Nasional
Share this on:

ICW Minta Bantuan PBB

  • ICW Minta Bantuan PBB
  • ICW Minta Bantuan PBB

JAKARTA - Revisi UU KPK sudah disahkan, publik pun berupaya mencari jalan lain untuk mendorong mundur pelaksanaan regulasi tersebut. Selain usulan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi, publik juga melirik bantuan internasional. Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mengajukan surat meminta bantuan hingga ke PBB.

Koalisi yang tergabung dari beberapa organisasi tersebut mendatangi kantor United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) di kawasan Thamrin, Jakarta, kemarin (19/9). UNODC sendiri merupakan kantor PBB yang khusus menangani obat-obatan terlarang dan kejahatan. Dalam kunjungan kemarin, koalisi diwakili oleh Transparancy International Indonesia (TII) dan Indonesian Corruption Watch (ICW).

Manajer Riset TII Wawan Suyatmiko menerangkan bahwa koalisi telah memberikan surat kepada representatif PBB tersebut. Surat tersebut berisi permohonan dari masyarakat kepada PBB untuk turun tangan dalam polemik pelemahan pemberantasan korupsi di Indonesia. "Kita juga memberikan update situasi terkait dengan proses pengesahan UU KPK," jelas Wawan usai pertemuan tertutup.

Suratnya sendiri ditujukan langsung kepada Sekjen PBB Antonio Guterres. Koalisi ingin agar revisi UU KPK ini juga bisa menjadi perhatian internasional. Karena Indonesia sendiri merupakan bagian dari United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang berlangsung pada 2003 silam. "UNCAC sudah diratifikasi juga dalam UU 7/2007, di mana jelas bahwa kita membutuhkan satu badan yang independen, kuat, dan kredibel dalam pemberantasan korupsi," imbuhnya.

Namun, untuk sementara belum ada tanggapan langsung dari PBB. UNODC hanya menerima surat tersebut untuk menjadi bahan pertimbangan analisis UU KPK yang baru. "Karena undang-undangnnya juga belum dinomori, mereka harus menganalisis dulu UU-nya," terang Wawan. Koalisi mengharapkan setelah keluar hasil analisis, PBB bisa memberikan pernyataan dukungan yang menguatkan penolakan terhadapa revisi UU KPK.

Ekspos ke dunia internasional juga dilakukan KPK. Lembaga antirasuah itu mengundang sejumlah media asing ke Gedung Merah Putih kemarin untuk menginformasikan dan berdialog terkait revisi UU KPK. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menjelaskan bahwa sebagai aparat penegak hukum, KPK hanya bisa menjalankan undang-undang yang sudah ditetapkan.

"Tapi apakah masyarakat menghendaki hal yang sama atau tidak," ungkapnya.

Laode menyebutkan, kemungkinan akan ada beberapa prosedur kerja yang berubah setelah ini. Seperti penyelidikan, penyidikan, dan penyadapan. Untuk itu, KPK berencana mengadakan tim transisi dari kepempinan lawas ke periode baru.

Terpisah, aksi kembali digelar di depan Gedung DPR Senayan. Ratusan mahasiswa yang tergabung dari berbagai universitas menyuarakan penolakan terhadap revisi UU KPK. Beberapa di antaranya ada Universitas Indonesia, Universitas Trisakti, Universitas Paramadina, Universitas Kristen Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan niversitas Dokter Hamka.

Mahasiswa menilai bahwa pengesahan revisi UU merupakan tanda-tanda Indonesia kembali ke Orde Baru. Peraturan disesuaikan dengan kepentingan penguasa dan mengabaikan rakyat. Mereka juga menuntut agar anggota DPR dengan catatan negatif dan mendalangi pengesahan revisi UU ini agar mundur dari jabatannya. (fin/zul/ful)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Titik Api Berlahan-lahan Turun
Titik Api Berlahan-lahan Turun

Berita Sejenis

Daftar Dewan HAM PBB, Indonesia Bersaing dengan Tiga Negara

Daftar Dewan HAM PBB, Indonesia Bersaing dengan Tiga Negara

Indonesia akan bersaing dengan tiga negara dalam emungutan suara pencalonan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).


Kesejahteraan Guru di Papua Minta Diperhatikan

Kesejahteraan Guru di Papua Minta Diperhatikan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy memastikan, kegiatan belajar mengajar (KBM) kembali normal pascakonflik sosial di Wamena, Papua.


Gerindra Diisukan Minta Jatah Menteri, Sufmi: Wong Belum Ditawarin

Gerindra Diisukan Minta Jatah Menteri, Sufmi: Wong Belum Ditawarin

Partai Gerindra menegaskan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto maupun elite partainya yang lain tidak pernah meminta kursi menteri.


Salah Ketik, Bukti UU KPK Bermasalah Sejak Awal

Salah Ketik, Bukti UU KPK Bermasalah Sejak Awal

ICW memandang kesalahan pengetikan yang terjadi dalam draf revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK sebagai bukti proses pembahasan yang dilakukan secara tidak c


Dihujat di Medsos, Wiranto Akhirnya Minta Maaf

Dihujat di Medsos, Wiranto Akhirnya Minta Maaf

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyampaikan permintaan maaf secara resmi terkait pernyataannya yang dinilai menyinggung korban


Aksi Demo Pelajar Dapat Perhatian dari PBB

Aksi Demo Pelajar Dapat Perhatian dari PBB

Unicef meminta pihak berwenang Indonesia tetap memberikan kebebasan berekspresi dan menjamin keamanan anak-anak (pelajar) dari kekerasan dan intimidasi.


Buruh Minta Pemerintah Bubarkan BPJS Kesehatan

Buruh Minta Pemerintah Bubarkan BPJS Kesehatan

Ribuan buruh dari berbagai serikat kerja menggeruduk Gedung DPR/DPD/MPR, Rabu (2/10) kemarin.


Partai Koalisi Minta Jokowi Tunggu Proses di MK

Partai Koalisi Minta Jokowi Tunggu Proses di MK

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda akan menerbitkan perppu UU KPK.


Benny Wenda Bantah Diusir Dalam Sidang PBB

Benny Wenda Bantah Diusir Dalam Sidang PBB

Tokoh separatis Papua Benny Wenda membantah laporan media Indonesia mengenai kabar dirinya dilarang memasuki ruangan sidang Majelis Umum PBB.


Indonesia Minta Penembakan Wartawan di Hong Kong Diselidiki

Indonesia Minta Penembakan Wartawan di Hong Kong Diselidiki

Konsulat Jenderal RI di Hong Kong meminta penjelasan resmi dari pihak berwenang terkait insiden yang menimpa seorang wartawan Indonesia bernama Veby Mega.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!