Nasional
Share this on:

Gerindra Putuskan Sikap Politik September Nanti

  • Gerindra Putuskan Sikap Politik September Nanti
  • Gerindra Putuskan Sikap Politik September Nanti

JAKARTA - Partai Gerindra akan memutuskan sikap politiknya pada September 2019 mendatang. Ketua Umum Prabowo Subianto diberi wewenang penuh untuk memutuskan langkah politik ke depan. Mau bergabung atau di luar pemerintahan.

"Sampai saat ini kita belum bicara soal koalisi atau oposisi. Di internal juga belum mendiskusikan itu. Mungkin bulan September kami ada event nasional untuk mendiskusikan hal tersbeut," kata Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (9/8).

Menurut dia, Gerindra telah sepakat menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto untuk menentukan sikap politik partai. Namun, Riza belum bisa memastikan apakah pada September itu akan dilaksanakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) atau Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Gerindra.

"Tiap partai di bulan Agustus-September ada even nasional. Tidak hanya Gerindra, ada Demokrat, PAN dan PKS untuk memutuskan arah kebijakan politiknya," imbuh Riza.

Dalam even tersebut, ada tiga agenda yang akan dibahas. Ketiga agenda tersebut adalah evaluasi pelaksanaan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif 2019, persiapan Pilkada 2020, dan menentukan sikap politik partai ke depan. "Opsinya macam-macam. Ada koalisi di pemerintahan, koalisi di parlemen, atau menjadi oposisi di luar pemerintahan untuk melakukan pengawasan," jelasnya.

Dari ketiga opsi itu, semuanya sangat memungkinkan dipilih Gerindra. Tergantung kontribusi apa yang bisa diberikan untuk bangsa dan negara. Menurutnya, kalau Gerindra di dalam pemerintahan namun tidak berkontribusi bagi rakyat, maka lebih baik di luar dengan memberikan kritik konstruktif.

"Sebaliknya, kalau di luar pemerintahan cuma bisa teriak-teriak dan tidak bisa berikan masukan konstruktif, itu juga tidak baik," lanjutnya.

Ada berbagai keinginan terkait sikap politik partai ke depan. Ada yang menginginkan Gerindra di dalam pemerintahan. Tujuannya agar bisa mewujudkan visi-misi dan program. Namun, ada juga yang ingin di luar pemerintahan agar bisa mengooreksi pemerintah.

Riza meminta publik tidak perlu meributkan apakah Gerindra di dalam atau di luar pemerintahan. Yang terpenting adalah bagaimana Gerindra memberikan kontribusi besar untuk bangsa dan negara. "Kalau Gerindra di dalam pemerintahan, ingin agar visi-misi serta program Prabowo-Sandiaga bisa diimplementasikan," ucapnya.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Dia mengambil kesimpulan atas pernyataan Presiden Joko Widodo soal masih adanya kemungkinan masuk koalisi. "Sudah disampaikan berkali-kali Gerindra akan memberikan konsep kepada Presiden. Konsep itu membantu pemerintahan untuk bersama membangun bangsa," tegas Sufmi.

Gerindra berharap konsep soal ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan ekonomi diterima. Sehingga Gerindra bisa ikut di dalam pemerintahan. "Ketika konsep diterima, kerja sama bisa dilaksanakan di dalam pemerintahan. Mudah-mudahan konsep kami dipertimbangkan," tuturnya.

Namun, jika Jokowi tidak menerima konsep yang ditawarkan, Gerindra berada di luar pemerintahan. "Sebaliknya, apabila konsep kami belum dapat diterima, kami tetap bersama membangun bangsa dan negara dengan perkuat legislasi, penganggaran, dan pengawasan di luar pemerintah," bebernya.

Sementara itu, Sekjen PPP Arsul Sani menyatakan hingga saat ini belum diputuskan apakah Gerindra akan masuk dalam koalisi. Andaikan jadi bergabung, hal itu tak berpengaruh terhadap jatah kursi menteri untuk parpol KIK (Koalisi Indonesia Kerja).

"Soal bertambah atau tidak koalisi kami diserahkan kepada Pak Jokowi sebagai presiden terpilih. Beliau akan mendiskusikannya dengan para ketum parpol KIK. PPP yakin masuk-tidaknya Gerindra tak akan mengurangi atau menambah jatah kursi partai KIK yang sudah ada," tegasnya.

