Nasional
Share this on:

ITB Tertinggi Disusul UGM, IPB, ITS, dan UI

  • ITB Tertinggi Disusul UGM, IPB, ITS, dan UI
  • ITB Tertinggi Disusul UGM, IPB, ITS, dan UI

JAKARTA - Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti) mengumumkan hasil pemetaan atau klasterisasi perguruan tinggi Indonesia yang berada di bawah naungannya. Hasilnya, Institut Teknologi Bandung (ITB) menempati peringkat pertama, disusul Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi Surabaya (ITS), dan Universitas Indonesia atau UI (Jakarta).

Menristekdikti Mohamad Nasir sebagaimana dikutip dari siaran pers Kemenristekdikti menyampaikan, klasterisasi itu dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi sekaligus menjadi dasar bagi Kemenristekdikti untuk memberikan kebijakan sesuai kapasitas setiap klaster perguruan tinggi tersebut.

"Tujuan kami ingin mendorong perguruan tinggi Indonesia semakin maju dan masuk ke kelas dunia," kata Mohamad Nasir saat mengumumkan Klasterisasi Perguruan Tinggi Indonesia 2019 sekaligus meluncurkan Buku Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNB), di Gedung D Kemenristekdikti, Senayan, Jakarta, kemarin.

Dalam rangka mengapresiasi beberapa perguruan tinggi dengan ranking tertinggi, menurut Nasir, Kemenristekdikti saat ini mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memberikan endowment fund atau dana abadi untuk dialokasikan bagi riset di perguruan tinggi terbaik di Indonesia.

"Kami ingin ajukan skema, siapa yang bisa masuk itu akan ada endowment fund yang kami bangun, kami ajukan ke Presiden, saya mohon Rp10 triliun untuk awal, supaya nanti kita bisa kembangkan untuk riset di perguruan tinggi tersebut, tapi bagaimana mekanismenya nanti kami akan atur. Ini bagaimana kita dorong perguruan tinggi kita bersaing lebih baik," papar Menristekdikti.

Pada kesempatan ini, Menristekdikti menegaskan kembali tidak ada dikotomi antara perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS), yang terpenting adalah kualitasnya. Menteri Nasir mengapresiasi beberapa PTS yang mampu bersaing dengan PTN dan berada pada klaster 2.

Terpisah, Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti, Patdono Suwigno, menjelaskan pemeringkatan Perguruan Tinggi 2019 berfokus pada indikator atau penilaian yang berbasis Output Outcome Base, yaitu dengan melihat Kinerja Masukan dengan bobot 40 % yang meliputi kinerja Input (15%) dan Proses (25%), serta Kinerja Luaran dengan bobot 60% yang meliputi Kinerja Output (25%), dan Outcome (35%).

Penambahan indikator baru tersebut sebagai upaya agar perguruan tinggi dapat secara aktif merespon perkembangan zaman, terutama revolusi industri keempat dan kebutuhan tenaga kerja. "Dengan perubahan penilaian kinerja perguruan tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, diharapkan perguruan tinggi didorong untuk lebih menekankan produk atau luaran pendidikan tinggi yang berkualitas yaitu dengan pemberian bobot output yang lebih besar dari bobot input," papar Patdono Suwignjo.

Pada tahun 2019, Kemenristekdikti mengeluarkan hasil klasterisasi perguruan tinggi dalam dua kategori yaitu kategori Perguruan Tinggi Non-Vokasi (pendidikan akademik), yang terdiri dari Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi, dan kategori Perguruan Tinggi Vokasi, yang terdiri dari Politeknik dan Akademi.

Perguruan tinggi nonvokasi dengan jumlah sebanyak 2.141 perguruan tinggi dibawah Kemenristekdikti diperoleh lima klaster perguruan tinggi Indonesia dengan komposisi Klaster satu berjumlah 13 perguruan tinggi, Klaster dua berjumlah 70 perguruan tinggi. "Sedangkan klaster tiga berjumlah 338 perguruan tinggi, klaster empat berjumlah 955 perguruan tinggi, dan klaster 5 berjumlah 765 perguruan tinggi," jelasnya.

Sedangkan untuk kategori perguruan tinggi vokasi, urutan klaster dimulai pada klaster dua. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan capaian/skor tertinggi yang diperoleh oleh perguruan tinggi vokasi.

Sehingga untuk kategori perguruan tinggi vokasi dengan jumlah 1.128 perguruan tinggi diperoleh empat klaster perguruan tinggi Indonesia dengan komposisi yakni Klaster dua berjumlah lima perguruan tinggi yakni Klaster 3 berjumlah 62 perguruan tinggi, Klaster 4 berjumlah 545 perguruan tinggi, dan Klaster 5 berjumlah 516 perguruan tinggi. (ful/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Banyak UU Benturan dengan UUD 1945
Banyak UU Benturan dengan UUD 1945

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Kabut Asap Sudah Menyebar ke Thailand dan Filipina

Kabut Asap Sudah Menyebar ke Thailand dan Filipina

Kabut asap akibat kebakaran hutan di Indonesia dan Malaysia dilaporkan juga menyelimuti Thailand bagian selatan.


Sebaran Titik Panas Sudah Capai 5.086

Sebaran Titik Panas Sudah Capai 5.086

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, luas hutan dan lahan yang terbakar di seluruh Indonesia selama Januari hingga Agustus 2019 mencapai 328.7


Soal Karhutla, Polri Tak Percaya Pemberitaan Media

Soal Karhutla, Polri Tak Percaya Pemberitaan Media

Polri tak percaya pemberitaan media terkait dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).


Mahathir Bakal Beri Sanksi Pengusaha Malaysia

Mahathir Bakal Beri Sanksi Pengusaha Malaysia

Perdana Menteri Mahathir Mohamad mengancam akan menindak perusahaan Malaysia yang menjadi biang kerok kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.


Eropa Desak DPR cabut Pasal LGBT di RUU KUHP

Eropa Desak DPR cabut Pasal LGBT di RUU KUHP

Pembahasan RUU KUHP ternyata menarik perhatian warga negara asing. Terutama soal pasal-pasal yang mengatur tentang lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGB


KPU dan KPK Belum WTP, 32 Provinsi Sudah Efisien Gunakan Anggaran

KPU dan KPK Belum WTP, 32 Provinsi Sudah Efisien Gunakan Anggaran

Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) kini menjadi acuan pemerintah.


Tak Dapat WTP, Jokowi Minta Kementerian Perbaiki Diri

Tak Dapat WTP, Jokowi Minta Kementerian Perbaiki Diri

Alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam RAPBN TA 2020 disetujui Komisi V DPR RI sebesar Rp120,21 triliun.


Soal Pengganti Imam Nahrawi, Jokowi Minta Waktu Sehari

Soal Pengganti Imam Nahrawi, Jokowi Minta Waktu Sehari

Pengunduran diri Imam Nahrawi dari jabatannya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) sudah diterima Presiden Joko Widodo (Jokowi).


Naik Rp4,47 Triliun, Dana BOS Jangan untuk Bayar Honorer

Naik Rp4,47 Triliun, Dana BOS Jangan untuk Bayar Honorer

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meminta dana bantuan operasional sekolah (BOS) tidak lagi digunakan untuk membayar gaji guru hono


Diduga Terima Rp26,5 Miliar, Menpora Ditetapkan Tersangka Suap

Diduga Terima Rp26,5 Miliar, Menpora Ditetapkan Tersangka Suap

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi sebagai tersangka kasus dugaan suap dana hibah Kemenpora ke KON



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!