Nasional
Share this on:

Giliran PKS Minta Jatah Pimpinan DPR

  • Giliran PKS Minta Jatah Pimpinan DPR
  • Giliran PKS Minta Jatah Pimpinan DPR

**JAKARTA ** - Pengisian kursi pimpinan DPR diprediksi berjalan lebih lancar daripada tahun sebelumnya. Sebab, jabatan itu akan diisi sesuai perolehan suara pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2019. Yang menjadi sorotan adalah posisi pimpinan MPR. Fraksi PKS mengusulkan agar jabatan tersebut diberikan kepada partai yang tidak mendapatkan kursi pimpinan dewan.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan, partainya ikhlas tidak mendapatkan kursi pimpinan DPR. Sebab, perolehan suaranya tidak masuk lima besar. "Kami sudah ikhlas karena memang kemampuannya sudah seperti itu," tuturnya, kemarin (17/6).

Namun, kata dia, untuk jabatan pimpinan MPR, pengisiannya berbeda dengan DPR. Pengisiannya bukan atas dasar perolehan suara. Terbuka peluang bagi semua partai untuk mengisinya. Menurut dia, perlu ada power sharing. Misalnya, partai-partai yang belum masuk pimpinan DPR bisa diberi kesempatan untuk mendapat jatah di pimpinan MPR.

Dengan cara itu, lanjut dia, PKS dan partai yang tidak masuk lima besar bisa mendapatkan kursi wakil ketua MPR. Menurut Jazuli, itu hanya usulan. Tentu, hal tersebut bergantung pada perkembangan politik yang terjadi nanti. Pasti terjadi lobi dan negosiasi dalam pengisian jabatan strategis itu.

Firman Soebagyo, anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, mengatakan bahwa power sharing yang disampaikan Jazuli bisa saja terjadi. "Yang namanya politik, power sharing kemungkinan bisa terjadi," terang dia. Dinamika politik di parlemen akan terus berkembang. Bisa saja terjadi kompromi politik dalam pengisian jabatan pimpinan.

Bahkan, lanjut dia, bisa saja terjadi revisi Undang-Undang MD3 jika ada partai yang tidak puas. Undang-undang itu direvisi agar semua partai bisa masuk menjadi pimpinan MPR. Contohnya, sekarang jumlah pimpinan MPR terdiri atas 8 orang dan 1 dari perwakilan DPD.

Peneliti LIPI Siti Zuhro mengatakan, power sharing untuk pengisian jabatan di pimpinan MPR bisa saja terjadi. Mungkin komposisinya dibagi antara partai pendukung paslon 01 Jokowi-Maruf dan partai pengusung paslon 02 Prabowo-Sandi. "Semua serbamungkin, bergantung kompromi politik," kata dia.

Namun, lanjut dia, yang menjadi kekhawatirannya adalah terjadinya executive heavy, kekuasaan pemerintah yang dominan di Senayan. Sebab, parlemen didominasi partai pemerintah yang jumlahnya cukup besar.

Jadi, apa yang diinginkan eksekutif akan selalu disetujui legislatif. Mekanisme checks and balances tidak terjadi. Padahal, checks and balances diperlukan agar sistem presidensial berjalan sesuai dengan amanat amandemen konstitusi. (lum/zul/ful)

Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

KPU Usul Tata Kelola Pemilu Diubah

KPU Usul Tata Kelola Pemilu Diubah

Jika pemilihan presiden dan legislatif baik DPRD maupun DPR RI dirasa berat, perlu ada desain ulang penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang.


Oposisi Lemah, Kekuasaan Absolut Dikuatirkan Korup

Oposisi Lemah, Kekuasaan Absolut Dikuatirkan Korup

Sejumlah partai oposisi diprediksi merapat ke pemerintah. Sampai saat ini, hanya PKS yang sudah menegaskan tetap menjadi oposisi.


Kesejahteraan Guru di Papua Minta Diperhatikan

Kesejahteraan Guru di Papua Minta Diperhatikan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy memastikan, kegiatan belajar mengajar (KBM) kembali normal pascakonflik sosial di Wamena, Papua.


Tak Juga Diteken Jokowi, UU KPK Otomatis Mulai Berlaku Hari Ini

Tak Juga Diteken Jokowi, UU KPK Otomatis Mulai Berlaku Hari Ini

UU KPK hasil revisi mulai berlaku hari ini, Kamis (17/10). Tepat 30 hari setelah disahkan oleh DPR RI.


Calon Menteri Harus Profesional dan Loyal

Calon Menteri Harus Profesional dan Loyal

Presiden Joko Widodo disebut-sebut sedang mengutak-atik komposisi calon menteri. Sejumlah parpol mengklaim berhak atas jatah kursi kabinet.


Larangan Demo saat Pelantikan Presiden Ditentang

Larangan Demo saat Pelantikan Presiden Ditentang

Polri melarang aksi demonstrasi jelang pelantikan Presiden dan wakil Presiden terpilih, Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Gedung DPR/MPR RI, Minggu (20/10).


Tak Ada Pembahasan Jatah Menteri untuk PAN

Tak Ada Pembahasan Jatah Menteri untuk PAN

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus Wakil Ketua MPR RI Zulifli Hasan mengaku tidak ada pembahasan terkait kursi menteri dalam kabinet kerja Joko W


Waspadai Kebangkitan Sel-sel Kecil JAD

Waspadai Kebangkitan Sel-sel Kecil JAD

Dua terduga teroris anggota kelompok Jamaah Ansorut Daulah (JAD) Bekasi pimpinan Abu Zee diringkus Tim Densus 88 Antiteror Mabes Polri.


KPK: Ada Pernyataan Arteria Dahlan yang Keliru

KPK: Ada Pernyataan Arteria Dahlan yang Keliru

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi sejumlah hal terkait tudingan yang dilontarkan Anggota DPR Fraksi PDIP Arteria Dahlan.


Gerindra Diisukan Minta Jatah Menteri, Sufmi: Wong Belum Ditawarin

Gerindra Diisukan Minta Jatah Menteri, Sufmi: Wong Belum Ditawarin

Partai Gerindra menegaskan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto maupun elite partainya yang lain tidak pernah meminta kursi menteri.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!