Nasional
Share this on:

Idrus Bantu Eni Minta Uang dari Kotjo

  • Idrus Bantu Eni Minta Uang dari Kotjo
  • Idrus Bantu Eni Minta Uang dari Kotjo

Idrus Marham.(dok.jawapos)

JAKARTA - Sidang perdana perkara dugaan korupsi pembangunan PLTU Mulut Tambang Riau 1 memang hanya untuk Johanes Budisutrisno Kotjo sebagai terdakwa. Namun, sejumlah politisi kembali muncul dalam surat dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat kemarin siang (4/10). Termasuk di antaranya mantan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) dan mantan Mensos Idrus Marham.

Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ronald Ferdinand Worotikan menyampaikan, Kotjo sebagai pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd menyuap tersangka Eni Maulani Saragih dan Idrus demi mendapat lampu hijau untuk terlibat dalam proyek PLTU Mulut Tambang Riau 1.

”Terdakwa telah memberi uang secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp4.750.000.000,00,” imbuhnya.

Berdasar surat dakwaan itu, Kotjo disebut sudah mengetahui rencana pembangunan PLTU Mulut Tambang Riau 1 pada 2015. Sejak saat itu pula, dia mulai mencari investor yang bersedia masuk. ”Dan akhirnya mendapatkan perusahaan asal China. Yakni CHEC Ltd,” ungkap Ferdinand. Dengan perusahaan tersebut, pengusaha berusia 67 tahun itu sudah punya kesepakatan commitment fee.

Tidak tanggung, nilai commitment fee untuk Kotjo apabila proyek PLTU Mulut Tambang Riau 1 berjalan mencapai USD 25 juta. Tentu saja, dia tidak berniat memakan uang sebesar itu sendirian. Kotjo juga berencana memberikannya kepada sejumlah pihak. Termasuk di antaranya Setya Novanto.

”Sebesar 24 persen atau USD 6 juta,” terang Ferdinand. Dalam surat dakwaan yang dia bacakan, Setnov berperan mengenalkan Kotjo kepada Eni.

Selain itu, Setnov pula yang memerintahkan agar Eni membantu Kotjo dengan imbalan fee. Lebih lanjut, Ferdinand menyebutkan, Eni mengenalkan terdakwa kepada Dirut PT PLN Sofyan Basir. Sampai kedua belah pihak sepakat bekerja sama, Eni berperan penting. Meski dalam perjalanan Setnov menjadi tahanan KPK, peran Eni tidak lantas berkurang. Sebab, dia juga mendekat ke Idrus.

Laporan perkembangan proyek PLTU Mulu Tambang Riau 1 pun disampaikan Eni kepada Idrus. ”Agar nantinya Eni Maulani Saragih tetap diperhatikan oleh terdakwa. Karena Idrus Marham merupakan plt ketua umum Golkar pada saat itu,” jelas Ferdinand. Tidak hanya laporan perkembangan proyek, Eni juga turut memberi tahu Idrus soal kesepakatan commitment fee dengan Kotjo.

Bahkan, pada 25 November tahun lalu, Eni dengan sepengetahuan Idrus meminta uang sebesar SGD 400 ribu kepada kotjo. Kemudian pada 15 Desember 2017, Eni dan Idrus menemui Kotjo untuk meminta sejumlah uang. ”Dengan alasan untuk digunakan dalam Munaslub Golkar,” tutur Ferdinand. Dalam kesempatan itu, secara terbuka Idrus juga meminta agar Kotjo membantu penyelenggaraan Munaslub Golkar.

Atas dasar itu, Kotjo lantas memberikan uang Rp 4 miliar kepada Eni secara bertahap. Uang itu, diserahkan melalui sekretaris pribadi Kotjo yang bernama Audrey Ratna Justianty dan Tahta Maharaya. Dengan rincian, Rp2 miliar diserahkan pada 18 Desmber 2017 dan Rp2 miliar lainnya diberikan pada 14 Maret 2018. Tidak cukup sampai di situ, Eni juga sempat meminta Kotjo agar memberikan uang Rp10 miliar untuk kebutuhan pilkada suaminya.

Sebagaimana diketahui, suami Eni adalah Muhammad Al Khadziq yang menang dalam pilkada dan kini mejabat bupati Temanggung. Namun demikian, permintaan Eni terkait hal itu tidak langsung dipenuhi oleh Kotjo. Dalam surat dakwaan yang dibacakan Ferdinand, Kotjo menolak permintaan Eni dengan alasan kondisi keuangan perusahaan yang dia pimpin sedang tidak bagus.

Namun demikian, Eni tidak menyerah. Dia bahkan meminta bantuan Idrus agar Kotjo bersedia memberikan uang untuk kebutuhan pilkada suaminya. ”Idrus Marham kemudian meminta terdakwa memenuhi permintaan Eni Maulani Saragih dengan mengatakan tolong adik saya ini dibantu… buat pilkada,” beber Ferdinand. Permintaan itu terus berlanjut. Hingga Idrus kembali menghubungi Kotjo pada 8 Juni 2018.

