Nasional
Share this on:

Honorer K II Umur Maksimsl 35 Tahun, Berpeluang Jadi CPNS

  • Honorer K II Umur Maksimsl 35 Tahun, Berpeluang Jadi CPNS
  • Honorer K II Umur Maksimsl 35 Tahun, Berpeluang Jadi CPNS

JAKARTA - Harapan 438.580 orang tenaga honorer kategori II (K-II) untuk bisa diangkat menjadi CPNS masih terbuka. Hanya saja, peluang tersebut terbilang cukup kecil. Pemerintah tetap mengacu pada undang-undang dalam merekrut CPNS baru dari kalangan honorer. Di antaranya, usia maksimal 35 tahun dan harus lolos seleksi atau tes.

Keputusan itu merupakan hasil dari rapat kerja gabungan (rakergab) sejumlah menteri di DPR kemarin (23/7). Dalam rakergab yang berlangsung secara tertutup itu pada prinsipnya ada kesepakatan mengangkat para tenaga honorer K-II. Tetapi pengangkatannya sesuai prosedur di dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Total tenaga honorer K-II yang terdata di Kementerian PAN-RB saat ini mencapai 438.580 orang. Dari jumlah tersebut, hanya ada 13.347 orang saja yang memenuhi persyaratan untuk bisa mendaftar CPNS baru. Sisanya tidak memenuhi kriteria, diantaranya usianya lebih dari 35 tahun. Sebanyak 12 ribuan diantaranya adalah honorer K-II guru.

Anggota Komisi X DPR (bidang pendidikan) Ferdiansyah usai mengikuti rakergab menjelaskan pemerintah masih menimbang-nimbang apakah merekrut honorer secara keseluruhan atau sebagian. Dia menjelaskan jika 438 ribuan tenaga honorer itu diangkat semua menjadi CPNS baru, maka membutuhkan anggaran Rp 37 triliun/tahun. ’’Untuk gaji dan tunjangan. Belum menghitung anggaran pensiunnya nanti,’’ jelas politisi Golkar itu.

Sementara itu jika yang diangkat adalah 13 ribuan tenaga honorer yang layak daftar CPNS, maka membutuhkan anggaran Rp 1,1 triliun/tahun untuk gaji dan tunjangan. Ferdiansyah mengatakan sejatinya saat ini rasio guru dan siswa di Indonesia sudah sangat baik. Yakni 1:15 atau satu guru mengajar 15 siswa.

Yang jadi persoalan, menurut Ferdiansyah, adalah pendistribusiannya. Dia berharap sebelum memastikan mengangkat honorer K-II menjadi CPNS, sebaiknya diupayakan redistribusi PNS terlebih dahulu. Dia mengatakan PNS pusat maupun daerah digaji dari anggaran negara. ’’Sehingga harus bersedia ditempatkan dimanapun. Sama seperti personel TNI atau Polri,’’ tuturnya. Dia mencontohkan guru di Aceh, harus siap ditempatkan di Lampung untuk mengisi kekurangan.

Menteri PAN-RB Asman Abnur menjelaskan dalam rakergab disepakati bahwa penanganan tenaga honorer K-II dilakukan secara bertahap. ’’Tentu tidak melanggar undang-undang,’’ tuturnya. Sebelum proses seleksi, Kementerian PAN-RB akan melakukan verifikasi dan validasi data terlebih dahulu. Sehingga tidak ada lagi potensi penggelembungan jumlah tenaga honorer K-II lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. '’Maka dari itu kita sudah sepakat dengant ahapan-tahapan yang tentu sesuai dengan kemampuan keuangan negara,’’ tuturnya.

Asman menegaskan pengangkatan tenaga honorer K-II menjadi CPNS itu tetap harus melalui tes. Dalam tahap awal Kementerian PAN-RB akan mengelompokkan siapa saja honorer K-II yang memenuhi kriteria untuk ikut tes. Kemudian yang tidak bisa memenuhi kriteria ada pilihan untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Mudzakir mengatakan bahwa pada periode 2005-2014 sudah ada 1.070.092 orang tenaga honorer yang diangkat menjadi CPNS. Semula jumlah honorer ada 920.702 orang dan diangkat menjadi CPNS sebanyak 860.220 orang tanpa tes.

Kemudian muncul istilah tenaga honorer K-II yang jumlahnya mencapai 648.462 orang. Pada 2013 lalu dilakukan tes untuk pengangkatan menjadi CPNS baru. Hasilnya sebanyak 209.872 orang dinyatakan lulus tes dan berhak menjadi CPNS. Sisanya sebanyak 438 ribu orang dinyatakan tidak lulus tes untuk menjadi CPNS baru. Namun saat ini tenaga honorer yang tidak lulus tes untuk jadi CPNS itu, menuntut untuk diangkat menjadi CPNS. (wan/far/agm/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Isu Ma'ruf Amin Jadi Pemanasan

Isu Ma'ruf Amin Jadi Pemanasan

Jelang sidang PHPU di Mahkamah konstitusi pada 14 Juni mendatang, sejumlah isu lama mulai mencuat. Politik Indonesia kembali bergejolak.


Maskapai Asing Masuk, Langkahi UU Nomor 1/2009

Maskapai Asing Masuk, Langkahi UU Nomor 1/2009

Masuknya maskapai asing ke Indonesia dianggap melanggar azas cabotage (kedaulatan negara) dan UU Nomor 1 Tahun 2009.


Angka Kecelakaan Arus Mudik 2019 Turun 61 Persen

Angka Kecelakaan Arus Mudik 2019 Turun 61 Persen

Angka kecelakaan arus mudik Lebaran 2019 atau Hari Raya Idul Fitri 1440 H hingga H-3 atau Minggu (2/6) turun 61 persen dibanding tahun sebelumnya.


BPJSTK Raih Predikat WTP Untuk Laporan Keuangan dan Pengelolaan Program Tahun 2018

BPJSTK Raih Predikat WTP Untuk Laporan Keuangan dan Pengelolaan Program Tahun 2018

BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) kembali mencatatkan kinerja keuangan yang menggembirakan untuk tahun 2018.


Tahun Depan, Bayar Tol Tak Perlu Ngerem

Tahun Depan, Bayar Tol Tak Perlu Ngerem

Pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan akhirnya menyepakati implementasi elektronifikasi pembayaran transaksi jalan tol.


Penetapan Caleg Jadi Tunggu Putusan MK

Penetapan Caleg Jadi Tunggu Putusan MK

Penetapan calon terpilih anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan paling lambat tiga hari.


Keppres Diteken, Libur PNS Sembilan Hari

Keppres Diteken, Libur PNS Sembilan Hari

Wacana untuk menambah hari cuti bersama dipastikan tidak terealisasi menyusul disahkannya Keppres Nomor 13 tahun 2019.


MK Jangan Jadi Lembaga Kalkulator

MK Jangan Jadi Lembaga Kalkulator

Narasi bernada kritik kembali dilemparkan oleh Bandan Pemenangan Nasional (BPN) 02 Prabowo-Sandi.


Rekrutmen CPNS Tahun Ini Pemda 30 Persen, PPPK 70 Persen

Rekrutmen CPNS Tahun Ini Pemda 30 Persen, PPPK 70 Persen

Pemerintah memastikan rekruitmen pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali digelar tahun ini.


SE THR Diteken, Pejabat Daerah Diminta Tidak Terima Bingkisan

SE THR Diteken, Pejabat Daerah Diminta Tidak Terima Bingkisan

Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri akhirnya menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!