Nasional
Share this on:

Identifikasi Jenazah Lion Air Bisa 1,5 Bulan

  • Identifikasi Jenazah Lion Air Bisa 1,5 Bulan
  • Identifikasi Jenazah Lion Air Bisa 1,5 Bulan

dok.JawaPos.com

JAKARTA - Proses identifikasi jenazah kecelakaan pesawat Lion Air JT 610 bergerak cepat. Bila sampai Minggu (4/11) hanya ada 14 korban yang teridentifikasi, kemarin (5/11) tim Disaster Victim Indonesia (DVI) Polri berhasil mengidentifikasi 13 korban lain.

Mereka adalah Reni Aryanti, 51; Ravi Andrian, 24; Eryanto, 41; Vera Junita, 22; Resti Amelia, 27; Fifi Hajanto, 42; Dede Anggraini, 40; Petrous Rodlf Sayers, 58; Eka Suganda, 49; Niar R. Soegoyono, 39; Sudibyo Onggo Wardoyo, 40; Hendra, 39; dan Mito 37. Komandan Operasi DVI Polri Kombespol Lisda Cancer menjelaskan, 8 di antara 13 korban itu teridentifikasi dengan metode DNA. Lima sisanya menggunakan metode sidik jari.

Dengan demikian, hingga kemarin total korban yang teridentifikasi sudah 27 orang. Untuk korban lainnya, tim DVI memastikan terus berupaya mengidentifikasi. ”Saya dengar ada body part jenazah yang akan dikirim ke DVI lagi,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Laboratorium DNA Pusdokkes Polri Kombespol Putut Cahyo menjelaskan, perjalanan identifikasi korban masih panjang. Namun, metode tes DNA tidak akan terpengaruh kerusakan body part karena waktu.

”Memang kerap kali sampel rusak, tapi ini soal DNA. Dalam tiap sel ada. Misalnya, ada lima DNA, yang rusak tiga, lainnya masih bisa,” terangnya.

Dengan begitu, keluarga korban tidak perlu khawatir. Sebab, selama masih ada bagian tubuh (body part) yang bisa diambil sampelnya, tentu jenazah akan teridentifikasi. ”Kami sudah dapatkan 249 body part yang diambil sampelnya,” ujar Putut.

Sampai kapan proses identifikasi berlangsung? Putut menjelaskan, bila berkaca pada kasus Air Asia, identifikasi bisa sampai 1,5 bulan. ”Mungkin bisa sama,” ucapnya.

Sementara itu, Kapusdokkes Polri Brigjen Arthur Tampi menuturkan, identifikasi korban sangat penting untuk mengeluarkan dokumen. Misalnya dokumen kematian. Dokumen tersebut menjadi salah satu syarat agar keluarga korban mendapatkan hak asuransi, BPJS Ketenagakerjaan, dan lainnya.

Tanpa dokumen kematian itu, proses pencairan cukup sulit. Untuk yang tidak teridentifikasi, prosesnya melalui persidangan. ”Ini butuh waktu kalau sidang,” ujar jenderal berbintang satu tersebut. (idr/c9/oni/jpg)

Berita Sebelumnya

Izin Meikarta Bukan Kewenangan KPK
Izin Meikarta Bukan Kewenangan KPK

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

KPK Larang ASN Terima Parsel

KPK Larang ASN Terima Parsel

KPK mengimbau penyelenggara negara tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun saat Bulan ramadan maupun Idul Fitri.


Penaciran THR Bisa Molor, PP THR PNS Akan Direvisi

Penaciran THR Bisa Molor, PP THR PNS Akan Direvisi

Belum juga direalisasikan pelaksanannya, PP No. 35 dan 36 tahun 2019 tentang Pemberian THR bagi PNS dan pensiunan bakal dilakukan revisi.


Soal Ulin Yusron, Integritas Polri Kembali Diuji

Soal Ulin Yusron, Integritas Polri Kembali Diuji

Kasus penyebaran data pribadi yang dilakukan aktivis Ulin Yusron bisa menjadi parameter penegakan hukum Polri.


Jakarta Belum Aman, JAD Masih Berkeliaran

Jakarta Belum Aman, JAD Masih Berkeliaran

Petinggi Polri belum bisa tidur nyenyak. Ini setelah diketahui masih ada belasan anggota Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang belum tertangkap.


Tim Hukum Nasional Bisa Ditolak DPR

Tim Hukum Nasional Bisa Ditolak DPR

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menilai wacana pembentukan Tim Hukum Nasional belum terlalu diperlukan.


Status Dewan Keamanan Jangan Hanya Jadi Pajangan

Status Dewan Keamanan Jangan Hanya Jadi Pajangan

Israel kembali menodai Bulan Suci Ramadan dengan tidak hanya membunuh warga Palestina di Gaza, namun juga melukai seluruh umat Muslim dunia.


Mahkamah Konstitusi Baru Terima 302 Perkara Pemilu 2019

Mahkamah Konstitusi Baru Terima 302 Perkara Pemilu 2019

Mahkamah Konstitusi telah menerima 302 perkara atau sekitar 52 persen, dari total 582 perkara yang bisa masuk ke MK.


Ibu Kota Negara Bisa di Sumatera, Kalimantan, atau Sulawesi

Ibu Kota Negara Bisa di Sumatera, Kalimantan, atau Sulawesi

Wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke luar Jawa kembali bergaung.


Tinggal Pilih, Lapor Dana Kampanye atau Kursi Caleg Hangus

Tinggal Pilih, Lapor Dana Kampanye atau Kursi Caleg Hangus

Partai politik (parpol) peserta pemilu tidak bisa berleha-leha dan hanya menunggu hasil rekapitulasi suara pascapemilu.


Harga Minyak Dunia Cenderung Naik, BBM Nonsubsidi Bisa Naik

Harga Minyak Dunia Cenderung Naik, BBM Nonsubsidi Bisa Naik

Kecenderungan harga minyak dunia hingga naik mencapai USD 74,36 per barrel, akibat sanksi ekonomi terhadap Iran.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!