Nasional
Share this on:

Ibukota Baru Akan Dibagi Empat Zonasi

  • Ibukota Baru Akan Dibagi Empat Zonasi
  • Ibukota Baru Akan Dibagi Empat Zonasi

JAKARTA - Rencana pemindahan ibukota bukan sekadar wacana lagi. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro memastikan pemerintah akan mengumumkan calon ibukota pada tahun ini. Sesuai rencana, pembangunan bisa dimulai pada 2024 mendatang. Selain itu, ada empat zonasi yang dirancang untuk ibukota baru.

"Dua dari tiga kandidat calon ibukota sudah dikunjungi presiden. Untuk keputusan final, akan diumumkan tahun ini," ujar Bambang di kantor kepresidenan, Jakarta, kemarin. Dua dari kandidat yang telah dikunjungi Jokowi berada di Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Timur (Kaltim).

Masing-masing kandidat memiliki keunggulan dan kelemahan tersendiri sebagai calon ibukota negara yang baru. Beberapa kriteria yang dimaksud antara lain, lokasi yang strategis, ketersediaan lahan yang luas, bebas dari bencana alam, dekat dengan kota yang sudah berkembang, memiliki potensi konflik sosial yang rendah dan memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan.

Karena kita sudah ada timeline perencanaan pembangunannya. Jadi tahun ini sudah harus diputuskan presiden. "Dengan begitu, pada 2020 akan dilakukan perencanaan dan penguasaan lahan sudah di tangan pemerintah. Selanjutnya 2021 dilakukan perencanaan inti pusat pemerintahan," jelasnya.

Sementara, pembangunan ibukota baru akan dibagi dalam dua fase. Pertama, 2024-2030 akan dilakukakan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIP). KIP ini terdiri dari pembangunan infrastruktur dan fasilitas pusat pemerintahan, serta pembangunan fungsi utama seperti istana, kantor lembaga negara legislatif, eksekutif, yudikatif, taman budaya, juga botanical garden.

Ada empat zonasi di ibukota yang baru. Keempat zonasi itu, yaitu kawasan inti pusat pemerintahan (KIP), kawasan ibukota Negara (IKN), kawasan perluasan IKN 1, dan kawasan perluasan IKN 2. "Dengan zonasi itu, ibukota baru hanya akan menjadi pusat pemerintahan. Jadi terpisah dengan pusat ekonomi dan lainnya," tukasnya.

Fase pertama akan dilakukan pembangunan kawasan ibukota Negara (IKN). Baru kemudian untuk perluasan IKN, yang terdiri dari IKN 1 dan IKN 2 akan dilaksanakan pada periode 2030-2045. Kawasan inti pusat pemerintahan rencananya akan mencapai luas dua ribu hektare. Di dalamnya terdiri dari istana negara, kantor lembaga negara, taman budaya, dan kebun botani.

Kemudian kawasan IKN dibangun di area seluas 40 ribu hektare. Kawasan ini terdiri dari perumahan Aparatur Sipil Negara (ASN), fasilitas pendidikan dan kesehatan, universitas, taman science dan techno, hi-tech and clean industries, RD center, gedung konvensi, pusat olahraga, dan museum.

Kemudian, kawasan IKN 1 luasnya 200 ribu hektare, terdiri dari taman nasional, koservasi orang utan dan kebun binatang, pemukiman non-ASN, bandara, serta pelabuhan. Terakhir, kawasan perluasan IKN 2 akan berdiri di lahan seluas lebih dari 200 ribu hektare. Di dalamnya terdapat wilayah metropolitan dan pengembangan dengan provinsi sekitarnya. Pemerintah merencanakan wilayah pemerintahan baru nantinya tidak akan sebesar kota metropolitan.

Dia merujuk seperti ibukota Amerika Serikat, yaitu Washington DC, yang memiliki wilayah kegiatan komersial yang mendukung pusat pemerintahan. Bambang memastikan rencana pemindahan ibukota sudah banyak dilakukan negara lain. Bahkan dalam 100 tahun lebih dari 30 negara terbukti sukses memindahkan ibukota. Seperti Brazil, Malaysia, Korea Selatan, Kazakhstan, dan Australia.

Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo), Peter Frans menilai rencana memindahkan ibukota merupakan pilihan yang tepat. Ini sebagai upaya melancarkan jalannya pemerintahan. "Gagasan memindahkan ibukota sebenarnya sudah ada sejak pemerintahan Presiden Soekarno. Bukan hal yang sulit untuk diwujudkan. Mengingat banyak negara sudah pernah melakukannya," kata Peter di Jakarta.

