Nasional
Share this on:

Jokowi Tolak Revisi PP untuk Korting Hukuman Pelaku Korupsi

  • Jokowi Tolak Revisi PP untuk Korting Hukuman Pelaku Korupsi
  • Jokowi Tolak Revisi PP untuk Korting Hukuman Pelaku Korupsi

JAKARTA - Rencana Menteri Hukum dan HAM merevisi PP 99/2012 Tentang Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan hak warga binaan dipastikan kandas. Presiden Joko Widodo memastikan bakal menolak usulan tersebut. Artinya, persyaratan remisi untuk narapidana kasus korupsi dan kejahatan luar biasa lainnya tidak berubah.

Kepastian itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan sejumlah pakar hukum di Istana Merdeka kemarin (22/9). Jokowi menuturkan, hingga kemarin draf usulan revisi PP 99 belum sampai ke meja dia. Tapi kalau sampai ke meja saya, akan saya sampaikan, saya kembalikan. Saya pastikan, ujarnya.

Sejauh ini, dia memantau perkembangan di media massa mengenai isu tersebut. Dari situ, Jokowi pun sudah mengambil kesimpulan mengenai apa yang hendak diusulkan. Saya belum tahu isinya tapi sudah saya jawab, saya kembalikan, lanjut mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Penolakan yang sama disampaikan Presiden saat usulah itu diajukan pada 2015. Hanya, saat itu dia menyampaikannya tidak secara langsung. Melainkan, melalui Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto. Bahasa yang digunakan adalah menkumham diminta memperhatikan aspirasi masyarakat soal usulan revisi PP tersebut.

Keputusan itu disambut gembira oleh para pakar hukum yang bertemu Jokowi. Tadinya saya mau menyampaikan soal itu (Revisi PP 99), tapi karena Presiden sudah ngomong duluan ya tidak jadi, ujar Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD usai pertemuan sekitar satu jam itu.

Mahfud mengatakan, jauh sebelum pertemuan tersebut dia sudah bersurat kepada presiden untuk memberi masukan mengenai rencana revisi PP 99. Rupanya, sikap presiden sudah jelas. Bahkan, dia menjelaskan hal tersebut pada pembukaan saat menerima sekitar 25 pakar hukum.

Secara umum, tutur Mahfud, dalam pertemuan tersebut Presiden meminta masukan dari para pakar mengenai hukum Indonesia ke depan. Tentang reformasi penegakan hukum dan pembuatran roadmap atau peta jalan untuk perbaikan hukum, lanjut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Mahfud menjelaskan, tidak semua yang diekspose pemerintah itu merupakan keputusan final presiden. Sebagian memang dikeluarkan agar bisa dikritisi dan mendapat masukan dari para pakar. Banyak hal yang disampaikan oleh ara pakar, namun salah satunyatetap pada pemberantasan korupsi.

Berdasarkan berbagai survei, beberapa waktu belakangan terasa ada pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi. Misalnya, hukuman untuk koruptor itu rata-rata cuma dua tahun satu bulan, tuturnya. Yang tertinggi terjadi pada 2011, dengan rata-rata masa hukuman 2 tahun 11 bulan.

Begitu pula upaya mervisi UU KPK,termasuk di dalamya mempersoalkan penyadapan. Padahal, penyadapan merupakan alat paling efektif unuk membongkar korupsi. Dan selama ini, 100 persen penyadapan itu benar, tambahnya. Tidak ada tersangka hasil penyadapan yang bisa bebas di pengadilan tingkat manapun. (byu/zul/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

KPK Umbar Penyelidikan Newmont

KPK Umbar Penyelidikan Newmont

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka-bukaan soal penyelidikan dugaan korupsi penjualan saham PT Newmont Nusa Tenggara kepada PT Amman Mineral Internasional.


Kemenkeu Janji Dana Talangan untuk BPJS Keluar Senin

Kemenkeu Janji Dana Talangan untuk BPJS Keluar Senin

Hingga kemarin (21/9) BPJS Kesehatan belum menerima dana bailout dari pemerintah sebesar Rp 4,9 triliun.


Pajak Rokok Tak Mampu Tutupi Defisit BPJS Kesehatan

Pajak Rokok Tak Mampu Tutupi Defisit BPJS Kesehatan

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang mengatur penggunaan pajak rokok untuk BPJS Kesehatan memang telah berlaku.


Jokowi Tunjuk Darmin Tengahi Konflik Mendag-Bulog

Jokowi Tunjuk Darmin Tengahi Konflik Mendag-Bulog

Perseturuan antara Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dengan Direktur Utama Perum Bulog Komjen Purn Budi Waseso (Buwas) akhirnya sampai ke telinga Presiden


Cukai Rokok untuk BPJS disetujui Daerah

Cukai Rokok untuk BPJS disetujui Daerah

Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara terkait keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Jaminan Kesehatan.


Ringtone Jokowi Tidak Melanggar Aturan

Ringtone Jokowi Tidak Melanggar Aturan

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tidak mempermasalahkan nada dering panggilan atau Ring Back Tone (RBT) yang berjudul ”Jokowi Saja”.


Cukai Rokok untuk Tutupi Defisit BPJS Kesehatan

Cukai Rokok untuk Tutupi Defisit BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan akhirnya memang mendapat dana talangan Rp4,9 triliun dari defisit Rp7 triliun. Tapi itu hanya solusi jangka pendek.


BPJS Kesehatan Defisit Rp7 Triliun

BPJS Kesehatan Defisit Rp7 Triliun

Rapat pengucuran dana Rp4,993 triliun untuk talangan defisit BPJS Kesehatan berlangsung cukup alot di Komisi IX DPR kemarin (17/9).


Jokowi Bantah Kampanye di Iklan Capaian di Bioskop

Jokowi Bantah Kampanye di Iklan Capaian di Bioskop

Penayangan iklan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menayangkan capaian pemerintah terus mendapat protes dari partai Gerakan Indonesia Raya.


Padamkan Kebakaran Sindoro Sumbing, BNPB Kerahkan Helikopter ke Temanggung

Padamkan Kebakaran Sindoro Sumbing, BNPB Kerahkan Helikopter ke Temanggung

BNPB memobilisasi salah satu helikopternya ke pangkalan penanggulangan Karhutla di Temanggung, Jawa Tengah untuk membantu proses pemadaman api.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!