Nasional
Share this on:

Hati-hati, Pasal Pidana Ideologi Berpotensi Kekang Hak Asasi

  • Hati-hati, Pasal Pidana Ideologi Berpotensi Kekang Hak Asasi
  • Hati-hati, Pasal Pidana Ideologi Berpotensi Kekang Hak Asasi

JAKARTA - Hari ini (22/8) rencananya DPR akan melanjutkan pembahasan revisi buku II KUHP. Dalam buku II itu, salah satu yang dibahas ialah tindak pidana terkait ideologi. Sejumlah aktivis meminta DPR hati-hati karena perumusannya samar (obscure).

DPR harus hati-hati karena perumusan pasal itu bersifat karet, prakteknya berpotensi disalahgunakan, ujar Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Supriyadi Widodo Eddyono.

Supriyadi berharap DPR tidak terburu-buru menetapkan pasal demi pasal tindak pidana terkait ideologi. Lebih baiknya, DPR membuka partisipasi dan masukan banyak pihak seperti para pakar hukum, akademisi dan para profesional untuk mempertimbangkan rumusan yg lebih baik, terangnya.

Aturan terkait tindak pidana ideologi tertuang dalam pasal 219 ? 221. Pasal itu mengenai penyebaran ajaran komunisme/marxisme-leninisme serta peniadaan dan penggantian ideologi Pancasila.

Di dalam delik ini, tercantum larangan dengan pidana tinggi terhadap penyebaran ideologi marxisme dan leninisme. Ancaman hukumannya antara 7 tahun hingga 15 tahun. Pasal-pasal itu rentan disalahgunakan untuk mengekang hak asasi manusia. Bisa jadi muncul tindakan-tindakan represif terhadap warga negara, terang Supriyadi. (gun/zul/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Setnov Terancam Dijerat TPPU

Setnov Terancam Dijerat TPPU

Penerapan Undang-Undang (UU) Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap Setnov tengah dimatangkan oleh KPK.


Nasib Kapolres Banggai, Antara Pidana dan Etika

Nasib Kapolres Banggai, Antara Pidana dan Etika

Pengusutan dugaan kekerasan berlebihan yang terjadi kala eksekusi lahan di Banggai makin panas.


Komnas HAM Periksa Novel 7 Jam

Komnas HAM Periksa Novel 7 Jam

Penyidik senior Komisi Pemberantaan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menjalani pemeriksaan awal di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).


Kereta Cepat Jalur Selatan Bisa Sampai Jogja

Kereta Cepat Jalur Selatan Bisa Sampai Jogja

Niat pemerintah pusat membangun kereta api cepat jalur Jakarta - Bandung berpotensi berubah. Rencananya, pembangunan tersebut tidak berhenti di Bandung.


Hati-hati Manuver Setnov

Hati-hati Manuver Setnov

KPK berhati-hati menghadapi manuver Setya Novantoyang berencana membeber nama-nama anggota DPR yang diduga menikmati aliran dana proyek e-KTP.


Tas Bupati Rita Banyak yang KW

Tas Bupati Rita Banyak yang KW

Bupati (nonaktif) Kutai Kartanegera (Kukar) Rita Widyasari angkat bicara soal dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang membelitnya.


Diperiksa, Ustad Zulkifli Bingung

Diperiksa, Ustad Zulkifli Bingung

Kemarin (18/1) Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipid Siber) Bareskrim memeriksa Ustad Zulkifli Muhammad Ali karena dugaan pidana ujaran kebencian.


Ajukan Justice Collaborator, Setnov Siap Buka-bukaan

Ajukan Justice Collaborator, Setnov Siap Buka-bukaan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H. Laoly akhirnya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemarin.


Seleksi CPNS 2018, Hati-hati Honorer Siluman

Seleksi CPNS 2018, Hati-hati Honorer Siluman

Tahun depan pemerintah direncanakan mengangkat CPNS daerah. Di antaranya adalah mengakomodasi para tenaga honorer guru yang sudah lama bekerja.


Jokowi Ditagih Janji Penyelesaian Kasus HAM

Jokowi Ditagih Janji Penyelesaian Kasus HAM

Penyelesaian kasus-kasus hak asasi manusia (HAM) masa lalu kembali dipertanyakan dalam peringatan hari HAM Internasional, kemarin (10/12).



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!