Amerika Serikat memindahkan ibukota dari New York ke Washington DC. Australia dari Melbourne ke Canberra. Sementara Malaysia memindahkan ibukota dari Kuala Lumpur ke Putrajaya.

Dia mengingatkan untuk memindahkan ibukota tidak perlu melibatkan konsultan dari luar negeri alias asing. Inkindo memiliki banyak anggota yang memiliki kompetensi dalam mengembangkan kawasan skala kota. "Itu bisa kita lakukan yang penting dalam jasa konsultasi adalah perencanaan harus matang dan dapat diimplementasikan di lapangan," tegasnya.

Permasalahannya untuk memindahkan ibukota tidak hanya membutuhkan konsultan di bidang teknik saja. Namun, juga dari berbagai bidang ilmu. Karena berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, politik, budaya yang akan menyertainya. "Sebagai contoh untuk bangunan-bangunan yang ditinggalkan nantinya akan difungsikan sebagai apa itu juga harus dipikirkan aspek sosial dan ekonominya," paparnya.

Terpisah, Real Estat Indonesia (REI) menyatakan siap memenuhi kebutuhan perumahan di lokasi ibukota baru. Ketua Umum REI Soelaeman Soemawinata mengatakan, jika ada 400 kepala keluarga (KK) yang tinggal di ibu kota baru, maka dibutuhkan 12 ribu hektare.

"Umumnya, fasilitas lain seperti hotel dan rekreasi itu 30 persen dari kawasan permukiman, berarti sekitar 29 ribu hektar. Itu kita bisa dikonsorsium," kata Soelaeman Soemawinata di Kantor Bappenas, Jakarta, kemarin. Menurutnya, para pengembang memerlukan regulasi yang memberikan keleluasaan dalam mengembangkan ibukota baru. Soelaeman menjamin swasta bisa membiayai sendiri pembangunan yang akan dilakukan di ibukota baru nanti. (rh/zul/fin)

Berita Berikutnya

Wiranto Jamin 22 Mei Aman
Wiranto Jamin 22 Mei Aman

Berita Sejenis

Tahun Depan Ada 270 Pilkada Serentak

Tahun Depan Ada 270 Pilkada Serentak

Pilkada serentak akan digelar 2020 mendatang. Partai politik (parpol) diminta menyiapkan dan mengajukan calon terbaiknya.


Soal Sosialisasi Zonasi PPDB, Mendikbud Salahkan Pemda

Soal Sosialisasi Zonasi PPDB, Mendikbud Salahkan Pemda

Muhadjir Effendy menyalahkan Pemerintah Daerah (Pemda) yang kurang sosialisasi terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi.


Semuanya Harus Siap Terima Putusan MK

Semuanya Harus Siap Terima Putusan MK

Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan akan menggelar sidang putusan gugatan hasil pilpres 2019, Kamis (28/6) nanti.


Perang Dagang AS-China Mulai Merembet ke ASEAN

Perang Dagang AS-China Mulai Merembet ke ASEAN

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan perang dagang Amerika Serikat (AS) dan China bukan tidak mungkin akan merembet ke mana-mana.


Siap-siap, Diprediksi Tak Ada Hujan dalam Jangka Panjang

Siap-siap, Diprediksi Tak Ada Hujan dalam Jangka Panjang

Pastigana BNPB memprediksi sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi tak akan ada hujan dalam jangka panjang.


Kompromi Zonasi PPDB Seharusnya Jangan Setengah-setengah

Kompromi Zonasi PPDB Seharusnya Jangan Setengah-setengah

Kemendikbud mengubah kuota jalur prestasi dari 5 persen dari daya tampung sekolah, menjadi 15 persen.


KPK Harus Segera Cari Pengganti Irjen Firli

KPK Harus Segera Cari Pengganti Irjen Firli

Pimpinan KPK bersiap untuk merekrut Deputi Penindakan yang baru untuk menggantikan posisi Irjen (Pol) Firli.


Daftar Calon Pimpinan KPK, Pati Polri Harus Mundur

Daftar Calon Pimpinan KPK, Pati Polri Harus Mundur

Sembilan perwira tinggi (Pati) Polri yang akan ikut seleksi capim KPK, diminta mengundurkan diri.


Keputuskan Sengketa Pilpres Paling Lambat 28 Juni

Keputuskan Sengketa Pilpres Paling Lambat 28 Juni

Putusan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 akan diputuskan sesuai jadwal, paling lambat 28 Juni mendatang.


Siap-siap, Kemarau Tahun Ini Akan Lebih Kering

Siap-siap, Kemarau Tahun Ini Akan Lebih Kering

BMKG mengimbau pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan, karena musim kemarau tahun ini lebih kering..



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!