Nasional
Share this on:

Gubernur Ganteng Dituntut 8 Tahun Penjara

  • Gubernur Ganteng Dituntut 8 Tahun Penjara
  • Gubernur Ganteng Dituntut 8 Tahun Penjara

JAKARTA - Gubernur Jambi (nonaktif) Zumi Zola Zulkifli terancam dihukum penjara delapan tahun terkait kasus suap "ketok palu" dan gratifikasi. Hukuman itu berlaku bila majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta mengabulkan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibacakan kemarin (8/11).

Selain hukuman badan, jaksa KPK juga menuntut Zola membayar denda sebesar Rp1 miliar subsider kurungan enam bulan. Mantan artis itu juga dituntut hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama lima tahun. Artinya, Zola tidak diperbolehkan menduduki jabatan publik yang dipilih oleh rakyat selama lima tahun pasca menjalani pemidanaan pokok.

Dalam tuntutan setebal 1.214 halaman itu, jaksa mengurai perbuatan Zola memberi suap kepada anggota DPRD Jambi untuk pengesahan Rancangan APBD (R-APBD) Jambi 2017 dan 2018. Tuntutan yang dibacakan secara bergantian oleh JPU KPK tersebut juga merinci penerimaan gratifikasi Zola selama menjabat sebagai orang nomor satu di Pemprov Jambi. Totalnya Rp40,44 miliar dan USD 177.300.

Jaksa KPK Iskandar Marwanto menyatakan, perbuatan Zola telah mencederai kepercayaan masyarakat Jambi secara khusus. Padahal, jabatan itu merupakan amanah rakyat. Dan cukup strategis di lingkungan eksekutif Pemprov Jambi.

"Seharusnya terdakwa (Zola, Red) dapat mensukseskan agenda-agenda pembangunan di Provinsi Jambi yang diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip good governance," ujar Iskandar.

Pun, upaya suami Sherrin Tharia itu untuk meringankan tuntutan dengan cara mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) ditolak oleh jaksa. Menurut jaksa, penolakan itu lantaran Zola merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam perkara tersebut. Baik perkara suap uang "ketok palu" kepada 53 anggota DPRD Jambi maupun kasus gratifikasi.

Alasan lain, keterangan terdakwa Zola yang diungkapkan di penyidikan maupun di pengadilan dianggap jaksa belum signifikan. Dan belum bersifat menentukan untuk membongkar pelaku lain atau tindak pidana korupsi lain. Dalam kasus ini, Zola didakwa dengan pasal 12 B dan pasal 5 ayat (1) huruf a UU Pemberantasan Tipikor serta pasa 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat (1) KUHP.

Disisi lain, kuasa hukum Zola, Farizi mempertanyakan penolakan jaksa terhadap pengajuan JC tersebut. "Kenapa jaksa menolak status justice collaborator Zumi Zola?" ujar Farizi usai sidang.

Menurut Farizi, Zola telah bersikap kooperatif dalam perkara tersebut. Zola pun telah membeberkan pihak-pihak lain yang terlibat. Bahkan, kata dia, Zola juga telah mengakui kesalahannya.

"Dengan sikap kooperatif tersebut, KPK harus mempertimbangkan memberikan status JC," terangnya. Sementara itu, Zola hanya tersenyum menanggapi tuntutan jaksa KPK, kemarin. (tyo/jpg)

Berita Sebelumnya

CVR Lion Air Masih Dicari
CVR Lion Air Masih Dicari

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Rekrutmen CPNS Tahun Ini Pemda 30 Persen, PPPK 70 Persen

Rekrutmen CPNS Tahun Ini Pemda 30 Persen, PPPK 70 Persen

Pemerintah memastikan rekruitmen pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali digelar tahun ini.


SE THR Diteken, Pejabat Daerah Diminta Tidak Terima Bingkisan

SE THR Diteken, Pejabat Daerah Diminta Tidak Terima Bingkisan

Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri akhirnya menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun


Presiden Tetapkan Sembilan Anggota Pansel KPK

Presiden Tetapkan Sembilan Anggota Pansel KPK

Presiden Jokowi akhirnya menetapkan sembilan anggota pansel calon pimpinan KPK untuk masa jabatan tahun 2019-2023.


Ibukota Baru Akan Dibagi Empat Zonasi

Ibukota Baru Akan Dibagi Empat Zonasi

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro memastikan pemerintah akan mengumumkan calon ibukota pada tahun ini.


Penaciran THR Bisa Molor, PP THR PNS Akan Direvisi

Penaciran THR Bisa Molor, PP THR PNS Akan Direvisi

Belum juga direalisasikan pelaksanannya, PP No. 35 dan 36 tahun 2019 tentang Pemberian THR bagi PNS dan pensiunan bakal dilakukan revisi.


Panitia Seleksi KPK Harus Segera Dibentuk

Panitia Seleksi KPK Harus Segera Dibentuk

Masa jabatan Agus Rahardjo sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal segera berakhir tahun ini.


Jamaah Haji Asal Jawa Barat Bagian Timur Diberangkatkan dari Kertajati

Jamaah Haji Asal Jawa Barat Bagian Timur Diberangkatkan dari Kertajati

Tahun ini jamaah haji dan umrah dari Jawa Barat bagian Timur akan dipindahkan ke Bandara Kertajati di Majalengka.


2,7 Juta Penduduk Belum Rekam e-KTP

2,7 Juta Penduduk Belum Rekam e-KTP

Masih banyak penduduk usia 17 tahun ke atas yang belum melakukan perekaman KTP elektronik (e-KTP).


Mudik, Ada Opsi Ganjil-Genap di Tol

Mudik, Ada Opsi Ganjil-Genap di Tol

Untuk memperlancar Angkutan Lebaran Tahun 2019 Pemerintah telah menyiapkan manajemen lalu lintas yang lebih baik lagi dari tahun sebelumnya.


Empat Gubernur Tawarkan Lahan Ibukota Baru

Empat Gubernur Tawarkan Lahan Ibukota Baru

Empat provinsi yakni Provinsi Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur siap jika daerahnya dipilih sebagai ibukota baru Indon



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!