Nasional
Share this on:

Jokowi Diminta Ngantor di Papua

  • Jokowi Diminta Ngantor di Papua
  • Jokowi Diminta Ngantor di Papua

JAKARTA - Kerusuhan yang terjadi di Papua menjadi perhatian banyak pihak. Dibutuhkan strategi pemerintah agar aksi tersebut cepat mereda. Keselamatan rakyat adalah prioritas. Presiden Joko Widodo pun diminta untuk sementara waktu berkantor di bumi Cenderawasih. Tujuannya agar masyarakat tenang dan kedamaian bisa segera terwujud.

Hal itu disampaikan Wakil Sekjen DPP Partai Gerindra Andre Rosiade. Dia menyarankan agar Jokowi di Papua karena dapat menyejukkan suasana di wilayah tersebut. "Saya usulkan agar Presiden Jokowi dan jajaran kabinetnya berkantor di Papua untuk sementra. Langkah itu tentu bisa menyejukkan suasana di Papua," ujar Andre di Jakarta, Jumat (30/8) kemarin.

Dia meyakini kehadiran Jokowi di Papua akan menyejukkan suasana. Alasannya, kemenangan 90 persen suara di Papua ketika Pemilu Presiden 2019, menunjukkan kecintaan masyarakat Papua terhadap Jokowi. Selain itu, kehadiran Jokowi di Papua dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat Papua.

"Kehadiran Presiden juga akan menunjukkan bahwa beliau serius menyelesaikan persoalan di Papua," paparnya.

Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria setuju dengan usulan itu. Dia menilai sangat baik kalau ada yang mengusulkan agar Presiden Jokowi berkantor di Papua. Dia mencontohkan Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkantor di Yogyakarta ketika terjadi bencana di wilayah tersebut.

"Apalagi Jokowi menang mutlak di Papua ketika Pilpres 2019. Pak Jokowi menang 90 persen lebih. Sebagai pemimpin yang dipilih oleh rakyat Papua, saya kira harus dekat," terangnya.

Menurut dia, kehadiran Jokowi dan jajaran kabinetnya di Papua agar bisa melihat langsung, mendengar apa yang menjadi keluhan masyarakat. "Presiden bisa tahu persis apa yang terjadi sesungguhnya. Kenapa masyarakat Papua kecewa. Ini penting. Karena itu, saya setuju jika presiden ngantor sementara di Papua," pungkasnya.

Sementara itu, pengamat intelijen dari Universitas Indonesia (UI), Ridlwan Habib mengusulkan agar pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pendamai Konflik di Papua. Menurutnya, anggotanya harus 90 persen warga Papua asli. "Mengapa, karena mereka yang tahu pasti masalah internal di Papua. Sisanya bisa diisi petugas maupun pejabat Jakarta yang sehari hari bertanggung jawab soal Papua," ujar Ridlwan di Jakarta, Jumat (30/8).

Dia menilai, ada semacam operasi propaganda opini di media sosial yang dilakukan oleh kelompok-kelompok pendukung Papua merdeka. "Foto dan video dari dalam Papua disebarkan oleh influencer OPM (organisasi papua merdeka) di luar negeri menggunakan jaringan VSAT satelit. Sementara, informasi tandingan dari warga asli Papua terhambat karena paket data internet diblokir," paparnya.

Ridlwan berharap Presiden Jokowi segera menunjuk satu pejabat yang berwenang mengendalikan situasi Papua. "Harus satu pintu dan satu komando. Misalnya Presiden bisa menunjuk Kepala BIN atau siapapun yang punya kemampuan meredam eskalasi konflik di Papua. Harus satu orang dan satu pintu," tukasnya.

Cinta Kedamaian

Terpisah, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian meminta masyarakat Papua tidak terpengaruh dengan berita atau isu yang tidak jelas kebenarannya alias hoaks. "Di era sekarang ini masalah media kalau kita tidak cerna dengan cermat, bisa menimbulkan hal yang tidak baik. Begitu kita mendengar berita, seyogyanya kita cerna. Ini benar atau tidak. Jangan langsung dianggap benar. Cek dan ricek dulu kebenarannya," tegas Hinsa di Jakarta, Jumat (30/8).

Dia meyakini warga di Papua adalah masyarakat yang cinta akan kedamaian. Hinsa meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan isu yang belum jelas kebenarannya. (rh/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Bertemu Jokowi, Koalisi Dibanderol Silaturahmi

Bertemu Jokowi, Koalisi Dibanderol Silaturahmi

Tahap pertemuan telah dilakukan oleh sejumlah partai politik pasca Pemilihan Presiden 17 April lalu.


Minat jadi Guru Rendah, Sarjana Baru Diminta Ikut Mengajar

Minat jadi Guru Rendah, Sarjana Baru Diminta Ikut Mengajar

Di kalangan kaum milenal profesi guru belum menjanjikan baik dari secara finansial maupun sosial.


Nama Menteri-menteri Jokowi-Ma'ruf Masih Disempurnakan

Nama Menteri-menteri Jokowi-Ma'ruf Masih Disempurnakan

Proses penyusunan kabinet pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin periode 2019-2024 tengah disusun dan disempurnakan.


Jokowi-SBY Bicarakan Posisi Demokrat

Jokowi-SBY Bicarakan Posisi Demokrat

Presiden Joko Widodo kembali bertemu dengan Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara tertutup, Kamis (10/10) kemarin..


Tinjau Ulang Rencana Sanksi Penunggak Iuran BPJS Kesehatan

Tinjau Ulang Rencana Sanksi Penunggak Iuran BPJS Kesehatan

Rencana sanksi pemblokiran layanan publik bagi penunggak iuran BPJS Kesehatan diminta ditinjau ulang.


Pasukan Ditambah, Pemerintah Ingin Pastikan Papua Aman

Pasukan Ditambah, Pemerintah Ingin Pastikan Papua Aman

Pemerintah akan menambah jumlah personel keamanan tidak hanya di Wamena, tapi juga di Ilaga.


Mahasiswa Diimbau Tak Demo saat Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Mahasiswa Diimbau Tak Demo saat Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya diimbau supaya tidak berdemonstrasi saat pelantikan Joko Widodo-KH Ma'ruf Ami 20 Oktober mendatang.


Jokowi Harus Hati-hati Pilih Menterinya

Jokowi Harus Hati-hati Pilih Menterinya

Presiden Jokowi diminta berhati-hati saat memilih dan menentukan nama-nama menterinya.


Wiranto dan Luhut Dianggap Tak Pantas Jabat Menteri Lagi

Wiranto dan Luhut Dianggap Tak Pantas Jabat Menteri Lagi

Dua menteri yang masih menjabat saat ini dianggap tak pantas lagi bergabung di Kabinet Jokowi-Ma'ruf.


Presiden Jokowi Ditunggu Mahasiswa Hingga 14 Oktober

Presiden Jokowi Ditunggu Mahasiswa Hingga 14 Oktober

Pemerintah belum menunjukkan tanda-tanda positif untuk menerbitkan Perppu tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!