Nasional
Share this on:

Jalan di Depan MK Mulai Ditutup

  • Jalan di Depan MK Mulai Ditutup
  • Jalan di Depan MK Mulai Ditutup

JAKARTA - Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) ditutup selama berlangsungnya rapat hakim MK, mulai Senin (24/6). Jalan ditutup di kedua arahnya, baik dari dan menuju area Patung Arjuna Wijaya.

Pengamanan ruas jalan tersebut dibagi dalam dua wilayah yakni gedung Indosat hingga Kementerian Pertahanan, dan dari Museum Nasional hingga batas Gedung MK. Kendaraan yang diperbolehkan melintas hanya dapat menuju gedung Indosat, gedung Sapta Pesona Kementerian Pariwisata, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, dan Kementerian Pertahanan.

Penutupan ruas jalan Medan Merdeka Barat juga berdampak pada lintas bus TransJakarta koridor 1, rute 6A, rute 6B, koridor 5A, koridor 9B, rute DA4, koridor 1P, rute GR1 dan dan Rute 1A. Bus TransJakarta menuju jalan Medan Merdeka Selatan untuk sementara dialihkan menuju Jalan Medan Merdeka Selatan.

Sementara itu, juru bicara MK Fajar Laksono mengatakan pihaknya tidak mengetahui secara detil alasan Kepolisian menutup ruas Jalan Medan Merdeka Barat. "Penutupan itu adalah kewenangan pihak Kepolisian RI untuk alasan pengamanan, kami tidak tahu persis detilnya," jelas Fajar.

Rapat permusyawaratan hakim MK hingga putusan sidang sengketa pilpres 2019 akan berlangsung 24-27 Juni mendatang. Di lain pihak, aparat Polda Metro Jaya merazia warga yang datang dari luar Jakarta jelang putusan MK.

"Kita akan melaksanakan kegiatan razia gabungan bukan hanya lalu lintas (lantas) saja tetapi ada beberapa fungsi lain," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Yusuf, kemarin.

Selain fungsi atau satuan lain di Polda Metro Jaya, Yusuf mengatakan instansi lain dari TNI maupun pemerintah daerah setempat akan terlibat kegiatan razia massa dari luar Jakarta. Yusuf menuturkan petugas akan memfilterisasi terhadap massa dari luar Jakarta yang hendak mendatangi MK.

"Jika memang tujuannya tidak jelas akan disuruh kembali," ujar Yusuf. (gw/zul/fin)

Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

ICW Minta Bantuan PBB

ICW Minta Bantuan PBB

Revisi UU KPK sudah disahkan, publik pun berupaya mencari jalan lain untuk mendorong mundur pelaksanaan regulasi tersebut.


UU PKS Didesak Segera Disahkan

UU PKS Didesak Segera Disahkan

Sejumlah massa menyampaikan aspirasi di depan Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Selasa (17/9).


Pilkada 2020, Parpol Harus Terbuka

Pilkada 2020, Parpol Harus Terbuka

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang akan dilaksanakan tahun depan diharapkan bisa menghasilkan pemimpin terbaik.


JK Sampaikan Sinyal Penolakan Revisi UU KPK

JK Sampaikan Sinyal Penolakan Revisi UU KPK

Pemerintah mulai menunjukkan sinyal penolakan materi revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)


Papua Kembali 'Digoyang' Provokasi Turun ke Jalan

Papua Kembali 'Digoyang' Provokasi Turun ke Jalan

Situasi di Papua yang kini telah kondusif kembali diganggu dengan adanya provokasi-provokasi yang dinilai dapat memicu kembali terjadinya kericuhan di Bumi Cend


Struktur Kabinet Jokowi-Ma'ruf Mulai Difinal;isasi

Struktur Kabinet Jokowi-Ma'ruf Mulai Difinal;isasi

Penyusunan kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin sudah masuk dalam tahap finalisasi. Keputusan final ada di tangan Presiden Jokowi dan para ketua umum partai


Protes Berlanjut, Logo KPK Ditutup Kain Hitam

Protes Berlanjut, Logo KPK Ditutup Kain Hitam

Aksi penolakan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) terus bergulir.


KPK Tetapkan Bupati Muara Enim Tersangka Suap Proyek Jalan

KPK Tetapkan Bupati Muara Enim Tersangka Suap Proyek Jalan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga tersangka kasus dugaan suap proyek-proyek pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Mua


4-10 Hari Panglima TNI dan Kapolri Akan Berkantor di Papua

4-10 Hari Panglima TNI dan Kapolri Akan Berkantor di Papua

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian akan berkantor di Papua mulai Senin (2/9) kemarin.


Pilkada 2020 Mulai Disusupi Isu Netralitas Aparat

Pilkada 2020 Mulai Disusupi Isu Netralitas Aparat

Isu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI/Polri menjadi hal paling serius dalam Pilkada Serentak 2020 mendatang.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!