Nasional
Share this on:

Jokowi Tolak Revisi PP untuk Korting Hukuman Pelaku Korupsi

  • Jokowi Tolak Revisi PP untuk Korting Hukuman Pelaku Korupsi
  • Jokowi Tolak Revisi PP untuk Korting Hukuman Pelaku Korupsi

JAKARTA - Rencana Menteri Hukum dan HAM merevisi PP 99/2012 Tentang Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan hak warga binaan dipastikan kandas. Presiden Joko Widodo memastikan bakal menolak usulan tersebut. Artinya, persyaratan remisi untuk narapidana kasus korupsi dan kejahatan luar biasa lainnya tidak berubah.

Kepastian itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan sejumlah pakar hukum di Istana Merdeka kemarin (22/9). Jokowi menuturkan, hingga kemarin draf usulan revisi PP 99 belum sampai ke meja dia. Tapi kalau sampai ke meja saya, akan saya sampaikan, saya kembalikan. Saya pastikan, ujarnya.

Sejauh ini, dia memantau perkembangan di media massa mengenai isu tersebut. Dari situ, Jokowi pun sudah mengambil kesimpulan mengenai apa yang hendak diusulkan. Saya belum tahu isinya tapi sudah saya jawab, saya kembalikan, lanjut mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Penolakan yang sama disampaikan Presiden saat usulah itu diajukan pada 2015. Hanya, saat itu dia menyampaikannya tidak secara langsung. Melainkan, melalui Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto. Bahasa yang digunakan adalah menkumham diminta memperhatikan aspirasi masyarakat soal usulan revisi PP tersebut.

Keputusan itu disambut gembira oleh para pakar hukum yang bertemu Jokowi. Tadinya saya mau menyampaikan soal itu (Revisi PP 99), tapi karena Presiden sudah ngomong duluan ya tidak jadi, ujar Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD usai pertemuan sekitar satu jam itu.

Mahfud mengatakan, jauh sebelum pertemuan tersebut dia sudah bersurat kepada presiden untuk memberi masukan mengenai rencana revisi PP 99. Rupanya, sikap presiden sudah jelas. Bahkan, dia menjelaskan hal tersebut pada pembukaan saat menerima sekitar 25 pakar hukum.

Secara umum, tutur Mahfud, dalam pertemuan tersebut Presiden meminta masukan dari para pakar mengenai hukum Indonesia ke depan. Tentang reformasi penegakan hukum dan pembuatran roadmap atau peta jalan untuk perbaikan hukum, lanjut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Mahfud menjelaskan, tidak semua yang diekspose pemerintah itu merupakan keputusan final presiden. Sebagian memang dikeluarkan agar bisa dikritisi dan mendapat masukan dari para pakar. Banyak hal yang disampaikan oleh ara pakar, namun salah satunyatetap pada pemberantasan korupsi.

Berdasarkan berbagai survei, beberapa waktu belakangan terasa ada pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi. Misalnya, hukuman untuk koruptor itu rata-rata cuma dua tahun satu bulan, tuturnya. Yang tertinggi terjadi pada 2011, dengan rata-rata masa hukuman 2 tahun 11 bulan.

Begitu pula upaya mervisi UU KPK,termasuk di dalamya mempersoalkan penyadapan. Padahal, penyadapan merupakan alat paling efektif unuk membongkar korupsi. Dan selama ini, 100 persen penyadapan itu benar, tambahnya. Tidak ada tersangka hasil penyadapan yang bisa bebas di pengadilan tingkat manapun. (byu/zul/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

15 Anggota Dewan Kembalikan Uang Suap

15 Anggota Dewan Kembalikan Uang Suap

Pengusutan dugaan suap masal DPRD Sumatera Utara (Sumut) terus dikebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Bos Pabrik Miras Pembunuh 51 Orang Dibekuk

Bos Pabrik Miras Pembunuh 51 Orang Dibekuk

Polda Jawa Barat yang bertekad untuk membongkar habis pabrik miras Cicalengka berhasil membekuk bos pabrik pembunuh 51 orang.


Cuti Lebaran Ditambah Tiga Hari

Cuti Lebaran Ditambah Tiga Hari

Revisi surat keputusan bersama (SKB) 3 menteri tentang cuti bersama dan libur nasional kemarin diteken.


Percepat Revisi UU Perkawinan

Percepat Revisi UU Perkawinan

Kasus dua siswa SMP yang memenangkan permohonan ke Pengadilan Agama Bantaeng Sulawesi Selatan untuk melangsungkan pernikahan.


Buruan, Tiket Kereta Tambahan Mudik Mulai Dijual Hari Ini

Buruan, Tiket Kereta Tambahan Mudik Mulai Dijual Hari Ini

Hari ini PT Kereta Api Indonesia mulai menjual tiket untuk kereta tambahan periode perjalanan masa mudik lebaran.


Mahfud MD: Mari Doakan Pak Boediono

Mahfud MD: Mari Doakan Pak Boediono

Mantan Ketua MK Mahfud MD tidak yakin Wakil Presiden RI 2009–2014 Boediono benar-benar terlibat dalam kasus korupsi bailout Bank Century pada 2008.


Tol Jakarta-Surabaya Siap Digunakan untuk Mudik

Tol Jakarta-Surabaya Siap Digunakan untuk Mudik

Mudik lebaran memang masih lama. Namun kementerian terkait telah melakukan berbagai persiapan.


Kesiapan Mudik Lebaran Terus Dicek

Kesiapan Mudik Lebaran Terus Dicek

Pemerintah terus menyiapkan sarana untuk mudik lebaran nanti. PT Kereta Api Indonesia melakukan pengecekan di sepanjang jalur selatan dan utara Pulau Jawa.


Facebook Masih Belum Patuh

Facebook Masih Belum Patuh

Facebook belum sepenuhnya mematuhi instruksi Kominfo untuk menutup (shut down) seluruh aplikasi yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.


Sudah Setahun, Kasus Novel Masih Gelap

Sudah Setahun, Kasus Novel Masih Gelap

Kabut misteri masih menyelimuti kasus penyiraman air keras penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!