Nasional
Share this on:

Golkar Jangan Sampai Pecah Lagi

  • Golkar Jangan Sampai Pecah Lagi
  • Golkar Jangan Sampai Pecah Lagi

JAKARTA - Gejolak internal menjelang Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar terus mengemuka. Restu dari presiden disebut-sebut menjadi modal utama kandidat maju sebagai calon ketua umum (caketum). Yang terbaru, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Caketum Golkar yang juga Ketua DPR RI ini membantah telah meminta restu dan dukungan kepada Jokowi.

Bamsoet mengakui perbincangannya dengan Jokowi seputar partai Golkar. Namun, Dia sama sekali tidak meminta restu untuk maju sebagai caketum. "Tidak ada saya minta restu ke presiden. Sebaliknya, Pak Jokowi berpesan agar Golkar harus dijaga keutuhannya, jangan sampai terpecah. Jangan lagi ada partai-partai baru dari Golkar. Jaga kekompakan, perkuat partai Golkar, rangkul semua kekuatan yang ada," tegas Bamsoet di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/7).

Jokowi, lanjutnya, ingin agar Golkar kembali menjadi rumah besar bagi purnawirawan TNI dan Polri. "Karena dulu didirikan oleh TNI-Polri saat sekretariat bersama Partai Golkar. Kekuatan-kekuatan itu harus dirangkul kembali. Ada juga organisasi Golkar alim ulama misalnya. Satkar Ulama, MDI, Al-Hidayah," imbuh Bamsoet.

Menanggapi pertemuan Bamsoet dan Jokowi, Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengaku mempersoalkannya. Menurutnya, hal itu wajar dan tidak perlu dipolitisasi. "Wajar saja. Presiden itu bisa panggil siapa saja. Termasuk Ketua DPR dan lain-lain," kata Airlangga di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/7).

Seperti diketahui, Bambang Soesatyo sedang mengumpulkan dukungan maju sebagai calon Ketum Golkar. Sementara itu, Airlangga juga sudah menyatakan niatnya maju kembali memimpin partai berlambang pohon beringin tersebut. Ditanya perihal sinyal dukungan Jokowi dalam pemilihan Ketum Golkar, Airlangga menyebut hal itu tergantung arah mata angin.

Airlangga juga mengklaim telah mendapat dukungan 460 suara dari DPD tingkat provinsi dan kabutapen/kota. "Alhamdulillah dukungan terus mengalir. Sampai saat ini sudah 460 dan masih berjalan," jelasnya.

Sementara terkait isu penonaktifan 10 Ketua DPD II Maluku Utara lantaran mendukung Bamsoet, dengan tegas dibantah oleh Airlangga. Menurutnya, partai Golkar memiliki mekanisme orgabnisasi yang jelas. Persoalan itu, murnin urusan internal Golkar. Sehingga tidak terkait dengan agenda Munas pada Desember 2019 mendatang.

Seperti diketahui, Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo sama-sama mengklaim mengantongi dukungan DPD. Bamsoet disebut juga sudah mendapat 400 dukungan untuk maju sebagai caketum Golkar. Dalam Munas Golkar, pemilik suara adalah DPD tingkat II, tingkat I, DPP 1, ormas pendukung 10, dewan pembina 1. Itu adalah jumlah suara sah di dalam munas sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar.

Bisa Usung Capres dan Cawapres

Pakar politik dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Profesor Juanda menilai Golkar dapat mengusung capres-cawapres pada pemilu presiden 2024. Namun, syaratnya harus memaksimalkan perannya pada pemerintahan di periode kedua ini. "Partai Golkar adalah partai yang berpengalaman dan memiliki banyak kader yang berpengalaman juga. Mereka harus mampu memaksimalkan perannya," kata Juanda.

Golkar hendaknya bersikap lebih responsif dalam menyikapi perkembangan zaman dan perkembangan politik nasional. Dia melihgat ada kedekatan antara Golkar dan Jokowi. Menurutnya, Jokowi membutuhkan stabilitas politik dan keamanan pada pemerintahannya. Sementara Partai Golkar juga membutuhkan stabilitas kepemimpinan di internal partai.

Partai Golkar mengalami dinamika internal berkepanjangan sejak 2014. Gejolak mulai stabil setelah kepemimpinan Airlangga Hartarto pada Desember 2017. "Relasi yang dibangun Presiden Jokowi dan Partai Golkar, sama-sama menjaga stabilitas. Kalau Partai Golkar stabil dan pemerintahan stabil, maka pemerintahan Jokowi periode kedua akan berjalan lebih baik," terangnya. (rh/zul/fin)

Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

Menteri Harus Profesional, Jangan dari Parpol

Menteri Harus Profesional, Jangan dari Parpol

residen Joko Widodo (Jokowi) akhirnya membocorkan komposisi kabinet periode 2019-2024.


Muncul Wacana Dihidupkannya GBHN, Waspadai Kembalinya Rezim Orba

Muncul Wacana Dihidupkannya GBHN, Waspadai Kembalinya Rezim Orba

Sejumlah analis mengkhawatirkan jika Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dihidupkan lagi akan mengembalikan watak kepemimpinan yang otoriter


UU Siber Jangan Tumpang Tindih

UU Siber Jangan Tumpang Tindih

Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber (Kamtansiber) dinilai sangat dibutuhkan. UU ini tidak bisa dianggap sepele.


Dana Desa Didorong untuk Kembangkan Pariwisata

Dana Desa Didorong untuk Kembangkan Pariwisata

Desa-desa diharapkan memanfaatkan dana desa untuk mengembangkan pariwisata di daerahnya, tak usah lagi untuk pembangunan infrastruktur.


Golkar Usung Capres di Pemilu 2024

Golkar Usung Capres di Pemilu 2024

Partai Golkar berkeinginan mengusung kader sendiri dalam Pemilu Presiden 2024 mendatang.


Sisir Jamaah Sampai ke Muzdalifah

Sisir Jamaah Sampai ke Muzdalifah

Secara bertahap jemaah haji mulai diberangkatkan menuju Muzdalifah untuk melaksanakan mabit.


Struktur Diumumkan Hari Ini, Hasto Siap Jadi Sekjen Lagi

Struktur Diumumkan Hari Ini, Hasto Siap Jadi Sekjen Lagi

Megawati Soekarnoputri telah resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum DPP PDIP periode 2019-2024. Sebagai pucuk pimpinan, Megawati menjadi formatur tunggal dalam men


Menteri Jangan Rangkap Jabatan Ketum Parpol

Menteri Jangan Rangkap Jabatan Ketum Parpol

Pada Oktober 2019 mendatang, Jokowi-Ma'ruf Amin bakal dilantik sebagai presiden dan wapres periode 2019-2024.


BPJS Kesehatan Jangan Asal Naikkan Iuran Peserta Mandiri

BPJS Kesehatan Jangan Asal Naikkan Iuran Peserta Mandiri

BPJS Kesehatan jangan asal menaikan iuran peserta mandiri, tetapi harus diimbangi peningkatan pelayanan kepada peserta.


Aklamasi, Megawati Jadi Ketua Umum PDIP Lagi

Aklamasi, Megawati Jadi Ketua Umum PDIP Lagi

Megawati Soekarnoputri tetap menjadi Ketua Umum DPP PDIP. Struktur partai berlambang banteng moncong putih di daerah solid meminta Megawati bersedia menjadi ket



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!