Nasional
Share this on:

IMEI Tak Terdaftar, Ponsel Bakal Diblokir

  • IMEI Tak Terdaftar, Ponsel Bakal Diblokir
  • IMEI Tak Terdaftar, Ponsel Bakal Diblokir

JAKARTA - Peredaran ponsel ilegal (black market) yang umumnya dibanderol lebih murah dari ponsel resmi sebentar lagi tak akan bisa dinikmati masyarakat Indonesia. Pemerintah tengah menggodok dan segera memfinalisasi aturan validasi nomor international mobile equipment identity (IMEI).

Rencananya aturan tersebut akan diberlakukan mulai 17 Agustus mendatang. Dengan aturan tersebut, ponsel ilegal yang IMEI-nya tak terdaftar di database pemerintah akan diblokir atau tidak dapat mengakses jaringan dari operator Indonesia.

Peraturan tersebut akan diatur oleh tiga kementerian sekaligus, yakni Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Perdagangan. Alasan pemerintah ingin segera mengetok aturan yang sudah diinisiasi sejak dua tahun lalu itu tak lain adalah membengkaknya angka impor ponsel ilegal di Indonesia.

Di tahun 2017 saja, ada sebanyak 11,4 juta unit ponsel ilegal yang menggempur pasar Indonesia. "Saat ini sedang dikerjakan terus permennya," ujar Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kemenperin Janu Suryanto, kemarin (10/7).

Menurut Janu, dalam upaya mendukung program kontrol IMEI tersebut, pemerintah akan membuat regulasi terkait Sistem Informasi Registrasi Identifikasi Nasional (SIRINA). Dalam hal ini, Kemenperin mengatur terkait database IMEI dan Kementerian Kominfo mengatur mengenai pemanfaatan data IMEI dan terkait data IMEI pada operator. Target implementasi peraturan itu yaitu pada 17 Agustus mendatang.

"Momentum di 17 Agustus 2019 akan jadi milestone berupa penandatanganan bersama tiga kementerian terkait regulasi Pengendalian IMEI menuju pembebasan dari handphone black market," tambah Janu.

Seperti yang pernah disampaikan pihak Kemenperin, sistem yang dikembangkan untuk kontrol IMEI tersebut berbasis Device Identification, Registration, and Blocking System (DIRBS), hasil kerjasama dengan perusahaan Qualcomm. Software open source tersebut memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, mendaftarkan, dan mengontrol akses jaringan seluler melalui nomor IMEI ponsel.

Nantinya pemerintah akan menggandeng semua pemangku kebijakan untuk menghimpun dan mengintegrasikan IMEI dengan sistem operator. Ponsel yang IMEI-nya tak terdaftar akan terblokir dari semua bentuk akses jaringan seperti sms, telepon, dan paket data internet operator.

"Jadi memang maksudnya terblokir itu bukan 100 persen mati total ponselnya. Ponsel tetap bisa nyala, mau pakai Wifi bisa. Tapi kalau IMEInya tidak terdaftar maka akan terblokir dari semua sistem operator yang ada di Indonesia," beber Janu.

Namun mengenai teknis yang lebih detil Janu masih belum dapat memaparkan. Sebab, petunjuk teknis dari aturan itu disebut masih terus dibahas oleh semua stakeholder. Namun pihak Kemenperin berharap agar masyarakat tak resah.

Disamping tujuan dasar dari aturan tersebut adalah melindungi industri dan konsumen di dalam negeri, Kemenperin memastikan bahwa masyarakat yang sudah terlanjur membeli atau menggunakan ponsel dari pasar black market sebelum aturan tersebut diketok akan diberi pemutihan.

Pemutihan dalam hal ini adalah nantinya pemerintah memberikan kesempatan masyarakat untuk meregistrasikan IMEI ponsel mereka ke database Kemenperin, sehingga ponsel mereka tidak terblokir setelah regulasi diterapkan. Janu juga menjelaskan bahwa halaman pengecekan dan registrasi IMEI tersebut tengah disiapkan.

"Masih disiapkan, masyarakat tidak perlu terburu-buru mengecek IMEI ponsel miliknya," terangnya.

Sementara itu, Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) mengaku mendukung penuh aturan kontrol IMEI yang akan disahkan pemerintah tersebut. Menurut data APSI, sebanyak 20 persen dari total penjualan ponsel yang beredar di Indonesia adalah ilegal.

"Dampaknya akan membuat pertumbuhan industri ponsel lebih sehat. Ponsel black market ini menghindari pajak sehingga negara juga berpotensi kehilangan pemasukan," ujarnya.

Menurut Hasan, ada sebanyak 45-50 juta ponsel terjual setiap tahunnya di Indonesia. Jika 20 persen di antaranya adalah ilegal, maka jumlahnya sekitar 9 juta unit per tahun. Bila rata-rata harga ponsel itu sekitar Rp2,5 juta, maka nilai total impor ponsel ilegal bisa mencapai Rp22,5 Triliun.

