Nasional
Share this on:

Jemput Bola E-KTP Akan dimassifkan

  • Jemput Bola E-KTP Akan dimassifkan
  • Jemput Bola E-KTP Akan dimassifkan

JAKARTA - Stand perekaman dan pencetakkan E-KTP di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta yang berlangsung sejak 18 Oktober lalu ramai diserbu masyarakat. Hingga hari ketiga kemarin (20/10), sudah ribuan warga yang datang untuk merekam, mengecek, hingga mencetak E-KTP.

Anggota Komisi II DPR RI Achmad Baidhowi mengatakan, membludaknya jumlah menunjukkan kebutuhan masyarakat akan E-KTP sangat tinggi. Di sisi lain, pelayanan maupun sosialisasi yang dilakukan pemerintah belum maksimal.

Oleh karenanya, pria yang akrab disapa Awiek itu meminta pemerintah memperbanyak agenda serupa di daerah-daerah lain. Dengan terus menjemput bola penyelesaian tunggakan perekaman E-KTP.

“Terobosan seperti itu bisa diterapkan. Karena memang di lapangan masyarakat resah dan sangat membutuhkan E-KTP,” ujarnya saat dihubungi.

Kalaupun terkendala anggaran, pihaknya siap memperjuangkannya di parlemen. Diakuinya, E-KTP sangat dibutuhkan untuk menjamin hak masyarakat atas pelayanan. Apalagi, dua agenda politik ke depan juga membutuhkan E-KTP sebagai basis pemilih.

“(Anggaran) sudah dibahas waktu itu bersama Kemendagri di banggar (badan anggaran) Komisi II,” imbuhnya.

Saat dikonfirmasi, Dirjen Kependudukan dan Catatan (Dukcapil) Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakhrullah menyatakan, pihaknya siap melakukan upaya jemput bola dengan cara serupa. Diakuinya, jemput bola dengan mengikuti event-event besar cukup efektif dibandingkan sebatas menunggu di kantor dinas daerah.

Untuk itu, pihaknya akan menginstruksikan Dinas Dukcapil di level kabupaten/kota guna memaksimalkan cara tersebut. “Bisa di masjid setelah Salat Jumat, hari jadi kabupaten atau provinsi. Nampaknya masyarakat ingin sesuatu yang berbeda,” ujarnya.

Disinggung terkait ketersediaan anggaran, pria asal Jogjakarta itu mengaku tidak ada persoalan. Menurutnya, menjemput bola dengan cara membuka stand di tempat umum tidak membutuhkan penambahan dana yang signifikaan. “Lewat stand kan ga bayar. Karena kita pemerintah kan layanan publik tidak cari untung sama sekali,” tuturnya.

Seperti diketahui, tunggakan perekaman E-KTP masih belum berhasil dituntaskan. Merujuk data Kemendagri hingga September lalu, dari 189,6 juta penduduk wajib rekam, 9,3 juta di antaranya belum melakukan. Dari yang sudah merekam sendiri, sekitar 5 juta diantaranta belum menerima fisik E-KTP. (far/jpnn)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

2019, Kelurahan Dapat Dana Seperti Desa

2019, Kelurahan Dapat Dana Seperti Desa

Distribusi anggaran dari pusat ke daerah terus dilakukan. Setelah dana desa, pemerintah akan segera mengeluarkan program dana kelurahan.


Intoleransi Jadi PR Pemerintah Jokowi

Intoleransi Jadi PR Pemerintah Jokowi

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan memperingati empat tahun masa pemerintahannya pada bulan ini.


Suporter Persija Tewas, Liga 1 Ditunda tanpa Batas Waktu

Suporter Persija Tewas, Liga 1 Ditunda tanpa Batas Waktu

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) akhirnya secara resmi menunda kompetisi Liga 1.


Pemerintah Berhentikan 2.357 PNS Koruptor

Pemerintah Berhentikan 2.357 PNS Koruptor

Pemerintah pusat akan menindak tegas pegawai negeri sipil (PNS) yang terbukti melakukan korupsi.


Kemenhub Bikin Database Bus

Kemenhub Bikin Database Bus

Menyusul kecalakaan maut di Jalur Cikidang, Sukabumi Kemenhub dalam waktu dekat akan segera membangun sistem informasi bus pariwisata.


Formasi Detail CPNS Belum Semua Diterima Instansi

Formasi Detail CPNS Belum Semua Diterima Instansi

Aktivasi website untuk pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) akan dibuka kurang dari sepuluh hari lagi.


Larangan Deklarasi Ganti Presiden Gerus Kepercayaan Polri

Larangan Deklarasi Ganti Presiden Gerus Kepercayaan Polri

Larangan demi larangan yang seakan-akan diamini Polri untuk menggelar deklarasi 2019 ganti presiden berdampak buruk pada nama Polri.


Melemahnya Rupiah Tak Ganggu Strategi Utang

Melemahnya Rupiah Tak Ganggu Strategi Utang

Penerbitan surat berharga Negara (SBN) dipastikan tidak akan terganggu melemahnya nilai tukar.


Isu SARA Reda, Ganti Soal Ekonomi

Isu SARA Reda, Ganti Soal Ekonomi

Pertarungan di dunia maya selama pemilu diprediksi tidak akan banyak menyinggung isu-isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).


Jelang Musim Kering, Siapkan 2,2 Juta Ton Cadangan Beras

Jelang Musim Kering, Siapkan 2,2 Juta Ton Cadangan Beras

Gejala kekeringan yang melanda sejumlah daerah dikhawatirkan akan membuat harga pangan, khususnya beras meroket.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!