Nasional
Share this on:

Jangan Lagi Impor Garam

  • Jangan Lagi Impor Garam
  • Jangan Lagi Impor Garam

KUPANG - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap impor garam ditekan. Terlebih kualitas garam lokal seperti yang dihasilkan seperti di Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) ternyata lebih baik dibandingkan garam impor dari Australia.

"Saya ke sini hanya ingin memastikan bahwa program untuk urusan garam ini sudah dimulai. Karena kita tahu impor garam kita 3,7 juta ton, yang bisa diproduksi dalam negeri baru 1,1 juta ton. Masih jauh sekali," kata Presiden Jokowi kepada wartawan, kemarin.

Menurut Presiden, NTT memiliki potensi tambak garam yang bisa dikerjakan seluas kurang lebih 21 ribu hektare. Dan di Kupang terdapat 7 ribu hektare, sayangnya yang baru dikelola sekitar 600 hektare. Kondisi makin miris karena yang baru diselesaikan hanya 10 hektare.

"Masih 10 hektare dari 21 ribu hectare. Masih jauh sekali. Sepuluh hektare ini, di lingkungan ini baru 600 hektare. Jadi memang ini baru dimulai," ungkapnya.

Dalam peninjauan itu, Presiden Jokowi mengaku ditunjukkan berapa perbandingan garam yang diambil dari luar untuk dibawa ke NTT, yang dari Madura, yang dari Surabaya, dan juga dari Australia. Presiden menilai, garam yang ada di NTT memang hasilnya di sini lebih bagus, lebih putih, bisa masuk ke industri, dan kalau diolah lagi bisa juga menjadi garam konsumsi.

"Artinya ini ada potensi, tapi memerlukan investasi yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, ini adalah investasi pertama yang akan dikerjakan," jelasnya.

Ia berharap di awal tahun 2020 mampu diselesaikan 600 hektare, dengan melibatkan petani tambak. "Pekerja sekaligus ikut di dalamnya. Nanti kayak saham, ikut, sehingga nanti penghasilan masyarakat di sini akan lebih baik," jelasnya.

"Tapi sekali lagi, ini yang dalam proses baru 600 hektare, itupun yang selesai baru 10 hektare. Tahun depan akan diselesaikan," harap Presiden didampingi Ibu Negara, Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi K. Sumadi, dan Gubernur NTT Viktor Laiskodat.

Sejalan dengan itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A Djalil menegaskan pada tahun 2019 akan menerbitkan 80.000 sertifikat tanah untuk masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. "Pada tahun 2019 BPN akan menerbitkan 80.000 sertikat tanah di Nusa Tenggara Timur dalam memberikan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat," ungkapnya.

Masyarakat yang menerima sertifikat tanah yang diserahkan Presiden Joko Widodo berasal dari Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan dan Kota Kupang dengn jumlah sertifikat tanah sebanyak 2.706 sertifikat. (ful/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Kominfo Blokir Layanan Data di Papua
Kominfo Blokir Layanan Data di Papua

Berita Sejenis

Sandiaga Uno Deklarasikan Diri Bergabung Gerindra Lagi Hari Ini

Sandiaga Uno Deklarasikan Diri Bergabung Gerindra Lagi Hari Ini

Mantan calon wakil presiden Sandiaga Uno akan kembali ke Partai Gerindra. Dia mengumumkan comeback-nya ke dunia politik melalui video yang diunggah di media sos


Kurangi Kabut Asap Karhutla, BNPB Tebar 14.300 Kg Garam

Kurangi Kabut Asap Karhutla, BNPB Tebar 14.300 Kg Garam

Tujuh helikopter bom air dikerahkan untuk penanganan darurat kebakaran hutan lahan (karhutla) dan kabut asap di Sumatera Selatan.


Wiranto dan Luhut Dianggap Tak Pantas Jabat Menteri Lagi

Wiranto dan Luhut Dianggap Tak Pantas Jabat Menteri Lagi

Dua menteri yang masih menjabat saat ini dianggap tak pantas lagi bergabung di Kabinet Jokowi-Ma'ruf.


Januari 2020, Minyak Goreng Curah Dilarang Dijual Lagi

Januari 2020, Minyak Goreng Curah Dilarang Dijual Lagi

Pada awal Januari 2020, pemerintah melarang minyak goreng curah beredar di pasaran. Larangan tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu dan keamanan pangan.


Aksi Tiga DPO Terekam CCTV, Tersangka Kerusuhan Wamena Bertambah

Aksi Tiga DPO Terekam CCTV, Tersangka Kerusuhan Wamena Bertambah

Jumlah tersangka kerusuhan kerusuhan di Wamena, Papua terus bertambah. Jika sebelumnya ada tujuh pelaku, kemarin bertambah tiga orang lagi.


Asap Lenyap, Hak Hidup Dilanggar

Asap Lenyap, Hak Hidup Dilanggar

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengklaim sejak 23 September 2019 hingga kini tidak ada lagi asap lintas batas yang menyeberang ke negara teta


Benny Wenda Aktor Pengusiran Warga Non-Papua

Benny Wenda Aktor Pengusiran Warga Non-Papua

Kondisi keamanan Wamena, Jayapura, Papua sudah kembali kondusif. Warga pendatang tak perlu lagi eksodus.


Pilkada 2020 Jangan Main Curang

Pilkada 2020 Jangan Main Curang

Pengawasan politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 masih jadi sorotan Bawaslu.


Calon Kepala Daerah Jangan Terlibat KDRT

Calon Kepala Daerah Jangan Terlibat KDRT

Mantan narapidana koruptor dilarang menjadi peserta pemilu. Meski belum final, lembaga penyelenggara pemilu berencana mencantumkan syarat tambahan.


RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Harus Diajukan Lagi

RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Harus Diajukan Lagi

Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) batal dilanjutkan ke proses pembahasan.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!