Nasional
Share this on:

Jokowi Bantah Kampanye di Iklan Capaian di Bioskop

  • Jokowi Bantah Kampanye di Iklan Capaian di Bioskop
  • Jokowi Bantah Kampanye di Iklan Capaian di Bioskop

JAKARTA - Penayangan iklan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menayangkan capaian pemerintah terus mendapat protes dari partai Gerakan Indonesia Raya. Iklan itu dinilai tidak patut, karena bernuansa curi start kampanye dari Presiden Joko Widodo.

Partai Gerindra berencana untuk melaporkan iklan tersebut kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai, materi iklan yang memuat capaian kinerja pemerintah tidak sepatutnya ditayangkan di bioskop.

Sebab, bioskop bukanlah ruang publik sebagaimana media lainnya. ”Bioskop adalah ruang privat, karena orang yang mau nonton harus membayar,” kata Muzani.

Muzani menilai sebagai incumbent, Jokowi memiliki keleluasaan dalam memanfaatkan media dalam memasang iklan atau pesan kepada publik. Dalam hal ini, penayangan iklan di bioskop memunculkan kesan kampanye terselubung, demi memunculkan simpati atas keberhasilan pemerintah.

Karenanya, Partai Gerindra berencana untuk melaporkan iklan tersebut kepada Bawaslu. ”Apakah ini bagian terselubung atau lainnya, biar kami sampaikan ke Bawaslu,” ujarnya.

Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara terkait kritik atas iklan-iklan capaian pemerintah yang banyak tersebar. Jokowi menilai, hal itu sebagai kewajiban pemerintah untuk mensosialisasikan progres atas program-program yang dikerjakan.

“Itu kan memang tugasnya Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika),” ujarnya di sela-sela acara di Auditorium The Forest Resort, Bogor, kemarin (14/9).

Jokowi mengatakan, kewajiban tersebut bahkan menjadi amanat undang-undang. Hal itu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015, dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015.

Dia menilai, sosialisasi sangat perlu untuk disampaikan agar masyarakat bisa memantau dan mengawasi. Khususnya terkait proyek mana yang sudah selesai, proyek mana yang masih proses. “Kalau dulu Menteri Penerangan ya menerangkan, masa disuruh diam,” imbuhnya.

Adapun soal tuduhan kampanye terselubung, Jokowi membantah jika hal itu sebagai kampanye. Dia menilai, iklan tersebut bukan barang baru. Bahkan, sejak tahun lalu, upaya tersebut sudah dilakukan oleh pemerintah di berbagai saluran. Salah satunya dapat ditemukan melalui kanal YouTube.

"Masyarakat kan perlu mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya. Kita ini ingin menyampaikan apa adanya," tegas Jokowi. (bay/far/jpg)

Berita Sebelumnya

Cuti Sehari Dalam Seminggu
Cuti Sehari Dalam Seminggu

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Ganti Rugi Rp. 18 Triliun, Masuk Rp. 32 Miliar

Ganti Rugi Rp. 18 Triliun, Masuk Rp. 32 Miliar

Dalam debat calon presiden kemarin malam (17/2), Calon Presiden nomor urut 01 Jokowi menyebut bahwa penegakan hukum terhadap perusaan perusak lingkungan hidup.


Jokowi Kaya Data, Prabowo Lebih Rileks

Jokowi Kaya Data, Prabowo Lebih Rileks

Debat pilpres edisi kedua berakhir semalam. Penampilan capres tampak lebih meyakinkan.


Jelang Debat, Jokowi ke Bengkulu, Prabowo ke Semarang

Jelang Debat, Jokowi ke Bengkulu, Prabowo ke Semarang

Puncak debat pilpres edisi kedua tinggal sehari lagi. Kemarin (15/2), pihak penyelenggara makin intens menata lokasi debat.


Pemerintah Kejar Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun

Pemerintah Kejar Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun

Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2019 resmi dibuka Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin (12/2).


Tagih Pencabutan Remisi Susrama, Kirim Surat Terbuka untuk Jokowi

Tagih Pencabutan Remisi Susrama, Kirim Surat Terbuka untuk Jokowi

Kementerian Hukum dan HAM kini mengkaji kemungkinan pencabutan remisi untuk I Nyoman Susrama, otak pembunuh wartawan Jawa Pos Radar Bali AA Gde Bagus Narendra P


Beri Remisi Susrama, Kebijakan Hukum Jokowi Makin Tidak Jelas

Beri Remisi Susrama, Kebijakan Hukum Jokowi Makin Tidak Jelas

Polemik pemberian remisi pidana penjara sementara untuk I Nyoman Susrama, pembunuh wartawan Jawa Pos Radar Bali AA Gde Bagus Narendra Prabangsa, memicu kontrove


Grasi Susrama Lukai Kebebasan Pers

Grasi Susrama Lukai Kebebasan Pers

Ironi keadilan di negeri ini kembali tersaji. Itu terjadi setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan grasi kepada I Nyoman Susrama.


Diperiksa KPK, Demiz Sebut Nama Jokowi

Diperiksa KPK, Demiz Sebut Nama Jokowi

Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Deddy Mizwar (Demiz) memenuhi panggilan KPK kemarin (12/12).


Kecewa Pemerintahan Jokowi, Nelayan Tegal Wadul ke Sandi

Kecewa Pemerintahan Jokowi, Nelayan Tegal Wadul ke Sandi

Dilarangnya penggunaan cantrang dan sulitnya pembuatan Surat Izin Penangkaoan Ikan (SIPI) membuat nelayan di Kota Tegal merana.


Intoleransi Jadi PR Pemerintah Jokowi

Intoleransi Jadi PR Pemerintah Jokowi

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan memperingati empat tahun masa pemerintahannya pada bulan ini.



Video

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!