Nasional
Share this on:

Hambat Revisi UU KPK, Presiden Jangan Kelurkan Surpres

  • Hambat Revisi UU KPK, Presiden Jangan Kelurkan Surpres
  • Hambat Revisi UU KPK, Presiden Jangan Kelurkan Surpres

JAKARTA - Kekuatan DPR bisa tak berfungsi, jika Presiden Joko Widodo tegas menolak revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan tidak mengeluarkan surat presiden (Surpres). Ini sejalan dengan gerbong penolakan yang kian masif disuarakan elemen masyarakat tak terkecuali ratusan pegawai komisi antirasuah itu.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, pimpinan KPK sudah mengirim surat ke Presiden kemarin pagi. KPK menghargai kerja DPR sebagai lawmaker, namun meminta juga Presiden mempertimbangkan dasar filosofis, sosiologis, dan juridis formal pembuatan atau revisi UU sebelum menyetujuinya.

"Sudah, kita kirim surat tadi ke Presiden. Mudah-mudahan dengan kewenangannya bisa melaksanakan (masukan KPK)," terang Saud, kemarin (8/9).

Aksi yang dilakukan elemen masyarakat, lanjut Saut, merupakan memperjuangkan kembali poin-poin yang sudah disepakati lembaga antikorupsi di dunia dalam Piagam PBB. UU KPK sendiri sudah relevan. Justru yang perlu direvisi adalah UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Supaya in line dengan Piagam PBB adalah UU Tipikor kita," tegasnya.

Saut juga menjelaskan bahwa masih ada poin-poin dalam Piagam PBB yang belum tertuang dalam UU Tipikor. Termasuk di dalamnya adalah mempertegas prosedur asset recovery dan menyentuh penindakan terhadap korupsi di private sector.

Saut sendiri pernah menyetujui revisi UU KPK pada tahun 2015 yang salah satunya memberlakukan surat perintah pemberhentian penyidikan. Namun, kali ini dia menilai perubahan UU memang sengaja dilakukan untuk menghilangkan independensi lembaga antirasuah itu sendiri. "Revisi itu kita minta kalau memperkuat. Kalau memperlemah, kita tolak!" dalihnya.

Sementara Novel Baswedan yang dimintai komentar tidak banyak berkomentar. Menurutnya, argumen yang disampaikan Saut sudah mewakili KPK secara keseluruhan. "Sudah pak Saut tadi. Sudah gamblang. Intinya kita ingin KPK diperkuat bukan diperlemah. Ini kita kita lihat yang sekarang dilakukan adalah upaya pelemahan," singkatnya.

Ya, rencana revisi Undang-Undang KPK mendapat penolakan keras dari sejumlah kalangan. Mereka mendesak agar Presiden Jokowi tidak mengeluarkan surat presiden (surpres) untuk pembahas perubahan UU. Seharusnya yang mendesak dirubah adalah UU Tipikor.

Penolakan revisi UU KPK disuarakan ratusan pegawai komisi antirasuah. Mereka berkumpul di depan Gedung Merah Putih KPK. Kompak mengenakan pakaian hitam-hitam, mereka melakukan aksi "belasungkawa" sekaligus menyuarakan perlawanan terhadap rencana revisi UU KPK oleh DPR.

Mereka juga membentuk rantai manusia sebagai simbol melindungi KPK dari upaya pelemahan melalui revisi UU dan pemilihan capim bermasalah. Pegawai bersama-sama mengangkat poster berisi suara-suara menolak pelemahan KPK. (tim/ful/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Tak Boleh Ada Lembaga Terlalu Kuat
Tak Boleh Ada Lembaga Terlalu Kuat

Berita Sejenis

Begini Kriteria Menteri-menteri Jokowi

Begini Kriteria Menteri-menteri Jokowi

Presiden Joko Widodo membocorkan kriteria menteri yang dipilih untuk membantunya selama pemerintahan periode kedua 2019-2024, Senin (21/10).


Investor Tunggu Janji Jokowi

Investor Tunggu Janji Jokowi

Presiden Joko Widodo berjanji akan memangkas birokrasi dengan menyederhanakan eselonisasi yang sebelumnya empat level menjadi menjadi hanya dua dalam lima tahun


Langit Jakarta Dihiasi Pesawat Tanpa Awak

Langit Jakarta Dihiasi Pesawat Tanpa Awak

Laporan dan data seketika tentang perkembangan situasi keamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, kemarin (20/10), terpantau lewat udara.


Eselonisasi Disederhanakan untuk Percepat Investasi

Eselonisasi Disederhanakan untuk Percepat Investasi

Perubahaan besar-besaran terhadap eselonisasi pejabat menjadi target Presiden Joko Widodo dalam memperpendek kendali birokrasi.


Selama Lima Tahun, Ini Priortitas Duet Jokowi-Ma'ruf

Selama Lima Tahun, Ini Priortitas Duet Jokowi-Ma'ruf

Ada lima prioritas yang akan dikerjakan dalam lima tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin.


Jokowi Umumkan Kabinetnya Hari Ini

Jokowi Umumkan Kabinetnya Hari Ini

Presiden terpilih Joko Widodo akan mengumumkan kabinet kerjanya, Senin (21/10) hari ini.


Pidato Pertama Jokowi Tak ada yang Baru

Pidato Pertama Jokowi Tak ada yang Baru

Ada optimisme dalam pidato awal Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode kedua pemerintahannya.


Ini Pepatah Bugis Tanda Terima Kasih Jokowi untuk JK

Ini Pepatah Bugis Tanda Terima Kasih Jokowi untuk JK

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pepatah adat Bugis diakhir pidatonya usai acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024 di gedung


KPK Belum Terima Dokumen UU KPK yang Baru

KPK Belum Terima Dokumen UU KPK yang Baru

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) versi revisi resmi dicatat ke Lembaran Negara.


Peluang Gerindra dan Demokrat di Tangan Jokowi

Peluang Gerindra dan Demokrat di Tangan Jokowi

Presiden terpilih Joko Widodo memastikan jumlah menteri di kabinet periode 2019-2024 tetap sama. Yakni 34 orang.



Berita Hari Ini

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!