Nasional
Share this on:

Isu Ma'ruf Amin Jadi Pemanasan

  • Isu Ma'ruf Amin Jadi Pemanasan
  • Isu Ma'ruf Amin Jadi Pemanasan

JAKARTA - Jelang sidang PHPU di Mahkamah konstitusi pada 14 Juni mendatang, sejumlah isu lama mulai mencuat. Politik Indonesia kembali bergejolak. Badan pememangan Nasional (BPN) 02 kembali menyoal verifikasi cawapres Maruf Amin yang dinilai masih menjabat di lembaga milik negara. Isu ini menjadi pemanasan sebelum sidang di MK dimulai.

Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing kepada Fajar Indonesia Network menjelaskan, hal tersebut sangat wajar terjadi dari dinamika politik. Para aktor politik akan mengoptmalisasikan semua isu yang bisa memberikan peluang menang. Bagi lawannya, akan berdampak sebaliknya.

"Jika dipermasalahkan persoalan tersebut, kok dari dulu ngga dipersoalkan? Sebab jabatan seseorang itu di BUMN adalah open to public. Jadi kenapa sekarang, tentu memiliki nuansa politik. Ini kan sudah disahkan oleh KPU," terangnya.

Akademisi Universitas Pelita Harapan ini melanjutkan, Maruf sejatinya sudah disahkan secara juridis oleh KPU. "Nah berdasarkan keputusan KPU. KPU sudah memutuskan sah. KPU pasti mempelajari dari berbagai aspek," bebernya. Menurutnya, justru yang digugat bukan Maruf Amin, tetapi kepada penyelanggara.

Emrus menengaskan, jelang persidangan jangan melebarkan masalah. Ia meminta kepada Bambang Widjojanto agar tetap fokus kepada PHPU. "Saya menyarankan kepada BW agar fokus kepada kepemiluan kita. Karena sudah lewat tahapan," tegasnya.

Hal senada dikatakan Pengamat Politik Ujang Komarudin. Menurutnya isu yang dilontarkan tersebut adalah bagian dari perang psikologi jelang sidang di MK. Menurutnya, sebelum berangkat di persidangan, harus perang psikologi terlebih dahulu.

Ini adalah bukti pertentangan politik belum reda. Semakin banyak tokoh oposisi ditetapkan sebagai kasus makar. "Ketika melihat tersebut, kita bisa lihat masing-masing mencari kesalahan. Nantinya, ketika ada yang kalah hal itu bisa dibilang tidak adil," terangnya.

Dosen Universitas Islan Alazhar Indonesia ini menerangkan, perusahaan bank syariah itu sesungguhnya adalah anak perusahaan BUMN. "Jika masalah ini tetap diangkat, kubu 01 tetap dia yang akan menang. Saya sepakat ini hiruk pikuk, bagian dari pemanasan," jelasnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bahwa calon wakil presiden nomor urut 02 Ma'ruf Amin lolos verifikasi sebagai cawapres, meskipun yang bersangkutan masih menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BNI Syariah dan Mandiri Syariah. Ma'ruf dinyatakan memenuhi syarat, lantaran kedudukannya bukan sebagai pejabat maupun karyawan. Kedua bank tersebut bukan pula termasuk BUMN atau BUMD.

"Apakah lembaga keuangan yang disebut-sebut itu adalah BUMN atau tidak? Itu yang paling penting. Kalau KPU berdasarkan verifikasi meyakini bahwa lembaga itu bukan BUMN, sehingga kemudian calon wakil presiden Pak Kiai Ma'ruf Amin dinyatakan tetap memenuhi syarat," kata Komisioner KPU Hasyim Asy'ari di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/6).

Hasyim menyebut, apa yang diyakini oleh pihaknya bukan muncul begitu saja. Pada tahap pendaftaran dan verifikasi, KPU mengklarifikasi dan memeriksa dokumen-dokumen persyaratan calon.

KPU juga melakukan klarifikasi ke lembaga-lembaga yang punya otoritas terhadap kedua bank tersebut. Hasilnya, didapati bahwa Bank BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah adalah anak perusahaan, bukan merupakan BUMN atau BUMD. Oleh karenanya, KPU pada tahap pendaftaran calon kemudian menyatakan Ma'ruf Amin memenuhi syarat sebagai cawapres.

