Nasional
Share this on:

Hati-hati, Pasal Pidana Ideologi Berpotensi Kekang Hak Asasi

  • Hati-hati, Pasal Pidana Ideologi Berpotensi Kekang Hak Asasi
  • Hati-hati, Pasal Pidana Ideologi Berpotensi Kekang Hak Asasi

JAKARTA - Hari ini (22/8) rencananya DPR akan melanjutkan pembahasan revisi buku II KUHP. Dalam buku II itu, salah satu yang dibahas ialah tindak pidana terkait ideologi. Sejumlah aktivis meminta DPR hati-hati karena perumusannya samar (obscure).

DPR harus hati-hati karena perumusan pasal itu bersifat karet, prakteknya berpotensi disalahgunakan, ujar Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Supriyadi Widodo Eddyono.

Supriyadi berharap DPR tidak terburu-buru menetapkan pasal demi pasal tindak pidana terkait ideologi. Lebih baiknya, DPR membuka partisipasi dan masukan banyak pihak seperti para pakar hukum, akademisi dan para profesional untuk mempertimbangkan rumusan yg lebih baik, terangnya.

Aturan terkait tindak pidana ideologi tertuang dalam pasal 219 ? 221. Pasal itu mengenai penyebaran ajaran komunisme/marxisme-leninisme serta peniadaan dan penggantian ideologi Pancasila.

Di dalam delik ini, tercantum larangan dengan pidana tinggi terhadap penyebaran ideologi marxisme dan leninisme. Ancaman hukumannya antara 7 tahun hingga 15 tahun. Pasal-pasal itu rentan disalahgunakan untuk mengekang hak asasi manusia. Bisa jadi muncul tindakan-tindakan represif terhadap warga negara, terang Supriyadi. (gun/zul/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Masih Ada Sel Mewah di Sukamiskin, Menkumham Didesak Mundur

Masih Ada Sel Mewah di Sukamiskin, Menkumham Didesak Mundur

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) kembali “kebobolan” soal buruknya pengelolaan Lapas Kelas 1 Sukamiskin, Bandung.


Tenaga Honorer Keluhkan Pembatasan Usia

Tenaga Honorer Keluhkan Pembatasan Usia

Pemerintah dinilai setengah hati dalam memberikan kesempatan bagi tenaga honorer kategori dua (K2) untuk berkesempatan menjadi CPNS.


Kepala Daerah Tersangka Tetap Wajib Dilantik

Kepala Daerah Tersangka Tetap Wajib Dilantik

Kepala daerah terpilih yang menjadi tersangka kasus pidana bukan hal yang baru di Indonesia.


Pemulangan Neno Warisman Melawan Hak Berdemokrasi

Pemulangan Neno Warisman Melawan Hak Berdemokrasi

Pemulangan aktivis #2019GantiPresiden Neno Warisman oleh kepolisian dan Badan Intelijen Negara (BIN) atas desakan massa menimbulkan pro kontra.


Jokowi Temui Pimpinan KPK

Jokowi Temui Pimpinan KPK

Presiden Joko Widodo meminta DPR dan jajaran kementerian yang terlibat dalam pembahasan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUKHP).


Wow... Ada Dugaan Permainan “Garansi” di Kasus Setnov

Wow... Ada Dugaan Permainan “Garansi” di Kasus Setnov

Janji Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) Setya Novanto (Setnov) belum terwujud sampai sekarang.


Giliran SDA Ajukan PK

Giliran SDA Ajukan PK

Lama tidak muncul, mantan Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali (SDA) kemarin (25/6) terlihat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.


Opsi Hak Angket Semakin Menguat

Opsi Hak Angket Semakin Menguat

Penggalangan hak angket DPR terhadap pelantikan M. Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat semakin menguat.


Kasus Pornografi Rizieq Berpotensi Di-SP3

Kasus Pornografi Rizieq Berpotensi Di-SP3

Kasus chat pornografi yang menjerat Habib Rizieq Shihab (HRS) berpotensi dihentikan.


Sanksi Ketat Menanti PNS yang Sebar Pengujar Kebencian

Sanksi Ketat Menanti PNS yang Sebar Pengujar Kebencian

ASN, baik PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja kerja (PPPK), sebaiknya berhati-hati dalam mengemukakan opini di media sosial.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!