Nasional
Share this on:

Jangan Kaget Bila Anda Dapat Surat e-Tilang

  • Jangan Kaget Bila Anda Dapat Surat e-Tilang
  • Jangan Kaget Bila Anda Dapat Surat e-Tilang

JAKARTA - Masyarakat diminta jangan kaget bila menerima surat pemberitahuan tilang elektronik (e-Tilang) atau ETLE. Sebab surat tersebut sifatnya hanya untuk mengklarifikasi.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Yusuf, mengatakan surat pemberitahuan e-Tilang ke terduga pelanggar hanya sebagai bentuk konfirmasi dan bukan surat tilang. Hal ini dikatakan Yusuf terkait gugatan praperadilan yang dilayangkan Denny Adrian ke Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Gatot Eddy Purnomo.

Meski gugatan yang dilayangkan Deny ditolak hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun Yusuf mengatakan gugatan tersebut sangat keliru. "Pelapor menganggap jika Surat B/11199/VII/2019/Datro tanggal 17 Agustus 2019 yang dikirimkan kepadanya adalah surat tilang, padahal surat tersebut merupakan konfirmasi dugaan pelanggaran lalu lintas yang harus dijawab oleh si penerima surat," kata Yusuf, Rabu (21/8).

Dia mengatakan ada kesalahan persepsi terkait surat e-Tilang yang ditujukan kepadanya. "Surat yang kami kirim ke alamat terduga pelanggar ETLE itu hanya bersifat konfirmasi perihal kepemilikan kendaraan dan pengakuan (melanggar) jadi bukan surat tilang. Untuk itu jangan alergi atau enggan mengisi data konfirmasi tersebut, itu sudah SOP ETLE," sambungnya.

Terpisah, Koordinator Pelaksana ETLE Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Arif Fazlurrahman, meminta agar masyarakat yang kedapatan melanggar lalu lintas segera merespons saat menerima surat konfirmasi ETLE. "Jangan alergi jika menerima surat konfirmasi dari kami, itu bukannya menjudge atau menghakimi tapi sifatnya hanya menanyakan data si pemilik kendaraan serta hal-hal terkait pelanggaran lalu lintas baik jam maupun tempatnya. Sekali lagi saya tegaskan itu bukan surat tilang ya," kata Arif.

Menurut Arif, pihaknya telah memberitahu akan cara-cara dalam surat tilang tersebut. "Untuk konfirmasi caranya gampang kok. Bisa menscan barcode, menelepon ke nomor WA yang tersambung di Unit Gakkum Ditlantas PMJ. Nah, dari konfirmasi tersebut diperoleh data yang konkret terkait kepemilikan kendaraan atau bahkan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh si pengemudi," ujar Arif.

Denny Andrian melayangkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) dengan nomor register 89/Pid.Pra/2019/PN-Jkt.Sel pada 22 Juli 2019. Salah satu poin yang diajukan oleh Denny, meminta agar Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Gatot Eddy Purnomo membayar ganti rugi secara imateriil kepada dirinya sebesar Rp3 miliar.

Dalam gugatan itu, PN Jaksel menolak permohonan praperadilan yang diajukan Denny. Menurut Hakim tunggal Sudjarwanto yang diterbitkan termohon atas pemohon tidak sah atau cacat hukum. "Dalam pokok perkara menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima," katanya di PN Jaksel, Selasa (20/8).

Denny, pemilik kendaraan roda empat bermerek Nisan, mempraperadilankan Polda Metro Jaya karena kendaraannya terkena tilang elektronik. Sebab dia tak merasa melakukan pelanggaran. "Kok bisa polda mengalamatkan ini kepada saya? Kalau ini pelanggaran lalu lintas yang salah kan pengemudinya, sedangkan saat itu saya merasa tidak mengemudikan mobil yang saya kena tilang itu," kata Denny di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (14/8).

Denny merasa tak melakukan pelanggaran. Akan tetapi setelah ditelusurinya, ternyata pelanggaran yang diakibatkan melewati wilayah ganjil-genap di kawasan Sudirman dilakukan iparnya. Denny merasa keberatan, sebab beban denda pelanggar dialamatkan kepadanya, bukan ke si pelanggar.

"Ini menurut saya ada kelemahan dari langkah tilang elektronik, kok yang seolah salah pemilik mobilnya, bukan pelanggarnya, artinya secara tidak langsung saya telah dituduh diduga bersalah, salah saya apa?" kritik Denny.

Untuk itulah Denny mengajukan gugatan praperadilan berharap memberi koreksi terhadap penegak hukum khususnya cara tilang elektronik yang masih ada kecacatan. Dia berharap, tilang elektronik bisa disempurnakan dengan sasaran pelanggar yang tidak lagi salah alamat. (gw/zul/fin)

Berita Sebelumnya

315 Daerah Kembali Minta Pemekaran
315 Daerah Kembali Minta Pemekaran

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Tak Dapat WTP, Jokowi Minta Kementerian Perbaiki Diri

Tak Dapat WTP, Jokowi Minta Kementerian Perbaiki Diri

Alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam RAPBN TA 2020 disetujui Komisi V DPR RI sebesar Rp120,21 triliun.


Naik Rp4,47 Triliun, Dana BOS Jangan untuk Bayar Honorer

Naik Rp4,47 Triliun, Dana BOS Jangan untuk Bayar Honorer

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meminta dana bantuan operasional sekolah (BOS) tidak lagi digunakan untuk membayar gaji guru hono


Jokowi: Jangan Apa-apa Dicap Antek Asing

Jokowi: Jangan Apa-apa Dicap Antek Asing

Sikap alergi yang didasari apatisme, akan sulit menerima hal baru, terlebih hal-hal yang bersifat terobosan dalam membangun bangsa.


Kuningan Melawan, Surat Resign Saut Situmorang Tak Disetujui

Kuningan Melawan, Surat Resign Saut Situmorang Tak Disetujui

Kuningan terus beroperasi meski Senayan telah mengesahkan revisi UU KPK menjadi UU.


Kabut Asap Kian Buruk, Warga Kirim Surat Terbuka ke Presiden

Kabut Asap Kian Buruk, Warga Kirim Surat Terbuka ke Presiden

Sebanyak 10 perusahaan disegel Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).


Bahas Revisi UU, Pimpinan KPK Tunggu Jawaban Presiden

Bahas Revisi UU, Pimpinan KPK Tunggu Jawaban Presiden

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melayangkan surat permohonan bertemu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).


Ketua PBNU Desak Tindak Tegas Kelompok Radikal

Ketua PBNU Desak Tindak Tegas Kelompok Radikal

Pemerintah diminta lebih tegas dalam menindak kelompok-kelompok radikal. Jangan sampai paham tersebut dibiarkan berkembang.


KPK Kirim Pelanggaran Etik Capim ke Dewan

KPK Kirim Pelanggaran Etik Capim ke Dewan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menerima surat dari KPK tentang rekam jejak calon pimpinan (capim) KPK.


Biaya Politik Jadi Alasan Dewan Gadai SK

Biaya Politik Jadi Alasan Dewan Gadai SK

Fenomena anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terpilih menggadaikan Surat Keputusan (SK) ke bank diprediksi akan terus terjadi.


Papua Kembali 'Digoyang' Provokasi Turun ke Jalan

Papua Kembali 'Digoyang' Provokasi Turun ke Jalan

Situasi di Papua yang kini telah kondusif kembali diganggu dengan adanya provokasi-provokasi yang dinilai dapat memicu kembali terjadinya kericuhan di Bumi Cend



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!