Nasional
Share this on:

Jokowi Masih Diharapkan Terbitkan Perppu

  • Jokowi Masih Diharapkan Terbitkan Perppu
  • Jokowi Masih Diharapkan Terbitkan Perppu

JAKARTA - Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) hasil revisi akan diundangkan mulai 17 Oktober 2019, meski tanpa tanda tangan pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meski demikian, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) masih diharapkan untuk diterbitkan Jokowi.

Wadah Pegawai (WP) KPK menilai salah satu cara menyelamatkan upaya pelemahan lembaga antirasuah melalui pemberlakuan UU KPK hasil revisi adalah dengan penerbitan Perppu oleh Presiden. "Kami meminta kepada bapak presiden agar pemberantasan korupsi tetap berlanjut. Tidak dikebiri, tidak diamputasi. Perppu merupakan jalan agar KPK bisa tetap memberantas korupsi," ujar Ketua WP KPK Yudi Purnomo di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (16/10) kemarin.

UU KPK versi revisi telah disahkan oleh DPR dan pemerintah pada 17 September 2019 lalu. Sesuai aturan, draf tersebut akan resmi diberlakukan terhitung 30 hari, hari ini (17/10), pasca disahkan oleh eksekutif dan legislatif meski tanpa bubuhan tanda tangan Presiden Jokowi.

Yudi khawatir apabila Perppu tak segera diterbitkan akan menimbulkan kegamangan dalam upaya pemberantasan korupsi dalam negeri. Ia memandang, pihak yang diuntungkan dalam situasi seperti ini tak lain adalah koruptor.

Yudi menambahkan, pihaknya akan melaksanakan tugas pemberantasan korupsi sesuai dengan UU KPK versi revisi yang berlaku besok. Di hari terakhir pemberlakuan UU KPK lama ini, kata Yudi, para pegawai akan bekerja dengan giat untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa UU KPK tak perlu direvisi.

"Artinya sebenarnya tidak perlu upaya-upaya pelemahan terhadap UU KPK. Apalagi UU KPK ini kan direvisi tanpa melibatkan KPK sebagai pelaksana dan pemangku yang tahu teknis-teknis baik penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan," ujar Yudi

Yudi berharap perppu yang diterbitkan oleh Presiden Jokowi nantinya merupakan aturan yang membatalkan revisi. Bukan sekadar menunda pemberlakuannya.

Yudi juga menyatakan, KPK siap terlibat jika nantinya terdapat rencana pembahasan ulang draf revisi. "Kita sebenarnya tidak alergi terhadap revisi UU KPK tapi yang memperkuat. Merevisi (UU KPK) tak terelakkan karena seluruh fraksi setuju, maka kita membahas dan melibatkan KPK. Karena yang mengerti kan KPK," tutur Yudi.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengaku menghormati UU KPK yang baru saja direvisi pemerintah dan DPR. Purnawirawan jenderal polisi bintang dua tersebut memastikan komisinya akan menjalankan UU tersebut. "Kalau sudah disahkan, kami ikut," kata Basaria.

Basaria tidak mau banyak berkomentar soal poin-poin draf revisi UU yang baru disahkan tersebut. Menurut Basaria, semua sudah menjadi produk UU. "Kan sudah paripurna," tegas Basari.

DPR telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi jadi UU KPK yang baru. Keputusan tersebut disepakati dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, 17 September 2019 lalu. (riz/zul/gw/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Jokowi Tetap Ingin Pilkada Langsung

Jokowi Tetap Ingin Pilkada Langsung

Wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak langsung menuai polemik. Ada yang pro, ada pula yang kontra.


Prabowo Pelajari Kepulangan Habib Rizieq

Prabowo Pelajari Kepulangan Habib Rizieq

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab hingga kini masih berada di Arab Saudi.


Draf Larangan Koruptor Nyalon Pilkada di Tangan Presiden

Draf Larangan Koruptor Nyalon Pilkada di Tangan Presiden

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman mengakui, salah satu bahasan yang disampaikan saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).


Reformasi Birokrasi, Eselon IV Lebih Dulu Dipangkas

Reformasi Birokrasi, Eselon IV Lebih Dulu Dipangkas

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemangkasan birokrasi khususnya eselon IV dilakukan lebih dulu di Kementerian PAN-RB.


Pelukan Surya Paloh ke Presiden PKS Bikin Jokowi Cemburu

Pelukan Surya Paloh ke Presiden PKS Bikin Jokowi Cemburu

Presiden Indonesia terang-terangan mengaku cemburu dengan sikap Surya Paloh ke Presiden PKS Sohibul Iman.


Jokowi tambah Dua Wamen Lagi

Jokowi tambah Dua Wamen Lagi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik 12 wakil menteri (wamen). Keberadaan para menteri tersebut untuk memudahkan kerja menteri.


Waspadai Konflik Pilkada Serentak 2020

Waspadai Konflik Pilkada Serentak 2020

Isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), konflik horizontal, dan politik uang masih menjadi ancaman di Pilkada 2020 mendatang.


Guyonan Jokowi Teguran untuk Surya Paloh

Guyonan Jokowi Teguran untuk Surya Paloh

Sambutan Presiden Joko Widodo saat membuka peringatan HUT ke-55 Partai Golkar menjadi sorotan publik.


Nilai UN sebagai Syarat Kelulusan Akan Dikaji Lagi

Nilai UN sebagai Syarat Kelulusan Akan Dikaji Lagi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memastikan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) masih akan digelar pada 2020.


Jokowi Kuatir Indonesia Akan Krisis Ekonomi

Jokowi Kuatir Indonesia Akan Krisis Ekonomi

Managing Direktur IMF yang baru Kristalina memberikan sebuah warning, Jokowi hati-hati dalam kelola baik moneter atau fiskal.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!