Nasional
Share this on:

Jokowi Temui Pimpinan KPK

  • Jokowi Temui Pimpinan KPK
  • Jokowi Temui Pimpinan KPK

BOGOR - Presiden Joko Widodo meminta DPR dan jajaran kementerian yang terlibat dalam pembahasan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUKHP) mempertimbangkan masukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu disampaikan Ketua KPK Agus Rahardjo usai bertemu dengan Presiden di Istana Kepresidenan, Bogor, kemarin (4/7).

Agus mengatakan, dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam tersebut, pihaknya menyampaikan masukan terhadap RKUHP. Pada prinsipnya, KPK mengusulkan agar norma terkait korupsi diatur di luar KUHP. “Saya sampaikan mengenai risiko yang besar. Kemudian insentifnya tidak kelihatan untuk pemberantasan korupsi,” kata Agus usai pertemuan.

Respon Jokowi sendiri, kata dia, sudah menginstruksikan para menteri agar dibahas secara matang dan tidak terpaku pada deadline. Presiden menghapus deadline yang sebelumnya dicanangkan DPR pada 17 Agustus atau bertepatan dengan perayaan HUT RI.

Dalam lanjutan pembahasan, lanjutnya, presiden meminta agar masukan KPK menjadi pertimbangan “Nanti disusun mendapat masukan dari kami. Kemudian sedapat mungkin masukan ditampung, kemudian tidak ada lagi keberatan dari KPK. Intinya begitu,” imbuhnya menirukan Jokowi.

Untuk diketahui, DPR memasukkan norma terkait tindak pidana korupsi ke RKUHP. Namun, rencana tersebut ditolak oleh KPK. Lembaga antirasuah itu menilai pengaturan di KUHP akan memperlemah kelembagaan KPK. Tak puas, KPK beberapa kali menyampaikan surat ke presiden agar norma tersebut dianulir. Pertemuan kemarin sendiri merupakan Janji Presiden Joko Widodo sebagai respon atas surat yang disampaikan KPK.

Komisioner KPK Laode Muhammad Syarif menambahkan, ada sejumlah opsi yang dipikirkan pemerintah. Saat ini, tim dari pemerintah akan akan mempelajarinya lagi lebih intens. Namun secara kelembagaan, pihaknya berharap agar delik korupsi, delik narkoba, teroris dan HAM di atur di luar KUHP.

“Jadi kalau sebenarnya, itu dikeluarkan dari RKUHP ini bisa cepat segera ini kodifikasinya. Nah seperti itu,” ujarnya.

Sementara itu, selain persoalan RKUHP, KPK juga menyampaikan permohonan lain ke Presiden terkait kondisi kesehatan penyidik KPK Novel Baswedan. Menurut Laode, pihaknya meminta pemerintah memberi bantuan tambahan. Sebab kondisi mata kanan Novel saat ini lebih buruk dari mata kirinya. “Dan biayanya kalau hanya asuransi KPK tidak cukup,” imbuhnya. Respon Jokowi terhadap permintaan itu cukup positif. Namun diakui, progres perkembangan kasusnya tidak dibahas dalam pertemuan. (far/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Soal Cawapres Jokowi, Megawati Lebih Menentukan

Soal Cawapres Jokowi, Megawati Lebih Menentukan

Sosok calon wakil presiden untuk Joko Widodo memang masih ramai dibicarakan. Terakhir, muncul rumor 10 kandidat yang sudah masuk ke kantong Jokowi.


KPK Kantongi Bukti Komunikasi Kasus AcehKPK Kantongi Bukti Komunikasi Kasus Aceh

KPK Kantongi Bukti Komunikasi Kasus AcehKPK Kantongi Bukti Komunikasi Kasus Aceh

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami bukti-bukti dalam kasus dugaan rasuah di Aceh.


KPK Banding Putusan Fredrich

KPK Banding Putusan Fredrich

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk mengajukan banding atas putusan hakim dalam perkara mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi.


Pemenang Sementara Cagub Malut Ditahan KPK

Pemenang Sementara Cagub Malut Ditahan KPK

Keunggulan Ahmad Hidayat Mus (AHM) dalam Pilkada Maluku Utara (Malut) harus dibayar mahal.


Wow... Ada Dugaan Permainan “Garansi” di Kasus Setnov

Wow... Ada Dugaan Permainan “Garansi” di Kasus Setnov

Janji Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) Setya Novanto (Setnov) belum terwujud sampai sekarang.


Penahanan Ensm Anggota DPRD Kota Malang Diperpanjang

Penahanan Ensm Anggota DPRD Kota Malang Diperpanjang

Para tersangka suap uang pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Kota Malang bakal lebih lama mendekan di tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Pencegahan Korupsi Mandul atau Asyik Nikmati Drama OTT?

Pencegahan Korupsi Mandul atau Asyik Nikmati Drama OTT?

PDI Perjuangan menyoroti penindakan yang dilakukan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK).


Ketua DPR Penuhi Panggilan KPK

Ketua DPR Penuhi Panggilan KPK

Ketua DPR Bambang Soesatyo akhirnya memenuhi panggilan KPK sebagai saksi perkara kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), kemarin (8/6).


Tim Penyusun R-KUHP Bantah Lemahkan KPK

Tim Penyusun R-KUHP Bantah Lemahkan KPK

Tim penyusun Revisi KUHP (R-KUHP) pemerintah akhirnya angkat suara soal polemik masuknya delik korupsi dalam R-KUHP.


Bupati Purbalingga Akhirnya Resmi Tersangka

Bupati Purbalingga Akhirnya Resmi Tersangka

KPK akhirnya menetapkan Bupati Purbalingga H Tasdi sebagai tersangka setelah terkena operasi tangkap tangan, Senin (4/6).



Video

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!