Nasional
Share this on:

Jokowi Tolak Revisi PP untuk Korting Hukuman Pelaku Korupsi

  • Jokowi Tolak Revisi PP untuk Korting Hukuman Pelaku Korupsi
  • Jokowi Tolak Revisi PP untuk Korting Hukuman Pelaku Korupsi

JAKARTA - Rencana Menteri Hukum dan HAM merevisi PP 99/2012 Tentang Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan hak warga binaan dipastikan kandas. Presiden Joko Widodo memastikan bakal menolak usulan tersebut. Artinya, persyaratan remisi untuk narapidana kasus korupsi dan kejahatan luar biasa lainnya tidak berubah.

Kepastian itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan sejumlah pakar hukum di Istana Merdeka kemarin (22/9). Jokowi menuturkan, hingga kemarin draf usulan revisi PP 99 belum sampai ke meja dia. Tapi kalau sampai ke meja saya, akan saya sampaikan, saya kembalikan. Saya pastikan, ujarnya.

Sejauh ini, dia memantau perkembangan di media massa mengenai isu tersebut. Dari situ, Jokowi pun sudah mengambil kesimpulan mengenai apa yang hendak diusulkan. Saya belum tahu isinya tapi sudah saya jawab, saya kembalikan, lanjut mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Penolakan yang sama disampaikan Presiden saat usulah itu diajukan pada 2015. Hanya, saat itu dia menyampaikannya tidak secara langsung. Melainkan, melalui Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto. Bahasa yang digunakan adalah menkumham diminta memperhatikan aspirasi masyarakat soal usulan revisi PP tersebut.

Keputusan itu disambut gembira oleh para pakar hukum yang bertemu Jokowi. Tadinya saya mau menyampaikan soal itu (Revisi PP 99), tapi karena Presiden sudah ngomong duluan ya tidak jadi, ujar Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD usai pertemuan sekitar satu jam itu.

Mahfud mengatakan, jauh sebelum pertemuan tersebut dia sudah bersurat kepada presiden untuk memberi masukan mengenai rencana revisi PP 99. Rupanya, sikap presiden sudah jelas. Bahkan, dia menjelaskan hal tersebut pada pembukaan saat menerima sekitar 25 pakar hukum.

Secara umum, tutur Mahfud, dalam pertemuan tersebut Presiden meminta masukan dari para pakar mengenai hukum Indonesia ke depan. Tentang reformasi penegakan hukum dan pembuatran roadmap atau peta jalan untuk perbaikan hukum, lanjut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Mahfud menjelaskan, tidak semua yang diekspose pemerintah itu merupakan keputusan final presiden. Sebagian memang dikeluarkan agar bisa dikritisi dan mendapat masukan dari para pakar. Banyak hal yang disampaikan oleh ara pakar, namun salah satunyatetap pada pemberantasan korupsi.

Berdasarkan berbagai survei, beberapa waktu belakangan terasa ada pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi. Misalnya, hukuman untuk koruptor itu rata-rata cuma dua tahun satu bulan, tuturnya. Yang tertinggi terjadi pada 2011, dengan rata-rata masa hukuman 2 tahun 11 bulan.

Begitu pula upaya mervisi UU KPK,termasuk di dalamya mempersoalkan penyadapan. Padahal, penyadapan merupakan alat paling efektif unuk membongkar korupsi. Dan selama ini, 100 persen penyadapan itu benar, tambahnya. Tidak ada tersangka hasil penyadapan yang bisa bebas di pengadilan tingkat manapun. (byu/zul/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pelaku Teror Jogja-Indramayu-Surabaya Terhubung

Pelaku Teror Jogja-Indramayu-Surabaya Terhubung

Aksi sejumlah terduga teroris dalam baku tembak di Jogja dan serangan di Mapolres Indramayu merupakan risiko atas langkah kepolisian mencegah teror.


Kapolri: Polisi Tidak Boleh Pukul Pelaku Kejahatan

Kapolri: Polisi Tidak Boleh Pukul Pelaku Kejahatan

Kapolri Jenderal Tito Karnavian angkat bicara terkait kasus pemukulan yang dilakukan AKBP Yusuf kepada seorang ibu dan anak.


Digitalisasi Televisi Dimulai Lagi

Digitalisasi Televisi Dimulai Lagi

Setelah sempat padam, rencana untuk digitalisasi saluran televisi di indonesia kembali dihidupkan oleh pemerintah.


Soal Cawapres Jokowi, Megawati Lebih Menentukan

Soal Cawapres Jokowi, Megawati Lebih Menentukan

Sosok calon wakil presiden untuk Joko Widodo memang masih ramai dibicarakan. Terakhir, muncul rumor 10 kandidat yang sudah masuk ke kantong Jokowi.


Tahun Ini Tidak Ada APBN Perubahan

Tahun Ini Tidak Ada APBN Perubahan

Pemerintahan memutuskan untuk tidak melakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018.


KPK Kantongi Bukti Komunikasi Kasus AcehKPK Kantongi Bukti Komunikasi Kasus Aceh

KPK Kantongi Bukti Komunikasi Kasus AcehKPK Kantongi Bukti Komunikasi Kasus Aceh

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami bukti-bukti dalam kasus dugaan rasuah di Aceh.


Indonesia Mulai Loby AS

Indonesia Mulai Loby AS

Mata pemerintah dan pelaku usaha kini tertuju pada sengitnya perang dagang antara dua raksasa ekonomi dunia, Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok.


KPK Banding Putusan Fredrich

KPK Banding Putusan Fredrich

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk mengajukan banding atas putusan hakim dalam perkara mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi.


Alhamdulillah, TKW Asal Karawang Lolos dari Ancaman Hukuman Pancung

Alhamdulillah, TKW Asal Karawang Lolos dari Ancaman Hukuman Pancung

Kabar melagakan disampaikan KBRI Riyadh. Nurkoyah Marsan Dasar, WNI asal Rengasdengklok, Karawang, dinyatakan bebas dari ancaman hukuman mati.


Jokowi Temui Pimpinan KPK

Jokowi Temui Pimpinan KPK

Presiden Joko Widodo meminta DPR dan jajaran kementerian yang terlibat dalam pembahasan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUKHP).



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!