Nasional
Share this on:

Gubernur Ganteng Dituntut 8 Tahun Penjara

  • Gubernur Ganteng Dituntut 8 Tahun Penjara
  • Gubernur Ganteng Dituntut 8 Tahun Penjara

JAKARTA - Gubernur Jambi (nonaktif) Zumi Zola Zulkifli terancam dihukum penjara delapan tahun terkait kasus suap "ketok palu" dan gratifikasi. Hukuman itu berlaku bila majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta mengabulkan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibacakan kemarin (8/11).

Selain hukuman badan, jaksa KPK juga menuntut Zola membayar denda sebesar Rp1 miliar subsider kurungan enam bulan. Mantan artis itu juga dituntut hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama lima tahun. Artinya, Zola tidak diperbolehkan menduduki jabatan publik yang dipilih oleh rakyat selama lima tahun pasca menjalani pemidanaan pokok.

Dalam tuntutan setebal 1.214 halaman itu, jaksa mengurai perbuatan Zola memberi suap kepada anggota DPRD Jambi untuk pengesahan Rancangan APBD (R-APBD) Jambi 2017 dan 2018. Tuntutan yang dibacakan secara bergantian oleh JPU KPK tersebut juga merinci penerimaan gratifikasi Zola selama menjabat sebagai orang nomor satu di Pemprov Jambi. Totalnya Rp40,44 miliar dan USD 177.300.

Jaksa KPK Iskandar Marwanto menyatakan, perbuatan Zola telah mencederai kepercayaan masyarakat Jambi secara khusus. Padahal, jabatan itu merupakan amanah rakyat. Dan cukup strategis di lingkungan eksekutif Pemprov Jambi.

"Seharusnya terdakwa (Zola, Red) dapat mensukseskan agenda-agenda pembangunan di Provinsi Jambi yang diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip good governance," ujar Iskandar.

Pun, upaya suami Sherrin Tharia itu untuk meringankan tuntutan dengan cara mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) ditolak oleh jaksa. Menurut jaksa, penolakan itu lantaran Zola merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam perkara tersebut. Baik perkara suap uang "ketok palu" kepada 53 anggota DPRD Jambi maupun kasus gratifikasi.

Alasan lain, keterangan terdakwa Zola yang diungkapkan di penyidikan maupun di pengadilan dianggap jaksa belum signifikan. Dan belum bersifat menentukan untuk membongkar pelaku lain atau tindak pidana korupsi lain. Dalam kasus ini, Zola didakwa dengan pasal 12 B dan pasal 5 ayat (1) huruf a UU Pemberantasan Tipikor serta pasa 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat (1) KUHP.

Disisi lain, kuasa hukum Zola, Farizi mempertanyakan penolakan jaksa terhadap pengajuan JC tersebut. "Kenapa jaksa menolak status justice collaborator Zumi Zola?" ujar Farizi usai sidang.

Menurut Farizi, Zola telah bersikap kooperatif dalam perkara tersebut. Zola pun telah membeberkan pihak-pihak lain yang terlibat. Bahkan, kata dia, Zola juga telah mengakui kesalahannya.

"Dengan sikap kooperatif tersebut, KPK harus mempertimbangkan memberikan status JC," terangnya. Sementara itu, Zola hanya tersenyum menanggapi tuntutan jaksa KPK, kemarin. (tyo/jpg)

Berita Sebelumnya

CVR Lion Air Masih Dicari
CVR Lion Air Masih Dicari

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Tahun Depan Ada 16 Hari Libur dan 4 Kali Cuti Bersama

Tahun Depan Ada 16 Hari Libur dan 4 Kali Cuti Bersama

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) kemarin (13/11) meluncurkan tanggal libur dan cuti bersama 2019.


Passing Grade Hantui Peserta Seleksi CPNS

Passing Grade Hantui Peserta Seleksi CPNS

Persoalan ambang batas (passing grade) menghantui rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun ini.


2019, Merpati Diproyeksi Terbang Lagi

2019, Merpati Diproyeksi Terbang Lagi

Selang empat tahun sejak berhenti beroperasi, perusahaan maskapai Merpati Nusantara Airline disebut akan kembali mengudara pada tahun 2019 mendatang.


Pemerintah Bikin Buoy dan Tambah Sensor Gempa

Pemerintah Bikin Buoy dan Tambah Sensor Gempa

Pemerintah berencana melakukan penguatan sistem Indonesia Tsunami Early Warning Systems (INA-TEWs) dalam waktu 3 tahun mendatang (2019-2021).


Intoleransi Jadi PR Pemerintah Jokowi

Intoleransi Jadi PR Pemerintah Jokowi

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan memperingati empat tahun masa pemerintahannya pada bulan ini.


Gubernur Pastikan Tidak Ada Wilayah Terisolasi

Gubernur Pastikan Tidak Ada Wilayah Terisolasi

Gempa yang mengguncang Sulawesi Tengah sempat menutup akses ke Kulawi Selatan, Sigi.


Alhamdulillah, UMP 2019 Naik 8,03 Persen

Alhamdulillah, UMP 2019 Naik 8,03 Persen

Pemerintah menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) di tahun 2019 mendatang yakni sebesar 8,03 persen.


Akhir Tahun, 13 Tol Siap Beroperasi

Akhir Tahun, 13 Tol Siap Beroperasi

Pada akhir tahun 2018, 13 ruas Jalan Tol. Ruas-ruas baru tersebut masih lanjutan dari megaproyek Jalan Tol Trans Jawa dan Sumatera.


Masa Tanggap Darurat di Sulteng Diperpanjang

Masa Tanggap Darurat di Sulteng Diperpanjang

Hasil rapat koordinasi Gubernur Sulawesi Tengah dengan steakholder terkait kemarin (11/10) memutuskan bahwa masa tanggap darurat diperpanjang.


Pendaftaran CPNS Diperpanjang Himgga 15 Oktober

Pendaftaran CPNS Diperpanjang Himgga 15 Oktober

Pemerintah akhirnya menyikapi masih minimnya jumlah pendaftar CPNS baru tahun ini.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!