Nasional
Share this on:

Jika Tak Mau Diimbau, KPK Tak Perlu Tunda Penetapan Tersangka

  • Jika Tak Mau Diimbau, KPK Tak Perlu Tunda Penetapan Tersangka
  • Jika Tak Mau Diimbau, KPK Tak Perlu Tunda Penetapan Tersangka

JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Prof Mahfud MD menjelaskan dia tidak percaya Menko Polhukam Wiranto akan meminta penundaan calon kepala daerah untuk dijadikan tersangka. Dia yakin bahwa permintaan penundaan tersebut pasti kabar bohong alias hoax.

”Tak mungkin dan tak boleh ada pejabat negara menyatakan itu. Proses hukum tidak boleh dipotong oleh agenda politik. Selain negara demokrasi Indonesia ini juga negara nomokradi (hukum),” tulis Mahfud dalam twitternya, kemarin (13/3). Tulisan itu ditulis pukul 02.20.

Tapi, lantas muncul informasi bahwa kabar permintaan penundaan itu tidak benar. Menurut dia tidak usah menghiraukan kabar hoax. ”Bahkan yang tak hoax sekalipun, kalau permintaannya adalah agar politik menghalangi proses hukum, wajib diabaikan. Please, deh,” tulis dia.

Setelah itu, dia mendapakan informasi bahwa ada pernyataan dari Menkopolhukam yang benar adalah mengimbau, bukan meminta KPK. Karena bersifat imbauan, bila KPK tidak mau diimbau tentu tidak perlu ditunda penetapan tersangka.

”Tersangkakan saja sesuai dengan alat bukti yang ada. Tak usah nunggu pilkada,” tulis mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Bahkan dia pun menagih janji KPK yang akan segera mengumumkan calon tersangka yang terkait dengan pilkada. ”Janjinya minggu ini diumumkan, ayo, umumkan saja,” tulis dia masih dalam satu tema soal KPK. (jun/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Komnas HAM Periksa Novel 7 Jam
Komnas HAM Periksa Novel 7 Jam

Berita Sejenis

2019, Siswa Tak Perlu Daftar Sekolah Lagi

2019, Siswa Tak Perlu Daftar Sekolah Lagi

Sistem zonasi sekolah akan membawa perubahan besar-besaran pada dunia pendidikan pada tahun 2109. Salah satunya adalah proses penerimaan peserta didik baru (PPD


Akhurnya, KPK Tetapkan Bupati Jepara sebagai Tersangka

Akhurnya, KPK Tetapkan Bupati Jepara sebagai Tersangka

Setelah melakukan serangkaian kegiatan penyidikan di Jepara, KPK akhirnya mengumumkan Bupati Jepara Ahmad Marzuqi sebagai tersangka.


600 Hari Kasus Penyerangan Novel Belum Terungkap

600 Hari Kasus Penyerangan Novel Belum Terungkap

Keluarga besar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hampir putus asa.


Dari Denpasar Seharusnya Tak Boleh Terbang

Dari Denpasar Seharusnya Tak Boleh Terbang

Hari ini (29/11) tepat sebulan kecelakaan pesawat Boeing 737 MAX 8 yang dioperasikan Lion Air.


Denda E-Tilang Pencabutan Listrik-Air Perlu Kajian

Denda E-Tilang Pencabutan Listrik-Air Perlu Kajian

Di tengah upaya Polri menerapkan elektronik tilang (e-tilang), muncul usulan adanya sanksi denda berupa pencabutan aliran listrik PLN dan air PDAM.


Ingat, Guru Harus Bekerja 40 Jam Per Minggunya

Ingat, Guru Harus Bekerja 40 Jam Per Minggunya

Guru harus bekerja minimal 40 jam setiap minggu, jika tidak ingin tunjangan profesi guru (TPG)-nya dipotong.


Neneng Sudah Kembalikan Rp4,9 Miliar

Neneng Sudah Kembalikan Rp4,9 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua orang tersangka kasus dugaan suap penerbitan izin pembangunan proyek Meikarta kemarin (23/11).


141 Kepala Desa Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Dana Desa

141 Kepala Desa Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Dana Desa

Tata kelola dana desa belum sepenuhnya bebas dari korupsi. Justru sebaliknya, tren kasus rasuah kian meningkat dari tahun ke tahun.


Dituding Terlibat Pembunuhan Khashoggi, Adik Pangeran Protes CIA

Dituding Terlibat Pembunuhan Khashoggi, Adik Pangeran Protes CIA

Pangeran Khalid bin Salman berang. Dia tak terima dituding terlibat dalam pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi.


Duit Dugaan Korupsi Bupati Pakpak Bharat untuk "Amankan" Kasus Istri

Duit Dugaan Korupsi Bupati Pakpak Bharat untuk "Amankan" Kasus Istri

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Pakpak Bharat, Sumut, Remigo Yolando Berutu, kemarin (18/11).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!