Nasional
Share this on:

Isu Keppres Pengangkatan Honorer K2 Jadi PNS Tak Masuk Akal

  • Isu Keppres Pengangkatan Honorer K2 Jadi PNS Tak Masuk Akal
  • Isu Keppres Pengangkatan Honorer K2 Jadi PNS Tak Masuk Akal

JAKARTA - Pengurus honorer K2 di sejumlah daerah ramai membahas rencana silaturahmi nasional (silatnas) akbar dengan Presiden Joko Widodo. Silatnas yang bakal digelar Maret ini, disebut-sebut menjadi momentum penting bagi ratusan ribu honorer K2.

Pasalnya, presiden kabarnya akan mengumumkan keppres pengangkatan honorer K2 menjadi PNS. Informasi yang sudah menyebar secara masif itu membuat sebagian honorer K2 percaya, tapi sebagian menilainya hanya isu dan tidak masuk akal.

"Orang yang berakal sehat pasti tidak akan percaya. Bagaimana bisa ada Keppres di bulan ini sementara pemerintah gencar menjadikan honorer K2 menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)," kata Munir Qu, pengurus Honorer K2 Indonesia seperti dikutip dari jpnn, Senin (11/3).

Munir menyebut, itu sebagai propaganda untuk menjaring suara honorer K2. Dia yakin pemerintah sudah bisa menebak berapa kekuatan honorer K2.

Senada itu Andi Subakti mengungkapkan, isu akan keluarnya Keppres saat Silatnas yang didengungkan sebagian honorer sangat menyesatkan. Tidak mungkin Keppres bertentangan dengan UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diperjelas melalui PP 11/2017 tentang Manajemen PNS dan PP 49/2018 tentang Manajemen PPPK. Apalagi saat ini sebagian honorer K2 sudah ikut tes PPPK dan menunggu pengumuman kelulusan.

Bila pemerintah peduli dengan nasib honorer tidak perlu Silatnas untuk mengeluarkan aturan yang menolong nasib ratusan ribu honorer K2.

"Untuk apa Silatnas? Apa hanya untuk kepentingan segelintir orang agar dianggap sudah sukses melaksanakan tugas melakukan propaganda," ucapnya.

Dia pun mengimbau agar honorer K2 tidak menelan mentah-mentah informasi yang diperoleh. Status PNS memang dambaan honorer K2 tapi harus tetap mengedepankan akal sehat. (zul/jpnn)


Berita Sejenis

Jokowi Tanggapi Dingin, Kiai Ma'ruf Kedepankan Azas Praduga Tak Bersalah

Jokowi Tanggapi Dingin, Kiai Ma'ruf Kedepankan Azas Praduga Tak Bersalah

Calon Presiden 01 Joko Widodo menanggapi dingi terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Romi.


Isu Kerusuhan Besar Bikin Telinga Wiranto Panas

Isu Kerusuhan Besar Bikin Telinga Wiranto Panas

Isu kerusuhan besar dan aksi teror Jamaah Ansharut Daulah (JAD) menjelang dan pascapemilu 2019 membuat telinga Wiranto panas.


Sah, Jokowi Tak Harus Cuti

Sah, Jokowi Tak Harus Cuti

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman memastikan Presiden Joko Widodo tidak perlu cuti.


Siti Aisyah Diajak Jadi Bintang Film yang Berbuah Petaka

Siti Aisyah Diajak Jadi Bintang Film yang Berbuah Petaka

Siti Aisyah menjadi tamu penting Presiden Joko Widodo, sehari pasca dibebaskan dari Pengadilan Shah Alam Malaysia.


Tak Ada Perempuan di Kamar Andi Arief saat Digerebek Polisi

Tak Ada Perempuan di Kamar Andi Arief saat Digerebek Polisi

Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri terus mengembangkan penyelidikan pascamenangkap Andi Arief di Menara Peninsula Hotel, Jakarta Barat.


Bisa Punya KTP Elektronik tapi WNA Tak Bisa Mencoblos

Bisa Punya KTP Elektronik tapi WNA Tak Bisa Mencoblos

Isu warga negara asing (WNA) yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik bukan sesuatu yang baru.


Dicoret dari Fornas, Dua Obat Kanker Tak Ditanggung BPJS Kesehatan Lagi

Dicoret dari Fornas, Dua Obat Kanker Tak Ditanggung BPJS Kesehatan Lagi

Kemenkes telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/707/2018 yang mengeluarkan obat kanker Bevacizumab dan Cetuximab.


Teror Fake Bomb di Jateng Bisa Jadi State Terrorism

Teror Fake Bomb di Jateng Bisa Jadi State Terrorism

Teror di Jawa Tengah (Jateng) terus terjadi. Kemarin (19/2) ditemukan benda mencurigakan di Pasar Sampang, Cilacap.


Ganti Rugi Rp. 18 Triliun, Masuk Rp. 32 Miliar

Ganti Rugi Rp. 18 Triliun, Masuk Rp. 32 Miliar

Dalam debat calon presiden kemarin malam (17/2), Calon Presiden nomor urut 01 Jokowi menyebut bahwa penegakan hukum terhadap perusaan perusak lingkungan hidup.


Pendaftar PPPK Tembus 80 Ribu

Pendaftar PPPK Tembus 80 Ribu

Antusiasme para pegawai honorer K2 untuk mengikuti seleksi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap pertama tahun ini cukup tinggi.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!