Politik Canda Gurau

Terpisah, pakar komunikasi politik Lely Arrianie menilai kelakar dilontarkan Ketua Umum PDIPMegawati Soekarnoputri dalam kongres ke V di Bali adalah bentuk komunikasi politik yang tepat. "Rekonsiliasi sedang berlangsung. Kita ingin menyaksikan kosakata dan komunikasi politik yang penuh candaan. Politik sendiri sebenarnya sekadar canda gurau," ujar Lely di Jakarta, Jumat (9/8).

Menurutnya, politik sebagai kompromi dari kepentingan berbagai pihak tercermin ketika yang bertentangan bisa duduk bersama. Keberadaan Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto yang berbeda kubu dengan Megawati dan Jokowi di Pemilu 2019, menunjukkan betapa cair politik sebenarnya.

"Politik itu sekadar canda gurau. Para pendukung harusnya jangan terlalu militan dalam mendukung. Karena perubahan politik itu dinamis. Detik per detik, para elite bisa berubah," terang Ketua Program Magister Komunikasi Universitas Jayabaya itu.

Direktur Eksekutif IndexPolitica Denny Charter menilai permintaan jatah menteri yang disampaikan Megawati untuk mempertegas posisi PDIPdi hadapan Jokowi. "Jadi, kalau dengan Jokowi ini kan penuh dengan kode-kode. Mungkin, Mega merasa inilah waktu yang tepat untuk menyampaikan PDIP sebagai partai pengusung Jokowi dua periode," jelasnya.

Denny mengakui adanya kekhawatiran dari Megawati bahwa Jokowi bisa saja tidak mengakomodasi banyak kader PDIP dalam kabinet mendatang. Apalagi, Jokowi pernah menyampaikan pemerintahan periode keduanya akan dijalankan tanpa tekanan atau terpengaruh dengan partai politik koalisi. (rh/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Jokowi dan Mahathir Bahas Tiga Isu
Jokowi dan Mahathir Bahas Tiga Isu

Berita Sejenis

Pelukan Surya Paloh ke Presiden PKS Bikin Jokowi Cemburu

Pelukan Surya Paloh ke Presiden PKS Bikin Jokowi Cemburu

Presiden Indonesia terang-terangan mengaku cemburu dengan sikap Surya Paloh ke Presiden PKS Sohibul Iman.


Waspadai Konflik Pilkada Serentak 2020

Waspadai Konflik Pilkada Serentak 2020

Isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), konflik horizontal, dan politik uang masih menjadi ancaman di Pilkada 2020 mendatang.


Tata Kelola Dana Desa Jeblok

Tata Kelola Dana Desa Jeblok

Kemendagri berencana mengevaluasi penataan desa se-Indonesia sejalan dengan sikap kritik yang dilontarkan DPR.


Golkar Guncang, Pemerintah Bisa Kena Dampaknya

Golkar Guncang, Pemerintah Bisa Kena Dampaknya

Kekuatan Golkar dalam percaturan politik Indonesia dinilai sangat penting. Karena itu, internal Golkar harus solid.


Parpol Harus Berani Tolak Usung Koruptor

Parpol Harus Berani Tolak Usung Koruptor

Partai politik diyakini menjadi kunci utama dalam memberantas korupsi.


Waspadai Bencana saat Masa Transisi Musim

Waspadai Bencana saat Masa Transisi Musim

Kepala Bidang Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG Miming Saepudin menyampaikan awal musim penghujan baru terjadi November hingga Desember nanti.


Twitter Larang Iklan Politik

Twitter Larang Iklan Politik

Twitter melarang semua iklan politik di seluruh dunia. Menurutnya jangkauan iklan politik harus diperoleh sewajarnya, bukan dibeli.


Tol Layang Japek Dibuka Desember Nanti

Tol Layang Japek Dibuka Desember Nanti

Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek atau Japek akan mulai dioperasikan pada akhir tahun 2019.


PKPU Tak Bisa Batasi Hak untuk Memilih

PKPU Tak Bisa Batasi Hak untuk Memilih

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI memastikan hak-hak sipil dan politik dalam pemilu pada Pilkada Serentak 2020.


Lindungi Caleg, UU Parpol Harus Direvisi

Lindungi Caleg, UU Parpol Harus Direvisi

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengkritisi fenomena penggantian calon anggota legislatif terpilih oleh partai politik.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!