Nasional
Share this on:

Hakim Konstitusi 100 Persen Independen

  • Hakim Konstitusi 100 Persen Independen
  • Hakim Konstitusi 100 Persen Independen

JAKARTA - Sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan menyidangkan gugatan hasil Pemilihan Presiden 2019 dijamin 100 persen independen. Mereka dipastikan akan menjalankan fungsinya secara adil dan profesional.

Ketua MK Anwar Usman mengatakan siap menerima gugatan sengketa Pilpres yang akan dilayangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga uno. Dia juga mengatakan pihaknya dijamin mempertahankan indepensi dan tak terpengaruh dengan situasi paska pengumuman hasil Pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

MK akan memutuskan sengketa Pilpres secara adil berdasarkan bukti-bukti yang ada. "Independensi kami dijamin 100 persen. Kami bersembilan (hakim MK) sudah berkomitmen mempertahankan independensi dan itu sudah dibuktikan," ujar Anwar di gedung MK, Jakarta, Kamis (23/5) kemarin.

Anwar menyatakan, bukti apapun yang diajukan pihak Prabowo-Sandi akan diterima dan diperiksa secara rinci satu per satu. "Kita lihat saja nanti bukti apapun yang diajukan akan kami terima dan kami akan memeriksa semua bukti yang ada," katanya.

Sementara itu, juru bicara MK Fajar Laksono mengingatkan batas waktu pendaftaran Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ditutup pada Jumat pukul 24.00 WIB. "Untuk Pemilu Legislatif ditutup Jumat (24/5) pukul 01.46 WIB, sementara untuk Pemilu Presiden ditutup Jumat (24/5) pukul 24.00 WIB," ujar Fajar.

Jika pendaftaran melewati tenggat waktu, majelis hakim konstitusi bisa mempertimbangan untuk tidak menerima perkara PHPU. "Pemohon datang harus mengambil Nomor Urut Pendaftaran Perkara (NUPP) lebih dahulu. Waktu pengambilan NUPP ini yang akan menjadi menjadi acuan," kata Fajar.

Jika pemohon PHPU Pileg mengambil NUPP pada Jumat (24/5) pukul 01.45 WIB dan baru menyerahkan berkas ke petugas pukul 03.00 WIB, maka akan diterima. Sebab yang menjadi acuan adalah waktu pengambilan NUPP.

"Jadi gak masalah meskipun berkas baru diterima pukul 03.00 WIB," ujar Fajar. (gw/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Jalan di Depan MK Mulai Ditutup

Jalan di Depan MK Mulai Ditutup

Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) ditutup selama berlangsungnya rapat hakim MK, mulai Senin (24/6) kemarin.


Aksi Jalanan Tidak Bisa Tekan Hakim MK

Aksi Jalanan Tidak Bisa Tekan Hakim MK

Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan GNPF berencana mengadakan aksi massa sekaligus halalbihalal di sekitar gedung MK, 25-28 Juni.


Siapa sih Saksi 02 yang Ketakutan?

Siapa sih Saksi 02 yang Ketakutan?

Tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyebut ada saksinya yang ketakutan, usai memberi kesaksian di Mahkamah Konstitusi (MK).


Semuanya Harus Siap Terima Putusan MK

Semuanya Harus Siap Terima Putusan MK

Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan akan menggelar sidang putusan gugatan hasil pilpres 2019, Kamis (28/6) nanti.


MK Kirim Surat, BPN Tunggu Utusan

MK Kirim Surat, BPN Tunggu Utusan

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengirimkan surat pemberitahuan sidang pembacaan putusan kepada seluruh pihak yang berperkara.


Kompromi Zonasi PPDB Seharusnya Jangan Setengah-setengah

Kompromi Zonasi PPDB Seharusnya Jangan Setengah-setengah

Kemendikbud mengubah kuota jalur prestasi dari 5 persen dari daya tampung sekolah, menjadi 15 persen.


Tidak Hadirkan Saksi, KPU Disebut seperti Fir'aun

Tidak Hadirkan Saksi, KPU Disebut seperti Fir'aun

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai sombong dan angkuh, karena tidak menghadirkan saksi di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (21/6) kemarin.


Kesaksian Ahli 01 Banyak Istilah Hukum

Kesaksian Ahli 01 Banyak Istilah Hukum

Sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) menghadirkan saksi dan ahli dari pihak terkait.


Kuota PPDB Jalur Prestasi Ditambah 10 Persen

Kuota PPDB Jalur Prestasi Ditambah 10 Persen

Kuota penerimaan peserta didik baru (PPDB) jalur prestasi ditambah. Yang semula hanya lima persen direvisi menjadi lima hingga 15 persen.


Jokowi-Prabowo Bisa Jadi Bertemu Sebelum 28 Juni

Jokowi-Prabowo Bisa Jadi Bertemu Sebelum 28 Juni

Pertemuan Joko Widodo dan Prabowo Subianto diharapkan bisa terwujud sebelum sidang perselisihan pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) selesai.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!