Nasional
Share this on:

Giliran Pengacara Kondang Elza Syarief yang Diancam

  • Giliran Pengacara Kondang Elza Syarief yang Diancam
  • Giliran Pengacara Kondang Elza Syarief yang Diancam

Pengacara kondang Elza Syarief. (dok. Jawapos)

JAKARTA - Penanganan kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) kembali menebar teror bagi para saksi. Setelah pengusaha Johannes Marliem yang tewas di Los Angeles Amerika Serikat, kini giliran pengacara kondang Elza Syarief yang dihantui ancaman.

Atas teror itu, Elza pun meminta perlindungan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemarin. Mantan pengacara bendahara umum Partai Demokrat M. Nazaruddin itu menemui biro hukum KPK untuk menceritakan kronologi ancaman yang diduga berasal dari kelompok legislatif itu.

"Saya sudah ceritakan (ancaman, Red) ke tim hukum," ujarnya di gedung KPK.

Hanya, Elza enggan menjelaskan kapan dan bentuk ancaman seperti apa yang dialami. Dia juga tidak mau membeberkan siapa penebar teror itu. "Karena kalau saya cerita nanti di situ (penebar teror, Red) teriak lagi bla bla bla, enggak perlu bagi saya (sebut siapa yang mengancam," terangnya.

Sebelumnya, Elza menjadi saksi di persidangan Miryam S. Haryani terkait kasus pemberian keterangan tidak benar pada Senin (21/8).

Dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidikan Elza yang dibacakan jaksa KPK saat itu terungkap beberapa nama politisi yang ditengarai sebagai kelompok yang meminta Miryam mencabut BAP di pengadilan. Yakni, Setya Novanto, Markus Nari, Chairuman Harahap, Akbar Faizal dan Djamal Aziz.

Sepekan setelah sidang itu atau Senin (28/8), Akbar Faizal melaporkan Elza ke Bareskrim Polri. Politikus Partai Nasdem tersebut merasa difitnah atas penyebutan namanya di BAP yang dibacakan jaksa KPK. Laporan itu dia buat setelah somasi yang dilayangkan ke Elza pada 22 Agustus tidak mendapat tanggapan kurun waktu 3x24 jam.

Akbar menilai Elza menyampaikan keterangan palsu dalam sidang Miryam. Dia pun meminta Elza bertanggungjawab atas keterangan yang menyebut dirinya menekan politikus Partai Hanura tersebut.

Terkait hal itu, Elza menilai Akbar terlalu panik. Menurutnya, bila tidak terlibat, Akbar sejatinya tidak perlu bereaksi berlebihan. Apalagi, penyebutan nama dalam BAP merupakan proses hukum yang kini tengah diuji di pengadilan.

"Seharusnya tunggu dulu proses persidangan dari dakwaaan (Miryam, Red) ini, kalau misalnya terdakwa ini diputus bebas berarti pencabutan (BAP Miryam, Red) itu benar, berarti saya salah," tuturnya. (tyo/jpg)

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Banyak Instansi Belum Umumkan Kelulusan

Banyak Instansi Belum Umumkan Kelulusan

Sesuai jadwal yang ditetapkan, batas akhir pengumuman kelulusan seleksi administrasi rekrutmen CPNS baru kemarin (21/10).


Gubernur Pastikan Tidak Ada Wilayah Terisolasi

Gubernur Pastikan Tidak Ada Wilayah Terisolasi

Gempa yang mengguncang Sulawesi Tengah sempat menutup akses ke Kulawi Selatan, Sigi.


Presiden Semprot Manajemen BPJS

Presiden Semprot Manajemen BPJS

Persoalan yang terus membelit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedikit geram.


Kasus Peluru Nyasar, Dua Orang Resmi Jadi Tersangka

Kasus Peluru Nyasar, Dua Orang Resmi Jadi Tersangka

Polisi telah menetapkan dua orang tersangka atas kasus proyektil nyasar di Gedung DPR RI, Senayan yang terjadi pada Senin (15/10).


Satu Jutaan Pembuat Akun Belum Selesaikan Pendaftaran CPNS

Satu Jutaan Pembuat Akun Belum Selesaikan Pendaftaran CPNS

Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, pendaftarn CPNS baru dibuka hingga hari ini (15/10) pukul 23.59 WIB.


Tiga Bulan Terombang-ambing di Laut, Stenly Hanyut sampai Mikronesia

Tiga Bulan Terombang-ambing di Laut, Stenly Hanyut sampai Mikronesia

Kemlu menyatakan telah melakukan upaya untuk memulangkan Stenly Tatoy, WNI yang hanyut hingga ke Perairan Kepulauan Caroline di Pasifik.


Peringkat Produktivitas Indonesia Kalah dari Malaysia dan Vietnam

Peringkat Produktivitas Indonesia Kalah dari Malaysia dan Vietnam

Indonesia masih berada pada peringkat yang gemuk dalam Indeks Modal Manusia (IMM) atau Human Capital Index (HCI).


PP 43/2018 Diteken, Pelapor Korupsi Bakal Dihadiahi Rp200 Juta

PP 43/2018 Diteken, Pelapor Korupsi Bakal Dihadiahi Rp200 Juta

Kabar baik bagi mereka yang getol membongkar skandal korupsi. Pemerintah bakal memberikan hadiah bagi masyarakat yang melaporkan kasus korupsi.


Besok, Operasi SAR Dihentikan

Besok, Operasi SAR Dihentikan

Pemerintah dan gabungan tim SAR besok (11/10) atau 13 hari pasca gempa dan tsunami yang melanda Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).


Kubu Prabowo Laporkan Situs yang Bikin Hoax Soal Sandi

Kubu Prabowo Laporkan Situs yang Bikin Hoax Soal Sandi

Drama kasus kebohongan Ratna Sarumpaet seperti tak berujung.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!