Nasional
Share this on:

Golkar Ngotot Ketua MPR, Puan Pimpin DPR

  • Golkar Ngotot Ketua MPR, Puan Pimpin DPR
  • Golkar Ngotot Ketua MPR, Puan Pimpin DPR

**JAKARTA ** - Golkar berpotensi besar menduduki jabatan Ketua MPR. Sementara Puan Maharani diprediksi bakal memimpin DPR. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai usulan rekonsilasi dengan Gerinda dengan posisi ketua MPR akan sulit. Sebab Gerindra harus bersaing dengan Golkar dan PKB.

"Gerindra mengatasnamakan rekonsiliasi, agak berat karena Golkar akan ngotot untuk mendapatkan kursi itu. Bahkan Golkar mematok harga mati sebenarnya," ujar Adi Prayitno, di Jakarta, Minggu (21/7).

Menurutnya, Ketua MPR sah-sah saja diklaim oleh parpol. Namun harus untuk memperolehnya harus ada ukuran realistisnya. Terlebih Golkar serta PKB sebagai parpol pendukung presiden terpilih Joko Widodo sama-sama menginginkan posisi tersebut.

"Golkar merasa pantas mendapatkan kursi itu, karena selain perolehan suara pada pileg dan all out mendukung presiden. Jadi susah kemungkinan bagi Gerindra untuk mendapatkan peluangnya," katanya.

Selain itu, Adi juga berpendapat Puan Maharani diprediksi bakal menjadi Ketua DPR. Alasannya karena ideologi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini dianggap menuruni ideologi Soekarno.

"Untuk saat ini Puan dianggap paling representatif karena dua hal, yakni alasan ideologi turunan Soekarno dan trah politik," kata Adi.

Mengenai kompetensi dan kapabilitas, memang semua orang sudah merasa cukup kompeten. Namun, menurutnya pertimbangan ideologi termasuk politik cukup mendominasi.

Keniscayaan demokrasi kita bahwa pertimbangan ideologi dan politik kadang cukup dominan dalam menentukan posisi-posisi strategis dalam negara ini, katanya lagi. Adi memprediksi, jika Puan berhasil menduduki kursi Ketua DPR, maka akan menjadi tiket emas menuju kandidat calon presiden 2024.

"Ajang profiling Puan andai jadi Ketua DPR, ajang pembuktian dirinya layak menjadi kandidat presiden 2024," tuturnya.

Namun, jika menjabat sebagai Ketua DPR, Puan harus mampu menunjukkan kepantasan dengan kinerja yang mumpuni seperti meningkatkan kehadiran anggota DPR dalam rapat atau target legislasi undang-undang agar tidak mandat.

Sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi Gerindra yang juga Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid mengatakan semangat rekonsiliasi untuk kebersamaan, pertama-tama harus diwujudkan para wakil rakyat terutama para pemimpin partai dalam menetapkan Ketua MPR. Karena itu, ia mengusulkan Ketua MPR berasal dari Gerindra dan Ketua DPR dari PDI Perjuangan.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pertainya belum membahas terkait kursi pimpinan di legislatif. "Sampai saat ini Gerindra belum membahas kursi pimpinan di legislatif, yaitu DPR RI dan MPR RI karena waktunya masih lama," kata Dasco.

Berdasarkan UU Nomor 2/2018 tentang MD3, kursi Ketua DPR diberikan kepada partai politik degan raihan suara terbanyak. Komisi Pemilihan Umum sebelumnya menetapkan PDI Perjuangan memperoleh suara terbanyak yakni 19,3 persen atau 27.053.9621 suara pada Pileg 2019. (gw/zul/fin)

Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

Eropa Desak DPR cabut Pasal LGBT di RUU KUHP

Eropa Desak DPR cabut Pasal LGBT di RUU KUHP

Pembahasan RUU KUHP ternyata menarik perhatian warga negara asing. Terutama soal pasal-pasal yang mengatur tentang lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGB


Tak Dapat WTP, Jokowi Minta Kementerian Perbaiki Diri

Tak Dapat WTP, Jokowi Minta Kementerian Perbaiki Diri

Alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam RAPBN TA 2020 disetujui Komisi V DPR RI sebesar Rp120,21 triliun.


Revisi RUU KPK Tidak Melemahkan, Hanya Penyempurnaan

Revisi RUU KPK Tidak Melemahkan, Hanya Penyempurnaan

DPR RI bekerja supercepat dalam merevisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Hamili Pacar tapi Tak Dinikahi Bisa Dipidana Empat Tahun

Hamili Pacar tapi Tak Dinikahi Bisa Dipidana Empat Tahun

Komisi III DPR RI dan pemerintah secara marathon menggelar pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).


UU PKS Didesak Segera Disahkan

UU PKS Didesak Segera Disahkan

Sejumlah massa menyampaikan aspirasi di depan Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Selasa (17/9).


UU KPK yang Baru Rentan Digugat ke MK

UU KPK yang Baru Rentan Digugat ke MK

Meski mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat sipil, DPR dan pemerintah tetap mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.


Aksi Kritisi Sikap Jokowi

Aksi Kritisi Sikap Jokowi

Kendati aksi protes kian masif, Rapat Paripurna DPR RI ke-9 Masa Persidangan I periode 2019-2020 telah menyetujui dan mengesahkan Revisi UU Nomor 30 tahun 2002


Dewan Pengawas Jadi Bagian Internal KPK

Dewan Pengawas Jadi Bagian Internal KPK

Setelah menggelar rapat marathon selama 13 hari, akhirnya DPR RI dan pemerintah sepakat Revisi terbatas UU Nomor 30 Tahun 2002 disahkan menjadi UU.


Revisi Supercepat, DPR- Pemerintah Selesaikan RUU KPK Hanya 13 Hari

Revisi Supercepat, DPR- Pemerintah Selesaikan RUU KPK Hanya 13 Hari

Rapat paripurna DPR RI secara resmi mengesahkan Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (17/9) kemarin.


DPR Usul Jokowi Segera Lantik Pimpinan KPK Baru

DPR Usul Jokowi Segera Lantik Pimpinan KPK Baru

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden Joko Widodo.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!