Nasional
Share this on:

Gerindra Klaim Pantas di MPR

  • Gerindra Klaim Pantas di MPR
  • Gerindra Klaim Pantas di MPR

**JAKARTA ** - Sinyal Partai Gerindra merapat ke koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin semakin kuat. Salah satu yang sedang diperjuangkan adalah kursi Ketua MPR. Posisi strategis ini dinilai penting jika bergabung dalam koalisi. Selain sebagai bentuk rekonsiliasi, Gerindra merasa pantas karena menjadi peraih suara terbanyak kedua pada Pemilihan Legislatif 2019.

"Gerindra harus dapat posisi strategis kalau jadi bagian koalisi. Partai oposisi Adil Makmur ada 45 persen lebih. Apabila memang ada kesepakatan, harusnya mendapat posisi yang strategis. Setidaknya Gerindra pada posisi Wakil Ketua MPR. Karena Gerindra adalah partai kedua nasional dan ketiga di parlemen. Dengan perolehan itu, Gerindra sudah sepantasnya dapat kursi di MPR," tegas Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria di Jakarta, Sabtu (20/7) kemarin.

Meski begitu, hingga saat ini Gerindra belum membahas scara spesifik kursi pimpinan MPR. Dewan Pembina Gerindra masih menimbang apakah akan mengambil langkah bergabung ke koalisi Jokowi atau tetap oposisi. "Gerindra belum bahas posisi. Banyak yang harus dipertimbangkan. Misalnya kalau ikut koalisi bagaimana dan harus seperti apa. Kalau tetap oposisi juga bagaimana. Ini belum dibahas semuanya. Jadi memang perlu waktu," imbuhnya.

Dia mengakui di internal Gerindra ada yang menginginkan masuk ke koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin. Ada pula juga ingin tetap jadi oposisi. Namun, keputusan tertinggi akan diambil oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

"Saat bertemu dewan pembina, Pak Prabowo mendengar aspirasi yang beragam. Semua menyampaikan masukan. Ada plus-minusnya. Kesimpulan sementara diserahkan kepada Pak Prabowo sebagai ketua dewan pembina dan ketum. Kita belum tahu apa keputusan beliau," paparnya.

Sementara itu, PDIP ingin melihat figur Gerindra yang akan disodorkan dalam paket pimpinan MPR. "Seperti Pak Taufiq Kiemas tahun 2009 dipilih secara aklamasi. Karena semua orang melihat figur dan karakter, kaliber Pak Taufiq Kiemas disegani luar biasa. Nah, kalau Gerindra siapa figurnya. Karena figur ini penting untuk lobi-lobi yang kuat," kata Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno kepada wartawan, di Jakarta, Sabtu (20/7).

Menurutnya, sejumlah partai sudah mulai mengusung beberapa nama. NasDem diketahui menyodorkan Reri Lestari Murdiyat. Saat ini, lanjut Hendrawan, adalah masa masing-masing partai yang ingin mendudukkan orangnya di pimpinan MPR itu mengajukan figur.

"Yang baru kami dengar NasDem mengajukan seorang perempuan. Dugaan saya Reri Lestari Murdiyat, tangan kanan Surya Paloh. Yang lain belum. Kalau PDIP sudah cukup jelas Ahmad Basarah. Karena selama ini dia yang jadi motor di MPR. Tapi, tentu keputusan ada di Bu Mega. Namun, sinyalnya ke arah sana," imbuhnya.

PKS yang berkoalisi dengan Gerindra di Pemilu 2019 tidak mempersoalkan sikap politik partai berlambang garuda tersebut. Menurutnya, Gerindra punya hak menentukan arah politiknya sendiri. Sementara PKS mantap sebagai oposisi untuk mengawal pemerintahan lima tahun ke depan. Terkait paket pimpinan MPR, PKS memiliki domain sendiri yakni diputuskan dalam musyawarah majelis syuro.

"Seperti apa paket MPR di PKS domainnya pimpinan partai dan Musyawarah Majelis Syuro. Tapi PKS tetap oposisi. Ini adalah sikap terbaik. Sehat bagi demokrasi dan pilihan mulia," jelas Mardani.

Sekadar diketahui, dalam UU MD3 Pasal 427C, pimpinan MPR setelah hasil Pemilu 2019 terdiri atas 1 ketua dan 4 wakil. Pimpinan dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam satu paket yang bersifat tetap. Tiap fraksi dan kelompok anggota dapat mengajukan satu orang bakal calon pimpinan MPR. Kemudian pimpinan MPR dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna MPR. (rh/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Wacana Penambahan Pimpinan MPR, Hanya Bagi-bagi Kekuasaan

Wacana Penambahan Pimpinan MPR, Hanya Bagi-bagi Kekuasaan

Wacana pimpinan MPR menjadi 10 orang kian ramai diperbincangkan. Demi mewakili semua partai di parlemen, posisi pimpinan ditempatkan setara.


Posisi Pimpinan MPR untuk Lobi

Posisi Pimpinan MPR untuk Lobi

Koalisi pendukung presiden terpilih, Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin membuka peluang wacana pimpinan MPR RI menjadi 10 orang.


Revisi UU MD3 Harus Terbatas Khusus Pasal Pimpinan MPR RI

Revisi UU MD3 Harus Terbatas Khusus Pasal Pimpinan MPR RI

Partai Amanat Nasional (PAN) mengapresiasi partai politik yang menyambut baik penambahan pimpinan MPR menjadi 10 orang.


Banyak UU Benturan dengan UUD 1945

Banyak UU Benturan dengan UUD 1945

Ketua MPR Zulkifli Hasan menyebutkan tidak sedikit undang-undang yang dihasilkan oleh DPR dan pemerintah bertentangan dengan Undang Undang Dasar (UUD) 1945.


PPP dan Gerindra Beber Hanya Pertemuan Biasa

PPP dan Gerindra Beber Hanya Pertemuan Biasa

Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa bertemu dengan Ketum DPP Gerindra Prabowo Subianto, Kamis (15/8).


10 Pimpinan MPR Tidak Efisien

10 Pimpinan MPR Tidak Efisien

Wacana menambah jumlah pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi 10 orang dinilai sangat tidak efisien.


Wacana Kembali ke GBHN, Suara Rakyat Mau Diambil MPR

Wacana Kembali ke GBHN, Suara Rakyat Mau Diambil MPR

Wacana menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) terus mengemuka. Secara umum, GBHN baik untuk diterapkan.


Amandemen UUD 1945 Sarat Kepentingan

Amandemen UUD 1945 Sarat Kepentingan

Wacana amandemen terbatas Undang-undang Dasar (UUD) 1945 terus bergulir menjelang akhir masa jabatan MPR RI 2014-2019.


PAN Tak Ingin Kehilangan Kursi Pimpinan MPR

PAN Tak Ingin Kehilangan Kursi Pimpinan MPR

Partai Amanat Nasional (PAN) melemparkan wacana agar pimpinan MPR RI menjadi 10 orang. Ini dilakukan untuk meredakan keributan soal perebutan kursi tersebut.


Wacana MPR Dipilih Aklamasi Mulai Digulirkan

Wacana MPR Dipilih Aklamasi Mulai Digulirkan

PDI Perjuangan mewacanakan pembentukan pimpinan MPR dilakukan secara aklamasi.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!