Nasional
Share this on:

Jika Perppu Diteken, Tak Otomatis Kembali ke UU Lama

  • Jika Perppu Diteken, Tak Otomatis Kembali ke UU Lama
  • Jika Perppu Diteken, Tak Otomatis Kembali ke UU Lama

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta berhati-hati dalam menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK. Jangan sampai penerbitan Perppu karena desakan publik justru membuat sistem demokrasi di Indonesia semakin rusak dan terpuruk.

Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengingatkan penerbitan Perppu dalam kondisi dianggap genting dalam beberapa kasus tak cukup berdampak. "Telah terbukti dalam tata negara kita bahwa situasi yang dianggap genting itu ketika dijadikan dasar dikeluarkannya Perppu, dalam beberapa kasus tidak cukup valid," katanya, Minggu (29/9) kemarin.

Margarito mencotohnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang pernah mengalami hal serupa seperti yang dirasakan Presiden Jokowi saat ini. SBY saat itu mengeluarkan Perppu No 1 Tahun 2014 untuk membatalkan UU Pilkada saat mendapat desakan.

Perppu ini terkait mekanisme pelaksanaan pilkada yang sebelumnya telah disahkan DPR melalui UU Pilkada pada 26 September 2014 lalu. "Anda tahu dulu UU Pilkada, lalu ada demo ramai di mana-mana dan dengan itu dijadikan dasar oleh Pak SBY mengeluarkan Perppu. Apakah setelah itu keadaan Pilkada kita berubah? Tidak berubah, tambah buruk," jelasnya.

Oleh karena itu, Margarito meminta Presiden Jokowi berhati-hati dalam mengenali syarat konstitusi guna mengeluarkan Perppu terkait UU KPK hasil revisi. Jokowi tidak boleh mengambil keputusan karena desakan, dan alasan mengeluarkan Perppu harus masuk akal secara konsep dan filosofi.

"Coba bilang pada bangsa ini, orang-orang yang menghendaki demokrasi itu, apakah demokrasi itu menghalalkan absolutisme, menghalalkan ketertutupan, menghalalkan kerahasiaan. Tidakkah seluruh gagasan UU KPK yang diubah itu, adalah untuk memastikan adanya akuntabilitas, transparansi, dan itu adalah esensi demokrasi bernegara," paparnya.

Margarito menyadari adanya aspirasi dari berbagai kalangan agar Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu. Namun, Margarito juga mengingatkan bahwa UU KPK sudah disahkan oleh DPR dan pemerintah. Selain itu, ada juga pihak-pihak yang menginginkan UU KPK diterapkan demi transparansi dan akuntabilitas.

"Saya berpendapat bahwa ini bisa didialogkan. Anda tahu Hitler menjadi otoriter karena apa? Karena desakan orang, desakan publik. Dia (Jokowi) mesti tahu itu. Dia mesti tahu bahwa jumlah orang yang diam itu ada," katanya.

Sementara itu, Wakil Sekjen DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan akan menunggu sikap Presiden apakah akan tetap menerbitkan Perppu atau tidak. Menurutnya Perppu bisa dikeluarkan dalam keadaan yang genting dan memaksa.

Karenanya, papar dia, patut dijadikan pertanyaan apakah saat ini kondisinya sudah genting dan memaksa yang menyebabkan Presiden menerbitkan Perppu. "Namun, yang perlu diluruskan adalah terbitnya Perppu itu bukan otomatis UU yang lama yang berlaku, bukan. Misalnya, Perppu terbit, yang berlaku adalah Perppu itu sendiri, bukan kembali ke UU lama," ujarnya.

Menurut dia, Perppu itu bisa saja menganulir poin-poin yang ada dalam revisi UU KPK sehingga bukan kembali pada UU KPK lama. Baidowi mengatakan, dalam revisi UU tersebut, mendudukan KPK sebagai cabang kekuasaan eksekutif, itu sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

MK menyebutkan KPK adalah cabang kekuasaan eksekutif karena punya kewenangan eksekutorial. "Namun demikian dalam bekerjanya, KPK itu independen, bukan atas perintah Presiden, beda dengan Kejaksaan, karena kalau trias politika itu hanya tiga, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif," katanya.

