Nasional
Share this on:

Idrus Jangan Tiru Setnov

  • Idrus Jangan Tiru Setnov
  • Idrus Jangan Tiru Setnov

JAKARTA - Pengusutan dugaan korupsi kesepakatan kerjasama pembangunan proyek PLTU Riau 1 menjadi tantangan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kemampuan KPK mengusut perkara kakap kembali diuji.

Terutama dalam membuktikan keterlibatan mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham yang telah ditetapkan sebagai tersangka pekan lalu. KPK memiliki pengalaman "seru" menangani kasus kakap.

Salah satunya, megakorupsi e-KTP yang menyeret kolega dan teman dekat Idrus, Setya Novanto (Setnov). Pun, sama dengan Idrus, Setnov adalah politikus Partai Golkar. Setnov pernah menjabat ketua umum partai berlambang pohon beringin itu. Dan Idrus "mendampingi" Setnov sebagai sekretaris jenderal Golkar sebelum menjadi mensos.

Untuk menyeret Setnov ke meja hijau, KPK harus melewati berbagai "drama". Mulai dari praperadilan kontroversial di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga skenario kecelakaan di kawasan Permata Hijau yang berujung pada rekayasa rawat inap di Rumah Sakit Medika Permata Hijau medio November tahun lalu. Drama itu menyita perhatian publik sepanjang 2017 lalu.

Nah, pengalaman itu menjadi pelajaran bagi KPK untuk lebih berhati-hati dan teliti mengusut kasus big fish yang melibatkan politikus. Meski sejauh ini belum ada "perlawanan", kedekatan Idrus dengan Setnov layak menjadi catatan para penyidik KPK agar nantinya tidak terjadi "drama" yang melelahkan seperti saat menyidik perkara e-KTP.

Lalu seperti apa strategi Idrus menghadapi KPK? Sejauh ini, Idrus telah menunjuk pengacara untuk menghadapi proses hukum di komisi antirasuah. Salah satu tim kuasa hukum Idrus adalah Syamsul Huda. Dia merupakan advokat yang mendampingi Andi Agustinus alias Andi Narogong, pengusaha yang telah divonis bersalah dalam kasus e-KTP.

Kepada Jawa Pos, Syamsul mengatakan kliennya belum berbicara banyak tentang langkah hukum yang akan dilakukan. Pihaknya masih akan mempelajari semua fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan keterlibatan Idrus dalam proyek PLTU Riau 1.

"Kami akan ikuti dan hadapi saja proses selanjutnya, baik di penyidikan maupun penuntutan nanti," ujarnya saat dihubungi kemarin.

Terkait dengan tawaran KPK agar Idrus mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC), Syamsul menyebut langkah itu belum terpikirkan untuk sementara ini. Menurut dia, pihaknya perlu melihat proses dan fakta hukum sebelum mengambil keputusan tersebut. "Sementara belum akan mengajukan JC," bebernya. Begitu pula praperadilan, Idrus juga belum mengambil langkah hukum itu.

Peneliti Indonesia Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar menyarankan Idrus untuk membuka kasus tersebut agar lebih terang. Nah, salah satu caranya mengajukan diri sebagai JC. Dengan cara itu, peran nama-nama besar, seperti Setnov dan Dirut PLN Sofyan Basir bisa terungkap lebih detail.

"Idrus perlu mempertimbangkannya demi kepentingan publik yang lebih besar," ungkapnya.

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menambahkan untuk menjadi JC memang perlu melihat sejauh mana indikasi keterlibatan pelaku lain yang lebih besar. Nah, bila Idrus merasa bukan pelaku utama, mestinya mengajukan JC.

"Jika ada (pelaku lain yang lebih besar) misalkan pemilik proyek, Dirut PLN atau Menteri BUMN juga ikut terlibat maka cukup beralasan IM (Idrus Marham) untuk mengajukan JC," tuturnya kepada Jawa Pos.

Lantas apa strategi KPK? Kubu KPK terus menghimpun kekuatan untuk membongkar dugaan keterlibatan pelaku lain dalam skandal proyek PLTU Riau 1. Informasi yang dihimpun Jawa Pos, sejumlah penyidik senior dikerahkan dalam penanganan perkara kakap ini. Di antaranya Yudi Purnomo Harahap (ketua Wadah Pegawai KPK), Ambarita Damanik, Taufik Herdiansyah, dan Novel Baswedan.

Para penyidik-penyidik senior yang sebagian besar jebolan perwira polisi itu beberapa kali mengusut kasus kelas kakap yang melibatkan politikus. Salah satunya kasus e-KTP yang merugikan keuangan negara Rp 2,3 triliun. Mereka dikenal beringas terhadap para koruptor.

Nah, kita tunggu saja strategi apa yang mereka siapkan untuk membongkar keterlibatan pihak lain. (tyo/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Partai Gelora Jangan Acak-acak Kader PKS

Partai Gelora Jangan Acak-acak Kader PKS

Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia sudah resmi didirikan. Namun, belum dideklarasikan.


Soal Bom Medan, MUI Minta Jangan Komentar Sebelum Terbukti

Soal Bom Medan, MUI Minta Jangan Komentar Sebelum Terbukti

Bom bunuh diri di Polrestabes Medan Sumatera Utara diyakini sebagai aksi jihad. Dengan demikian, pelaku dikategorikan sudah terpapar paham radikalisme.


Pemerintah Alokasikan 3.532 Formasi CPNS Khusus Lulusan SMA

Pemerintah Alokasikan 3.532 Formasi CPNS Khusus Lulusan SMA

Bagi lulusan SMA jangan berkecil hati. Dalam rekrutmen calon pegawai negeri sipil yang dimulai 11 November mendatang ada formasi khusus.


Wacana Pelarangan Cadar Jangan Cari Pembenaran

Wacana Pelarangan Cadar Jangan Cari Pembenaran

Pemerintah diminta jangan cari pembenaran terkait wacana larangan menggunakan cadar oleh Menteri Agama Fachrul Razi bagi aparat sipil negara (ASN) di lingkungan


Perppu Batal, Presiden Jangan Ingkar Janji

Perppu Batal, Presiden Jangan Ingkar Janji

Presiden Joko Widodo meminta semua pihak menghormati tata negara yang dihadirkan, termasuk pengajuan uji materi. Sontak, penegasan ini pun mengundang reaksi.


Pengawas Jangan Takut pada Petahana

Pengawas Jangan Takut pada Petahana

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meminta pengawas di daerah bertindak tegas apabila menemukan adanya pelanggaran pada Pilkada Serentak 2020 mendatang.


Pilkada Jangan Asal-asalan

Pilkada Jangan Asal-asalan

Partisipasi pemilih pada kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 mendatang diharapkan meningkat.


Menpora Baru Jangan Salah Jalan

Menpora Baru Jangan Salah Jalan

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin secara resmi telah mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Maju 2019-2024, kemarin pagi.


Santri Jangan Kehilangan Jati Diri

Santri Jangan Kehilangan Jati Diri

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siroj menghimbau, kepada para santri untuk tidak kehilangan jati diri yang berakhlak baik dan hormat kepada


Pilkada 2020 Jangan Main Curang

Pilkada 2020 Jangan Main Curang

Pengawasan politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 masih jadi sorotan Bawaslu.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!