Melalui pesan singkat WhatsApp, Idrus mengirim pesan dengan kalimat: Maaf bang, dinda butuh bantuan untuk kemenangan Bang, sangat berharga bantuan Bang Koco…Tks sebelumnya. ”Setelah mendapatkan pesan WhatsApp tersebut, terdakwa memberikan uang sejumlah Rp250 juta kepada Eni Maulani Saragih melalui Tahta Maharya di kantor terdakwa,” terang Ferdinand.

Terakhir, Eni menerima uang dari Kotjo 13 Juli lalu. Dengan jumlah Rp500 juta. Hari itu pula, Eni bersama Kotjo tertangkap tangan oleh KPK. Lembaga antirasuh kemudian memproses hukum keduanya. Kemarin, Eni juga datang ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan.

Namun, dia tidak menyampaikan secara gamblang. Dia hanya mengaku ada uang yang dia terima dari Kotjo. ”Saya sudah sampaikan ke penyidik terkait itu,” imbuhnya.

Eni pun menjelaskan bahwa uang dari Kotjo dia pakai untuk berbagai kebutuhan. ”Tapi, nggak langsung ke pilkada. Memang itu saya yang pakai. Macam-macam. Untuk keperluan organisasi iya, keperluan partai iya, macam-macamlah,” beber dia. Meski demikian, dia memastikan bahwa dirinya akan kooperatif. ”Kalau memang saya pakai untuk keperluan pribadi saya, pasti saya ganti,” tambahnya.

Kecuali uang yang dipakai untuk kebutuhan lain. Termasuk di antaranya partai. ”Entah kegiatan partai atau kegiatan munaslub dan sebagainya. Apa pun ya, saya minta untuk dikembalikan. Jadi, siapa pun yang ikut (memakai uang dari Kotjo) untuk bisa kembalikan,” bebernya. Eni tidak peduli soal tekanan dari partai terhadap dirinya. Yang pasti, dia kembali menegaskan bahwa dirinya bakal kooperatif. (syn/jpg)

Berita Sebelumnya

Korban Gempa Tiba di Bandara Juanda
Korban Gempa Tiba di Bandara Juanda

Berita Berikutnya

Pasokan Listrik ke RS Sangat Minim
Pasokan Listrik ke RS Sangat Minim

Berita Sejenis

Besok, Presiden Panggil Pimpinan KPK

Besok, Presiden Panggil Pimpinan KPK

Keputusan tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan mandat jabatan belum mendapat jawaban dari Presiden Joko Widodo, makin memperdalam polemi


Kabut asap Kian Tebal, Sejumlah Kota Lumpuh

Kabut asap Kian Tebal, Sejumlah Kota Lumpuh

Asap dari kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di wilayah Provinsi Riau sudah menyebar ke negara tetangga.


Terindikasi Bau Sangit, Kapolri Didesak Tarik Firli

Terindikasi Bau Sangit, Kapolri Didesak Tarik Firli

Komposisi lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 yang baru saja ditetapkan Komisi III DPR menuai kritik dari sejumlah mantan komisio


Saut Mundur, DPR: Nggak Masalah

Saut Mundur, DPR: Nggak Masalah

Pasca Komisi III DPR RI menetapkan lima komisioner KPK periode 2019-2023, Jumat (13/9) dinihari, Saut Situmorang menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya se


1.800 Personel Brimob Belum Ditarik dari Papua Barat

1.800 Personel Brimob Belum Ditarik dari Papua Barat

Polri masih menempatkan 18 satuan setingkat kompi (SSK) atau 1.800 personel Brimob bersiaga di Papua Barat.


KPK Kirim Pelanggaran Etik Capim ke Dewan

KPK Kirim Pelanggaran Etik Capim ke Dewan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menerima surat dari KPK tentang rekam jejak calon pimpinan (capim) KPK.


Papua Tidak Mungkin Merdeka

Papua Tidak Mungkin Merdeka

Tuntutan referendum kemerdekaan Papua dari Indonesia dianggap mustahil. Sebab, hal itu tidak dimungkinkan dalam hukum internasional.


Kondisi Kesehatan BJ Habibie Semakin Membaik

Kondisi Kesehatan BJ Habibie Semakin Membaik

Kondisi kesehatan Presiden RI ketiga Baharuddin Jusuf Habibie berangsur-angsur membaik. Kabar ini datang dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD).


KPK Minta Perintah Jokowi Dijalankan

KPK Minta Perintah Jokowi Dijalankan

KPK mengapresiasi perintah Presiden Jokowi yang meminta Menkumham Yasonna Laoly untuk mempelajari draf RUU inisiatif revisi UU KPK.


Angkat Menteri Energi dari Dalam Istana

Angkat Menteri Energi dari Dalam Istana

Arab Saudi akhirnya mengangkat putra raja, Pangeran Abdulaziz bin Salman sebagai Menteri Energi untuk menggantikan Khalid Al-Falih.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!