Nasional
Share this on:

Jika Tak Mau Diimbau, KPK Tak Perlu Tunda Penetapan Tersangka

  • Jika Tak Mau Diimbau, KPK Tak Perlu Tunda Penetapan Tersangka
  • Jika Tak Mau Diimbau, KPK Tak Perlu Tunda Penetapan Tersangka

JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Prof Mahfud MD menjelaskan dia tidak percaya Menko Polhukam Wiranto akan meminta penundaan calon kepala daerah untuk dijadikan tersangka. Dia yakin bahwa permintaan penundaan tersebut pasti kabar bohong alias hoax.

”Tak mungkin dan tak boleh ada pejabat negara menyatakan itu. Proses hukum tidak boleh dipotong oleh agenda politik. Selain negara demokrasi Indonesia ini juga negara nomokradi (hukum),” tulis Mahfud dalam twitternya, kemarin (13/3). Tulisan itu ditulis pukul 02.20.

Tapi, lantas muncul informasi bahwa kabar permintaan penundaan itu tidak benar. Menurut dia tidak usah menghiraukan kabar hoax. ”Bahkan yang tak hoax sekalipun, kalau permintaannya adalah agar politik menghalangi proses hukum, wajib diabaikan. Please, deh,” tulis dia.

Setelah itu, dia mendapakan informasi bahwa ada pernyataan dari Menkopolhukam yang benar adalah mengimbau, bukan meminta KPK. Karena bersifat imbauan, bila KPK tidak mau diimbau tentu tidak perlu ditunda penetapan tersangka.

”Tersangkakan saja sesuai dengan alat bukti yang ada. Tak usah nunggu pilkada,” tulis mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Bahkan dia pun menagih janji KPK yang akan segera mengumumkan calon tersangka yang terkait dengan pilkada. ”Janjinya minggu ini diumumkan, ayo, umumkan saja,” tulis dia masih dalam satu tema soal KPK. (jun/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Komnas HAM Periksa Novel 7 Jam
Komnas HAM Periksa Novel 7 Jam

Berita Sejenis

KPK Tetap Koordinator Pencegahan Korupsi

KPK Tetap Koordinator Pencegahan Korupsi

Pemerintah kembali menegaskan komitmennya terkait dengan pencegahan korupsi.


Melemahnya Rupiah Tak Ganggu Strategi Utang

Melemahnya Rupiah Tak Ganggu Strategi Utang

Penerbitan surat berharga Negara (SBN) dipastikan tidak akan terganggu melemahnya nilai tukar.


Luna Maya dan Cut Tary Tetap Tersangka

Luna Maya dan Cut Tary Tetap Tersangka

Kasus video porno yang melibatkan Ariel NOAH, Luna Maya, dan Cut Tary kembali mencuat.


Vaksin MR Tetap Dilaksanakan

Vaksin MR Tetap Dilaksanakan

Polemik pemberian vaksin Measles-Rubela (MR) tak menghentikan langkan Kementerian Kesehatan.


Undur Rakernas, PAN Tunda Kepastian Koalisi

Undur Rakernas, PAN Tunda Kepastian Koalisi

Keputusan tiba-tiba diambil DPP Partai Amanat Nasional terkait pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas).


PKS Diminta Tak Memaksa Prabowo

PKS Diminta Tak Memaksa Prabowo

Kubu penantang Joko Widodo masih belum kompak dalam berkoalisi.


KPK Usut Peran Kakak Ketum PKB

KPK Usut Peran Kakak Ketum PKB

Ketua DPRD Jawa Timur Abdul Halim Iskandar menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin (31/7).


Soal Kebijakan baru BPJS, Pemerintah Harus Turun Tangan

Soal Kebijakan baru BPJS, Pemerintah Harus Turun Tangan

BPJS Kesehatan menampik jika dikatakan tiga Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan bukan untuk memotong manfaat yang dapat dirasakan peserta.


Tak Terima Anaknya Dilempar Kotak Pensil, Guru Dipolisikan

Tak Terima Anaknya Dilempar Kotak Pensil, Guru Dipolisikan

Umi Zohra melaporkan wali kelas 6A SDN Cindai Alus, Martapura, Kalimantan Selatan, Sugiarti ke polisi.


Usut Pemesanan Mobil untuk Kalapas

Usut Pemesanan Mobil untuk Kalapas

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami sejumlah fakta seputar aliran uang suap untuk memperoleh fasilitas dan perizinan di Lapas Sukamiskin.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!