Nasional
Share this on:

Jokowi Tolak Revisi PP untuk Korting Hukuman Pelaku Korupsi

  • Jokowi Tolak Revisi PP untuk Korting Hukuman Pelaku Korupsi
  • Jokowi Tolak Revisi PP untuk Korting Hukuman Pelaku Korupsi

JAKARTA - Rencana Menteri Hukum dan HAM merevisi PP 99/2012 Tentang Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan hak warga binaan dipastikan kandas. Presiden Joko Widodo memastikan bakal menolak usulan tersebut. Artinya, persyaratan remisi untuk narapidana kasus korupsi dan kejahatan luar biasa lainnya tidak berubah.

Kepastian itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan sejumlah pakar hukum di Istana Merdeka kemarin (22/9). Jokowi menuturkan, hingga kemarin draf usulan revisi PP 99 belum sampai ke meja dia. Tapi kalau sampai ke meja saya, akan saya sampaikan, saya kembalikan. Saya pastikan, ujarnya.

Sejauh ini, dia memantau perkembangan di media massa mengenai isu tersebut. Dari situ, Jokowi pun sudah mengambil kesimpulan mengenai apa yang hendak diusulkan. Saya belum tahu isinya tapi sudah saya jawab, saya kembalikan, lanjut mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Penolakan yang sama disampaikan Presiden saat usulah itu diajukan pada 2015. Hanya, saat itu dia menyampaikannya tidak secara langsung. Melainkan, melalui Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto. Bahasa yang digunakan adalah menkumham diminta memperhatikan aspirasi masyarakat soal usulan revisi PP tersebut.

Keputusan itu disambut gembira oleh para pakar hukum yang bertemu Jokowi. Tadinya saya mau menyampaikan soal itu (Revisi PP 99), tapi karena Presiden sudah ngomong duluan ya tidak jadi, ujar Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD usai pertemuan sekitar satu jam itu.

Mahfud mengatakan, jauh sebelum pertemuan tersebut dia sudah bersurat kepada presiden untuk memberi masukan mengenai rencana revisi PP 99. Rupanya, sikap presiden sudah jelas. Bahkan, dia menjelaskan hal tersebut pada pembukaan saat menerima sekitar 25 pakar hukum.

Secara umum, tutur Mahfud, dalam pertemuan tersebut Presiden meminta masukan dari para pakar mengenai hukum Indonesia ke depan. Tentang reformasi penegakan hukum dan pembuatran roadmap atau peta jalan untuk perbaikan hukum, lanjut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Mahfud menjelaskan, tidak semua yang diekspose pemerintah itu merupakan keputusan final presiden. Sebagian memang dikeluarkan agar bisa dikritisi dan mendapat masukan dari para pakar. Banyak hal yang disampaikan oleh ara pakar, namun salah satunyatetap pada pemberantasan korupsi.

Berdasarkan berbagai survei, beberapa waktu belakangan terasa ada pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi. Misalnya, hukuman untuk koruptor itu rata-rata cuma dua tahun satu bulan, tuturnya. Yang tertinggi terjadi pada 2011, dengan rata-rata masa hukuman 2 tahun 11 bulan.

Begitu pula upaya mervisi UU KPK,termasuk di dalamya mempersoalkan penyadapan. Padahal, penyadapan merupakan alat paling efektif unuk membongkar korupsi. Dan selama ini, 100 persen penyadapan itu benar, tambahnya. Tidak ada tersangka hasil penyadapan yang bisa bebas di pengadilan tingkat manapun. (byu/zul/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Jadi Tersangka Suap, Dua Pejabat Kemenag Diberhentikan

Jadi Tersangka Suap, Dua Pejabat Kemenag Diberhentikan

Sepakan pasca operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Agama memberhentikan sementara dua pejabatnya yang ikut diamankan.


OTT di BSD City Tak Mengarah ke Kepala Daerah

OTT di BSD City Tak Mengarah ke Kepala Daerah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak mau tergesa-gesa dalam menyampaikan infromasi terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di kawasan BSD City, Se


OTT Lagi, KPK Amankan Empat Orang

OTT Lagi, KPK Amankan Empat Orang

Belum juga reda kasus penangkapan dugaan seleksi jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) RI, Romahurmuziy alias Romy, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali


Romy Sebut Nama Seorang Kiai dan Gubernur Jatim

Romy Sebut Nama Seorang Kiai dan Gubernur Jatim

Tersangka kasus dugaan suap korupsi seleksi jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) RI, Romahurmuziy alias Romy, akhirnya menjalani pemeriksaan perdana, Jumat (2


Baku Tembak, Tiga Terduga Teroris Tewas

Baku Tembak, Tiga Terduga Teroris Tewas

Tiga pelaku terduga terorisme yang diklaim sebagai anggota Mujahiddin Indonesia Timur (MIT) tewas dalam baku tembak di Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, Kamis (2


Sulit Tidur, Romy Batal Diperiksa

Sulit Tidur, Romy Batal Diperiksa

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan perdana kasus dugaan suap seleksi jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) RI.


Soal Uang Sitaaan, Menag Lukman Memilih Bungkam

Soal Uang Sitaaan, Menag Lukman Memilih Bungkam

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin hemat bicara dan terkesan menghindar, ketika disinggung terkait uang yang disita penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK


Pemberian Suap Dirancang Dalam Tiga Kamar Hotel di Semarang

Pemberian Suap Dirancang Dalam Tiga Kamar Hotel di Semarang

Untuk melancarkan transaksi pemberian suap dari Bupati Kebumen Yahya Fuad yang mencapai Rp4,8 miliar, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan memesan tiga kamar hotel


Pengumuman PPPK Ditunggu

Pengumuman PPPK Ditunggu

Pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk formasi guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian harap bersabar.


Uang di Laci Meja Menag Teridentifikasi

Uang di Laci Meja Menag Teridentifikasi

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mengungkap besaran uang yang mereka sita dari ruang kerja Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!