya tentu Gerindra, Prabowo, dan PKS lah dalam hal ini. Sikap politik kan bisa berbeda, silaturahim tidak boleh terputus," ujar Dahnil.

Dahnil menambahkan Prabowo juga tidak mau memutus komunikasi dengan PKS. Meskipun kini Gerindra bergabung dengan Koalisi Pendukung Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Sementara itu Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Sigit Sosiantomo tidak memberikan penjelasan secara detail dari pertemuan tersebut. Ia hanya meminta agar pemerintah memasukkan peristiwa Resolusi Jihad di Surabaya pada 22 Oktober 1945 yang dikeluarkan KH Hasyim Asy'ari selaku Ketua PBNU saat itu, ke dalam catatan resmi Sejarah Nasional Indonesia.

"Dalam diorama di museum ini kita lihat ada missing link (mata rantai yang hilang)," kata Sigit Sosiantomo saat berkunjung ke Museum 10 Nopember di areal Tugu Pahlawan Surabaya dalam rangka Hari Santri 2019, kemarin (22/10).

Dalam kesempatan tersebut Sigit juga menyampaikan pentingnya pemberdayaan santri dan pondok pesantren. "Alhamdulillah kemarin kita turut menggolkan Undang-undang Pesantren, sehingga keberadaan, kemandirian dan kekhasan pondok pesantren lebih terjaga," ujarnya.

Menanggapi situasi dan kondisi politik yang ada, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menegaskan partainya hanya menonton dan melihat proses penyusunan kabinet yang sedang dilakukan Presiden Joko Widodo.

"Kami hanya menonton dan melihat, semoga yang dipilih adalah orang-orang kompeten, sesuai visi misi Presiden. Dan bisa membawa kemajuan terhadap pembangunan dan peningkatan kesejahteraan," kata Ibas di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.

Menurut Ibas, Partai Demokrat tidak bisa mencampuri Presiden yang sedang menyusun kabinet karena merupakan hak prerogatif Presiden. Sikap politik Demokrat akan ditentukan oleh pimpinan partai dan dirinya tidak bisa memberikan pernyataan terkait pandangan partainya. "Saya tidak dalam konteks menentukan posisi. Saat ini kita akan mendengarkan lebih lanjut nanti pandangan dari partai Demokrat," ujarnya.

Ibas mengatakan Demokrat akan mendukung penuh terhadap kebijakan pemerintah yang dibawa menuju bangsa maju, adil, damai, dan bersatu. Namun menurut dia, Demokrat akan bersikap kritis ketika program atau kebijakan pemerintah belum sesuai dengan keinginan masyarakat.

"Presiden sangat tahu bagaimana memimpin negara selama lima tahun, tentu tahu persis daerah mana saja yang harus diperbaiki dan saya yakin beliau punya konsep membangun dan memajukan bangsa ini lebih baik ke depannya," katanya.

Sebelumnya politisi Demokrat Ferdinand Hutahaean menyebutkan partai memiliki segudang kader berpengalaman dan siap membantu di Kabinet Kerja Jilid II jika Presiden Joko Widodo menginginkannya. "Ya tentu Partai Demokrat ini adalah partai yang 10 tahun pernah memerintah, kami gudangnya kader-kader berpengalaman dan juga kader muda yang tentu memiliki kemampuan," kata Ferdinand Hutahaean.

Jika Presiden Jokowi menginginkan beberapa menterinya dari kader Partai Demokrat, maka menurutnya, parpol tersebut bisa menyiapkan sosok sesuai yang dibutuhkan presiden. "Jadi kalau diminta kader berpengalaman kami punya atau kader yang diminta, kader muda yang memiliki kapasitas dan kapabilitas juga kami punya, sehingga sangat siap apabila diminta oleh Presiden Jokowi," ujarnya.

Namun sampai sehari menjelang pelantikan, menurut Ferdinand, Partai Demokrat belum mengetahui apakah Presiden Jokowi akan mengikutsertakan mereka untuk mengisi posisi menteri. "Tetapi bagi kami, kami percaya Pak Jokowi akan bijaksana, mengerti dan memahami kebutuhannya dalam menyusun kabinetnya untuk menghadapi tantangan ke depan, kami meyakini itu, jadi kira-kira Partai Demokrat posisinya sekarang seperti itu," kata dia. (tim/zul/ful/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Partai Gelora Jangan Acak-acak Kader PKS

Partai Gelora Jangan Acak-acak Kader PKS

Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia sudah resmi didirikan. Namun, belum dideklarasikan.


Pelaku Bom Medan Terpapar Radikalisme dari Istrinya

Pelaku Bom Medan Terpapar Radikalisme dari Istrinya

Polisi menangkap DA, istri Rabbial Muslim Nasution (RMN), pelaku bom bunuh diri Polrestabes Medan, Sumatera Utara, tak lama setelah kejadian.


Gaji Guru Honorer Bisa Ditambah dari dana Pendidikan

Gaji Guru Honorer Bisa Ditambah dari dana Pendidikan

Pemerintah daerah diimbau agar dapat bekerja sama menyelesaikan permasalahan gaji guru honorer dengan pemerintah pusat.


Bela Negara Tak Harus dengan Wajib Militer

Bela Negara Tak Harus dengan Wajib Militer

Menurut Kemendikbud, aksi bela negara tidak harus dengan wajib militer (wamil).


Soal Bom Medan, MUI Minta Jangan Komentar Sebelum Terbukti

Soal Bom Medan, MUI Minta Jangan Komentar Sebelum Terbukti

Bom bunuh diri di Polrestabes Medan Sumatera Utara diyakini sebagai aksi jihad. Dengan demikian, pelaku dikategorikan sudah terpapar paham radikalisme.


Sudah Mati Suri, KPK Tak Butuh Dewan Pengawas

Sudah Mati Suri, KPK Tak Butuh Dewan Pengawas

Indonesia Corruption Watch (ICW) memandang polemik mengenai figur yang cocok menjadi Dewan Pengawas (DP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak perlu ada.


Masyarakat Tak Mampu Bayar, Fraksi PKS Tolak Kenaikan BPJS

Masyarakat Tak Mampu Bayar, Fraksi PKS Tolak Kenaikan BPJS

Pemerintah diminta segera mencari solusi konkret untuk memberikan subsidi bagi peserta BPJS Kesehatan kelas III.


Puan Tegaskan PDI Perjuangan dan NasDem Akur

Puan Tegaskan PDI Perjuangan dan NasDem Akur

Presiden Joko Widodo dinilai sukses membungkam semua tudingan tentang hubungannya dengan Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh.


Draf Larangan Koruptor Nyalon Pilkada di Tangan Presiden

Draf Larangan Koruptor Nyalon Pilkada di Tangan Presiden

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman mengakui, salah satu bahasan yang disampaikan saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).


Belum Sebulan Menjabat, Prabowo Diminta

Belum Sebulan Menjabat, Prabowo Diminta

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!