Nasional
Share this on:

Hati-hati Gaes, Jangan Sembarangan Unggah Data KTP di Medsos

  • Hati-hati Gaes, Jangan Sembarangan Unggah Data KTP di Medsos
  • Hati-hati Gaes, Jangan Sembarangan Unggah Data KTP di Medsos

JAKARTA - Masyarakat diimbau jangan mudah mengunggah data kependudukan, seperti KTP elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Identitas Anak (KIA) ke media sosial. Sebab data itu akan muncul dalam mesin pencari Google, sehingga mudah disalahgunakan bahkan diperjualbelikan oleh para pemulung data.

"Banyaknya gambar KTP-el dan KK yang tersebar di Google juga menjadi celah bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan," kata Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh, kemarin (28/7).

Pernyataan Zudan menanggapi praktik jual beli data Nomor Induk Kependudukan (NIK), KTP-el dan KK oleh sebuah grup tertutup Dream Market Official yang viral hari-hari ini. Selama ini, kata Zudan, banyak sekali data dan gambar KTP-el serta KK berseliweran di Medsos dan laman pencarian Google.

"Sekadar contoh, ketik 'KTP elektronik' di Google, dalam sekedipan mata (0,46 detik) muncul 8.750.000 data dan gambar KTP elektronik yang gambarnya tidak diblur sehingga datanya terpampang atau terbaca dengan jelas. Begitu juga ketika ketik clue 'Kartu Keluarga' di google, maka dalam waktu 0,56 detik muncul tak kurang 38.700.000 hasil data dan gambar KK," papar Zudan.

Bahkan, lanjut dia, masyarakat pun dengan enteng menyerahkan copy KTP-el, KK untuk suatu keperluan, seperti mengurus SIM dan lainnya melalui biro jasa. "Data KTP-el dan Nomor HP kita itu sudah kita sebarluaskan sendiri saat masuk hotel, perkantoran, dan lain-lain. Tak ada jaminan data tadi aman tidak dibagikan ke pihak lain sehingga muncul banyak penipuan," kata Zudan.

Begitu juga ketika mengisi ulang pulsa di konter atau warung kerap diminta menulis sendiri nomor HP di sebuah buku. Data Nomor HP di buku tadi ternyata laku dijual dan ada pembelinya. "Jadi saya pastikan data kependudukan yang dijualbelikan itu bukan berasal dari Dukcapil. Saya juga ingin memastikan bahwa data NIK serta KK tersimpan aman di data base Dukcapil dan tidak bocor seperti dugaan masyarakat," kata Zudan menandaskan.

Sekadar informasi, sistem pengamanan data center Dukcapil dibuat berlapis, harus melalui tiga kali tahapan pindai sidik jari buat yang mau masuk ke data center. Dukcapil juga menggunakan jalur VPN saat berhubungan dengan operator.

"Jadi kalau bocor dari dalam sangat kecil kemungkinannya. Yang paling memungkinkan adalah penyalahgunaan data yang beredar luas di Google tadi dan dikumpulkan serta diolah oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan. Apalagi UU Perlindungan Data Pribadi saat masih digodog di Pemerintah. penyalahgunaan data kependudukan via medsos jadi sangat liar," jelas mantan penjabat Gubernur Gorontalo itu.

Sementara itu, pihak Ombudsman RI mengakui bahwa pemberian hak akses verifikasi data kependudukan oleh Ditjen Dukcapil itu clean dan safety. Anggota Ombudsman RI Alvin Lie mengakui selama ini terdapat kesalahpahaman yang beredar di masyarakat bahwa swasta bisa mengakses data pribadi. Padahal, yang ada hanyalah hak akses verifikasi data sehingga tidak ada praktik inkonstitusional apapun.

"Selama ini yang beredar ini kan akses data. Tapi sebenarnya yang ada itu akses untuk verifikasi, memeriksa kebenaran dan keabsahan data dalam rangka melindungi para pengguna layanan ini (dari identitas palsu)," kata Alvin.

Aspek keamanan data memang sangat diperhatikan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri. Sebab, Dukcapil tidak sembarangan dalam memberikan hak akses tersebut. "Yang mengakses itu ada passwordnya kan, kita tahu siapa sedang mengambil data siapa," tegasnya.

Menurut UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Adminduk, data kependudukan dibagi menjadi dua, yaitu data perseorangan dan data pribadi. Apa yang boleh diakses lembaga adalah data perseorangan yang menyangkut nama, alamat, serta tempat dan tanggal lahir. Sedangkan akses pada data pribadi yang menyangkut riwayat cacat dan aib tidak diberikan.

"Kita bedakan. Data itu ada dua, data perseorangan dan data pribadi. Data pribadi yang ada cacat atau aib seseorang, itu gak bisa diakses, kecuali seizin Mendagri dan bagi pihak-yang menyalahgunakan data kependudukan ada sanksi pidana penjara, denda dan administrasi" tutupnya. (ful/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Naik Rp4,47 Triliun, Dana BOS Jangan untuk Bayar Honorer

Naik Rp4,47 Triliun, Dana BOS Jangan untuk Bayar Honorer

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meminta dana bantuan operasional sekolah (BOS) tidak lagi digunakan untuk membayar gaji guru hono


Jokowi: Jangan Apa-apa Dicap Antek Asing

Jokowi: Jangan Apa-apa Dicap Antek Asing

Sikap alergi yang didasari apatisme, akan sulit menerima hal baru, terlebih hal-hal yang bersifat terobosan dalam membangun bangsa.


Ketua PBNU Desak Tindak Tegas Kelompok Radikal

Ketua PBNU Desak Tindak Tegas Kelompok Radikal

Pemerintah diminta lebih tegas dalam menindak kelompok-kelompok radikal. Jangan sampai paham tersebut dibiarkan berkembang.


Pelajari Revisi UU KPK, Jokowi Tak Mau Gegabah

Pelajari Revisi UU KPK, Jokowi Tak Mau Gegabah

Presiden Joko Widodo akan berhati-hati terkait draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Hambat Revisi UU KPK, Presiden Jangan Kelurkan Surpres

Hambat Revisi UU KPK, Presiden Jangan Kelurkan Surpres

Kekuatan DPR bisa tak berfungsi, jika Presiden Joko Widodo tegas menolak revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan tidak mengeluarkan surat pr


Orang Lama Masih Dominasi DPR

Orang Lama Masih Dominasi DPR

Dari data yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU), tercatat hampir setengah anggota DPR RI terpilih merupakan pendatang baru.


85 Anggota DPR Baru Belum Serahkan Laporan

85 Anggota DPR Baru Belum Serahkan Laporan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat data per 31 Agustus, 85 anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Ne


Cina-Amerika Sudah Mulai Terapkan Tarif Baru, Indonesia Jangan Diam

Cina-Amerika Sudah Mulai Terapkan Tarif Baru, Indonesia Jangan Diam

Perang dagang Amerika Serikat dan Cina makin sengit. Kedua negara ini mulai menerapkan tarif-tarif tambahan terhadap komoditas masing-masing.


Ormas Jangan Jadi Racun Demokrasi

Ormas Jangan Jadi Racun Demokrasi

Organisasi Masyarakat (Ormas) harus menjadi instrumen Pembangun Bangsa. Dan jangan dijadikan sebagai racun demokrasi yang bisa merusak peradaban bangsa.


DPR Baru Jangan Terjebak Korupsi

DPR Baru Jangan Terjebak Korupsi

Pada Oktober mendatang, Parlemen Senayan akan diisi wajah-wajah baru. Ada 560 lebih anggoar DPR RI periode 2019-2024 akan beraktivitas di sana.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!