Nasional
Share this on:

Jika Tak Mau Diimbau, KPK Tak Perlu Tunda Penetapan Tersangka

  • Jika Tak Mau Diimbau, KPK Tak Perlu Tunda Penetapan Tersangka
  • Jika Tak Mau Diimbau, KPK Tak Perlu Tunda Penetapan Tersangka

JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Prof Mahfud MD menjelaskan dia tidak percaya Menko Polhukam Wiranto akan meminta penundaan calon kepala daerah untuk dijadikan tersangka. Dia yakin bahwa permintaan penundaan tersebut pasti kabar bohong alias hoax.

”Tak mungkin dan tak boleh ada pejabat negara menyatakan itu. Proses hukum tidak boleh dipotong oleh agenda politik. Selain negara demokrasi Indonesia ini juga negara nomokradi (hukum),” tulis Mahfud dalam twitternya, kemarin (13/3). Tulisan itu ditulis pukul 02.20.

Tapi, lantas muncul informasi bahwa kabar permintaan penundaan itu tidak benar. Menurut dia tidak usah menghiraukan kabar hoax. ”Bahkan yang tak hoax sekalipun, kalau permintaannya adalah agar politik menghalangi proses hukum, wajib diabaikan. Please, deh,” tulis dia.

Setelah itu, dia mendapakan informasi bahwa ada pernyataan dari Menkopolhukam yang benar adalah mengimbau, bukan meminta KPK. Karena bersifat imbauan, bila KPK tidak mau diimbau tentu tidak perlu ditunda penetapan tersangka.

”Tersangkakan saja sesuai dengan alat bukti yang ada. Tak usah nunggu pilkada,” tulis mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Bahkan dia pun menagih janji KPK yang akan segera mengumumkan calon tersangka yang terkait dengan pilkada. ”Janjinya minggu ini diumumkan, ayo, umumkan saja,” tulis dia masih dalam satu tema soal KPK. (jun/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Komnas HAM Periksa Novel 7 Jam
Komnas HAM Periksa Novel 7 Jam

Berita Sejenis

Pencegahan Korupsi Mandul atau Asyik Nikmati Drama OTT?

Pencegahan Korupsi Mandul atau Asyik Nikmati Drama OTT?

PDI Perjuangan menyoroti penindakan yang dilakukan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK).


Ketua DPR Penuhi Panggilan KPK

Ketua DPR Penuhi Panggilan KPK

Ketua DPR Bambang Soesatyo akhirnya memenuhi panggilan KPK sebagai saksi perkara kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), kemarin (8/6).


Tim Penyusun R-KUHP Bantah Lemahkan KPK

Tim Penyusun R-KUHP Bantah Lemahkan KPK

Tim penyusun Revisi KUHP (R-KUHP) pemerintah akhirnya angkat suara soal polemik masuknya delik korupsi dalam R-KUHP.


Bupati Purbalingga Akhirnya Resmi Tersangka

Bupati Purbalingga Akhirnya Resmi Tersangka

KPK akhirnya menetapkan Bupati Purbalingga H Tasdi sebagai tersangka setelah terkena operasi tangkap tangan, Senin (4/6).


Risma: THR Nggak Ada Dananya, Mau Pakai Uang Siapa?

Risma: THR Nggak Ada Dananya, Mau Pakai Uang Siapa?

Bukan hanya daerah dengan APBD kecil yang kebingungan membayar THR sesuai surat edaran Mendagri.


Dikuntit dari Purwokerto, KPK Tabrak Mobil Pejabat lalu Tangkap Bupati Purbalingga

Dikuntit dari Purwokerto, KPK Tabrak Mobil Pejabat lalu Tangkap Bupati Purbalingga

Praktik korupsi masih marak terjadi jelang Lebaran.


Bos First Travel Divonis Maksimal

Bos First Travel Divonis Maksimal

Seolah air matanya telah mengering, tak ada raut sedih yang berlebihan dari Anniesa Hasibuan dan dua terdakwa kasus penipuan haji dan umroh lainnya


Ada 2 SPDP, Ombudsman Periksa Novel Baswedan

Ada 2 SPDP, Ombudsman Periksa Novel Baswedan

Komisioner Ombudsman RI (ORI) Andrianus Meliala memeriksa penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, kemarin (15/5).


Alhamdulillah, Awal Puasa Tahun Ini Serempak

Alhamdulillah, Awal Puasa Tahun Ini Serempak

Seperti prediksi sebelumnya, tidak ada perbedaan dalam penetapan 1 Ramadan 1439 H/2018 M.


Mengaku Kalah, Najib Tak Beri Selamat

Mengaku Kalah, Najib Tak Beri Selamat

Angin perubahan itu bernama Pilihan Raya Umum (PRU) 14.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!