Nasional
Share this on:

Jokowi Tolak Revisi PP untuk Korting Hukuman Pelaku Korupsi

  • Jokowi Tolak Revisi PP untuk Korting Hukuman Pelaku Korupsi
  • Jokowi Tolak Revisi PP untuk Korting Hukuman Pelaku Korupsi

JAKARTA - Rencana Menteri Hukum dan HAM merevisi PP 99/2012 Tentang Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan hak warga binaan dipastikan kandas. Presiden Joko Widodo memastikan bakal menolak usulan tersebut. Artinya, persyaratan remisi untuk narapidana kasus korupsi dan kejahatan luar biasa lainnya tidak berubah.

Kepastian itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan sejumlah pakar hukum di Istana Merdeka kemarin (22/9). Jokowi menuturkan, hingga kemarin draf usulan revisi PP 99 belum sampai ke meja dia. Tapi kalau sampai ke meja saya, akan saya sampaikan, saya kembalikan. Saya pastikan, ujarnya.

Sejauh ini, dia memantau perkembangan di media massa mengenai isu tersebut. Dari situ, Jokowi pun sudah mengambil kesimpulan mengenai apa yang hendak diusulkan. Saya belum tahu isinya tapi sudah saya jawab, saya kembalikan, lanjut mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Penolakan yang sama disampaikan Presiden saat usulah itu diajukan pada 2015. Hanya, saat itu dia menyampaikannya tidak secara langsung. Melainkan, melalui Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto. Bahasa yang digunakan adalah menkumham diminta memperhatikan aspirasi masyarakat soal usulan revisi PP tersebut.

Keputusan itu disambut gembira oleh para pakar hukum yang bertemu Jokowi. Tadinya saya mau menyampaikan soal itu (Revisi PP 99), tapi karena Presiden sudah ngomong duluan ya tidak jadi, ujar Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD usai pertemuan sekitar satu jam itu.

Mahfud mengatakan, jauh sebelum pertemuan tersebut dia sudah bersurat kepada presiden untuk memberi masukan mengenai rencana revisi PP 99. Rupanya, sikap presiden sudah jelas. Bahkan, dia menjelaskan hal tersebut pada pembukaan saat menerima sekitar 25 pakar hukum.

Secara umum, tutur Mahfud, dalam pertemuan tersebut Presiden meminta masukan dari para pakar mengenai hukum Indonesia ke depan. Tentang reformasi penegakan hukum dan pembuatran roadmap atau peta jalan untuk perbaikan hukum, lanjut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Mahfud menjelaskan, tidak semua yang diekspose pemerintah itu merupakan keputusan final presiden. Sebagian memang dikeluarkan agar bisa dikritisi dan mendapat masukan dari para pakar. Banyak hal yang disampaikan oleh ara pakar, namun salah satunyatetap pada pemberantasan korupsi.

Berdasarkan berbagai survei, beberapa waktu belakangan terasa ada pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi. Misalnya, hukuman untuk koruptor itu rata-rata cuma dua tahun satu bulan, tuturnya. Yang tertinggi terjadi pada 2011, dengan rata-rata masa hukuman 2 tahun 11 bulan.

Begitu pula upaya mervisi UU KPK,termasuk di dalamya mempersoalkan penyadapan. Padahal, penyadapan merupakan alat paling efektif unuk membongkar korupsi. Dan selama ini, 100 persen penyadapan itu benar, tambahnya. Tidak ada tersangka hasil penyadapan yang bisa bebas di pengadilan tingkat manapun. (byu/zul/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Lima Tersangka Pengeroyokan Anggota TNI Diamankan

Lima Tersangka Pengeroyokan Anggota TNI Diamankan

Polisi bergerak cepat mengamankan lima pelaku pengeroyokan dua anggota TNI Kapten-AL Komarudin dengan Pratu Rivo Nanda yang diketahui sebagai anggota Paspampres


Tiga Pengeroyok Ditangkap, Polisi Belum Bersedia Sebut Pelaku Perusakan Mapolsek

Tiga Pengeroyok Ditangkap, Polisi Belum Bersedia Sebut Pelaku Perusakan Mapolsek

Polisi fokus mengejar pengeroyok anggota TNI-AL Kapten Komaruddin dengan anggota Paspampres Pratu Rivo Nanda di Jakarta Timur.


Diperiksa KPK, Demiz Sebut Nama Jokowi

Diperiksa KPK, Demiz Sebut Nama Jokowi

Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Deddy Mizwar (Demiz) memenuhi panggilan KPK kemarin (12/12).


Polisi Tangkap 44 Orang Papua

Polisi Tangkap 44 Orang Papua

Masyarakat Papua tampaknya masih terkecoh dengan upaya untuk memecah belah dengan merayakan 1 Desember sebagai hari kemerdekaan.


600 Hari Kasus Penyerangan Novel Belum Terungkap

600 Hari Kasus Penyerangan Novel Belum Terungkap

Keluarga besar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hampir putus asa.


Neneng Sudah Kembalikan Rp4,9 Miliar

Neneng Sudah Kembalikan Rp4,9 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua orang tersangka kasus dugaan suap penerbitan izin pembangunan proyek Meikarta kemarin (23/11).


Zola Minta Hukuman Ringan

Zola Minta Hukuman Ringan

Sidang pembacaan nota pembelaan atau pledoi Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola Zulkifli berlangsung di Pengadilan Tipikor, Jakarta Kamis (22/11).


141 Kepala Desa Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Dana Desa

141 Kepala Desa Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Dana Desa

Tata kelola dana desa belum sepenuhnya bebas dari korupsi. Justru sebaliknya, tren kasus rasuah kian meningkat dari tahun ke tahun.


Duit Dugaan Korupsi Bupati Pakpak Bharat untuk "Amankan" Kasus Istri

Duit Dugaan Korupsi Bupati Pakpak Bharat untuk "Amankan" Kasus Istri

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Pakpak Bharat, Sumut, Remigo Yolando Berutu, kemarin (18/11).


Nuril Disarankan untuk Balik Melapor

Nuril Disarankan untuk Balik Melapor

Putusan Kasasi Nomor 574K/Pid.Sus/2018 yang diketok Hakim Agung Sri Murwahyuni atas terdakwa Baiq Nuril Maknun mendapat beragam reaksi.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!