Nasional
Share this on:

Hakim Konstitusi 100 Persen Independen

  • Hakim Konstitusi 100 Persen Independen
  • Hakim Konstitusi 100 Persen Independen

JAKARTA - Sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan menyidangkan gugatan hasil Pemilihan Presiden 2019 dijamin 100 persen independen. Mereka dipastikan akan menjalankan fungsinya secara adil dan profesional.

Ketua MK Anwar Usman mengatakan siap menerima gugatan sengketa Pilpres yang akan dilayangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga uno. Dia juga mengatakan pihaknya dijamin mempertahankan indepensi dan tak terpengaruh dengan situasi paska pengumuman hasil Pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

MK akan memutuskan sengketa Pilpres secara adil berdasarkan bukti-bukti yang ada. "Independensi kami dijamin 100 persen. Kami bersembilan (hakim MK) sudah berkomitmen mempertahankan independensi dan itu sudah dibuktikan," ujar Anwar di gedung MK, Jakarta, Kamis (23/5) kemarin.

Anwar menyatakan, bukti apapun yang diajukan pihak Prabowo-Sandi akan diterima dan diperiksa secara rinci satu per satu. "Kita lihat saja nanti bukti apapun yang diajukan akan kami terima dan kami akan memeriksa semua bukti yang ada," katanya.

Sementara itu, juru bicara MK Fajar Laksono mengingatkan batas waktu pendaftaran Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ditutup pada Jumat pukul 24.00 WIB. "Untuk Pemilu Legislatif ditutup Jumat (24/5) pukul 01.46 WIB, sementara untuk Pemilu Presiden ditutup Jumat (24/5) pukul 24.00 WIB," ujar Fajar.

Jika pendaftaran melewati tenggat waktu, majelis hakim konstitusi bisa mempertimbangan untuk tidak menerima perkara PHPU. "Pemohon datang harus mengambil Nomor Urut Pendaftaran Perkara (NUPP) lebih dahulu. Waktu pengambilan NUPP ini yang akan menjadi menjadi acuan," kata Fajar.

Jika pemohon PHPU Pileg mengambil NUPP pada Jumat (24/5) pukul 01.45 WIB dan baru menyerahkan berkas ke petugas pukul 03.00 WIB, maka akan diterima. Sebab yang menjadi acuan adalah waktu pengambilan NUPP.

"Jadi gak masalah meskipun berkas baru diterima pukul 03.00 WIB," ujar Fajar. (gw/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Sangat Memberatkan, Kenaikan Tarif BPJS Kesehatan Ditolak

Sangat Memberatkan, Kenaikan Tarif BPJS Kesehatan Ditolak

Kenaikan tarif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hingga 100 persen mendapat penolakan dari sejumlah elemen masyarakat.


45,3 Persen Publik Tak Setuju Ibu Kota Dipindah

45,3 Persen Publik Tak Setuju Ibu Kota Dipindah

Pro dan kontra atas rencana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim), terus bergulir.


95,7 Persen Warga DKI tak Setuju Ibu Kota Dipindah

95,7 Persen Warga DKI tak Setuju Ibu Kota Dipindah

Presiden Joko Widodo sudah mengumumkan lokasi pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim).


Airlangga Diminta Lebih Bijak

Airlangga Diminta Lebih Bijak

Jelang Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golongan Karya (Golkar), Calon Ketua Umum Airlangga Hartarto mengklaim telah mendapatkan dukungan 92 persen.


50 Persen ASN Belum Sarjana

50 Persen ASN Belum Sarjana

Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) Indonesia banyak yang mengantongi pendidikan sarjana.


55 Persen Profesional, Nama Menteri Diumumkan Sebelum Oktober

55 Persen Profesional, Nama Menteri Diumumkan Sebelum Oktober

Presiden Joko Widodo sedikit membocorkan komposisi kabinet periode 2019-2024. Kursi menteri akan diisi 55 persen dari kalangan profesional.


Kompensasi 300 Persen, PLN Terancam Bangkrut

Kompensasi 300 Persen, PLN Terancam Bangkrut

Upaya pemerintah merevisi Peraturan Menteri (Permen) Nomor 27 tahun 2017 bisa mengancam keuangan Perusahaan Listrik Negara (PLN)..


Arab Saudi Terima Usulan RI Perluas Mina

Arab Saudi Terima Usulan RI Perluas Mina

Pemerintah RI melalui Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mendesak Pemerintah Arab Saudi untuk memperluas Mina.


Menag Pimpin Delegasi Amirul Hajj Terbang ke Tanah Suci

Menag Pimpin Delegasi Amirul Hajj Terbang ke Tanah Suci

Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin memimpin delegasi Amirul Hajj berangkat ke Tanah Suci, Selasa (30/7).


Siap-siap,Tahun Ini Pemerintah Rekrut 100 Ribu CPNS dan 75 Ribu PPPK

Siap-siap,Tahun Ini Pemerintah Rekrut 100 Ribu CPNS dan 75 Ribu PPPK

Pemerintah akan merekrut 100 ribu calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan 75 ribu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun ini.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!