Nasional
Share this on:

Isu Keppres Pengangkatan Honorer K2 Jadi PNS Tak Masuk Akal

  • Isu Keppres Pengangkatan Honorer K2 Jadi PNS Tak Masuk Akal
  • Isu Keppres Pengangkatan Honorer K2 Jadi PNS Tak Masuk Akal

JAKARTA - Pengurus honorer K2 di sejumlah daerah ramai membahas rencana silaturahmi nasional (silatnas) akbar dengan Presiden Joko Widodo. Silatnas yang bakal digelar Maret ini, disebut-sebut menjadi momentum penting bagi ratusan ribu honorer K2.

Pasalnya, presiden kabarnya akan mengumumkan keppres pengangkatan honorer K2 menjadi PNS. Informasi yang sudah menyebar secara masif itu membuat sebagian honorer K2 percaya, tapi sebagian menilainya hanya isu dan tidak masuk akal.

"Orang yang berakal sehat pasti tidak akan percaya. Bagaimana bisa ada Keppres di bulan ini sementara pemerintah gencar menjadikan honorer K2 menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)," kata Munir Qu, pengurus Honorer K2 Indonesia seperti dikutip dari jpnn, Senin (11/3).

Munir menyebut, itu sebagai propaganda untuk menjaring suara honorer K2. Dia yakin pemerintah sudah bisa menebak berapa kekuatan honorer K2.

Senada itu Andi Subakti mengungkapkan, isu akan keluarnya Keppres saat Silatnas yang didengungkan sebagian honorer sangat menyesatkan. Tidak mungkin Keppres bertentangan dengan UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diperjelas melalui PP 11/2017 tentang Manajemen PNS dan PP 49/2018 tentang Manajemen PPPK. Apalagi saat ini sebagian honorer K2 sudah ikut tes PPPK dan menunggu pengumuman kelulusan.

Bila pemerintah peduli dengan nasib honorer tidak perlu Silatnas untuk mengeluarkan aturan yang menolong nasib ratusan ribu honorer K2.

"Untuk apa Silatnas? Apa hanya untuk kepentingan segelintir orang agar dianggap sudah sukses melaksanakan tugas melakukan propaganda," ucapnya.

Dia pun mengimbau agar honorer K2 tidak menelan mentah-mentah informasi yang diperoleh. Status PNS memang dambaan honorer K2 tapi harus tetap mengedepankan akal sehat. (zul/jpnn)


Berita Sejenis

People Power Tak Langgar Konstitusi

People Power Tak Langgar Konstitusi

People power merupakan sebuah konsekuensi demokrasi. Dan tidak boleh dihalang-halangi, karena tidak melanggar konstitusi.


Penaciran THR Bisa Molor, PP THR PNS Akan Direvisi

Penaciran THR Bisa Molor, PP THR PNS Akan Direvisi

Belum juga direalisasikan pelaksanannya, PP No. 35 dan 36 tahun 2019 tentang Pemberian THR bagi PNS dan pensiunan bakal dilakukan revisi.


Lebaran, Pejabat Diwanti-wanti Tak Terima Gratifikasi

Lebaran, Pejabat Diwanti-wanti Tak Terima Gratifikasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan semua pejabat negara menolak gratifikasi hari raya.


17 Mei, Tol Bakauheni-Terbanggi Besar Tak Gratis Lagi

17 Mei, Tol Bakauheni-Terbanggi Besar Tak Gratis Lagi

Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar sepanjang 140,9 Km telah beroperasi sejak 8 Maret 2019 lalu.


Data Kependudukan Bocor, Kemendagri Kecolongan Lagi

Data Kependudukan Bocor, Kemendagri Kecolongan Lagi

Bukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) namanya jika tak selalu muncul masalah. Baru-baru ini, kasus terbukanya database kependudukan kembali terjadi.


Reshuffle Usai Lebaran, Menteri Tersandung Hukum Terdepak

Reshuffle Usai Lebaran, Menteri Tersandung Hukum Terdepak

Isu pergantian ataupun reshuffle di jajaran menteri kabinet kerja kembali menguat.


Status Dewan Keamanan Jangan Hanya Jadi Pajangan

Status Dewan Keamanan Jangan Hanya Jadi Pajangan

Israel kembali menodai Bulan Suci Ramadan dengan tidak hanya membunuh warga Palestina di Gaza, namun juga melukai seluruh umat Muslim dunia.


Bukit Soeharto Masuk Nominasi Alternatif Lokasi Pemindahan Ibukota

Bukit Soeharto Masuk Nominasi Alternatif Lokasi Pemindahan Ibukota

Derasanya gagasan yang diusulkan sejumlah daerah guna penempatan lokasi alternatif calon pengganti ibu kota negara, membuat Presiden Joko Widodo langsung berger


Mahkamah Konstitusi Baru Terima 302 Perkara Pemilu 2019

Mahkamah Konstitusi Baru Terima 302 Perkara Pemilu 2019

Mahkamah Konstitusi telah menerima 302 perkara atau sekitar 52 persen, dari total 582 perkara yang bisa masuk ke MK.


THR PNS Cair 24 Mei, Menpan RB Surati Kepala Daerah

THR PNS Cair 24 Mei, Menpan RB Surati Kepala Daerah

Telinga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin sedikit panas.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!