Nasional
Share this on:

Jumlah Komodo Kian Sedikit, Pulau Komodo Bisa Ditutup 2020

  • Jumlah Komodo Kian Sedikit, Pulau Komodo Bisa Ditutup 2020
  • Jumlah Komodo Kian Sedikit, Pulau Komodo Bisa Ditutup 2020

Salah satu komodo KBS beristirahat di kandangnya.(Frizal/Jawa Pos)

JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam waktu dekat akan membentuk tim terpadu untuk melakukan kajian tentang kemungkinan penutupan sementara Pulau Komodo di kawasan Taman Nasional (TN) Komodo.

Hal tersebut dilakukan setelah melihat populasi Komodo yang terus menunjukkan tren penurunan dalam 2 tahun terakhir. Diperkirakan, penurunan populasi disebabkan perburuan rusa dan kerbau yang merupakan mangsa utama komodo.

Selain itu, tim terpadu juga akan membuat prediksi masa depan pengelolaan TN Komodo sebagai kawasan eksklusif. Tim akan terdiri dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), bersama Pemprov NTT, Pemkab Manggarai Barat.

“Setelah nanti terbentuk, tim terpadu ini akan segera bekerja melaporkan hasil kajiannya kepada Menteri LHK paling tidak pada Juli 2019,” kata Dirjen KSDAE Wiratno kemarin (6/2).

Penutupan atau pembukaan kembali suatu kawasan konservasi diputuskan atas pertimbangan ilmiah dan kondisi tertentu. Untuk TN Komodo, tim terpadu akan memberikan rekomendasi kepada KLHK melalui Direktorat Jenderal KSDAE pada bulan Agustus 2019.

Wiratno menjelaskan, jika tim memutuskan Pulau Komodo harus ditutup, paket wisata yang telah terlanjur dipasarkan tetap dapat dilanjutkan, kecuali di Pulau Komodo. Penutupan akan berlaku efektif mulai Januari 2020 sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

"Yang ditutup hanya Pulau Komodo, tidak semua kawasan TN Komodo. Turis masih bisa melihat Komodo di Pulau Rinca dan di beberapa tempat lainnya," Ujar Wiratno.

Hal lain yang disepakati adalah pengaturan pintu masuk jalur kapal dan penjualan tiket masuk menuju TN Komodo akan ditetapkan melalui satu pintu, yaitu Pelabuhan Labuhan Bajo. Selama ini banyak kapal-kapal wisatawan yang berasal dari Lombok maupun Bali.

Pengawasan dan kontrol terhadap aktivitas pariwisata juga akan ditingkatkan, seperti pada aktivitas melihat satwa Komodo, snorkling, diving, serta kegiatan lainnya.

Wiratno juga mengkaji opsi menaikkan retribusi masuk kawasan wisata TN Komodo. Karena biaya konservasi yang relatif mahal. Juga untuk sedikit menekan kunjungan turis ke Pulau Komodo dan sekitarnya. “Kita hitung willingness to pay para pengunjung itu sekitar Rp. 3 juta, sementara sekarang biaya masuk TN Komodo Cuma Rp. 150 ribu,” katanya.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemprov NTT Alexander Sena mengungkapkan berdasarkan catatan Pemprov, tercatat populasi Komodo di Pulau Komodo tercatat sekitar 3.000 ekor di tahun 2015. Jumlah tersebut menurun menjadi sekitar 2.800 pada tahun 2018.

“Kami meyakini ini ada kaitannya dengan kegiatan perburuan rusa yang dilakukan secara liar,” katanya.

Sena menambahkan, pihak Pemprov akan mempertimbangkan semua dampak ekonomi yang ditimbulkan jika Pulau Komodo ditutup. (tau/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pilkada Serentak 2020 Dibayang-bayangi Koruptor

Pilkada Serentak 2020 Dibayang-bayangi Koruptor

Bayang-bayang mantan koruptor menjadi peserta pemilu masih jadi momok menakutkan. Regulasi yang sempat diwacanakan belum juga terealisasi.


Tak Dapat WTP, Jokowi Minta Kementerian Perbaiki Diri

Tak Dapat WTP, Jokowi Minta Kementerian Perbaiki Diri

Alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam RAPBN TA 2020 disetujui Komisi V DPR RI sebesar Rp120,21 triliun.


Imam Nahrawi Pamitan, Jokowi Bisa Pilih Orang Baru atau Plt

Imam Nahrawi Pamitan, Jokowi Bisa Pilih Orang Baru atau Plt

Menpora Imam Nahrawi resmi mundur dari jabatannya, Kamis (19/9). Ini setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dana hibah KONI oleh KPK.


Hamili Pacar tapi Tak Dinikahi Bisa Dipidana Empat Tahun

Hamili Pacar tapi Tak Dinikahi Bisa Dipidana Empat Tahun

Komisi III DPR RI dan pemerintah secara marathon menggelar pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).


Aksi Kritisi Sikap Jokowi

Aksi Kritisi Sikap Jokowi

Kendati aksi protes kian masif, Rapat Paripurna DPR RI ke-9 Masa Persidangan I periode 2019-2020 telah menyetujui dan mengesahkan Revisi UU Nomor 30 tahun 2002


Kabut Asap Kian Buruk, Warga Kirim Surat Terbuka ke Presiden

Kabut Asap Kian Buruk, Warga Kirim Surat Terbuka ke Presiden

Sebanyak 10 perusahaan disegel Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).


Kabut asap Kian Tebal, Sejumlah Kota Lumpuh

Kabut asap Kian Tebal, Sejumlah Kota Lumpuh

Asap dari kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di wilayah Provinsi Riau sudah menyebar ke negara tetangga.


Jabatan Baru Firli Tak Bisa Diganggu Gugat

Jabatan Baru Firli Tak Bisa Diganggu Gugat

Irjen Pol Firli Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK periode 2019-2023 melalui voting anggota Komisi III DPR.


Bukan Mandataris, KPK Tak Bisa Serahkan Tanggungjawab ke Presiden

Bukan Mandataris, KPK Tak Bisa Serahkan Tanggungjawab ke Presiden

Langkah sebagian pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan tanggungjawab ke Presiden Joko Widodo sebagai langkah yang salah.


Pilkada 2020, Parpol Harus Terbuka

Pilkada 2020, Parpol Harus Terbuka

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang akan dilaksanakan tahun depan diharapkan bisa menghasilkan pemimpin terbaik.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!