Nasional
Share this on:

Jangan Sandera Presiden, Publik Harus Dilibatkan dalam Penentuan Kabinet

  • Jangan Sandera Presiden, Publik Harus Dilibatkan dalam Penentuan Kabinet
  • Jangan Sandera Presiden, Publik Harus Dilibatkan dalam Penentuan Kabinet

**JAKARTA ** - Presiden Joko Widodo disebut-sebut akan segera menyusun menteri kabinet periode 2019-2024. Sejumlah partai politik (parpol) pengusung Jokowi-Ma'ruf Amin terang-terangan meminta jatah kursi. Bahkan ada yang sudah mengajukan nama calon. Namun, Jokowi dinilai lebih bebas memilih. Karena tidak lagi terikat beban elektoral. Selain itu, keterlibatan publik dinilai penting sebagai bahan pertimbangan presiden.

"Berikan keleluasaan untuk menyusun kabinet. Sekalipun presiden lebih banyak memilih kalangan profesional, sebaiknya partai politik mendukung langkah itu. Bukan malah menyandera pilihan presiden," kata pengamat komunikasi politik Universitas Mercu Buana, Afdal Makkuraga, di Jakarta, Kamis (11/7) kemarin.

Menurutnya, sebaiknya parpol tidak menyandera presiden ketika menentukan menteri yang akan masuk dalam struktur kabinetnya. Dia menilai Jokowi sebenarnya lebih leluasa memilih calon menteri karena akan memimpin pada periode kedua. Tidak seperti kepemimpinan pertamanya, karena banyak beban elektoral serta harus menjaga koalisi untuk memastikan pemenangan pilpres periode selanjutnya.

"Pada periode kedua ini, Jokowi seharusnya lebih bebas memilih menteri," imbuhnya.

Meski begitu, masih ada peluang bagi partai politik untuk memaksa presiden memberikan jatah menteri. "Contohnya, kalau presiden memilih dari kalangan profesional saja, nanti ada program pemerintah disandera saat masuk ke DPR," ucapnya.

Afdal meyakini, ada jatah menteri dari politisi parpol. Terutama dari koalisi pendukungnya. Namun, Jokowi juga menunjuk calon menteri yang benar-benar berkompeten di bidangnya. Bukan karena sodoran parpol koalisi. "Seharusnya nama-nama dari kalangan profesional seperti menteri Susi Pudjiastuti bisa lebih banyak lagi di kabinet," bebernya.

Dia berharap komposisi profesional dan politisi parpol bisa berimbang dalam kabinet. Dengan begitu, akan lebih mudah mewujudkan program yang belum terealisasi pada periode pertama ketika nama-nama yang berkompeten ada di kabinet. "Yang dibutuhkan adalah orang-orang yang benar-benar bisa menerjemahkan dan merealisasikan visi dan misi presiden," tegas Afdal.

Direktur Diksi Indonesia, Sebastian Salang meminta Jokowi mengedepankan aspirasi rakyat dalam menyusun kabinet pemerintahan periode kedua. "Publik penting untuk didengar suaranya sebagai input penentuan anggota kabinet," kata Sebastian.

Dia mengatakan Jokowi terpilih untuk periode kedua bukan semata karena parpol. Melainkan karena kepercayaan dan suara publik. Sehingga, publik harus memiliki tempat untuk mengisi ruang perdebatan kabinet.

Tujuannya, agar Presiden selaku figur yang memiliki hak prerogratif menentukan anggota kabinet, mendapatkan masukan tentang apa harapan publik. "Dalam menentukan menteri yang akan mengisi anggota kabinet, Presiden juga harus memastikan orang tersebut memiliki kapasitas dan profesionalisme yang baik," papar Sebastian.

Wajar Minta Jatah

Sementara itu, pengamat politik Ray Rangkuti menilai wajar jika ada partai pendukung Jokowi yang gencar berbicara jatah kursi di kementerian. Sejauh ini partai yang cukup agresif berbicara posisi menteri di antaranya PKB, Nasdem dan PPP. Ray menyebut pada dasarnya partai yang mint jatah kementerian itu, memang harus berjuang agar didengar Presiden.