"Itu yang paling penting. Karena di dalam UU jelas yang dilarang, kalau nyalon yang dipersyaratkan mengundurkan diri, itu adalah pejabat atau karyawan atau pegawai BUMN atau BUMD," ujar Hasyim.

Sebelumnya, Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Bambang Widjojanto yang menyebut bahwa nama Ma'ruf Amin masih tercatat sebagai pejabat di BUMN. Padahal, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 227 huruf p Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Pasal tersebut menyatakan bahwa saat pendaftaran, bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden harus menyertakan surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu.

Tim hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Denny Indrayana, berpendapat bahwa calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin masih terdaftar sebagai pegawai Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) saat mendaftarkan diri sebagai cawapres.

"Tim meyakini bahwa Ma'ruf Amin tidak memenuhi syarat formil sebagai cawapres, karena masih bekerja di BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah," ujar Denny.

Hal itu telah dibantah oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin. TKN menegaskan, cawapres Ma'ruf Amin tidak melanggar UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu seperti yang dituduhkan tim hukum Prabowo-Sandiaga.

Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani menjelaskan, definisi BUMN tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yakni sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya berasal dari penyertaan langsung negara melalui kekayaan negara yang dipisahkan.

Arsul mengatakan, Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah bukan BUMN dalam arti sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UU BUMN. Sebab, kata dia, pemegang saham BSM adalah PT Bank Mandiri dan PT Mandiri Sekuritas. Sedangkan, BNI Syariah yang menjadi pemegang sahamnya adalah PT Bank BNI dan PT BNI Life Insurance. (khf/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Gerindra Ditawari Masuk Kabinet, BPN: Masih Tunggu Putusan MK

Gerindra Ditawari Masuk Kabinet, BPN: Masih Tunggu Putusan MK

Partai Gerindra ditawari untuk masuk kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin pada periode 2019-2024 mendatang.


TKN dan BPN Sama-sama Yakin Menang

TKN dan BPN Sama-sama Yakin Menang

Tim kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno optimistis menang sengketa Pilpres 2019 yang tengah disidangkan MK.


KPU Protes Disebut Bagian dari Tim 01

KPU Protes Disebut Bagian dari Tim 01

Sejumlah saksi dan ahli yang dihadirkan tim kuasa hukum pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin membantah keterangan ahli 02.


Sembilan Pati Polri Bersaing Jadi Petinggi KPK

Sembilan Pati Polri Bersaing Jadi Petinggi KPK

Polri serius untuk mengajukan anggotanya menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


PLN Bantah Tarif Listrik Naik

PLN Bantah Tarif Listrik Naik

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membantah isu kenaikan Tarif Tenaga Listrik (TTL).


Jokowi-Prabowo Bisa Jadi Bertemu Sebelum 28 Juni

Jokowi-Prabowo Bisa Jadi Bertemu Sebelum 28 Juni

Pertemuan Joko Widodo dan Prabowo Subianto diharapkan bisa terwujud sebelum sidang perselisihan pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) selesai.


Semua Parpol Bisa Dapat Kursi Pimpinan

Semua Parpol Bisa Dapat Kursi Pimpinan

Isu tentang jatah kursi pimpinan DPR selesai dibahas. Parpol peraih suara terbanyak berhak menduduki kursi ketua.


Pemilih Ganda Jadi Bahasan Menarik

Pemilih Ganda Jadi Bahasan Menarik

Dugaan pemilih ganda jadi bahasan menarik dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).


Rekam Jejak Calon Pimpinan KPK Jadi Faktor Penentu

Rekam Jejak Calon Pimpinan KPK Jadi Faktor Penentu

KPK mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung proses seleksi calon pimpinan (capim) KPK periode 2019-2023.


Soal Posisi Ma'ruf Amin Tergantung Subjektivitas Hakim

Soal Posisi Ma'ruf Amin Tergantung Subjektivitas Hakim

Sejumlah dalil yang disebutkan Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dinilai kurang substanstif.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!