Nasional
Share this on:

Hongkong Resesi, Pengangguran di Indonesia Bertambah

  • Hongkong Resesi, Pengangguran di Indonesia Bertambah
  • Hongkong Resesi, Pengangguran di Indonesia Bertambah

JAKARTA - Gelombang demonstrasi yang terjadi sejak Juli lalu tidak kunjung berakhir dan ditambah gejolak perlambatan ekonomi membuat Negeri Tirai Bambu itu dilanda resesi. Lantas bagaimana dampaknya bagi Indonesia?

Hongkong merupakan salah satu mitra dagang dan juga investor strategis RI. Alhasil, dengan masuknya Hongkong ke dalam resesi memiliki dampak terhadap perekonomian dalam negeri.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati mengatakan, resesi yang melanda Hongkong bakal memukul Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Indonesia yang bekerja di sejumlah sektor seperti industri dan asisten rumah tangga (ART).

"TKI di Hongkong cukup besar yang bekerja di sejumlah sektor seperti industri, karena pelemahan ekonomi akan berdampak pada tenaga kerja yang berasal dari Indonesia," ujar Enny kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Senin (4/11) kemarin.

Lanjut Enny, selain berimbas pada TKI, juga membuat ekspor RI ke Hongkong di mana nilainya cukup lumayan bagi Indonesia. Dan, ini akan berpengaruh kepada Indonesia. Sementara untuk investasi, Enny menilai tergantung kebijakan Indonesia bagaimana membenahi iklim investasi agar tidak ribet terhadap investor asing.

"Kalau resesi maka investai akan lari, dan sebenarnya itu potensi (lari) ke Indonesia cukup besar. Namun pertanyaannya mereka (investor Cina) larinya ke Indonesia atau ke negara mana? Kalau lari ke Indonesia, maka tidak berdampak apa-apa bagi Indonsia," papar Enny.

Namun kata Enny, bila melihat iklim investasi saat ini tidak ada pemulihan pasar ke Indonesia. Dia melihat dalam kabinet baru Presiden Joko Widodo dan Maaruf Amin periode 2019-2024 tidak mendapat respon positif dari para investor.

"Kalau bicara potensi, mestinya positif ya. Apakah bisa kita bisa menyelesaikan problem struktural investasi, Omnibus Law saja masih wacana, yang bukan wacana peningkatan Upah Minumum Provinsi (UMP)," ujar Enny.

Menurut Enny, sampai saat ini realisasi investasi masih melemah. Pemerintah hanya sekadar wacana mendorog investasi setinggi mungkin tetapi pada kenyataannya tidak demikian. "Kalay potesni terlalu besar hanya d atas kertas saja, realisasi masih stagnan. Infrastruktur juga stagnan," ucap Enny.

Terpisah, Direktur Riset Center of Reforms on Economics (Core), Piter Abdullah menilai resesi yang melanda Hongkong tidak berarti menyebabkan masyarakatnya jatuh miskin, sebab masih banyak orang kaya di sana.

"Orang kaya di Hongkong baik-baiks aja, ekonomi baik-baik saja," kata Piter kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Senin (4/11) kemarin.

Justru, Piter melihat resesi yang menghantam Hongkong bisa menjadi peluang bagi Indonsia meraup pundi-pundi uang di sektor investasi.

"(Resesi di Hongkong) Banyak relokasi pabriknya ke negara lain. Hal itu peluang bagi Indonesia. Dampaknya nggak buruk bagi Indonesia. Jadi resesi di Hongkong tidak berdampak negatif bagi investasi, dengan catatan kalau Indonesia bisa memanfaatkan peluang itu," ujar Piter.

Piter menegaskan, bahwa resesi yang terjadi di Hongkong tidak berdampak signifikan bagi perekonomian Indonesia. "Yang jelas, resesi dari Hongkong dampaknya di Indonesia minim," jelas dia.

Menyoal TKI, menurut Piter tidak akan terpengaruh terhadap resesi yang terjadi di Hongkong. Kondisi resesi, kata dia, tidak akan berlangsung lama. "Resesi di Hongkong sendiri saya yakini hanya bersifat temporer. Apabila tidak ada demonstrasi besar dan panjang lagi ekonomi Hongkong akan membaik pada tahun 2020," pungkasnya. (din/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Pesimis UU Pilkada Direvisi
Pesimis UU Pilkada Direvisi

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Mendagri Minta Pemda Tindak Lanjuti Hasil Rakornas

Mendagri Minta Pemda Tindak Lanjuti Hasil Rakornas

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah menindaklanjuti hasil dan pemaparan Rakornas Indonesia Maju.


Hentikan Perdebatan Salam Lintas Agama

Hentikan Perdebatan Salam Lintas Agama

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur mengimbau para pemimpin tidak menggunakan salam dari berbagai agama dalam satu waktu.


Sudah Mati Suri, KPK Tak Butuh Dewan Pengawas

Sudah Mati Suri, KPK Tak Butuh Dewan Pengawas

Indonesia Corruption Watch (ICW) memandang polemik mengenai figur yang cocok menjadi Dewan Pengawas (DP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak perlu ada.


Pelukan Surya Paloh ke Presiden PKS Bikin Jokowi Cemburu

Pelukan Surya Paloh ke Presiden PKS Bikin Jokowi Cemburu

Presiden Indonesia terang-terangan mengaku cemburu dengan sikap Surya Paloh ke Presiden PKS Sohibul Iman.


Indonesia Butuh Pahlawan Pemberantas Kemiskinan

Indonesia Butuh Pahlawan Pemberantas Kemiskinan

Indonesia saat ini membutuhkan pejuang atau pahlawan pemberantas kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan kesenjangan dan sejenisnya.


Resmi Berdiri, Anis Matta Ketua Umum Partai Gelora

Resmi Berdiri, Anis Matta Ketua Umum Partai Gelora

Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akhirnya resmi berdiri. Partai besutan eks kader PKS itu mulai diperkenalkan ke publik, kemarin (10/11).


Apa Benar Ada 70.400 Desa di Indonesia?

Apa Benar Ada 70.400 Desa di Indonesia?

Pemerintah langsung menerjunkan tim untuk menyelidiki kabar dugaan desa fiktif yang membuat Istana gerah.


Tata Kelola Dana Desa Jeblok

Tata Kelola Dana Desa Jeblok

Kemendagri berencana mengevaluasi penataan desa se-Indonesia sejalan dengan sikap kritik yang dilontarkan DPR.


Miris! 22 Juta Penduduk Indonesia Kelaparan

Miris! 22 Juta Penduduk Indonesia Kelaparan

Sungguh miris Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris, namun sebanyak 22 juta penduduknya menderita kelaparan.


Golkar Guncang, Pemerintah Bisa Kena Dampaknya

Golkar Guncang, Pemerintah Bisa Kena Dampaknya

Kekuatan Golkar dalam percaturan politik Indonesia dinilai sangat penting. Karena itu, internal Golkar harus solid.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!