Nasional
Share this on:

Golkar atau Gerindra yang Jadi Ketua MPR?

  •  Golkar atau Gerindra yang Jadi Ketua MPR?
  •  Golkar atau Gerindra yang Jadi Ketua MPR?

JAKARTA - Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) belum memutuskan nama ketua MPR periode 2019-2024. Paripurna sudah memutuskan nama-nama ketua fraksi parpol di MPR. Namun, Ketua MPR akan diputuskan dalam Sidang Paripurna MPR IV, Kamis (3/10) hari ini. Golkar dan Gerindra sama-sama mengincar kursi tersebut. Lobi-lobi gencar dilakukan untuk menggalang dukungan.

Menurut Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang sudah direvisi, MPR periode 2019-2024 akan dipimpin 10 pimpinan. Untuk mencapai kesepakatan itu, fraksi gencar melakukan Lobi-lobi. Politisi PDIP Trimedya Panjaitan menyebut ada dua partai yang mengincar jabatan Ketua MPR. Yakni Golkar dan Gerindra.

Seperti diketahui, Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menunjuk Bambang Soesatyo (Bamsoet) sebagai calon Ketua MPR. Sedangkan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto menugaskan Ahmad Muzani. "PDIP, terutama Ibu Megawati dekat dengan Pak Prabowo. Juga dekat juga dengan Pak Airlangga dan Pak Bamsoet. Semuanya mungkin. Tergantung menit-menit akhir," ujar Trimedya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10).

Dia tak menampik ada lobi-lobi baik dengan Gerindra maupun Golkar. Tapi, yang terpenting harus ada harmonisasi antar partai di MPR.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI, Ahmad Riza Patria mengatakan sebaiknya kursi Ketua MPR diserahkan ke Gerindra. Menurutnya, hal ini akan menunjukkan keseimbangan politik yang cantik dan menggambarkan keberagaman di Indonesia.

"Apabila Ahmad Muzani menjadi Ketua MPR, maka tampak keseimbangan politik yang cantik. Dengan begitu rekonsiliasi nasional mendapatkan titik awal yang baik," jelas Riza di Jakarta, Rabu (2/10) kemarin.

Dia mengatakan ada tiga lembaga perwakilan di tingkat nasional. Yaitu MPR, DPR dan DPD, Ketua DPR otomatis dari PDIP. Sedangkan Ketua DPD dimenangkan La Nyala Mahmud Mattalitti. "Diusungnya Ahmad Muzani untuk menggambarkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa semua pihak bisa membina kolaborasi politik tanpa meninggalkan check and balances," imbuhnya.

Hal senada disampaikan Wakil Sekjen DPP Partai Gerindra Andre Rosiade. Dia mengatakan partainya berkomitmen mengusung Ahmad Muzani sebagai ketua MPR. "Gerindra berkomitmen mengusung Ahmad Muzani sebagai ketua MPR RI melalui musyawarah mufakat," papar Andre ditemui di Gedung DPR, Jakarta.

Gerindra, lanjutnya, tengah melakukan komunikasi politik dengan fraksi lainnya. "Kan kita ingin punya cita-cita yang sama, yaitu menjadikan MPR sebagai lembaga kebangsaan," tukasnya.

Menurut Andre, sosok Muzani layak terpilih sebagai Ketua MPR RI. Selama selama 7,5 tahun dia menjabat sebagai ketua fraksi DPR RI untuk Gerindra. Selama itu pula, tak satupun kader yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK.

"Ini prestasi. Karena Pak Muzani selalu mengingatkan secara berkala dan rutin bahwa anggota DPR dari Fraksi Gerindra bukanlah politisi. Tetapi pejuang politik yang harus mengabdi pada bangsa dan negara," ungkap Andre.

Dikatakan, Muzani juga dapat menjadi representasi keseimbangan politik di Indonesia. Mengingat posisi pemerintah diduduki Presiden Joko Widodo yang berasal dari PDIP dan Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI.

