Nasional
Share this on:

Jokowi Temui Pimpinan KPK

  • Jokowi Temui Pimpinan KPK
  • Jokowi Temui Pimpinan KPK

BOGOR - Presiden Joko Widodo meminta DPR dan jajaran kementerian yang terlibat dalam pembahasan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUKHP) mempertimbangkan masukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu disampaikan Ketua KPK Agus Rahardjo usai bertemu dengan Presiden di Istana Kepresidenan, Bogor, kemarin (4/7).

Agus mengatakan, dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam tersebut, pihaknya menyampaikan masukan terhadap RKUHP. Pada prinsipnya, KPK mengusulkan agar norma terkait korupsi diatur di luar KUHP. “Saya sampaikan mengenai risiko yang besar. Kemudian insentifnya tidak kelihatan untuk pemberantasan korupsi,” kata Agus usai pertemuan.

Respon Jokowi sendiri, kata dia, sudah menginstruksikan para menteri agar dibahas secara matang dan tidak terpaku pada deadline. Presiden menghapus deadline yang sebelumnya dicanangkan DPR pada 17 Agustus atau bertepatan dengan perayaan HUT RI.

Dalam lanjutan pembahasan, lanjutnya, presiden meminta agar masukan KPK menjadi pertimbangan “Nanti disusun mendapat masukan dari kami. Kemudian sedapat mungkin masukan ditampung, kemudian tidak ada lagi keberatan dari KPK. Intinya begitu,” imbuhnya menirukan Jokowi.

Untuk diketahui, DPR memasukkan norma terkait tindak pidana korupsi ke RKUHP. Namun, rencana tersebut ditolak oleh KPK. Lembaga antirasuah itu menilai pengaturan di KUHP akan memperlemah kelembagaan KPK. Tak puas, KPK beberapa kali menyampaikan surat ke presiden agar norma tersebut dianulir. Pertemuan kemarin sendiri merupakan Janji Presiden Joko Widodo sebagai respon atas surat yang disampaikan KPK.

Komisioner KPK Laode Muhammad Syarif menambahkan, ada sejumlah opsi yang dipikirkan pemerintah. Saat ini, tim dari pemerintah akan akan mempelajarinya lagi lebih intens. Namun secara kelembagaan, pihaknya berharap agar delik korupsi, delik narkoba, teroris dan HAM di atur di luar KUHP.

“Jadi kalau sebenarnya, itu dikeluarkan dari RKUHP ini bisa cepat segera ini kodifikasinya. Nah seperti itu,” ujarnya.

Sementara itu, selain persoalan RKUHP, KPK juga menyampaikan permohonan lain ke Presiden terkait kondisi kesehatan penyidik KPK Novel Baswedan. Menurut Laode, pihaknya meminta pemerintah memberi bantuan tambahan. Sebab kondisi mata kanan Novel saat ini lebih buruk dari mata kirinya. “Dan biayanya kalau hanya asuransi KPK tidak cukup,” imbuhnya. Respon Jokowi terhadap permintaan itu cukup positif. Namun diakui, progres perkembangan kasusnya tidak dibahas dalam pertemuan. (far/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

KPK Bagikan Harta Rampasan, Rumah Fuad Amin Dijadikan Rumah Dinas Kajari

KPK Bagikan Harta Rampasan, Rumah Fuad Amin Dijadikan Rumah Dinas Kajari

Aset Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) bertambah.


Ganti Rugi Rp. 18 Triliun, Masuk Rp. 32 Miliar

Ganti Rugi Rp. 18 Triliun, Masuk Rp. 32 Miliar

Dalam debat calon presiden kemarin malam (17/2), Calon Presiden nomor urut 01 Jokowi menyebut bahwa penegakan hukum terhadap perusaan perusak lingkungan hidup.


Jokowi Kaya Data, Prabowo Lebih Rileks

Jokowi Kaya Data, Prabowo Lebih Rileks

Debat pilpres edisi kedua berakhir semalam. Penampilan capres tampak lebih meyakinkan.


Jelang Debat, Jokowi ke Bengkulu, Prabowo ke Semarang

Jelang Debat, Jokowi ke Bengkulu, Prabowo ke Semarang

Puncak debat pilpres edisi kedua tinggal sehari lagi. Kemarin (15/2), pihak penyelenggara makin intens menata lokasi debat.


Pemerintah Kejar Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun

Pemerintah Kejar Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun

Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2019 resmi dibuka Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin (12/2).


Minta Penganiaya Ditangkap, Pegawai KPK Bikin Pagar Hidup

Minta Penganiaya Ditangkap, Pegawai KPK Bikin Pagar Hidup

Ratusan pegawai komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berduyun-duyun keluar gedung kemarin.


Tagih Pencabutan Remisi Susrama, Kirim Surat Terbuka untuk Jokowi

Tagih Pencabutan Remisi Susrama, Kirim Surat Terbuka untuk Jokowi

Kementerian Hukum dan HAM kini mengkaji kemungkinan pencabutan remisi untuk I Nyoman Susrama, otak pembunuh wartawan Jawa Pos Radar Bali AA Gde Bagus Narendra P


KPK Siap Hadapi Pemprov Papua

KPK Siap Hadapi Pemprov Papua

Dugaan penganiayaan terhadap dua pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berbuntut panjang.


Awasi Pejabat, Dua Pegawai KPK Dipukuli

Awasi Pejabat, Dua Pegawai KPK Dipukuli

Ancaman terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali berulang. Kali ini, dua pegawai KPK menjadi korban kekerasan sekolompok orang.


KPK: Jangan Pilih Lagi Mantan Koruptor

KPK: Jangan Pilih Lagi Mantan Koruptor

Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan langkah berani. Hari ini mereka akan mengumumkan nama-nama caleg yang pernah mendekam di penjara.



Berita Hari Ini

Video

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!