Nasional
Share this on:

Jika Tak Mau Diimbau, KPK Tak Perlu Tunda Penetapan Tersangka

  • Jika Tak Mau Diimbau, KPK Tak Perlu Tunda Penetapan Tersangka
  • Jika Tak Mau Diimbau, KPK Tak Perlu Tunda Penetapan Tersangka

JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Prof Mahfud MD menjelaskan dia tidak percaya Menko Polhukam Wiranto akan meminta penundaan calon kepala daerah untuk dijadikan tersangka. Dia yakin bahwa permintaan penundaan tersebut pasti kabar bohong alias hoax.

”Tak mungkin dan tak boleh ada pejabat negara menyatakan itu. Proses hukum tidak boleh dipotong oleh agenda politik. Selain negara demokrasi Indonesia ini juga negara nomokradi (hukum),” tulis Mahfud dalam twitternya, kemarin (13/3). Tulisan itu ditulis pukul 02.20.

Tapi, lantas muncul informasi bahwa kabar permintaan penundaan itu tidak benar. Menurut dia tidak usah menghiraukan kabar hoax. ”Bahkan yang tak hoax sekalipun, kalau permintaannya adalah agar politik menghalangi proses hukum, wajib diabaikan. Please, deh,” tulis dia.

Setelah itu, dia mendapakan informasi bahwa ada pernyataan dari Menkopolhukam yang benar adalah mengimbau, bukan meminta KPK. Karena bersifat imbauan, bila KPK tidak mau diimbau tentu tidak perlu ditunda penetapan tersangka.

”Tersangkakan saja sesuai dengan alat bukti yang ada. Tak usah nunggu pilkada,” tulis mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Bahkan dia pun menagih janji KPK yang akan segera mengumumkan calon tersangka yang terkait dengan pilkada. ”Janjinya minggu ini diumumkan, ayo, umumkan saja,” tulis dia masih dalam satu tema soal KPK. (jun/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Komnas HAM Periksa Novel 7 Jam
Komnas HAM Periksa Novel 7 Jam

Berita Sejenis

Kasus Peluru Nyasar, Dua Orang Resmi Jadi Tersangka

Kasus Peluru Nyasar, Dua Orang Resmi Jadi Tersangka

Polisi telah menetapkan dua orang tersangka atas kasus proyektil nyasar di Gedung DPR RI, Senayan yang terjadi pada Senin (15/10).


Tuntutan Tidak Dituruti, Guru Honorer Mau Mogok Lagi

Tuntutan Tidak Dituruti, Guru Honorer Mau Mogok Lagi

Merasa tuntutannya tidak dituruti pemerintah, mulai hari ini (15/10) guru hunorer kembali menggelar aksi mogok mengajar.


KPK Kaji Lagi Pemeriksaan Internal

KPK Kaji Lagi Pemeriksaan Internal

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal kembali melakukan eksaminasi terkait hasil investigasi Indonesialeaks.


Kubu Prabowo Laporkan Situs yang Bikin Hoax Soal Sandi

Kubu Prabowo Laporkan Situs yang Bikin Hoax Soal Sandi

Drama kasus kebohongan Ratna Sarumpaet seperti tak berujung.


Tekan Biaya Meeting, Panitia Tak Sediakan Wine

Tekan Biaya Meeting, Panitia Tak Sediakan Wine

Bali semakin siap menyambut kedatangan para delegasi acara pertemuan tahunan International Monetary Fund (IMF)-World Bank Group di Nusa Dua, Kabupaten Badung.


Wali Kota Pasuruan Diduga Terima Fee Rp230 Juta

Wali Kota Pasuruan Diduga Terima Fee Rp230 Juta

Usai menjalani pemeriksaan di Polres Pasuruan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menerbangkan Wali Kota Pasuruan Setiyono ke Jakarta.


Kena OTT, Status Hukum Wali Kota Pasuruan Ditentukan Hari Ini

Kena OTT, Status Hukum Wali Kota Pasuruan Ditentukan Hari Ini

Wali Kota Pasuruan Setiyono kena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin pagi (4/10).


Jokowi-Prabowo Kompak Tunda Kampanye

Jokowi-Prabowo Kompak Tunda Kampanye

Gempa dan tsunami di Palu dan Donggala membuat dua pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden ikut berduka.


Sofyan Basir Diperiksa KPK Lagi

Sofyan Basir Diperiksa KPK Lagi

Sudah tiga kali Direktur Utama (Dirut) PT PLN Sofyan Basir diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Kota-kota Harus Siaga Bencana

Kota-kota Harus Siaga Bencana

Kota-kota di Indonesia perlu segera menyusun rencana tata ruang berbasis penanggulangan bencana. Utamanya bencana geologis seperti Gempa Bumi dan Tsunami.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!