Nasional
Share this on:

Golkar dan Gerindra Paling Banyak

  • Golkar dan Gerindra Paling Banyak
  • Golkar dan Gerindra Paling Banyak

JAKARTA - Partai Gerindra dan Golkar seakan bersaing menjadi parpol yang paling banyak mendaftarkan mantan terpidana korupsi sebagai calon anggota legislatif (caleg). Di level DPRD provinsi dan kabupaten/kota, dua parpol tersebut menyumbang caleg eks terpidana korupsi terbanyak. Masing-masing 27 caleg. Berdasar Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, mereka jelas tidak memenuhi syarat menjadi wakil rakyat.

Temuan Bawaslu dan jajarannya menunjukkan, hampir semua parpol mendaftarkan caleg berstatus mantan terpidana korupsi. Bahkan, bila dua caleg DPR asal Partai Golkar dimasukkan dalam daftar, partai berlambang beringin itu untuk sementara memiliki caleg eks koruptor paling banyak, yakni 29 caleg.

Di bawah Gerindra dan Golkar, partai-partai lawas mendominasi pencalonan mantan koruptor (lihat grafis). Hanya satu partai yang hingga saat ini tidak didapati calegnya berlatar belakang terpidana korupsi, yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar menuturkan, nama-nama tersebut merupakan temuan awal saat pendaftaran bakal calon legislatif ke masing-masing KPU provinsi dan kabupaten/Kota. ’’Kan ada di SKCK. Di situ ada keterangan pernah terpidana. Bisa dicek di situ,’’ terangnya saat dikonfirmasi kemarin (27/7).

Memang, prosesnya akan lebih merepotkan karena harus melihat dokumennya satu persatu. ’’Saat ini nama-nama tersebut masih dalam proses verifikasi,’’ terangnya.

Saat ini pun, dia memperkirakan jumlahnya sudah berkurang karena berbagai sebab. Tidak lagi 199 orang. Hanya saja, jumlah pastinya belum bisa disampaikan karena verifikasi masih berlangsung. Apakah nama-nama tersebut sudah pernah disampaikan ke KPU, Fritz tidak langsung mengiyakan atau membantah.

Dia hanya menyebut, KPU memiliki mekanisme sendiri untuk memantau caleg eks koruptor. ’’Kami akan menyampaikan ini ke KPU, karena ini kan kerjaan KPU dan Bawaslu,’’ lanjutnya. Saat penelitian kelengkapan berkas, dokumen-dokumen yang ada diteliti bersama panwaslu atau bawaslu setempat.

Sementara itu, KPU berpegang pada Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif. ’’Sepanjang belum ada putusan MA (Mahkamah Agung), akan kami kembalikan kepada parpol,’’ terang Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi. Parpol diminta mengganti caleg yang didapati sebagai mantan terpidana korupsi.

KPU juga masih menunggu data resmi dari MA terkait siapa saja yang pernah divonis bersalah dalam kasus korupsi. Tentu saja, yang perkaranya sudah inkracht atau berkekuatan hukum tetap. Data-data itu akan dicocokkan dengan daftar caleg yang dimiliki KPU, sehingga langsung ketahuan siapa saja eks koruptor yang nyaleg.

Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan, partainya mempunyai komitmen tinggi dalam pemberantasan korupsi. Partai yang diketuai Prabowo Subianto itu juga mendukung penuh penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Bahkan, kata dia, partainya paling bagus dalam audit laporan keuangan partai. "Komitmen kami tidak perlu diragukan lagi," ucap dia. Gerindra juga mendukung PKPU yang melarang bekas koruptor sebagai caleg.

Terkait dengan adanya calon anggota DPRD dari Gerindra yang merupakan eks napi korupsi, Riza mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan pengecekan dan penelitian terhadap data yang disampaikan Bawaslu. Apakah data itu sesuai dengan fakta di lapangan. "Kami masih melakukan pendataan," paparnya.

Jika mereka terbukti sebagai bekas napi korupsi, mereka tidak boleh mencalonkan. DPP Partai Gerindra sudah mengimbau kepada pengurus di daerah agar secepatnya mengganti nama-nama caleg yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Masih ada waktu untuk menggantinya dengan calon lain.

Yang pasti, lanjut wakil ketua Komisi II DPR RI itu, partainya menjaring sosok-sosok terbaik sebagai caleg. Tidak hanya populer saja, tapi juga mempunyai kemampuan dan track record yang bagus. Mereka harus berkomitmen menjadi wakil rakyat yang baik dan tidak melakukan korupsi.