Ponsel black market juga cukup deras penjualannya di kanal e-commerce. Menanggapi langkah pemerintah, Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) mengaku siap mematuhi rencana penerapan aturan pemerintah tentang pengendalian database nomor identitas asli ponsel (IMEI) demi mencegah penjualan ponsel dari pasar gelap atau black market (BM) di Tanah Air.

"Anggota-anggota idEA berbadan hukum di Indonesia dan kami tunduk pada regulasi yang berlaku di Indonesia," ujar Ketua Bidang Ekonomi Digital idEA Bima Laga.

Bima menjelaskan jika memang terdapat aturan dari Kementerian Perdagangan (Kemendag), pihaknya bisa melarang atau memblokir iklan serta penjualan produk ponsel ilegal tersebut. Ketentuan atau prosedur tersebut bisa dilakukan jika brand-principal merek ponsel tersebut mengajukan agar penjualan dan upaya promosi ponsel ilegal itu diblokir.

"Kami sudah memiliki aturan tersebut, dan bisa saja men-takedown (produk ponsel ilegal, red) jika diperlukan," pungkasnya.

Di lain pihak, Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kominfo Ismail mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah menyiapkan tim sosialisasi khusus. Sosialisasi pada masyrakat akan dilakukan secara masif.

"Masih dimatangkan aturannya dan metode sosialisasi yang paling tepat," jelasnya.

Yang jelas kata Ismail, identifikasi melalui IMEI memiliki banyak manfaat. Selain perlindungan data pribadi bagi para user, pelayanan publik akan lebih mudah bagi masyarakat yang ponselnya hilang atau dicuri. Dari sisi bisnis, regulasi IMEI akan turut memperbaiki tata niaga penjualan ponsel agar lebih patuh dengan aturan perpajakan.

"Utamanya juga memberikan perlindungan buat masyarakat dari ponsel ilegal yang tidak terjamin kualitasnya," tutup Ismail. (ful/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

UTBK SBMPTN 2020 Tak akan Digelar Tahun Ini

UTBK SBMPTN 2020 Tak akan Digelar Tahun Ini

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengusulkan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) untuk SBMPTN pada 2020 dimajukan menjadi akhir 2019.


Sri dan Susi Layak Dipertahankan, Tjahjo Kumolo Tunggu Perintah

Sri dan Susi Layak Dipertahankan, Tjahjo Kumolo Tunggu Perintah

Kinerja para menteri Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla tak pernah lepas dari sorotan. Terutama warganet di media sosial.


Presiden Langgar Undang-Undang, Jika Umumkan Kabinet sebelum Pelantikan

Presiden Langgar Undang-Undang, Jika Umumkan Kabinet sebelum Pelantikan

Wajar jika Presiden Joko Widodo hingga saat ini tutup mulut terkait formasi menteri yang bakal membantunya pada periode 2019-2024.


Dana Desa Didorong untuk Kembangkan Pariwisata

Dana Desa Didorong untuk Kembangkan Pariwisata

Desa-desa diharapkan memanfaatkan dana desa untuk mengembangkan pariwisata di daerahnya, tak usah lagi untuk pembangunan infrastruktur.


PAN Tak Ingin Kehilangan Kursi Pimpinan MPR

PAN Tak Ingin Kehilangan Kursi Pimpinan MPR

Partai Amanat Nasional (PAN) melemparkan wacana agar pimpinan MPR RI menjadi 10 orang. Ini dilakukan untuk meredakan keributan soal perebutan kursi tersebut.


Kualitas SDM Meningkat, Lapangan Kerja Tak Tersedia

Kualitas SDM Meningkat, Lapangan Kerja Tak Tersedia

Presiden Joko Widodo selalu menekankan pentingnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam pembangunan bangsa.


Menteri Jangan Rangkap Jabatan Ketum Parpol

Menteri Jangan Rangkap Jabatan Ketum Parpol

Pada Oktober 2019 mendatang, Jokowi-Ma'ruf Amin bakal dilantik sebagai presiden dan wapres periode 2019-2024.


Dunia Mulai Terancam Krisis Air

Dunia Mulai Terancam Krisis Air

Seperempat populasi dunia di 17 negara kini hidup di wilayah dengan persedian air yang tak sebanding dengan kebutuhan warganya.


Asing Diperlukan, tapi Tak Harus Jadi Rektor atau Dosen

Asing Diperlukan, tapi Tak Harus Jadi Rektor atau Dosen

Kehadiran profesor, dosen, atau peneliti asing di sebuh perguruan tinggi memang diperlukan. Tapi tidak harus jadi dosen apalagi menjabat rektor.


Ijtima Ulama IV Tak Undang Prabowo-Sandi

Ijtima Ulama IV Tak Undang Prabowo-Sandi

Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak diundang dalam acara Ijtima Ulama IV di Lorin Hotel Sentul, Babakan Madang, Bogor,, Senin (5/8).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!