Nasional
Share this on:

Jokowi Tanggapi Dingin, Kiai Ma'ruf Kedepankan Azas Praduga Tak Bersalah

  • Jokowi Tanggapi Dingin, Kiai Ma'ruf Kedepankan Azas Praduga Tak Bersalah
  • Jokowi Tanggapi Dingin, Kiai Ma'ruf Kedepankan Azas Praduga Tak Bersalah

JAKARTA - Calon Presiden 01 Joko Widodo menanggapi dingi terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Romi. Ia menegaskan tidak akan memberikan komentar sebelum ada keterangan resmi dari KPK.

"Sebelum ada keterangan resmi dari KPK, saya tidak ingin komentar. Kita tunggu saja," terang Jokowi usai menghadiri Doa Satukan Negeri di GOR Tengku Rizal Noordin Deli Serdang, Sumut, Jumat (15/3) kemarin.

Sementara Cawapres nomor urut 01, KH Ma'ruf Amin mengaku telah mendengar kabar tersebut. "Prinsip hukum di Indonesia adalah praduga tidak bersalah, karena itu kita harus berpraduga tidak bersalah kepada Romahurmuziy," terang Ma'ruf Amin kepada pers, di kediamannya, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta.

Menurutnya, kabar tertangkapnya Romahurmuziy adalah kasus pribadi dan tidak ada kaitannya dengan pemilu presiden. Sehingga tidak perlu dikait-kaitkan dengan pemilu presiden.

Kiai Ma'ruf menjelaskan, kalau KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT), tentu dasar hukum. "Soal penegakan hukum, kami menyerahkan kepada lembaga penegakan hukum, yakni KPK," katanya.

Menurut dia, pemerintahan Presiden Joko Widodo, memiliki komitmen kuat untuk penegakan hukum pemberantasan kasus korupsi. "Karena itu, Pak Jokowi akan menyerahkan kasus penegakan hukum kepada aparat penegak hukum. Pak Jokowi tidak akan mengintervensi proses penegakan hukum," katanya.

Ia pun berharap, agar masyarakat dapat membedakan antara persoalan pribadi dan kepentingan umum. "Masyarakat agar dapat membedakan pemilu presiden dan persoalan pribadi," katanya.

Terpisah, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai kasus penangkapan Ketua Umum PPP Romahurmuziy dan konflik antara PSI-PDIP dapat melemahkan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin.

Karena itu dia menilai TKN Jokowi-Ma'ruf harus segera melakukan konsolidasi untuk merapatkan dukungan bagi kemenangan di Pilpres 2019. "Koalisi Jokowi-Maruf akan kehilangan fokus dan melemah karena kegaduhan internal dan tertangkapnya Ketum PPP," kata Pangi.

Terkait Romi, diperkirakan TKN akan dibuat sibuk dan fokus pada kasus hukum karena harus bekerja keras untuk menjaga dan mempertahankan elektabilitas Jokowi-Maruf karena kasus ini dengan mengelola emosi publik.

Pangi melanjutkan, pasca ini internal PPP akan sibuk pada pemulihan nama baik partai, dan yang lebih urgen lagi adalah akan ada perebutan kekuasaan atau pemilihan ketua umum baru pengganti Romi.

"Nanti akan berlanjut pada konflik memperebutkan ketua umum di internal PPP. Belum nanti pengaruhnya pada mesin partai dan pemenangan pak Jokowi di Pilpres 2019," ujarnya.

Pangi menambahkan, peranan partai sangat penting dalam pemenangan Pilpres, sehingga kalau mesin partai mati maka kemenangan di pilpres akan mustahil dicapai. Sementara terkait konflik PSI-PDIP, menurut Pangi akan melemahkan kekuatan karena diperkirakan akan menggangu soliditas dukungan.

Pangi mengatakan, PSI tidak memikirkan soliditas dukungan karena hanya ingin terkenal disebabkan elektabilitasnya di bawah elektoral. "Karena itu mereka menyerang PDIP dengan harapan mereka ikut numpang tenar menaikkan elektabilitas, karena PDIP itu adalah mesin utama bersama beberapa partai yang lain," katanya.

Untuk itu, Pangi mengingatkan, kalau konflik antar parpol pendukung Jokowi ini terus dibangun dan tidak dihentikan, maka akan mengganggu mesin-mesin partai untuk pemenangan Pilpres.

Sebelumnya, diberitakan KPK melakukan OTT terhadap seorang ketua umum partai politik di Surabaya Jawa Timur, Jumat. Diduga, OTT terkait dengan kasus di Kementerian Agama. (rls/khf/fin/ful/zul)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Kompak Bongkar Korupsi Romi
Kompak Bongkar Korupsi Romi

Berita Sejenis

Belum Copot Kapolda, Masih Fokus Penegakan Hukum Karhutla

Belum Copot Kapolda, Masih Fokus Penegakan Hukum Karhutla

Presiden Jokowi berjanji akan mencopot Kapolda dan Danrem yang tak mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).


Mendarat di Pekanbaru, Jokowi Langsung Gelar Rapat Terbatas

Mendarat di Pekanbaru, Jokowi Langsung Gelar Rapat Terbatas

Setelah melakukan rangkai pertemuan dengan sejumlah pengusaha tekstil di Istana Negara, Presiden Joko Widodo langsung bertolak ke Pekanbaru, Riau.


DPR Usul Jokowi Segera Lantik Pimpinan KPK Baru

DPR Usul Jokowi Segera Lantik Pimpinan KPK Baru

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden Joko Widodo.


KPK-Presiden Sudah Tak Sejalan

KPK-Presiden Sudah Tak Sejalan

Harapan sejumlah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar Presiden Joko Widodo membuka ruang dialog terkait revisi Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2


Tak Setuju Firli, Pegawai KPK Disarankan Mundur

Tak Setuju Firli, Pegawai KPK Disarankan Mundur

Sejumlah pimpinan dan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menyerahkan tanggungjawab ke Presiden Joko Widodo.


Jabatan Baru Firli Tak Bisa Diganggu Gugat

Jabatan Baru Firli Tak Bisa Diganggu Gugat

Irjen Pol Firli Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK periode 2019-2023 melalui voting anggota Komisi III DPR.


Presiden Jokowi Dianggap Tak Pedulikan KPK

Presiden Jokowi Dianggap Tak Pedulikan KPK

Presiden Joko Widodo dinilai hanya ingin menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga pencegahan korupsi saja.


Bukan Mandataris, KPK Tak Bisa Serahkan Tanggungjawab ke Presiden

Bukan Mandataris, KPK Tak Bisa Serahkan Tanggungjawab ke Presiden

Langkah sebagian pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan tanggungjawab ke Presiden Joko Widodo sebagai langkah yang salah.


Mahathir Surati Jokowi soal Kabut Asap

Mahathir Surati Jokowi soal Kabut Asap

Kondisi kebakaran hutan dan lahan di beberapa provinsi Sumatera dan Kalimantan masih terus berlangsung.


Referendum Papua Tak Akan Terulang

Referendum Papua Tak Akan Terulang

Duta Besar Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Hasan Kleib menegaskan bahwa pemerintah tak mungkin mengulang referendum Papua.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!