Wakil Ketua Bakumham DPP Partai Golkar Muslim Jaya Butar Butar mengatakan, Peraturan KPU tentang pencalonan yang melarang napi korupsi untuk nyaleg sudah sangat jelas. "Semua caleg dan partai harus mematuhinya," ucap dia saat ditemui usai diskusi di kantor Formappi kemarin.

Namun, setiap orang mempunyai hak untuk mendaftarkan diri sebagai caleg. Tapi, jika nama mereka ditolak karena pernah terjerat kasus korupsi, mereka pun harus menerimnya.

Muslim mengatakan, selain caleg yang harus patuh kepada PKPU, KPU harus taat jika nantinya MA menerima uji materi terkait larangan napi korupsi itu. Tentu, caleg yang berstatus mantan napi tetap bisa nyaleg. Kalau gugatan itu ditolak MA, semua pihak wajib mengikutinya.

Dia menegaskan, pengurus partai di daerah sudah diimbau untuk mengganti caleg yang bermasalah. Golkar juga tidak akan mengajukan gugatan ke Bawaslu terkait penolakan sejumlah caleg DPRD oleh KPU. Hal itu menjadi komitmen Golkar sebagai partai bersih. (byu/lum/agm/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Dua TKI di Arab Saudi Lolos dari Tiang Gantungan

Dua TKI di Arab Saudi Lolos dari Tiang Gantungan

Dua TKI, Sumartini binti Manaungi Galisung asal Nusa Tenggara Barat dan Warnah binti Ni'ing asal Karawang, lolos dari hukuman mati di Arab Saudi.


Wiranto Bantah Tuduhan Konspirasi Pemilu

Wiranto Bantah Tuduhan Konspirasi Pemilu

Tuduhan konspirasi antara penyelenggara pemilu, pemerintah, dan aparat keamanan pada pemilu 2019 dibantah Menkopolhukam Wiranto.


Temukan Celah Keamanan Situs KPU, Arif Malah Ditangkap Polisi

Temukan Celah Keamanan Situs KPU, Arif Malah Ditangkap Polisi

Di saat developer besar seperti Google dan Facebook memberi hadiah kepada peretasnya, di Indonesia, sang peretas harus berurusan dengan hukum.


Coblosan Diusulkan Dibagi jadi Pemilu Nasional dan Daerah

Coblosan Diusulkan Dibagi jadi Pemilu Nasional dan Daerah

KPU mulai melakukan sejumlah evaluasi terkait pelaksanaan kontestasi politik pemilu serentak yang digelar pada 17 April lalu.


KPU Minta Dinkes Alokasikan Tunjangan dan Asuransi untuk KPPS

KPU Minta Dinkes Alokasikan Tunjangan dan Asuransi untuk KPPS

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai menyikapi banyaknya penyelenggara pemungutan suara yang sakit, pingsan, hingga meninggal dunia.


Unggah Soal UN di Medos, Siswa Terancam Sanksi Dinilai Nol

Unggah Soal UN di Medos, Siswa Terancam Sanksi Dinilai Nol

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meminta siswa tidak mengunggah soal Ujian Nasional (UN) SMP di internet atau media sosial.


PPS Banyak yang Meninggal Dunia, Sistem Pemilu Serentak Harus Dievaluasi

PPS Banyak yang Meninggal Dunia, Sistem Pemilu Serentak Harus Dievaluasi

MUI mengharapkan sistem pemilu langsung dievaluasi, dan mereka yang meninggal dunia dalam bertugas mendapat santunan.


Batas Pemungutan Suara Ditambah 10 Hari

Batas Pemungutan Suara Ditambah 10 Hari

Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), Pemungutan Suara Lanjutan (PSL), dan Pemungutan Suara Susulan (PSS) di 1.256 TPS.


Banyak Dikritik, KPU Bantah Lakukan Kecurangan

Banyak Dikritik, KPU Bantah Lakukan Kecurangan

Netralitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu semakin dipertanyakan.


Bawaslu dan DKPP Respon Dugaan Kecurangan Pemilu

Bawaslu dan DKPP Respon Dugaan Kecurangan Pemilu

Serangan dan tuduhan dugaan kecurangan yang ditujukan ke KPU terkait dokumen C1 mendapat respon dari Bawaslu dan DKPP.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!