Nasional
Share this on:

Giliran PKS Minta Jatah Pimpinan DPR

  • Giliran PKS Minta Jatah Pimpinan DPR
  • Giliran PKS Minta Jatah Pimpinan DPR

**JAKARTA ** - Pengisian kursi pimpinan DPR diprediksi berjalan lebih lancar daripada tahun sebelumnya. Sebab, jabatan itu akan diisi sesuai perolehan suara pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2019. Yang menjadi sorotan adalah posisi pimpinan MPR. Fraksi PKS mengusulkan agar jabatan tersebut diberikan kepada partai yang tidak mendapatkan kursi pimpinan dewan.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan, partainya ikhlas tidak mendapatkan kursi pimpinan DPR. Sebab, perolehan suaranya tidak masuk lima besar. "Kami sudah ikhlas karena memang kemampuannya sudah seperti itu," tuturnya, kemarin (17/6).

Namun, kata dia, untuk jabatan pimpinan MPR, pengisiannya berbeda dengan DPR. Pengisiannya bukan atas dasar perolehan suara. Terbuka peluang bagi semua partai untuk mengisinya. Menurut dia, perlu ada power sharing. Misalnya, partai-partai yang belum masuk pimpinan DPR bisa diberi kesempatan untuk mendapat jatah di pimpinan MPR.

Dengan cara itu, lanjut dia, PKS dan partai yang tidak masuk lima besar bisa mendapatkan kursi wakil ketua MPR. Menurut Jazuli, itu hanya usulan. Tentu, hal tersebut bergantung pada perkembangan politik yang terjadi nanti. Pasti terjadi lobi dan negosiasi dalam pengisian jabatan strategis itu.

Firman Soebagyo, anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, mengatakan bahwa power sharing yang disampaikan Jazuli bisa saja terjadi. "Yang namanya politik, power sharing kemungkinan bisa terjadi," terang dia. Dinamika politik di parlemen akan terus berkembang. Bisa saja terjadi kompromi politik dalam pengisian jabatan pimpinan.

Bahkan, lanjut dia, bisa saja terjadi revisi Undang-Undang MD3 jika ada partai yang tidak puas. Undang-undang itu direvisi agar semua partai bisa masuk menjadi pimpinan MPR. Contohnya, sekarang jumlah pimpinan MPR terdiri atas 8 orang dan 1 dari perwakilan DPD.

Peneliti LIPI Siti Zuhro mengatakan, power sharing untuk pengisian jabatan di pimpinan MPR bisa saja terjadi. Mungkin komposisinya dibagi antara partai pendukung paslon 01 Jokowi-Maruf dan partai pengusung paslon 02 Prabowo-Sandi. "Semua serbamungkin, bergantung kompromi politik," kata dia.

Namun, lanjut dia, yang menjadi kekhawatirannya adalah terjadinya executive heavy, kekuasaan pemerintah yang dominan di Senayan. Sebab, parlemen didominasi partai pemerintah yang jumlahnya cukup besar.

Jadi, apa yang diinginkan eksekutif akan selalu disetujui legislatif. Mekanisme checks and balances tidak terjadi. Padahal, checks and balances diperlukan agar sistem presidensial berjalan sesuai dengan amanat amandemen konstitusi. (lum/zul/ful)

Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

Kampanye Pilkada Serentak Diusulkan 71 Hari

Kampanye Pilkada Serentak Diusulkan 71 Hari

Usulan Komisi II DPR RI untuk mempersingkat masa kampanye Pilkada Serentak 2020 diamini Komisi Pemilihan Umum (KPU).


JK: Anak Muda Sukses di Bisnis Jangan Didorong Masuk Kabinet

JK: Anak Muda Sukses di Bisnis Jangan Didorong Masuk Kabinet

Partai politik (Parpol) yang memperoleh suara terbanyak di DPR RI hampir dipastikan mendapat kursi.


Soal Amnesti Baiq Nuril, Presiden Kirim Surat ke DPR

Soal Amnesti Baiq Nuril, Presiden Kirim Surat ke DPR

Presiden Joko Widodo (Jokowi), kemarin (15/7), mengirimkan surat ke Ketua DPR RI untuk minta pertimbanan pemberian amnesti kepada Baiq Nuril.


Kirim Surat, Prabowo Subianto Beritahu Amien Rais dan Presiden PKS

Kirim Surat, Prabowo Subianto Beritahu Amien Rais dan Presiden PKS

Sebelum bertemu Presiden Joko Widodo, Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto diketahui mengirim dua surat.


11 Pati yang Direkomendasikan Kapolri Lolos Seleksi Capim KPK

11 Pati yang Direkomendasikan Kapolri Lolos Seleksi Capim KPK

Sebanyak 11 perwira tinggi (pati) polri yang mengikuti seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lolos seleksi administrasi.


KPU Minta Aturan Lebih Rinci perihal Masa Kampanye Pilkada Serentak 2020

KPU Minta Aturan Lebih Rinci perihal Masa Kampanye Pilkada Serentak 2020

Wacana pemangkasan masa kampanye Pilkada Serentak 2020 ramai diperbincangkan. Ada yang setuju, ada pula yang menolak.


Giliran Pelajaran PPKn Dirombak

Giliran Pelajaran PPKn Dirombak

Belum tuntas zonasi yang menuai protes, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy kembali bermanuver.


Jokowi Minta Kontribusi Tiga Provinsi

Jokowi Minta Kontribusi Tiga Provinsi

Presiden mengharapkan, investasi dan pembangunan di tiga provinsi bisa memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional.


Dua Paket Pimpinan MPR Opsi Paling Ideal

Dua Paket Pimpinan MPR Opsi Paling Ideal

Diperkirakan akan ada dua paket pimpinan MPR yang akan berkompetisi untuk mengisi jabatan pimpinan MPR periode 2019-2024.


Kampanye Pilkada 2020 81 Hari, KPU Dikritik

Kampanye Pilkada 2020 81 Hari, KPU Dikritik

Rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan KPU RI berlangsung sengit.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!