Nasional
Share this on:

Isu Keppres Pengangkatan Honorer K2 Jadi PNS Tak Masuk Akal

  • Isu Keppres Pengangkatan Honorer K2 Jadi PNS Tak Masuk Akal
  • Isu Keppres Pengangkatan Honorer K2 Jadi PNS Tak Masuk Akal

JAKARTA - Pengurus honorer K2 di sejumlah daerah ramai membahas rencana silaturahmi nasional (silatnas) akbar dengan Presiden Joko Widodo. Silatnas yang bakal digelar Maret ini, disebut-sebut menjadi momentum penting bagi ratusan ribu honorer K2.

Pasalnya, presiden kabarnya akan mengumumkan keppres pengangkatan honorer K2 menjadi PNS. Informasi yang sudah menyebar secara masif itu membuat sebagian honorer K2 percaya, tapi sebagian menilainya hanya isu dan tidak masuk akal.

"Orang yang berakal sehat pasti tidak akan percaya. Bagaimana bisa ada Keppres di bulan ini sementara pemerintah gencar menjadikan honorer K2 menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)," kata Munir Qu, pengurus Honorer K2 Indonesia seperti dikutip dari jpnn, Senin (11/3).

Munir menyebut, itu sebagai propaganda untuk menjaring suara honorer K2. Dia yakin pemerintah sudah bisa menebak berapa kekuatan honorer K2.

Senada itu Andi Subakti mengungkapkan, isu akan keluarnya Keppres saat Silatnas yang didengungkan sebagian honorer sangat menyesatkan. Tidak mungkin Keppres bertentangan dengan UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diperjelas melalui PP 11/2017 tentang Manajemen PNS dan PP 49/2018 tentang Manajemen PPPK. Apalagi saat ini sebagian honorer K2 sudah ikut tes PPPK dan menunggu pengumuman kelulusan.

Bila pemerintah peduli dengan nasib honorer tidak perlu Silatnas untuk mengeluarkan aturan yang menolong nasib ratusan ribu honorer K2.

"Untuk apa Silatnas? Apa hanya untuk kepentingan segelintir orang agar dianggap sudah sukses melaksanakan tugas melakukan propaganda," ucapnya.

Dia pun mengimbau agar honorer K2 tidak menelan mentah-mentah informasi yang diperoleh. Status PNS memang dambaan honorer K2 tapi harus tetap mengedepankan akal sehat. (zul/jpnn)


Berita Sejenis

PAN Putuskan Jadi Oposisi

PAN Putuskan Jadi Oposisi

Partai Amanat Nasional (PAN) disebut sudah menentukan sikap politiknya. Partai berlambang matahari itu memutuskan akan berada di luar pemerintahan alias oposisi


Jabatan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 Tak Sampai 5 Tahun

Jabatan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 Tak Sampai 5 Tahun

Masa jabatan kepala daerah yang nanti terpilih pada Pilkada Serentak 2020 akan kurang dari lima tahun.


Lulusan Kedokteran Universitas Malahayati Masuk Jajaran Terbaik Nasional

Lulusan Kedokteran Universitas Malahayati Masuk Jajaran Terbaik Nasional

Memiliki mahasiswa yang berprestasi adalah salah satu kebanggaan Universitas Malahayati yang berada di Bandar Lampung, Provinsi Lampung.


Rp416 Triliun untuk Bayar THR dan Gaji ke-13 PNS

Rp416 Triliun untuk Bayar THR dan Gaji ke-13 PNS

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp416,144 triliun untuk belanja pegawai dalam Rencana Anggara Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 20


449 Jemaah Tiba di Tanah Air

449 Jemaah Tiba di Tanah Air

Jemaah haji Indonesia yang masuk dalam gelombang ke-2, direncanakan tiba hari ini (22/8) di Tanah Air.


50 Persen ASN Belum Sarjana

50 Persen ASN Belum Sarjana

Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) Indonesia banyak yang mengantongi pendidikan sarjana.


Korpri Minta Gaji PNS Dinaikkan

Korpri Minta Gaji PNS Dinaikkan

Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) masih berharap agar Presiden Joko Widodo menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil pada 2020.


Izin Baru Hutan Primer dan Lahan Gambut Distop

Izin Baru Hutan Primer dan Lahan Gambut Distop

Menyelesaikan berbagai upaya untuk perbaikan dan penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut ternyata tak semudah membalikan telapak tangan.


Paripurna DPR Diinterupsi Isu Rasisme Papua

Paripurna DPR Diinterupsi Isu Rasisme Papua

Rapat Paripurna yang digelar DPR RI dengan agenda pembicaraan tingkat II Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2


Di Pilkada 2020, Politik Uang Masih Jadi Ancaman

Di Pilkada 2020, Politik Uang Masih Jadi Ancaman

Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 mendatang tak seluruhnya diikuti provinsi dan kabupaten/kota.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!