Nasional
Share this on:

Jokowi Sebut Isu TKA Sarat Politik

  • Jokowi Sebut Isu TKA Sarat Politik
  • Jokowi Sebut Isu TKA Sarat Politik

JAKARTA - Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara terkait isu Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) yang terus menyerang pemerintah. Presiden menilai derasnya isu tersebut tak lepas dari unsur politis.

Jokowi mengatakan, sebetulnya, dari segi substansi, Perpres tersebut tidak mengalami perubahan dalam hal syarat maupun kualifikasi TKA yang bisa masuk ke Indonesia. Sebab, Perpres itu hanya menyederhakan prosedur administrasinya.

"Sebetulnya yang kita reform adalah bagaimana menyederhakan prosedur administrasi untuk TKA, jadi berbenah, inilah yang namanya politik," ujar Jokowi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, kemarin.

Presiden menegaskan, Perpres itu tidak akan mendesak pekerja lokal. Dia mencontohkan, kedatangan investasi PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia satu tahun lalu tetap mampu menyerap 3000 pekerja.

"Dan akan tambah menjadi 4000 tenaga kerja. Hampir dapat dikatakan semuanya adalah tenaga kerja lokal, mayoritas adalah tenaga kerja lokal," imbuhnya.

Seperti diketahui, kritik terhadap Perpres TKA mendapat kritik dari lawan politik Jokowi. Bahkan, sejumlah fraksi dari partai oposisi sempat mewacanakan untuk membuat pansus TKA. Mereka menilai, Perpres tersebut semakin tidak menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pekerja lokal.

Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dzakiri menambahkan, pernyataan presiden yang menyebut isu serbuan TKA ke Indonesia syarat unsur politis sangat masuk akal. Pasalnya, isu tersebut dinilai tidak sesuai dengan fakta yang ada.

Dia menilai, saat ini, bukan TKA yang menyebu Indonesia, melainkan sebaliknya. "Memang faktanya TKI kita yg menyerbu orang lain. Di Hongkong aja TKI 160 ribu, tenaga kerja cina di Indonesia 24 ribu. Kalau 160 sama 24 ribu, siapa menyebu siapa," ujarnya di Komplek Istana Negara, Jakarta.

Hanif menambahkan, secara umum, TKA di Indonesia masih sangat sedikit. Pada tahun 2017, jumlah yang tercatat ada 85 ribu orang. Angka itu jauh diatas TKI yang bekerja ke luar negeri.

"Kalau kita menggunakan surveinya world bank yang mencover semua lebih besar lagi. Semua TKI ada 9 juta," imbuhnya. Politisi PKB itu memastikan, pemerintah terus memantau dan mengendalikan jumlah TKA yang masuk ke Indonesia. (far/zul)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Isu SARA Reda, Ganti Soal Ekonomi

Isu SARA Reda, Ganti Soal Ekonomi

Pertarungan di dunia maya selama pemilu diprediksi tidak akan banyak menyinggung isu-isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).


Pemerintah Klaim Jumlah TKA Masih Proporsional

Pemerintah Klaim Jumlah TKA Masih Proporsional

Pemerintah mengklaim kalau jumlah TKA (tenaga kerja asing) Indonesia masih berada di dalam taraf wajar. Tidak mencapai jutaan sebagaimana diisukan.


Prabowo Pilih Dua Nama, Jokowi Tinggal Daftar

Prabowo Pilih Dua Nama, Jokowi Tinggal Daftar

Partai Gerakan Indonesia Raya menyebut sudah ada langkah maju dari pembicaraan koalisi bersama dengan Partai Demokrat, PAN dan PKS.


Prabowo: Koalisi dengan PKS PAN sudah De Fakto

Prabowo: Koalisi dengan PKS PAN sudah De Fakto

Pertemuan Prabowo Subianto dengan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri dibarengi dengan pertemuan pimpinan partai politik lain.


Jokowi-JK Punya Kans Kuat

Jokowi-JK Punya Kans Kuat

Figur calon wakil presiden (cawapres) pendamping Presiden Joko Widodo sudah mengerucut pada figur satu nama.


Prabowo Beri Sinyal AHY Cawapres

Prabowo Beri Sinyal AHY Cawapres

Sejumlah partai politik (parpol) mematangkan format koalisi menjelang pendaftaran capres-cawapres yang berlaga di Pilpres 2019.


Soal Cawapres Jokowi, Megawati Lebih Menentukan

Soal Cawapres Jokowi, Megawati Lebih Menentukan

Sosok calon wakil presiden untuk Joko Widodo memang masih ramai dibicarakan. Terakhir, muncul rumor 10 kandidat yang sudah masuk ke kantong Jokowi.


Jokowi Temui Pimpinan KPK

Jokowi Temui Pimpinan KPK

Presiden Joko Widodo meminta DPR dan jajaran kementerian yang terlibat dalam pembahasan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUKHP).


Jokowi: Gaji BPIP Bukan Hitungan Istana

Jokowi: Gaji BPIP Bukan Hitungan Istana

Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait hak keuangan Badan Pengembangan Ideologi Pancasila (BPIP) yang tengah menjadi sorotan publik.


Ribuan E-KTP Tercecer di Bogor, Mendagri Sebut Ada Sabotase

Ribuan E-KTP Tercecer di Bogor, Mendagri Sebut Ada Sabotase

Ribuan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) tercecer di Jalan Raya Salabenda Desa Parakansalak Kecamatan Kemang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (26/5).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!