Nasional
Share this on:

Jadi Oposisi Lebih Baik untuk Partai Gerindra

  • Jadi Oposisi Lebih Baik untuk Partai Gerindra
  • Jadi Oposisi Lebih Baik untuk Partai Gerindra

JAKARTA - Partai Gerindra baru akan menyampaikan secara resmi sikap politiknya pada 17 Oktober mendatang. Kabar yang santer beredar, partai berlambang garuda itu akan bergabung dalam pemerintahan.

Hal ini disayangkan sejumlah pihak. Gerindra diminta tetap istikamah menjadi oposisi daripada berada di lingkaran kekuasaan.

"Belakangan Gerindra berusaha memasukkan kadernya jadi menteri. Ini memunculkan pertanyaan publik terkait etika politik parpol," kata Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam di Jakarta, Kamis (10/10) kemarin. Menurutnya, sebaiknya Gerindra tetap berada di jalur oposisi.

Sejak awal, Gerindra sudah menjadi oposisi. Selama itu, narasi yang disampaikan tidak pernah menunjukkan sikap profesional dalam memahami dan mencermati kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Parpol yang dipimpin Prabowo Subianto itu selalu memunculkan narasinya negatif terhadap kebijakan pemerintah.

"Seharusnya Gerindra berpikir ulang. Apakah pantas saat ini meminta kursi menteri kalau melihat rekam jejak sebelumnya. Menurut saya partai Gerindra sebaiknya fokus dan konsisten pada garis oposisi. Karena dari awal posisinya memang seperti itu," tuturnya.

Langkah Gerindra merapat ke pemerintahan, dinilai menunjukkan tingginya oportunisme di tubuh partai tersebut. Sehingga pendekatan politik terhadap pemenang terus saja dilakukan. Meskipun menabrak pakem etika berdemokrasi yang menghendaki adanya pemilahan antara koalisi pemerintah dan oposisi.

Partai Gerindra terang-terangan meminta tiga posisi menteri dalam kabinet periode 2019-2024. Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono, mengatakan posisi menteri tersebut merupakan hal yang wajar. Karena Gerindra diajak bergabung dalam pemerintahan Jokowi periode 2019-2024.

Menurutnya, meminta posisi menteri bukan hal yang memalukan. Karena itu merupakan bentuk kontribusi membangun negara. "Kita minta tiga. Ngapain malu-malu. Ini demi membangun negara dengan program dan ide-ide yang cerdas. Kecuali mencuri itu baru malu," kata Arief Poyuono saat dihubungi dari Jakarta, Kamis.

Menempatkan kader Gerindra dalam struktur kabinet, merupakan bentuk keseriusan Gerindra menuntaskan visi misi pembangunan negara lima tahun ke depan. "Kita membantu negara diajak koalisi. Kita minta menteri dan beberapa kepala badan. Setidaknya, Gerindra meminta posisi menteri ekonomi, SDM dan menteri pertanian. Karena kita juga menyodorkan program ketenagakerjaan dan iklim investasi," ucapnya.

Menurut Arief, percuma saja Gerindra berkoalisi kalau tidak bisa ikut serta mengurus negara. Terlebih, jika Gerindra sudah satu perahu dengan pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin. "Buat apa koalisi kalau tidak ikut mengurus negeri secara langsung," pungkasnya.

Terpisah, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai tidak ada urgensinya menarik Partai Gerindra ke dalam pemerintahan. Menurutnya, rekonsiliasi tidak harus bagi-bagi kekuasaan atau jabatan menteri.

Pengajar FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu mengingatkan Gerindra dalam banyak hal berseberangan dengan kebijakan pemerintah. "Dalam Pemilu, Gerindra menjadi simbol kekuatan oposisi yang menjadi kontrol jalannya pemerintahan. Kalau akhirnya Gerindra dapat posisi menteri, apa yang kemudian bisa dijelaskan kepada rakyat. Semuanya jadi seperti dagelan saja," ujar Adi di Jakarta, Kamis (10/10).

Pemilu, lanjutnya, merupakan ajang kompetisi. Konsekuensi pemenangnya menjadi penguasa. Sementara yang kalah harus siap jadi oposisi. Masuknya oposisi dalam pemerintahan akan menjadi pembelajaran politik yang tidak bagus bagi rakyat.

"Untuk apa kalau semuanya akhirnya saling berkongsi. Rekonsiliasi elite berbasis power sharing tidak menjamin terjadinya rekonsiliasi di level bawah. Karena itu, tidak ada urgensinya Gerindra masuk kabinet. Baik secara politik maupun suasana batin kebangsaan. Biarkan saja Gerindra berada di luar. Itu lebih baik," paparnya. (rh/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Partai Gelora Jangan Acak-acak Kader PKS

Partai Gelora Jangan Acak-acak Kader PKS

Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia sudah resmi didirikan. Namun, belum dideklarasikan.


Nilai SKD Jadi Penentu Hasil Seleksi CPNS

Nilai SKD Jadi Penentu Hasil Seleksi CPNS

Kesempatan mengabdi kepada negara telah dibuka melalui rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019.


Data Ulang Pengemudi Ojek Online

Data Ulang Pengemudi Ojek Online

Aplikator ojek online diminta untuk mendata ulang para pengemudinya, terkait aksi bom bunuh diri di Polrestabes Medan, Sumatera Utara, Rabu (13/11) kemarin.


Kemenperin Jaring 100 Formasi untuk Dosen

Kemenperin Jaring 100 Formasi untuk Dosen

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kembali membuka kesempatan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk 359 formasi pada tahun 2019.


Masyarakat Tak Mampu Bayar, Fraksi PKS Tolak Kenaikan BPJS

Masyarakat Tak Mampu Bayar, Fraksi PKS Tolak Kenaikan BPJS

Pemerintah diminta segera mencari solusi konkret untuk memberikan subsidi bagi peserta BPJS Kesehatan kelas III.


Puan Tegaskan PDI Perjuangan dan NasDem Akur

Puan Tegaskan PDI Perjuangan dan NasDem Akur

Presiden Joko Widodo dinilai sukses membungkam semua tudingan tentang hubungannya dengan Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh.


Kemenlu dan DPR Bahas soal Habib Rizieq secara Tertutup

Kemenlu dan DPR Bahas soal Habib Rizieq secara Tertutup

Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Komisi I DPR RI sepakat melakukan pembicaraan tertutup untuk membahas Habib Rizieq Shihab (HRS).


Ini Syarat Pendaftaran PPG Prajabatan 2019

Ini Syarat Pendaftaran PPG Prajabatan 2019

Kemendikbud akan melakukan seleksi ketat untuk mencari calon guru andal melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan Mandiri.


Reformasi Birokrasi, Eselon IV Lebih Dulu Dipangkas

Reformasi Birokrasi, Eselon IV Lebih Dulu Dipangkas

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemangkasan birokrasi khususnya eselon IV dilakukan lebih dulu di Kementerian PAN-RB.


NasDem Targetkan Menang Pemilu 2024

NasDem Targetkan Menang Pemilu 2024

Partai NasDem secara aklamasi kembali memberikan mandat jabatan ketua umum kepada Surya Paloh.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!