Nasional
Share this on:

Gubernur Ganteng Dituntut 8 Tahun Penjara

  • Gubernur Ganteng Dituntut 8 Tahun Penjara
  • Gubernur Ganteng Dituntut 8 Tahun Penjara

JAKARTA - Gubernur Jambi (nonaktif) Zumi Zola Zulkifli terancam dihukum penjara delapan tahun terkait kasus suap "ketok palu" dan gratifikasi. Hukuman itu berlaku bila majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta mengabulkan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibacakan kemarin (8/11).

Selain hukuman badan, jaksa KPK juga menuntut Zola membayar denda sebesar Rp1 miliar subsider kurungan enam bulan. Mantan artis itu juga dituntut hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama lima tahun. Artinya, Zola tidak diperbolehkan menduduki jabatan publik yang dipilih oleh rakyat selama lima tahun pasca menjalani pemidanaan pokok.

Dalam tuntutan setebal 1.214 halaman itu, jaksa mengurai perbuatan Zola memberi suap kepada anggota DPRD Jambi untuk pengesahan Rancangan APBD (R-APBD) Jambi 2017 dan 2018. Tuntutan yang dibacakan secara bergantian oleh JPU KPK tersebut juga merinci penerimaan gratifikasi Zola selama menjabat sebagai orang nomor satu di Pemprov Jambi. Totalnya Rp40,44 miliar dan USD 177.300.

Jaksa KPK Iskandar Marwanto menyatakan, perbuatan Zola telah mencederai kepercayaan masyarakat Jambi secara khusus. Padahal, jabatan itu merupakan amanah rakyat. Dan cukup strategis di lingkungan eksekutif Pemprov Jambi.

"Seharusnya terdakwa (Zola, Red) dapat mensukseskan agenda-agenda pembangunan di Provinsi Jambi yang diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip good governance," ujar Iskandar.

Pun, upaya suami Sherrin Tharia itu untuk meringankan tuntutan dengan cara mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) ditolak oleh jaksa. Menurut jaksa, penolakan itu lantaran Zola merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam perkara tersebut. Baik perkara suap uang "ketok palu" kepada 53 anggota DPRD Jambi maupun kasus gratifikasi.

Alasan lain, keterangan terdakwa Zola yang diungkapkan di penyidikan maupun di pengadilan dianggap jaksa belum signifikan. Dan belum bersifat menentukan untuk membongkar pelaku lain atau tindak pidana korupsi lain. Dalam kasus ini, Zola didakwa dengan pasal 12 B dan pasal 5 ayat (1) huruf a UU Pemberantasan Tipikor serta pasa 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat (1) KUHP.

Disisi lain, kuasa hukum Zola, Farizi mempertanyakan penolakan jaksa terhadap pengajuan JC tersebut. "Kenapa jaksa menolak status justice collaborator Zumi Zola?" ujar Farizi usai sidang.

Menurut Farizi, Zola telah bersikap kooperatif dalam perkara tersebut. Zola pun telah membeberkan pihak-pihak lain yang terlibat. Bahkan, kata dia, Zola juga telah mengakui kesalahannya.

"Dengan sikap kooperatif tersebut, KPK harus mempertimbangkan memberikan status JC," terangnya. Sementara itu, Zola hanya tersenyum menanggapi tuntutan jaksa KPK, kemarin. (tyo/jpg)

Berita Sebelumnya

CVR Lion Air Masih Dicari
CVR Lion Air Masih Dicari

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pendaftar PPPK Tembus 80 Ribu

Pendaftar PPPK Tembus 80 Ribu

Antusiasme para pegawai honorer K2 untuk mengikuti seleksi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap pertama tahun ini cukup tinggi.


14 Siswa SD di Solo Ditolak Sekolah

14 Siswa SD di Solo Ditolak Sekolah

Pemerintah telah mencanangkan pendidikan 12 tahun. Sayangnya nasib miris datang dari 14 siswa SD di Solo, Jawa Tengah, yang terpaksa harus keluar dari sekolah.


Pemerintah Kejar Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun

Pemerintah Kejar Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun

Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2019 resmi dibuka Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin (12/2).


Kembali Jadi Sorotan, Dorong Cabut Pasal Duplikasi UU ITE

Kembali Jadi Sorotan, Dorong Cabut Pasal Duplikasi UU ITE

UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE kembali menjadi sorotan.


KPK: Jangan Pilih Lagi Mantan Koruptor

KPK: Jangan Pilih Lagi Mantan Koruptor

Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan langkah berani. Hari ini mereka akan mengumumkan nama-nama caleg yang pernah mendekam di penjara.


Unsur SARA Vonis Dhani Diragukan

Unsur SARA Vonis Dhani Diragukan

Vonis 1,5 tahun untuk Ahmad Dhani masih menimbulkan pro kontra.


Dhani Ahmad Divonis 1,5 Tahun Penjara

Dhani Ahmad Divonis 1,5 Tahun Penjara

Politikus Partai Gerindra Ahmad Dhani harus merasakan dinginnya hotel prodeo.


Beri Remisi Susrama, Kebijakan Hukum Jokowi Makin Tidak Jelas

Beri Remisi Susrama, Kebijakan Hukum Jokowi Makin Tidak Jelas

Polemik pemberian remisi pidana penjara sementara untuk I Nyoman Susrama, pembunuh wartawan Jawa Pos Radar Bali AA Gde Bagus Narendra Prabangsa, memicu kontrove


Enam Ruas Tol Dijual

Enam Ruas Tol Dijual

PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) pada tahun 2019 berencana untuk melakukan divestasi atas 18 ruas jalan tol yang dimiliki saat ini.


Siap-siap, Juni Nanti Ada Seleksi CPNS Lagi

Siap-siap, Juni Nanti Ada Seleksi CPNS Lagi

Tenaga pendidikan dan kesehatan bakal jadi fokus utama perekrutan dalam seleksi CPNS (calon pegawai negeri sipil) tahun ini.



Video

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!