Nasional
Share this on:

Jemput Bola E-KTP Akan dimassifkan

  • Jemput Bola E-KTP Akan dimassifkan
  • Jemput Bola E-KTP Akan dimassifkan

JAKARTA - Stand perekaman dan pencetakkan E-KTP di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta yang berlangsung sejak 18 Oktober lalu ramai diserbu masyarakat. Hingga hari ketiga kemarin (20/10), sudah ribuan warga yang datang untuk merekam, mengecek, hingga mencetak E-KTP.

Anggota Komisi II DPR RI Achmad Baidhowi mengatakan, membludaknya jumlah menunjukkan kebutuhan masyarakat akan E-KTP sangat tinggi. Di sisi lain, pelayanan maupun sosialisasi yang dilakukan pemerintah belum maksimal.

Oleh karenanya, pria yang akrab disapa Awiek itu meminta pemerintah memperbanyak agenda serupa di daerah-daerah lain. Dengan terus menjemput bola penyelesaian tunggakan perekaman E-KTP.

“Terobosan seperti itu bisa diterapkan. Karena memang di lapangan masyarakat resah dan sangat membutuhkan E-KTP,” ujarnya saat dihubungi.

Kalaupun terkendala anggaran, pihaknya siap memperjuangkannya di parlemen. Diakuinya, E-KTP sangat dibutuhkan untuk menjamin hak masyarakat atas pelayanan. Apalagi, dua agenda politik ke depan juga membutuhkan E-KTP sebagai basis pemilih.

“(Anggaran) sudah dibahas waktu itu bersama Kemendagri di banggar (badan anggaran) Komisi II,” imbuhnya.

Saat dikonfirmasi, Dirjen Kependudukan dan Catatan (Dukcapil) Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakhrullah menyatakan, pihaknya siap melakukan upaya jemput bola dengan cara serupa. Diakuinya, jemput bola dengan mengikuti event-event besar cukup efektif dibandingkan sebatas menunggu di kantor dinas daerah.

Untuk itu, pihaknya akan menginstruksikan Dinas Dukcapil di level kabupaten/kota guna memaksimalkan cara tersebut. “Bisa di masjid setelah Salat Jumat, hari jadi kabupaten atau provinsi. Nampaknya masyarakat ingin sesuatu yang berbeda,” ujarnya.

Disinggung terkait ketersediaan anggaran, pria asal Jogjakarta itu mengaku tidak ada persoalan. Menurutnya, menjemput bola dengan cara membuka stand di tempat umum tidak membutuhkan penambahan dana yang signifikaan. “Lewat stand kan ga bayar. Karena kita pemerintah kan layanan publik tidak cari untung sama sekali,” tuturnya.

Seperti diketahui, tunggakan perekaman E-KTP masih belum berhasil dituntaskan. Merujuk data Kemendagri hingga September lalu, dari 189,6 juta penduduk wajib rekam, 9,3 juta di antaranya belum melakukan. Dari yang sudah merekam sendiri, sekitar 5 juta diantaranta belum menerima fisik E-KTP. (far/jpnn)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Setnov Mangkir Lagi, KPK Pikirkan Langkah Lanjutan

Setnov Mangkir Lagi, KPK Pikirkan Langkah Lanjutan

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KOK) Agus Rahardjo menjelaskan, bila Setnov tidak hadir pemeriksaan, maka akan ada evaluasi yang harus ditempuh.



Jika Setnov Mangkir Lagi, KPK Harus Berani Jemput Paksa

Jika Setnov Mangkir Lagi, KPK Harus Berani Jemput Paksa

Desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjemput Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) secara paksa kian menguat.


Jalur ke Dieng dari Kejajar Ditutup Total

Jalur ke Dieng dari Kejajar Ditutup Total

Jalur menuju kawasan dataran tinggi Dieng tepatnya di Desa Tieng Kejajar akan ditutup total selama empat hari.


Tarif Batas Atas-Bawah Taksi Online Segera Diterapkan

Tarif Batas Atas-Bawah Taksi Online Segera Diterapkan

Penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 diakui Kementerian perhubungan tidak akan mudah.


Setnov Ditetapkan Tersangka Lagi

Setnov Ditetapkan Tersangka Lagi

KPK akhirnya mengumumkan secara resmi bahwa Ketua DPR Setnov sebagai tersangka dugaan korupsi e-KTP untuk kedua kalinya, kemarin.


MK Kabulkan Penganut Kepercayaan Tertulis di KTP

MK Kabulkan Penganut Kepercayaan Tertulis di KTP

Perjuangan para penghayat kepercayaan untuk bisa diperlakukan sama dalam data kependudukan menuai hasil.


Semua Proyek Di Desa Dikerjakan Swakelola

Semua Proyek Di Desa Dikerjakan Swakelola

Pemerintah tengah menyusun panduan pelaksanaan program padat karya dalam alokasi dana desa yang akan mulai berlaku pada tahun 2018 mendatang.


Bareskrim Terapkan Teknologi Identifikasi Wajah

Bareskrim Terapkan Teknologi Identifikasi Wajah

Buronan atau orang yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) akan semakin sempit ruang geraknya.


Defisit Rp9 Triliun, Pemerintah Kaji Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Defisit Rp9 Triliun, Pemerintah Kaji Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Pemerintah akan mengambil langkah taktis untuk mengatasi defisif yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.



Berita Hari Ini

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!