Nasional
Share this on:

Jokowi Sebut Isu TKA Sarat Politik

  • Jokowi Sebut Isu TKA Sarat Politik
  • Jokowi Sebut Isu TKA Sarat Politik

JAKARTA - Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara terkait isu Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) yang terus menyerang pemerintah. Presiden menilai derasnya isu tersebut tak lepas dari unsur politis.

Jokowi mengatakan, sebetulnya, dari segi substansi, Perpres tersebut tidak mengalami perubahan dalam hal syarat maupun kualifikasi TKA yang bisa masuk ke Indonesia. Sebab, Perpres itu hanya menyederhakan prosedur administrasinya.

"Sebetulnya yang kita reform adalah bagaimana menyederhakan prosedur administrasi untuk TKA, jadi berbenah, inilah yang namanya politik," ujar Jokowi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, kemarin.

Presiden menegaskan, Perpres itu tidak akan mendesak pekerja lokal. Dia mencontohkan, kedatangan investasi PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia satu tahun lalu tetap mampu menyerap 3000 pekerja.

"Dan akan tambah menjadi 4000 tenaga kerja. Hampir dapat dikatakan semuanya adalah tenaga kerja lokal, mayoritas adalah tenaga kerja lokal," imbuhnya.

Seperti diketahui, kritik terhadap Perpres TKA mendapat kritik dari lawan politik Jokowi. Bahkan, sejumlah fraksi dari partai oposisi sempat mewacanakan untuk membuat pansus TKA. Mereka menilai, Perpres tersebut semakin tidak menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pekerja lokal.

Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dzakiri menambahkan, pernyataan presiden yang menyebut isu serbuan TKA ke Indonesia syarat unsur politis sangat masuk akal. Pasalnya, isu tersebut dinilai tidak sesuai dengan fakta yang ada.

Dia menilai, saat ini, bukan TKA yang menyebu Indonesia, melainkan sebaliknya. "Memang faktanya TKI kita yg menyerbu orang lain. Di Hongkong aja TKI 160 ribu, tenaga kerja cina di Indonesia 24 ribu. Kalau 160 sama 24 ribu, siapa menyebu siapa," ujarnya di Komplek Istana Negara, Jakarta.

Hanif menambahkan, secara umum, TKA di Indonesia masih sangat sedikit. Pada tahun 2017, jumlah yang tercatat ada 85 ribu orang. Angka itu jauh diatas TKI yang bekerja ke luar negeri.

"Kalau kita menggunakan surveinya world bank yang mencover semua lebih besar lagi. Semua TKI ada 9 juta," imbuhnya. Politisi PKB itu memastikan, pemerintah terus memantau dan mengendalikan jumlah TKA yang masuk ke Indonesia. (far/zul)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Jokowi: Gaji BPIP Bukan Hitungan Istana

Jokowi: Gaji BPIP Bukan Hitungan Istana

Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait hak keuangan Badan Pengembangan Ideologi Pancasila (BPIP) yang tengah menjadi sorotan publik.


Ribuan E-KTP Tercecer di Bogor, Mendagri Sebut Ada Sabotase

Ribuan E-KTP Tercecer di Bogor, Mendagri Sebut Ada Sabotase

Ribuan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) tercecer di Jalan Raya Salabenda Desa Parakansalak Kecamatan Kemang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (26/5).


Wakapolri: Videokan Polisi di Jalan, Kalau Benar Langsung Saya Pecat

Wakapolri: Videokan Polisi di Jalan, Kalau Benar Langsung Saya Pecat

Presiden Jokowi memerintahkan langsung Wakapolri Komisaris Jenderal Syafrudin memberantas praktik pemalakan terhadap para sopir truk.


Perpres Baru Permudah Tenaga Kerja Asing Masuk

Perpres Baru Permudah Tenaga Kerja Asing Masuk

Kajian dan ivestigasi Ombudsman Republik Indonesia (IRI) soal TKA memang belum menyentuh Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.


May Day, Polri Antisipasi Demo Perpres TKA

May Day, Polri Antisipasi Demo Perpres TKA

Peringatan hari buruh (May Day) pada 2 Mei diprediksi bakal diwarnai demo menolak Perpres No 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.


Eksodus Tenaga Kerja Asing Sulit Diawasi

Eksodus Tenaga Kerja Asing Sulit Diawasi

Penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) masih menuai penolakan.


SBY Soroti Utang Pemerintah

SBY Soroti Utang Pemerintah

Isu membengkaknya utang pemerintah tak luput dari perhatian Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).


Sebut Sejumlah Nama, Setnov Bantah Terima Jam

Sebut Sejumlah Nama, Setnov Bantah Terima Jam

Sebagian pengunjung sidang di ruang Koesoemah Atmadja kemarin tampak bersemangat setelah mendengar Setya Novanto meminta maaf kepada majelis hakim.


Kematian Bos Matahari, Keluarga Sebut karena Serangan Jantung

Kematian Bos Matahari, Keluarga Sebut karena Serangan Jantung

Keluarga mengikhlaskan kepergian Hari Darmawan. Pendiri Matahari Department Store itu ditemukan meninggal dunia di aliran Sungai Ciliwung di Bogor.


Sebelum Lebaran, Cawapres Jokowi Sudah Ada

Sebelum Lebaran, Cawapres Jokowi Sudah Ada

Teka-teki terkait calon wakil presiden (Cawapres) pendamping Joko Widodo nampaknya belum bisa diketahui publik dalam waktu dekat.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!