Nasional
Share this on:

Idrus Hari Ini Diperiksa KPK, Besok Giliran Sofyan

  • Idrus Hari Ini Diperiksa KPK, Besok Giliran Sofyan
  • Idrus Hari Ini Diperiksa KPK, Besok Giliran Sofyan

JAKARTA - Guna mendalami kasus dugaan korupsi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Riau 1, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham dan Direktur Utama (Dirut) PT PLN Sofyan Basir. Rencananya Idrus serta Sofyan masing-masing diperiksa bergantian hari ini (19/7) dan besok (20/7). Lembaga antirasuah berharap besar keduanya memenuhi panggilan tersebut.

Menurut Wakil Ketua KPK Thony Saut Situmorang, pemeriksaan terhadap Idrus dan Sofyan penting untuk dilakukan lantaran instansinya perlu menanyakan beberapa hal kepada mereka. ”Ada beberapa yang harus diklarifikasi,” imbuhnya.

Dia memang tidak menjelaskan secara terperinci apa saja yang akan diklarifikasi oleh penyidik. Yang pasti seluruhnya terkait dengan proyek pembangunan PLTU Mulut Tambang Riau 1.

Juru Bicara (Jubir) KPK Febri Diansyah juga menyampaikan bahwa setelah rangkaian penggeledahan yang mereka lakukan sejak Minggu (15/7) instansinya perlu meminta keterangan dari Idrus dan Sofyan terkait proyek pembangunan PLTU Mulut Tambang Riau 1.

”Para saksi itu dibutuhkan keterangannya tentang apa yang mereka ketahui terkait perkara yang sedang kami proses,” ungkap pria yang akrab dipanggil Febri itu.

Febri mengungkapkan, KPK memanggil Idurs dan Sofyan sebagai saksi untuk pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Selain Idrus dan Sofyan, beberapa saksi lain juga sudah disiapkan untuk dipanggil oleh lembaga antirasuah.

”Nanti jadwalnya kami informasikan,” ucap dia. Sebagai pembuka dalam tahap pemeriksaan, Idrus maupun Sofyan dinilai perlu dipanggil dan diperiksa lebih dulu oleh KPK.

Sejauh ini, KPK sudah mendapat bukti, data, dan dokumen dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Anggota DPR Eni Maulani Saragih. Disamping itu, sejumlah penggeledahan yang sudah mereka lakukan turut menambah informasi untuk lembaga antirasuah tersebut. Data-data itu bakal terus didalami guna mengungkap kasus yang juga menyeret pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo.

Ketika dikonfirmasi soal panggilan terhadap dirinya, Idrus menegaskan, akan datang untuk diperiksa. Meski sudah ada agenda lain dengan DPR, dia tidak akan mangkir dari panggilan tersebut. ”Saya datanglah. Ada rapat itu di DPR. Tapi saya tetap akan datang,” ujarnya di Kantor Kepresidenan, Bogor kemarin.

Namun demikian, dia enggan banyak bicara saat ditanya soal kasus tersebut. ”Biarlah KPK yang memberikan penilaian,” imbuhnya seraya pergi. (far/syn/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis


Rekam Jejak Calon Pimpinan KPK Jadi Faktor Penentu

Rekam Jejak Calon Pimpinan KPK Jadi Faktor Penentu

KPK mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung proses seleksi calon pimpinan (capim) KPK periode 2019-2023.


11 Kontainer Sampah Dikembalikan

11 Kontainer Sampah Dikembalikan

Sebelas kontainer dari sekitar 65 kontainer limbah plastik yang saat ini berada di Batam dan masih dalam proses pengusutan.


Penumpang yang Sebabkan Kecelakaan Maut di Tol Cipali Diperiksa intensif

Penumpang yang Sebabkan Kecelakaan Maut di Tol Cipali Diperiksa intensif

Kecelakaan maut terjadi di Tol Cikopo-Palimanan (Cipali), Senin (17/6) sekitar pukul 01.00 WIB.


Pimpinan KPK Harus Bisa Urus Internal

Pimpinan KPK Harus Bisa Urus Internal

Pansel Capim KPK bertemu Presiden Joko Widodo untuk pertama kalinya di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin (17/6).


Siap-siap, Seleksi CPNS Digelar Akhir Tahun Ini

Siap-siap, Seleksi CPNS Digelar Akhir Tahun Ini

Pemerintah memastikan kembali merekrut calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada akhir tahun ini.


Besok, Aturan Taksi Online Mulai Berlaku

Besok, Aturan Taksi Online Mulai Berlaku

Besok Peraturan Menteri Perhubungan No. 118/2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus diberlakukan.


Nusakambangan Layak untuk Setnov

Nusakambangan Layak untuk Setnov

Ulah terpidana korupsi e-KTP Setya Novanto (Setnov) yang pelesiran di luar Lapas Sukamiskin membuat KPK gerah.


KPK Minta Anggaran Rp1,4 Triliun

KPK Minta Anggaran Rp1,4 Triliun

Komisi III DPR mulai membahas anggaran 2020 dengan mitra kerja.


Polri Larang Gelar Aksi di Depan Gedung MK

Polri Larang Gelar Aksi di Depan Gedung MK

Polisi melarang kegiatan menyampaikan pendapat (demo) di depan Gedung MK, Jumat (14/6) hari ini.



Video

Populer

Digital Interaktif. GRATIS

Edisi 1 Januari 1970

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!