"Menempatkan KPK di yudikatif? Bukan, dia bukan hakim. Menempatkan KPK dalam rumpun legislatif? Bukan hasil pemilu. Menempatkan di cabang eksekutif? Memang betul, karena dia punya hak eksekusi," katanya.

Dia juga mencontohkan terkait kewenangan KPK menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang disebut banyak pihak mengancam kerja pemberantasan korupsi. Menurut dia, persepsi tersebut tidak benar. Sebab SP3 bisa dikeluarkan kalau sebuah kasus tidak ada perkembangan dalam waktu dua tahun maka harus dihentikan kasusnya.

"Namun di pasal berikutnya dijelaskan, apabila masih ditemukan bukti baru yang bisa melanjutkan itu menjadi badan penyidikan ya dilanjutkan," katanya.

Ada masa jedanya bukan berarti ditutup. "Misalkan Kasus Bank Century, BLBI kan begitu, tetap saja selama 2 tahun tidak terpenuhi ya ditutup, kalau tahun ketiga ternyata ada bukti-bukti baru lanjut," ujarnya. (gw/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Dompleng Vanuatu, Benny Wenda Diusir
Dompleng Vanuatu, Benny Wenda Diusir

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Seorang Polisi Terluka, 18 Terduga Teroris Ditangkap

Seorang Polisi Terluka, 18 Terduga Teroris Ditangkap

Di mana, dan kapan pun, publik kini menaruh rasa cemas. Jangankan di pusat perbelanjaan, markas polisi pun, tak lepas dari teror bom.


Pemenang Pilkada Tak Langsung Bisa Ditebak

Pemenang Pilkada Tak Langsung Bisa Ditebak

Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) secara tidak langsung, terus menuai pro dan kontra.


Tak Ada Dasar Halangi Sam Rainsy ke Jakarta

Tak Ada Dasar Halangi Sam Rainsy ke Jakarta

Pemerintah Indonesia menegaskan tak ada dasar menghalangi Presiden Partai Penyelamat Nasional Kamboja (CNRP), Sam Rainsy berkunjung ke Jakarta.


Buku Pelajaran Agama Akan Ditulis Ulang

Buku Pelajaran Agama Akan Ditulis Ulang

Rencana Kementerian Agama menulis ulang buku pelajaran agama, untuk memperbaiki konten yang tak sesuai dengan visi beragama moderat didukung Mendikbud..


Jelang Munas, Tensi Internal Golkar Naik Lagi

Jelang Munas, Tensi Internal Golkar Naik Lagi

Menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar, situasi di internal beringin kembali menghangat.


Pelaku Bom Medan Terpapar Radikalisme dari Istrinya

Pelaku Bom Medan Terpapar Radikalisme dari Istrinya

Polisi menangkap DA, istri Rabbial Muslim Nasution (RMN), pelaku bom bunuh diri Polrestabes Medan, Sumatera Utara, tak lama setelah kejadian.


Bela Negara Tak Harus dengan Wajib Militer

Bela Negara Tak Harus dengan Wajib Militer

Menurut Kemendikbud, aksi bela negara tidak harus dengan wajib militer (wamil).


Kemenperin Jaring 100 Formasi untuk Dosen

Kemenperin Jaring 100 Formasi untuk Dosen

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kembali membuka kesempatan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk 359 formasi pada tahun 2019.


Sudah Mati Suri, KPK Tak Butuh Dewan Pengawas

Sudah Mati Suri, KPK Tak Butuh Dewan Pengawas

Indonesia Corruption Watch (ICW) memandang polemik mengenai figur yang cocok menjadi Dewan Pengawas (DP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak perlu ada.


Jika Terpapar Radikalisme, ASN Bisa Dilaporkan

Jika Terpapar Radikalisme, ASN Bisa Dilaporkan

Maraknya isu radikalisme, utamanya di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) membuat pemerintah gerah.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!