Nasional
Share this on:

JK: Modus Koruptor Makin Canggih

  • JK: Modus Koruptor Makin Canggih
  • JK: Modus Koruptor Makin Canggih

JAKARTA - Maraknya kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret sejumlah kepala daerah mengundang keprihatinan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dia menilai penangkapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu bisa diindikasikan dua hal.

Yakni, jumlah korupsi besar semakin menurun atau bisa jadi para koruptor makin canggih dalam merampok uang rakyat. ?Kita tidak tahu yang mana, apakah menurun atau lebih canggih. Tapi saya kira kedua-duanya, pasti menurun,? ujar JK di sela-sela menghadiri rangkaian acara sidang umum Perserikatan Bangsa-bangsa di New York, Senin (18/9) waktu setempat.

Bila dilihat dari kaca mata yang lebih positif atau angka korupsi yang turun itu juga ada indikasinya. JK menuturkan bahwa saat ini pejabat di kementarian atau lembaga seringkali ragu dalam mengambil keputusan.

Sebab, dikhawatirkan mereka masuk penjara karena salah dalam pengelolaan anggaran. Namun, bisa jadi pula korupsi di Indonesia makin canggih modus operandinya.

Apalagi Mahkamah Konstitusi menghapuskan kata ?dapat? dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Pengapusan satu kata itu berdampak pada kasus korupsi sebagai delik materil yang harus terhitung jelas jumlah kerugian negara.

?Dengan perubahan undang-undang di MK tentang korupsi, kata tidak dapat lagi. Jadi (sebelum perubahan UU) asumsi aja orang bisa masuk KPK. (Setelah perubahan UU) Lebih sulit menangkap korupsi hanya dengan asumsi jadi lebih banyak OTT (operasi tangkap tagan, red),? ujar JK.

Namun, OTT dianggap punya nilai kerugian negara yang tidak terlalu besar. Lantaran biasanya OTT dalam lingkup pelaksanaan. Bukan dari tahap perencanaan. ?Kalau di (korupsi) besar-besar mulai perencanaan sampai pelaksanaan, kalau di daerah pelaksanaan tapi kecil-kecil Rp100-200 juta,? tambah dia. Dia membandingkan dengan korupsi e-KTP yang diduga sudah dimulai dari tahap perencaaan hingga pelaksanaan.

Selain itu, menurut JK, penanganan korupsi di Indonesia ini sudah menyentuh hampir semua jabatan publik. Mulai kepala daerah, menteri, hingga kepala lembaga. Tapi, dia meyakini bahwa jumlah pejabat yang bersih dari korupsi masih banyak.

?Kita ada 516 kepala derah, terakhir ini tiga kepala daerah (terkena OTT), di banding 516 (daerah) kan sebenanrya jumlah relatif di bawah satu persen,? tegas dia.

Sementara itu, KPK masih terus mendalami sejumlah barang bukti hasil penggeledahan di Kota Batu. Salah satunya, rekaman closed circuit television (CCTV) di Amarta Hills Hotel dan Resort milik Filipus dan CCTV di rumah dinas (rumdin) Eddy Rumpoko.

?Isi rekaman CCTV merupakan materi penyidikan, belum bisa kami sampaikan,? kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Meski demikian, Febri memastikan pihaknya akan terus melakukan kegiatan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan OTT di Kota Batu akhir pekan lalu tersebut. ?Nanti akan kami sampaikan perkembangannya,? tutur mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) tersebut. (jun/tyo/jpg)

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Vigit Waluyo Disanksi Seumur Hidup

Vigit Waluyo Disanksi Seumur Hidup

Gerak langkah Vigit Waluyo (VW) di kancah persepakbolaan tanah air bakal tidak seleluasa sebelumnya. Makin terisolasi. Bahkan bisa jadi tamat.


CVR Lion Air Masih Dicari

CVR Lion Air Masih Dicari

Hingga kemarin Cockpit Voice Recorder (CVR) pesawat Lion Air PK-LQP belum juga ditemukan. Sinyal dari ping locator makin lemah.


DCT Ditetapkan, 41 Eks Koruptor Resmi Ikut Bertarung

DCT Ditetapkan, 41 Eks Koruptor Resmi Ikut Bertarung

41 Mantan Koruptor dipastikan bakal ikut bertarung memperebutkan kursi wakil rakyat di daerah dan senator.


Mogok Guru Honorer Makin Meluas, Pemerintah Harus Turun Tangan

Mogok Guru Honorer Makin Meluas, Pemerintah Harus Turun Tangan

Aksi mogok kerja guru honorer di daerah semakin membesar.


Pemerintah Berhentikan 2.357 PNS Koruptor

Pemerintah Berhentikan 2.357 PNS Koruptor

Pemerintah pusat akan menindak tegas pegawai negeri sipil (PNS) yang terbukti melakukan korupsi.


2.357 PNS Korup Masih Terima Gaji

2.357 PNS Korup Masih Terima Gaji

Sebanyak 2.357 PNS berstatus koruptor dan berkekuatan hukum tetap (inkracht) masih aktif menjadi abdi negara dan mendapatkan gaji.


Parpol Diminta Tarik Bacaleg Eks Koruptor

Parpol Diminta Tarik Bacaleg Eks Koruptor

Menko Polhukam Wiranto berupaya meredakan ketegangan antara KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu).


Bawaslu Temukan 199 Bacaleg Mantan Koruptor

Bawaslu Temukan 199 Bacaleg Mantan Koruptor

Aturan yang melarang mantan napi kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) sudah dibuat.


Mahfud MD Makin Santer Disebut

Mahfud MD Makin Santer Disebut

Siapa calon wakil presiden (Cawapres) Joko Widodo?


KPU Tolak Eks Napi Koruptor Nyaleg

KPU Tolak Eks Napi Koruptor Nyaleg

Pendaftaran calon legislatif (caleg) akan mulai dibuka besok (4/7).



Berita Hari Ini

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!