Tak hanya Gerindra yang melakukan lobi. Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Zainuddin Amali mengatakan partainya juga mengincar posisi Ketua MPR. Fraksi Golkar berkomunikasi lintas fraksi untuk menyodorkan nama Bambang Soesatyo (Bamsoet) sebagai calon Ketua MPR RI periode 2019-2024.

Dia meyakini fraksi-fraksi di MPR akan memilih Bamsoet. Sebab, dia memiliki pengalaman menjadi Ketua DPR RI. "Tentu dinamika di DPR lebih daripada MPR. Ini akan menjadi bahan pertimbangan," kata Amali di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/10). Fraksi lain yang sudah dilobi antara lain NasDem dan PPP.

Amali meyakini komunikasi yang berjalan baik antar-fraksi, dapat memberikan dampak positif. Dia menegaskan tidak ada kesepakatan apapun antara Fraksi Golkar dengan Fraksi Gerindra. Kecuali kesepakatan menjaga NKRI, Pancasila, dan UUD 1945.

"Namanya majelis permusyawaratan, sebisa mungkin bermusyawarah dan mufakat. Kecuali tidak ada jalan, maka harus voting," ucapnya. (rh/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Kabinet Disusun Usai Pelantikan
Kabinet Disusun Usai Pelantikan

Berita Sejenis

Prabowo: Kekuatan Pertahanan Rahasia, Tak Boleh Bocor

Prabowo: Kekuatan Pertahanan Rahasia, Tak Boleh Bocor

Ketidaktepatan membeli alat pertahanan menjadi sorotan Komisi I DPR RI. Anggaran besar yang digelontorkan pemerintah untuk memperkuat persenjataan dinilai pembo


Indonesia Butuh Pahlawan Pemberantas Kemiskinan

Indonesia Butuh Pahlawan Pemberantas Kemiskinan

Indonesia saat ini membutuhkan pejuang atau pahlawan pemberantas kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan kesenjangan dan sejenisnya.


Resmi Berdiri, Anis Matta Ketua Umum Partai Gelora

Resmi Berdiri, Anis Matta Ketua Umum Partai Gelora

Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akhirnya resmi berdiri. Partai besutan eks kader PKS itu mulai diperkenalkan ke publik, kemarin (10/11).


Apa Benar Ada 70.400 Desa di Indonesia?

Apa Benar Ada 70.400 Desa di Indonesia?

Pemerintah langsung menerjunkan tim untuk menyelidiki kabar dugaan desa fiktif yang membuat Istana gerah.


Soal Cadar, Menag Akhirnya Minta Maaf

Soal Cadar, Menag Akhirnya Minta Maaf

Menag Fachrul Razi meminta maaf atas kondisi ini setelah menimbulkan amarah dan kritik yang kian tajam.


Tata Kelola Dana Desa Jeblok

Tata Kelola Dana Desa Jeblok

Kemendagri berencana mengevaluasi penataan desa se-Indonesia sejalan dengan sikap kritik yang dilontarkan DPR.


Wakil Panglima Tak Akan Timbulkan Dualisme Kepemimpinan

Wakil Panglima Tak Akan Timbulkan Dualisme Kepemimpinan

Presiden Joko Widodo kembali menghidupkan Wakil Panglima TNI yang telah dihapus sejak 20 tahun silam.


Guyonan Jokowi Teguran untuk Surya Paloh

Guyonan Jokowi Teguran untuk Surya Paloh

Sambutan Presiden Joko Widodo saat membuka peringatan HUT ke-55 Partai Golkar menjadi sorotan publik.


Tagih Komitmen DPR Larang Koruptor Ikut Pilkada

Tagih Komitmen DPR Larang Koruptor Ikut Pilkada

Usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada DPR untuk melarang mantan koruptor maju di Pilkada bisa jadi cerminan wakil rakyat.


Miris! 22 Juta Penduduk Indonesia Kelaparan

Miris! 22 Juta Penduduk Indonesia Kelaparan

Sungguh miris Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris, namun sebanyak 22 juta penduduknya menderita kelaparan.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!