Nasional
Share this on:

Jakarta Belum Aman, JAD Masih Berkeliaran

  • Jakarta Belum Aman, JAD Masih Berkeliaran
  • Jakarta Belum Aman, JAD Masih Berkeliaran

JAKARTA - Petinggi Polri belum bisa tidur nyenyak. Ini setelah diketahui masih ada belasan anggota Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang belum tertangkap. Mayoritas, mereka yang diburu merupakan perakit bom handal dalam setiap operasi.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo membenarkan, jika masih ada belasan anggota JAD yang masih tercecer dan terus diburu Densus 88 Anti Teror. Kita terus pantau gerakannya. Tinggal tunggu waktu saja (ditangkap, red), ujar Dedi, kemarin (12/5).

Informasi kemampuan anggota JAD yang belum tertangkap itu, setelah mendalami latarbelakang EY anggota JAD yang tertangkap lebih dulu. EY belajar membuat bom dari media sosial dan perannya sebagai amir di Bekasi, tentunya membuat peluang anggotanya telah diajari membuat bom besar. "Diantara belasan terduga teroris itu juga diduga mampu bikin bom," tuturnya.

Kondisi ini tentunya tidak bisa didiamkan. Densus 88 Anti Teror hingga hari ini bergegas melakukan upaya paksa terhadap anggota kelompok tersebut. "Pengejaran masih dilakukan," terang mantan Karo SDM Polda Kalimantan Tengah tersebut.

Namun, begitu upaya paksa tersebu tentu harus diperhitungkan secara matang. Bila beajar dari kasus Sibolga, setelah terduga teroris di Lampung tertangkap, ternyata terduga teroris di Sibolga bersiap. "Yang Sibolga membuat perangkap bom di sekitar rumah," jelasnya.

Dia menjelaskan, perhitungan matang perlu dilakukan untuk menghindari kejadian petugas yang terluka akibat persiapan dari terduga teroris. "Jangan sampai seperti Sibolga, ada yang terluka," tegas jenderal berbintang satu tersebut.

Target dari kelompok tersebut merupakan people power atau kerumunan massa yang besar. Maka, mau tidak mau akan terhubung dengan 22 Mei, dimana ada pengumuman penghitungan suara. "Maka, pengamanan pengumuman hasil penghitungan suara akan diperketat," jelasnya.

Menurutnya, pengamanan pengumuman hasil pemilu 2019 itu akan dibagi tiga ring, yang berjaga petugas gabungan TNI dan Polri. "Kita berupaya mencegah sesuatu yang tidak diinginkan," jelasnya.

Sebelumnya, sepuluh terduga teroris ditangkap. Mereka merupakan kelompok Solihin dan kelompok EY, mereka berencana beraksi di tengah kerumunan massa people power. Tujuan dari kelompok ini untuk membuat konflik dalam skala yang lebih besar dengan memanfaatkan momentum pemilu dan people power.

Bila beraksi di kerumunan massa, jumlah korban yang banyak diharapkan akan memancing kelompok lain untuk aktif melakukan aksi teror. Sementara itu Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyebut ada 1.600 konten berkaitan paham radikalisme dan terorisme dalam sejumlah platform media sosial ditutup selama Januari sampai April 2019.

"Informasi yang saya dapat, 1.600 lebih sudah ditutup, itu terus kami dari Direktorat Siber, Kemkominfo dan BSSN sudah kerja sama dengan platform," terang Plt. Kepala Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu, kemarin.

Pijakan (platform) yang diajak melakukan patroli siber menjaring konten-konten radikal, seperti pembuatan bahan peledak, di antaranya Youtube serta Twitter. "Selama Januari sampai Februari 2019 telah dilakukan pemblokiran sebanyak 1.031 konten yang terdiri atas 963 konten Facebook dan Instagram serta 68 konten di Twitter," terangnya.

Konten pijakan Facebook dan Instagram merupakan yang paling banyak ditutup terkait radikalisme dan terorisme. Bahkan selama 2018, dari 10.499 konten yang ditutup, sebanyak 7.160 konten di Facebook dan Instagram, 1.316 konten di Twitter, 677 konten di Google/Youtube, 502 konten di Telegram, 502 konten di file sharing dan 292 konten di situs web.

Seperti diketahui, terduga teroris EY yang merupakan pimpinan JAD di Bekasi, Jawa Barat, belajar membuat serta memodifikasi bom dari media sosial. Platform media sosial yang digunakan untuk mendalami cara membuat bom oleh EY antara lain Twitter serta platform video Youtube. Sejauh ini dari belajar sendiri itu, kelompok EY sudah merakit dua bom, serta bahan baku cukup banyak untuk merakit bom. (ful/zul/fin)

Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

Peluang RUU PKS Disahkan Sangat Kecil

Peluang RUU PKS Disahkan Sangat Kecil

Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) sampai saat ini masih menjadi perdebatan.


Pilkada Serentak 2020 Dibayang-bayangi Koruptor

Pilkada Serentak 2020 Dibayang-bayangi Koruptor

Bayang-bayang mantan koruptor menjadi peserta pemilu masih jadi momok menakutkan. Regulasi yang sempat diwacanakan belum juga terealisasi.


KPU dan KPK Belum WTP, 32 Provinsi Sudah Efisien Gunakan Anggaran

KPU dan KPK Belum WTP, 32 Provinsi Sudah Efisien Gunakan Anggaran

Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) kini menjadi acuan pemerintah.


UU PKS Didesak Segera Disahkan

UU PKS Didesak Segera Disahkan

Sejumlah massa menyampaikan aspirasi di depan Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Selasa (17/9).


Belum Copot Kapolda, Masih Fokus Penegakan Hukum Karhutla

Belum Copot Kapolda, Masih Fokus Penegakan Hukum Karhutla

Presiden Jokowi berjanji akan mencopot Kapolda dan Danrem yang tak mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).


Soal Dewan Pengawas KPK, DPR-Pemerintah Belum Deal

Soal Dewan Pengawas KPK, DPR-Pemerintah Belum Deal

Dewan Pengawas KPK dalam Daftar Inventarisir Masalah (DIM) yang diajukan pemerintah, masih menjadi topik pembahasan.


Besok, Presiden Panggil Pimpinan KPK

Besok, Presiden Panggil Pimpinan KPK

Keputusan tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan mandat jabatan belum mendapat jawaban dari Presiden Joko Widodo, makin memperdalam polemi


Mahathir Surati Jokowi soal Kabut Asap

Mahathir Surati Jokowi soal Kabut Asap

Kondisi kebakaran hutan dan lahan di beberapa provinsi Sumatera dan Kalimantan masih terus berlangsung.


1.800 Personel Brimob Belum Ditarik dari Papua Barat

1.800 Personel Brimob Belum Ditarik dari Papua Barat

Polri masih menempatkan 18 satuan setingkat kompi (SSK) atau 1.800 personel Brimob bersiaga di Papua Barat.


Capim KPK Terpilih Hadapi Tantangan Baru

Capim KPK Terpilih Hadapi Tantangan Baru

Komisi III DPR RI masih melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap 10 calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!