Nasional
Share this on:

Jokowi Temui Pimpinan KPK

  • Jokowi Temui Pimpinan KPK
  • Jokowi Temui Pimpinan KPK

BOGOR - Presiden Joko Widodo meminta DPR dan jajaran kementerian yang terlibat dalam pembahasan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUKHP) mempertimbangkan masukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu disampaikan Ketua KPK Agus Rahardjo usai bertemu dengan Presiden di Istana Kepresidenan, Bogor, kemarin (4/7).

Agus mengatakan, dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam tersebut, pihaknya menyampaikan masukan terhadap RKUHP. Pada prinsipnya, KPK mengusulkan agar norma terkait korupsi diatur di luar KUHP. “Saya sampaikan mengenai risiko yang besar. Kemudian insentifnya tidak kelihatan untuk pemberantasan korupsi,” kata Agus usai pertemuan.

Respon Jokowi sendiri, kata dia, sudah menginstruksikan para menteri agar dibahas secara matang dan tidak terpaku pada deadline. Presiden menghapus deadline yang sebelumnya dicanangkan DPR pada 17 Agustus atau bertepatan dengan perayaan HUT RI.

Dalam lanjutan pembahasan, lanjutnya, presiden meminta agar masukan KPK menjadi pertimbangan “Nanti disusun mendapat masukan dari kami. Kemudian sedapat mungkin masukan ditampung, kemudian tidak ada lagi keberatan dari KPK. Intinya begitu,” imbuhnya menirukan Jokowi.

Untuk diketahui, DPR memasukkan norma terkait tindak pidana korupsi ke RKUHP. Namun, rencana tersebut ditolak oleh KPK. Lembaga antirasuah itu menilai pengaturan di KUHP akan memperlemah kelembagaan KPK. Tak puas, KPK beberapa kali menyampaikan surat ke presiden agar norma tersebut dianulir. Pertemuan kemarin sendiri merupakan Janji Presiden Joko Widodo sebagai respon atas surat yang disampaikan KPK.

Komisioner KPK Laode Muhammad Syarif menambahkan, ada sejumlah opsi yang dipikirkan pemerintah. Saat ini, tim dari pemerintah akan akan mempelajarinya lagi lebih intens. Namun secara kelembagaan, pihaknya berharap agar delik korupsi, delik narkoba, teroris dan HAM di atur di luar KUHP.

“Jadi kalau sebenarnya, itu dikeluarkan dari RKUHP ini bisa cepat segera ini kodifikasinya. Nah seperti itu,” ujarnya.

Sementara itu, selain persoalan RKUHP, KPK juga menyampaikan permohonan lain ke Presiden terkait kondisi kesehatan penyidik KPK Novel Baswedan. Menurut Laode, pihaknya meminta pemerintah memberi bantuan tambahan. Sebab kondisi mata kanan Novel saat ini lebih buruk dari mata kirinya. “Dan biayanya kalau hanya asuransi KPK tidak cukup,” imbuhnya. Respon Jokowi terhadap permintaan itu cukup positif. Namun diakui, progres perkembangan kasusnya tidak dibahas dalam pertemuan. (far/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Keluarga Budi Mulya Tagih Janji KPK

Keluarga Budi Mulya Tagih Janji KPK

Keluarga terpidana mantan Deputi Bidang Moneter Bank Indonesia (BI) Budi Mulya kembali mendatangi gedung KPK kemarin (19/9).


Ringtone Jokowi Tidak Melanggar Aturan

Ringtone Jokowi Tidak Melanggar Aturan

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tidak mempermasalahkan nada dering panggilan atau Ring Back Tone (RBT) yang berjudul ”Jokowi Saja”.


Jokowi Bantah Kampanye di Iklan Capaian di Bioskop

Jokowi Bantah Kampanye di Iklan Capaian di Bioskop

Penayangan iklan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menayangkan capaian pemerintah terus mendapat protes dari partai Gerakan Indonesia Raya.


Tepis Isu Tidak Kompak Prabowo-Sandi Temui SBY

Tepis Isu Tidak Kompak Prabowo-Sandi Temui SBY

Pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berupaya menyolidkan tim sukses.


Jokowi Minta Restu Sinta Nuriyah

Jokowi Minta Restu Sinta Nuriyah

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo – Ma’ruf Amin akhirnya mengumumkan nama Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK).


41 Anggota Dewan Jadi Tersangka KPK, DPRD Kota Malang Lumpuh

41 Anggota Dewan Jadi Tersangka KPK, DPRD Kota Malang Lumpuh

DPRD Kota Malang mencatat sejarah. Di antara 45 anggota legislatif aktif, sebanyak 41 orang telah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


KPK Tahan Idrus, Eni Sebut Sofyan Tahu Pembagian Duit Korupsi

KPK Tahan Idrus, Eni Sebut Sofyan Tahu Pembagian Duit Korupsi

Sepekan pasca penetapan Idrus Marham sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan PLTU Mulut Tambang Riau 1, Jumat (31/8) KPK menahan mantan menteri sosia


Temukan Perantara Lain Suap PLTU

Temukan Perantara Lain Suap PLTU

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi adanya perantara lain dalam kasus dugaan suap kesepakatan kerjasama pembangunan proyek PLTU Riau 1.


Jokowi Belum Buka Dokumen Kasus Munir

Jokowi Belum Buka Dokumen Kasus Munir

Aktor intelektual di balik kematian aktivis Munir tak kunjung diproses hukum hingga terpidana pembunuhannya, Pollycarpus Budihari Priyanto.


Setnov Tahu Proyek PLTU Riau

Setnov Tahu Proyek PLTU Riau

Dugaan keterlibatan mantan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) dalam kasus korupsi proyek PLTU Riau 1 coba diurai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).



Berita Hari Ini

Video

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!