Nasional
Share this on:

Hakim Pajak Sepi peminat

  • Hakim Pajak Sepi peminat
  • Hakim Pajak Sepi peminat

JAKARTA - Kebutuhan akan hakim agung tidak mudah untuk dipenuhi. Tahun ini, jumlah pelamar jabatan hakim agung di Komisi Yudisial (KY) menurun. Bahkan, pelamar khusus untuk hakim bidang pajak hanya tersisa dua orang yang lolos seleksi administrasi. KY menegaskan tidak akan memaksakan seluruh kebutuhan hakim yang diminta pada seleksi kali ini bisa dipenuhi.

Hal itu disampaikan Ketua KY Bidang Rekrutmen Hakim Maradaman Harahap dalam pertemuan di gedung KY kemarin (26/1). Dia membenarkan bahwa MA secara khusus memang meminta tambahan hakim agung untuk bidang pajak. Sebab, saat ini hanya ada satu hakim pajak di MA. Sementara, kasus pajak berjumlah ribuan.

Saat ini, dari 84 pelamar hakim agung, 74 di antaranya lolos seleksi. Dari 74 calon yang lolos, hanya dua yang merupakan pelamar hakim pajak, di mana berkasnya masuk kategori Tata Usaha Negara (TUN). Sementara, untuk jabatan hakim lainnya cukup banyak. Pelamar hakim kamar Agama berjumlah 17 orang, hakim militer (9), hakim perdata (29), dan hakim pidana (24). Sementara, pada periode sebelumnya, rata-rata jumlah pelamar hakim agung lebih dari 100 orang.

Pria asal Tapanuli, Sumut, itu memastikan, meski hanya dua pelamar, bukan berarti pihaknya akan mengambil salah satu yang terbaik. Seleksi akan tetap berjalan normal. Setelah seleksi administrasi, akan ada tes tulis, kemudian tes kepribadian dan kesehatan, dan yang terakhir adalah wawancara.

Setelah itu, proses selanjutnya adalah fit and proper test di Komisi III DPR.’’Misalkan di antara pendaftar ini tidak ada yang lolos, ya sudah nanti selesai pengumuman (MA silakan) ajukan lagi,’’ tuturnya. pihaknya akan mencari lagi calon hakim agung yang dibutuhkan.

Dia tidak akan mengambil risiko memaksa memenuhi kuota delapan hakim bila memang calon yang ada tidak layak. ’’Yang kami utamakan tetap integritas. Soal kualitas, nanti bsia sambil jalan,’’ lanjut pria yang bakal berusia 70 tahun pada 5 Juli mendatang itu. Dalam arti, kualitas tetap penting namun poin untuk integritas tetap lebih tinggi.

Seleksi kali ini diakui Madaraman kurang maksimal. sebelumnya, pihaknya langsung menyosialisasikan secara luas bahwa KY akan merekrut hakim agung. Namun, tahun ini pihaknya terkendala anggaran yang menipis di akhir tahun sehingga sosialisasi tidak bisa maksimal. Pihaknya hanya bersurat kepada masing-masing lembaga peradilan maupun universitas, agar mengirim hakim tinggi maupun doktor-doktor hukum terbaik untuk mengikuti seleksi.

Langkah tersebut terpaksa dilakukan karena saat itu pihaknya tidak memungkinkan untuk melakukan penjaringan secara langsung. ’’Nanti akan kami upayakan jauh hari sebelum pendaftaran untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi dan pengadilan tinggi,’’ tambahnya. (byu/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Nuril Disarankan untuk Balik Melapor

Nuril Disarankan untuk Balik Melapor

Putusan Kasasi Nomor 574K/Pid.Sus/2018 yang diketok Hakim Agung Sri Murwahyuni atas terdakwa Baiq Nuril Maknun mendapat beragam reaksi.


Tutupi Defisit BPJS Jangan Hanya Bergantung Cukai dan Pajak Rokok

Tutupi Defisit BPJS Jangan Hanya Bergantung Cukai dan Pajak Rokok

Pemerintah telah menetapkan anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) sebesar Rp1,48 triliun untuk dana talangan BPJS Kesehatan.


Pajak Rokok Tak Mampu Tutupi Defisit BPJS Kesehatan

Pajak Rokok Tak Mampu Tutupi Defisit BPJS Kesehatan

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang mengatur penggunaan pajak rokok untuk BPJS Kesehatan memang telah berlaku.


Panggil JK Saudara Saksi, Hakim Minta Izin Dulu

Panggil JK Saudara Saksi, Hakim Minta Izin Dulu

Ruang sidang Koesoema Atmadja 1 Pengadilan Tipikor Jakarta kedatangan ''tamu'' istimewa, kemarin. Yakni, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK).


KPK Banding Putusan Fredrich

KPK Banding Putusan Fredrich

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk mengajukan banding atas putusan hakim dalam perkara mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi.


Bupati Kukar Divonis 10 Tahun

Bupati Kukar Divonis 10 Tahun

Bupati (nonaktif) Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari akhirnya divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin (6/7).


Divonis 15 tahun, Setnov Siapkan Banding

Divonis 15 tahun, Setnov Siapkan Banding

Kubu Setya Novanto (Setnov) sepertinya bakal melakukan perlawanan terhadap vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.


Sebut Sejumlah Nama, Setnov Bantah Terima Jam

Sebut Sejumlah Nama, Setnov Bantah Terima Jam

Sebagian pengunjung sidang di ruang Koesoemah Atmadja kemarin tampak bersemangat setelah mendengar Setya Novanto meminta maaf kepada majelis hakim.


KY Usul 58 Hakim Disanksi

KY Usul 58 Hakim Disanksi

Komisi Yudisial (KY) mengusulkan agar Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan sanksi terhadap 58 hakim.


Majelis Hakim Sidang Cerai Ahok Terbentuk

Majelis Hakim Sidang Cerai Ahok Terbentuk

Pemicu gugatan cerai Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terhadap istrinya, Veronica Tan, masih menjadi misteri.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!