"Partai yang posisinya agak jauh atau di bawah, mau tidak mau memang harus teriak supaya didengar Jokowi," ujar Ray dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (10/7).

Sementara partai PDIP yang merupakan partai asal Jokowi serta Golkar selaku partai peraih suara cukup besar, cenderung lebih pasif. Karena sudah hampir dipastikan akan memeroleh posisi menteri yang signifikan.

"Yang agak kalem itu memang PDIP dan Golkar. Karena kalau PDIP sudah pasti dapat minimal lima. Presiden pasti tidak mau PDIP menjadi gurem. Sedangkan Golkar memang style-nya begitu, kalem tapi dapat," imbuhnya.

Ray mengatakan terdapat sejumlah kementerian yang secara tradisi tidak pernah diberikan kepada kader partai. Seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan. Menteri Keuangan selama ini dijabat seorang profesional murni.

Begitu juga dengan Menteri Pendidikan. Terkait komposisi menteri dari partai dan profesional, Ray memperkirakan perbandingannya adalah 60 persen untuk kader partai dan 40 persen non partai. "Tapi bisa juga perbandingannya 70 persen partai, 30 persen non partai," tukasnya. (rh/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Sudah Kebelet Ingin Jadi Ketum
Sudah Kebelet Ingin Jadi Ketum

Berita Sejenis

BPJS Kesehatan Ingatkan Rumah Sakit Jangan Diskriminatif

BPJS Kesehatan Ingatkan Rumah Sakit Jangan Diskriminatif

Rumah sakit dilarang melakukan diskriminasi terhadap pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).


Pemerintah Bahas Pemulangan 'Pengantin Pesanan' dari Cina

Pemerintah Bahas Pemulangan 'Pengantin Pesanan' dari Cina

Pemerintah Indonesia melalui Kantor Staf Presiden (KSP), menggelar rapat koordinasi lintas instansi tentang isu perdagangan manusia, termasuk kasus 'pengantin p


Ini Tiga Skenario Perebutan Kursi Ketua MPR

Ini Tiga Skenario Perebutan Kursi Ketua MPR

Ada tiga skenario yang bisa terjadi dalam perebutan kursi Ketua MPR periode 2019-2024.


Anies Tanggapi Dingin Kritik Mendagri

Anies Tanggapi Dingin Kritik Mendagri

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi dingin surat yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).


Kemenag-DPR Sepakat Umrah Dikelola PPIU

Kemenag-DPR Sepakat Umrah Dikelola PPIU

Pemerintah dan DPR menyepakati penyelenggaraan umrah harus dilakukan oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).


Isu Gempa Besar dan Tsunami di Selatan Jawa, Masyarakat Jangan Panik

Isu Gempa Besar dan Tsunami di Selatan Jawa, Masyarakat Jangan Panik

BMKG meminta kepada masyarakat, khususnya yang berada di Pulau Jawa bagian selatan terkait potensi gempa megathrust dan tsunami.


Airlangga Harus Memilih Jadi Menteri atau Ketum Golkar

Airlangga Harus Memilih Jadi Menteri atau Ketum Golkar

Persaingan memperebutkan kursi Ketua Umum DPP Partai Golkar kian seru. Posisi Airlangga Hartarto pun mulai dipersoalkan.


Perpres Mobil Listrik Segera Terbit

Perpres Mobil Listrik Segera Terbit

Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur masalah mobil listrik sudah hampir selesai. Saat ini draft Perpres itu ada di Menteri Keuangan.


Jokowi Beri Waktu Tiga Bulan

Jokowi Beri Waktu Tiga Bulan

Presiden mengingatkan hasil TPF Novel Baswedan mesti ditindaklanjuti lagi oleh tim teknis untuk lebih menyasar dugaan-dugaan yang ada.


Wiranto Sebut Overstay Rizieq Problem Pribadi

Wiranto Sebut Overstay Rizieq Problem Pribadi

Pemerintah Indonesia tampaknya tidak mau ikut campur dalam proses kepulangan Habib Rizieq Shihab.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!