Nasional
Share this on:

Hari Ini, Rekapitulasi Suara PPLN Kuala Lumpur

  • Hari Ini, Rekapitulasi Suara PPLN Kuala Lumpur
  • Hari Ini, Rekapitulasi Suara PPLN Kuala Lumpur

KUALA LUMPUR - Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur akan menyelenggarakan rekapitulasi penghitungan surat suara ulang Pemilu 2019 metode pos di Dewan Hussein Onn Gedung PWTC Kuala Lumpur, Kamis (16/5) hari ini.

Menurut jadwal tentatif PPLN Kuala Lumpur, Rabu (15/5) kemarin, penghitungan surat suara akan diawali dengan pendaftaran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPSLN) pos antara pukul 08.00 hingga pukul 08.30 waktu setempat. KPPSLN pos tersebut dua sehari sebelumnya telah menjalani bimbingan teknis penghitungan surat suara di Aula KBRI Kuala Lumpur dan mendapatkan materi dari PPLN Kuala Lumpur, Tim Asistensi PPLN dan Panwaslu Kuala Lumpur.

Setelah pendaftaran dilanjutkan dengan distribusi kertas surat suara ke seluruh KPPSLN, pendaftaran saksi, pembukaan kemudian dilanjutkan penghitungan surat suara. Hingga Rabu sore, PPLN Kuala Lumpur telah menerima pengembalian sebanyak 20.740 amplop surat suara Pilpres dan DPR RI dari Pos Malaysia.

Sejumlah calon legislatif DPR RI Daerah Pemilihan II dijadwalkan hadir sebagai saksi dari partai politik masing-masing dalam rekapitulasi penghitungan suara tersebut. Pelaksanaan Pemilu 2019 ulang metode pos di wilayah kerja PPLN Kuala Lumpur merupakan rekomendasi Bawaslu RI terkait penemuan surat suara di Kajang dan Bangi, Kuala Lumpur.

"Total Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pos yang tercatat sebanyak 287.463 pemilih," kata anggota PPLN Kuala Lumpur Yusron B Ambary. (der/rls/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Peluang RUU PKS Disahkan Sangat Kecil

Peluang RUU PKS Disahkan Sangat Kecil

Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) sampai saat ini masih menjadi perdebatan.


Imam Nahrawi Pamitan, Jokowi Bisa Pilih Orang Baru atau Plt

Imam Nahrawi Pamitan, Jokowi Bisa Pilih Orang Baru atau Plt

Menpora Imam Nahrawi resmi mundur dari jabatannya, Kamis (19/9). Ini setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dana hibah KONI oleh KPK.


Indonesia Sukses Fasiltasi PBB di Afganistan

Indonesia Sukses Fasiltasi PBB di Afganistan

Pada pemungutan suara yang digelar di Dewan Keamanan (DK) PBB, Selasa (17/9), Indonesia sukses fasilitasi kesepakatan Resolusi 2489 mengenai peran Misi PBB di A


Digitalisasi Pendidikan, Pemerintah Bagikan Komputer Tablet ke 36 Ribu Sekolah

Digitalisasi Pendidikan, Pemerintah Bagikan Komputer Tablet ke 36 Ribu Sekolah

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyampaikan, pekan ini siap membagikan komputer tablet ke 36.000 sekolah.


Dewan Pengawas Jadi Bagian Internal KPK

Dewan Pengawas Jadi Bagian Internal KPK

Setelah menggelar rapat marathon selama 13 hari, akhirnya DPR RI dan pemerintah sepakat Revisi terbatas UU Nomor 30 Tahun 2002 disahkan menjadi UU.


Revisi Supercepat, DPR- Pemerintah Selesaikan RUU KPK Hanya 13 Hari

Revisi Supercepat, DPR- Pemerintah Selesaikan RUU KPK Hanya 13 Hari

Rapat paripurna DPR RI secara resmi mengesahkan Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (17/9) kemarin.


Kabut Asap Rugikan Malaysia dan Singapura

Kabut Asap Rugikan Malaysia dan Singapura

Kiriman kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera dan Kalimantan tahun ini, kembali memicu protes dari Malaysia dan Singapura.


Pemerintah Alokasikan Dana Pendidkan Digital Hingga Rp2,85 Trilun

Pemerintah Alokasikan Dana Pendidkan Digital Hingga Rp2,85 Trilun

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tahun ini menyiapkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Kinerja.


Lima Komisiner Baru Harus Berani Tolak Revisi UU KPK

Lima Komisiner Baru Harus Berani Tolak Revisi UU KPK

Polemik revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, terus bergulir. Kali ini, Partai Gerindra menyatakan menolak revisi tersebut.


Arab Saudi Cabut Visa Progresif Umrah

Arab Saudi Cabut Visa Progresif Umrah

Kerajaan Arab Saudi resmi mencabut kebijakan visa progresif umrah melalui sebuah dekrit raja pada awal pekan ini.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!