Nasional
Share this on:

Hati-hati, Pasal Pidana Ideologi Berpotensi Kekang Hak Asasi

  • Hati-hati, Pasal Pidana Ideologi Berpotensi Kekang Hak Asasi
  • Hati-hati, Pasal Pidana Ideologi Berpotensi Kekang Hak Asasi

JAKARTA - Hari ini (22/8) rencananya DPR akan melanjutkan pembahasan revisi buku II KUHP. Dalam buku II itu, salah satu yang dibahas ialah tindak pidana terkait ideologi. Sejumlah aktivis meminta DPR hati-hati karena perumusannya samar (obscure).

DPR harus hati-hati karena perumusan pasal itu bersifat karet, prakteknya berpotensi disalahgunakan, ujar Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Supriyadi Widodo Eddyono.

Supriyadi berharap DPR tidak terburu-buru menetapkan pasal demi pasal tindak pidana terkait ideologi. Lebih baiknya, DPR membuka partisipasi dan masukan banyak pihak seperti para pakar hukum, akademisi dan para profesional untuk mempertimbangkan rumusan yg lebih baik, terangnya.

Aturan terkait tindak pidana ideologi tertuang dalam pasal 219 ? 221. Pasal itu mengenai penyebaran ajaran komunisme/marxisme-leninisme serta peniadaan dan penggantian ideologi Pancasila.

Di dalam delik ini, tercantum larangan dengan pidana tinggi terhadap penyebaran ideologi marxisme dan leninisme. Ancaman hukumannya antara 7 tahun hingga 15 tahun. Pasal-pasal itu rentan disalahgunakan untuk mengekang hak asasi manusia. Bisa jadi muncul tindakan-tindakan represif terhadap warga negara, terang Supriyadi. (gun/zul/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Tak Ada Perempuan di Kamar Andi Arief saat Digerebek Polisi

Tak Ada Perempuan di Kamar Andi Arief saat Digerebek Polisi

Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri terus mengembangkan penyelidikan pascamenangkap Andi Arief di Menara Peninsula Hotel, Jakarta Barat.


Kembali Jadi Sorotan, Dorong Cabut Pasal Duplikasi UU ITE

Kembali Jadi Sorotan, Dorong Cabut Pasal Duplikasi UU ITE

UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE kembali menjadi sorotan.


Beri Remisi Susrama, Kebijakan Hukum Jokowi Makin Tidak Jelas

Beri Remisi Susrama, Kebijakan Hukum Jokowi Makin Tidak Jelas

Polemik pemberian remisi pidana penjara sementara untuk I Nyoman Susrama, pembunuh wartawan Jawa Pos Radar Bali AA Gde Bagus Narendra Prabangsa, memicu kontrove


Tim Gabungan Ungkap Kasus Mafia Bola

Tim Gabungan Ungkap Kasus Mafia Bola

Tim gabungan mafia bola yang terdiri dari anggota Kepolisian telah mengamankan tiga orang tersangka yang diduga melakukan tindak pidana pengaturan skor.


Rekomendasikan Bentuk TGPF Novel

Rekomendasikan Bentuk TGPF Novel

Rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait pemantauan terhadap kasus penyerangan penyidik KPK Novel Baswedan dianggap tidak bertaji.


Orang Sakit Sulit Gunakan Hak Pilih

Orang Sakit Sulit Gunakan Hak Pilih

Setelah penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) hasil perbaikan tahap kedua, masyarakat diberi kesempatan untuk memilih tidak di tempat asalnya.


Divonus 6 Tahun, Hak Politik Zumi Zola Dicabut Lima Tahun

Divonus 6 Tahun, Hak Politik Zumi Zola Dicabut Lima Tahun

Gubernur Jambi (nonaktif) Zumi Zola Zulkifli tampak tegar saat mendengar ketua majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Yanto membacakan putusan, kemarin (6/12)


Selesaikan dengan UU Pers, Bukan Pidana

Selesaikan dengan UU Pers, Bukan Pidana

Produk-produk jurnalistik yang bermasalah harus diselesaikan sesuai mekanisme Undang-Undang (UU) Pers.


Hak Pilih ODGJ Sama Dengan Pemilih Umum

Hak Pilih ODGJ Sama Dengan Pemilih Umum

Pemberian hak pilih kepda orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) membawa sejumlah konsekuensi.


Gaji Pilot Rp3,7 Juta, Co Pilot Rp20 Juta

Gaji Pilot Rp3,7 Juta, Co Pilot Rp20 Juta

Upaya BPJS Ketenagakerjaan membantu memberikan hak korban kecelakaan pesawat Lion Air JT 610 menemukan fakta baru.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!