Nasional
Share this on:

Jokowi-Ma'ruf Menang, Barier Beton dan Kawat Berduri Masih Terpasang

  • Jokowi-Ma'ruf Menang, Barier Beton dan Kawat Berduri Masih Terpasang
  • Jokowi-Ma'ruf Menang, Barier Beton dan Kawat Berduri Masih Terpasang

JAKARTA - Paska putusan Mahkaman Konstitusi (MK), Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, masih tetap dijaga ketat aparat kepolisian, Jumat (28/6). Demikian juga di depan gedung MK, Jalan Merdeka Barat.

Barier beton dibalut kawat berduri masih terpasang di lajur lambat Jalan MH Thamrin melingkari akses masuk dan keluar kendaraan menuju Gedung Bawaslu. Petugas berseragam Brimob cokelat dengan baret biru nampak bersiaga di area luar maupun dalam Gedung Bawaslu.

Mereka berjaga-jaga di area pengamanan tamu masuk, sekitar ruang sidang, dan sebagian lainnya beristirahat di area tenda yang berlokasi di pelataran parkir. Petugas keamanan Bawaslu, Leni, mengatakan pimpinan maupun seluruh anggota Bawaslu pada hari ini tidak berada di lokasi.

"Semua jajaran Bawaslu dari pimpinan dan anggota tidak ada di kantor," kata Leni.

Namun demikian pihaknya memastikan proses pelayanan terhadap publik masih berjalan normal. Barikade kawat berduri dan barrier beton juga masih terpasang di depan Gedung MK. Penempatannya memakan hampir separuh badan Jalan Medan Merdeka Barat.

Kendaraan pribadi yang melintas di depan Gedung MK, hanya bisa menggunakan dua dari tiga lajur yang tersedia. Petugas kepolisian dari satuan Brimob dan Sabhara juga masih berjaga di dalam dan sekitar Gedung MK. Sejumlah truk polisi dan ambulans juga terparkir di sisi samping kanan dan kiri gedung.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan 45 ribu personel gabungan yang dikerahkan menjelang sidang putusan sengketa Pilpres 2019 masih tetap disiagakan hingga ditetapkannya pasangan calon presiden (Pilpres) terpilih, Minggu (30/6).

"Kapolri tadi sudah sampaikan, 45 personel gabungan TNI-Polri tetap melakukan pengamanan hingga penetapan pemenang Pilpres. Dan tidak akan ada penambahan kekuatan," kata Dedi di Mabes Polri, Jumat (28/6).

Sementara itu terkait kapan dilepasnya kawat berduri (barrier) yang terpasang di sekitar Gedung MK, Dedi mengakui tidak mengetahuinya. "Coba tanyakan dulu ke Polda Metro dulu mas. Mereka yang paham kapan dibuka pasca sidang putusan PHPU di MK," ujar Dedi.

Terpisah, Kabid Humas Polda metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan kapan akan dibukanya kawat berduri (barrier) di sekitar gedung MK. "Kita lihat situasi dan kondisinya, jika kondusif akan segera di buka," singkat Argo.

Terpisah, Kapolri Jendral Pol Tito Karnavian mengimbau masyarakat untuk tak perlu melakukan mobilisasi massa pada saat acara yang diadakan di Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada Minggu (30/6) besok, karena mobilisasi massa rawan disusupi pihak ketiga yang ingin membuat rusuh.

"Kai harap masyarakat cukup melihat acara ini melalui televisi di rumah masing-masing," imbuh Kapolri.

Dan kepada aparat penegak hukum, Tito turut mengingatkan untuk tidak segan melakukan tindakan hukum apabila ada perbuatan inkonstitusional dalam aksi massa. Dia mengimbau agar publik menyaksikan jalannya penetapan pemenang Pilpres 2019 melalui media massa saja.

"Sepanjang bertentangan dengan konstitusi, kita anggap aksi ilegal, melanggar hukum, dan pasti kita akan lakukan tindakan tegas. Kalau terjadi pelanggaran, kita tindak tegas. Ya memang hukumnya begitu, tugas kita demikian, menegakkan hukum, pelihara keamanan, ketertiban," jelas Tito. (mhf/zul/gw/fin)

Berita Sebelumnya

Caketum Golkar Harus Terbuka
Caketum Golkar Harus Terbuka

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Kominfo Blokir Layanan Data di Papua

Kominfo Blokir Layanan Data di Papua

Unjuk rasa di Papua dan Papua Barat, beberapa hari belakangan ini berubah menjadi kerusuhan. Beberapa fasilitas umum dan gedung rusak akibat amuk massa.


Rp416 Triliun untuk Bayar THR dan Gaji ke-13 PNS

Rp416 Triliun untuk Bayar THR dan Gaji ke-13 PNS

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp416,144 triliun untuk belanja pegawai dalam Rencana Anggara Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 20


Cuaca Panas Tewaskan 101 Orang di Tokyo

Cuaca Panas Tewaskan 101 Orang di Tokyo

101 orang meninggal dunia dan pulahan lainnya masih dalam perwatan rumah sakit, akibat cuaca panas yang melanda Tokyo, Jepang, sejak 1 Juli hingga 19 Agustus la


Indonesia Revisi Perjanjian Perdagangan Lintas Batas dengan Malaysia

Indonesia Revisi Perjanjian Perdagangan Lintas Batas dengan Malaysia

Pemerintah Indonesia dan Malaysia tengah berkomitmen untuk segera menyelesaikan proses peninjauan kembali Perjanjian Perdagangan Lintas Batas (Border Trade Agre


Korpri Minta Gaji PNS Dinaikkan

Korpri Minta Gaji PNS Dinaikkan

Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) masih berharap agar Presiden Joko Widodo menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil pada 2020.


Izin Baru Hutan Primer dan Lahan Gambut Distop

Izin Baru Hutan Primer dan Lahan Gambut Distop

Menyelesaikan berbagai upaya untuk perbaikan dan penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut ternyata tak semudah membalikan telapak tangan.


30 Kabupaten Kota Dapat Potongan Tagihan Listrik

30 Kabupaten Kota Dapat Potongan Tagihan Listrik

PT PLN (Persero) menyatakan, akan memberikan kompensasi bagi pelanggan yang terkena pemadaman listrik 'berjamaah' pada Minggu (4/8) dan Senin (5/8) lalu.


10 Menteri Paling Sering Diberitakan

10 Menteri Paling Sering Diberitakan

Ada 10 menteri kabinet Jokowi-JK paling yang banyak diberitakan oleh media massa.


Atasi Kerusuhan di Manokwari

Atasi Kerusuhan di Manokwari

Unjuk rasa di Manokwari, Papua Barat berujung rusuh. Sejumlah gedung pemerintahan dan fasilitas umum menjadi sasaran amuk massa.


Di Pilkada 2020, Politik Uang Masih Jadi Ancaman

Di Pilkada 2020, Politik Uang Masih Jadi Ancaman

Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 mendatang tak seluruhnya diikuti provinsi dan kabupaten/kota.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!