Nasional
Share this on:

Jokowi Sebut Isu TKA Sarat Politik

  • Jokowi Sebut Isu TKA Sarat Politik
  • Jokowi Sebut Isu TKA Sarat Politik

JAKARTA - Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara terkait isu Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) yang terus menyerang pemerintah. Presiden menilai derasnya isu tersebut tak lepas dari unsur politis.

Jokowi mengatakan, sebetulnya, dari segi substansi, Perpres tersebut tidak mengalami perubahan dalam hal syarat maupun kualifikasi TKA yang bisa masuk ke Indonesia. Sebab, Perpres itu hanya menyederhakan prosedur administrasinya.

"Sebetulnya yang kita reform adalah bagaimana menyederhakan prosedur administrasi untuk TKA, jadi berbenah, inilah yang namanya politik," ujar Jokowi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, kemarin.

Presiden menegaskan, Perpres itu tidak akan mendesak pekerja lokal. Dia mencontohkan, kedatangan investasi PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia satu tahun lalu tetap mampu menyerap 3000 pekerja.

"Dan akan tambah menjadi 4000 tenaga kerja. Hampir dapat dikatakan semuanya adalah tenaga kerja lokal, mayoritas adalah tenaga kerja lokal," imbuhnya.

Seperti diketahui, kritik terhadap Perpres TKA mendapat kritik dari lawan politik Jokowi. Bahkan, sejumlah fraksi dari partai oposisi sempat mewacanakan untuk membuat pansus TKA. Mereka menilai, Perpres tersebut semakin tidak menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pekerja lokal.

Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dzakiri menambahkan, pernyataan presiden yang menyebut isu serbuan TKA ke Indonesia syarat unsur politis sangat masuk akal. Pasalnya, isu tersebut dinilai tidak sesuai dengan fakta yang ada.

Dia menilai, saat ini, bukan TKA yang menyebu Indonesia, melainkan sebaliknya. "Memang faktanya TKI kita yg menyerbu orang lain. Di Hongkong aja TKI 160 ribu, tenaga kerja cina di Indonesia 24 ribu. Kalau 160 sama 24 ribu, siapa menyebu siapa," ujarnya di Komplek Istana Negara, Jakarta.

Hanif menambahkan, secara umum, TKA di Indonesia masih sangat sedikit. Pada tahun 2017, jumlah yang tercatat ada 85 ribu orang. Angka itu jauh diatas TKI yang bekerja ke luar negeri.

"Kalau kita menggunakan surveinya world bank yang mencover semua lebih besar lagi. Semua TKI ada 9 juta," imbuhnya. Politisi PKB itu memastikan, pemerintah terus memantau dan mengendalikan jumlah TKA yang masuk ke Indonesia. (far/zul)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Optimis Menang, Jokowi Mulai Siapkan Menteri-menterinya

Optimis Menang, Jokowi Mulai Siapkan Menteri-menterinya

Meski masih dalam proses gugatan, presiden terpilih Joko Widodo optimis melenggang lagi ke istana untuk kedua kalinya.


AS Hikam Sebut Perusuh Orang-Orang yang Sangat Profesional

AS Hikam Sebut Perusuh Orang-Orang yang Sangat Profesional

Aksi massa 22 Mei kembali rusuh. Massa yang melakukan aksi anarkis bukan peserta aksi massa damai yang telah membubarkan diri.


Presiden: Tak Ada ruang bagi Perusuh

Presiden: Tak Ada ruang bagi Perusuh

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan dia membuka diri kepada siapa pun untuk bersama-sama untuk bekerja sama membangun negara.


BPN Tolak Ajakan Jokowi Bertemu Prabowo

BPN Tolak Ajakan Jokowi Bertemu Prabowo

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak menandatangani hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat nasional.


Jokowi-Ma'ruf Menang, Selisih 16,5 Juta Suara

Jokowi-Ma'ruf Menang, Selisih 16,5 Juta Suara

Selesai sudah rekapitulasi suara hasil pemilihan umum presiden (Pilpres) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Selasa (21/5) dinihari.


Presiden Didesak Rombak Pansel KPK

Presiden Didesak Rombak Pansel KPK

Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Korupsi (KMSAK) mendesak Presiden Jokowi merombak struktur pansel KPK.


Presiden Tetapkan Sembilan Anggota Pansel KPK

Presiden Tetapkan Sembilan Anggota Pansel KPK

Presiden Jokowi akhirnya menetapkan sembilan anggota pansel calon pimpinan KPK untuk masa jabatan tahun 2019-2023.


Wiranto Jamin 22 Mei Aman

Wiranto Jamin 22 Mei Aman

Jelang pengumuman hasil penghitungan Pemilu 2019, tensi politik kian memanas. Kedua kubu saling mengklaim menang.


Nama-nama Pansel KPK Sudah Dikantongi Jokowi

Nama-nama Pansel KPK Sudah Dikantongi Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan, pansel tersebut diputuskan pada pekan ini.


Pemilu Sarat Kecurangan, BPN Tolak Rekapitulasi KPU

Pemilu Sarat Kecurangan, BPN Tolak Rekapitulasi KPU

Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 Prabowo-Sandi secara tegas menolak hasil rekapitulasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).



Berita Hari Ini

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!