Nasional
Share this on:

Jokowi Temui Pimpinan KPK

  • Jokowi Temui Pimpinan KPK
  • Jokowi Temui Pimpinan KPK

BOGOR - Presiden Joko Widodo meminta DPR dan jajaran kementerian yang terlibat dalam pembahasan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUKHP) mempertimbangkan masukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu disampaikan Ketua KPK Agus Rahardjo usai bertemu dengan Presiden di Istana Kepresidenan, Bogor, kemarin (4/7).

Agus mengatakan, dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam tersebut, pihaknya menyampaikan masukan terhadap RKUHP. Pada prinsipnya, KPK mengusulkan agar norma terkait korupsi diatur di luar KUHP. “Saya sampaikan mengenai risiko yang besar. Kemudian insentifnya tidak kelihatan untuk pemberantasan korupsi,” kata Agus usai pertemuan.

Respon Jokowi sendiri, kata dia, sudah menginstruksikan para menteri agar dibahas secara matang dan tidak terpaku pada deadline. Presiden menghapus deadline yang sebelumnya dicanangkan DPR pada 17 Agustus atau bertepatan dengan perayaan HUT RI.

Dalam lanjutan pembahasan, lanjutnya, presiden meminta agar masukan KPK menjadi pertimbangan “Nanti disusun mendapat masukan dari kami. Kemudian sedapat mungkin masukan ditampung, kemudian tidak ada lagi keberatan dari KPK. Intinya begitu,” imbuhnya menirukan Jokowi.

Untuk diketahui, DPR memasukkan norma terkait tindak pidana korupsi ke RKUHP. Namun, rencana tersebut ditolak oleh KPK. Lembaga antirasuah itu menilai pengaturan di KUHP akan memperlemah kelembagaan KPK. Tak puas, KPK beberapa kali menyampaikan surat ke presiden agar norma tersebut dianulir. Pertemuan kemarin sendiri merupakan Janji Presiden Joko Widodo sebagai respon atas surat yang disampaikan KPK.

Komisioner KPK Laode Muhammad Syarif menambahkan, ada sejumlah opsi yang dipikirkan pemerintah. Saat ini, tim dari pemerintah akan akan mempelajarinya lagi lebih intens. Namun secara kelembagaan, pihaknya berharap agar delik korupsi, delik narkoba, teroris dan HAM di atur di luar KUHP.

“Jadi kalau sebenarnya, itu dikeluarkan dari RKUHP ini bisa cepat segera ini kodifikasinya. Nah seperti itu,” ujarnya.

Sementara itu, selain persoalan RKUHP, KPK juga menyampaikan permohonan lain ke Presiden terkait kondisi kesehatan penyidik KPK Novel Baswedan. Menurut Laode, pihaknya meminta pemerintah memberi bantuan tambahan. Sebab kondisi mata kanan Novel saat ini lebih buruk dari mata kirinya. “Dan biayanya kalau hanya asuransi KPK tidak cukup,” imbuhnya. Respon Jokowi terhadap permintaan itu cukup positif. Namun diakui, progres perkembangan kasusnya tidak dibahas dalam pertemuan. (far/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Duit Dugaan Korupsi Bupati Pakpak Bharat untuk "Amankan" Kasus Istri

Duit Dugaan Korupsi Bupati Pakpak Bharat untuk "Amankan" Kasus Istri

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Pakpak Bharat, Sumut, Remigo Yolando Berutu, kemarin (18/11).


Dubes Saudi: Rizieq Tak Langgar Hukum

Dubes Saudi: Rizieq Tak Langgar Hukum

Dubes Arab Saudi untuk Indonesia Osama bin Mohammed Al Suhaibi mengungkapkan bahwa pimpinan FPI Muhammad Rizieq Shihab tidak melanggar hukum apapun.


Izin Meikarta Bukan Kewenangan KPK

Izin Meikarta Bukan Kewenangan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Pemkab Bekasi dan Pemprov Jawa Barat untuk me-review perizinan pembangunan proyek Meikarta.


James Riady Akui Bertemu Bupati Bekasi

James Riady Akui Bertemu Bupati Bekasi

Konglomerat James Tjahaja Riady diperiksa KPK kemarin (30/10).


''Harga'' Camat di Cirebon Rp50 Juta

''Harga'' Camat di Cirebon Rp50 Juta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung melakukan penggeledahan terkait dugaan suap dan gratifikasi Bupati Cirebon (nonaktif) Sunjaya Purwadisastra.


Kecewa Pemerintahan Jokowi, Nelayan Tegal Wadul ke Sandi

Kecewa Pemerintahan Jokowi, Nelayan Tegal Wadul ke Sandi

Dilarangnya penggunaan cantrang dan sulitnya pembuatan Surat Izin Penangkaoan Ikan (SIPI) membuat nelayan di Kota Tegal merana.


Rumah Bos Lippo Group Digeledah KPK

Rumah Bos Lippo Group Digeledah KPK

KPK terus mencari bukti-bukti tambahan untuk melengkapi pengungkapan kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta.


Intoleransi Jadi PR Pemerintah Jokowi

Intoleransi Jadi PR Pemerintah Jokowi

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan memperingati empat tahun masa pemerintahannya pada bulan ini.


Presiden Semprot Manajemen BPJS

Presiden Semprot Manajemen BPJS

Persoalan yang terus membelit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedikit geram.


KPK Kaji Lagi Pemeriksaan Internal

KPK Kaji Lagi Pemeriksaan Internal

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal kembali melakukan eksaminasi terkait hasil investigasi Indonesialeaks.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!