Nasional
Share this on:

Kabar Baik, 150 Ribu Guru Honorer Berpeluang Menjadi PPPK

  • Kabar Baik, 150 Ribu Guru Honorer Berpeluang Menjadi PPPK
  • Kabar Baik, 150 Ribu Guru Honorer Berpeluang Menjadi PPPK

JAKARTA - Hasil rapat kerja antara Kemendikbud, Kementerian PAN-RB, Kemenkeu, Kemendagri, dengan Komisi X DPR kemarin (12/12) membawa angin segar bagi ratusan ribu guru honorer. Hasil rapat menyimpulkan sebanyak 150.669 guru honorer diberi kesempatan ikut seleksi menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun depan.

Rapat sempat alot karena ada 74.794 guru honorer yang belum S1 atau D-IV. Padahal syarat untuk menjadi guru sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, minimal berijazah sarjana atau D-IV.

Akhirnya diputuskan bahwa bagi guru-guru tersebut untuk tetap menyelesaikan gelar sarjana untuk bisa ikut seleksi PPPK. Alasannya pemeritah tidak ingin melanggar undang-undang.

Lantas kapan seleksi menjadi PPPK bagi guru honorer tersebut bisa dijalankan? "Saya tidak tahu boleh disampaikan atau tidak. Insyaallah Februari akan kita buka penerimaan rekrutmen PPPK. Mudah-mudahan bisa terlaksana," kata Mendikbud Muhadjir Effendy.

Terkait dengan berapa kuota lowongan PPPK yang tersedia nanti, dia mengatakan masih membahasnya dengan lintas kementerian. Sebab terkait dengan kondisi keuangan negara.

Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian PAN-RB Setiawan Wangsaatmaja menegaskan pembukaan rekrutmen PPPK tahun depan sampai sekarang terus dibahas. Sebab masih terkait dengan dua hal teknis. Yakni terkait teknis anggaran dan jumlah kuotanya.

"Kami inginkan tiga bulan ke depan (selesai, Red). Maret maksimal," jelasnya.

Dia menegaskan sampai sekarang Kementerian PAN-RB belum bisa memastikan berapa kuota PPPK dari pelamar guru honorer yang bakal tersedia. Sebab Kementerian PAN-RB masih menunggu penjelasan teknis terkait ketersediaan anggaran dari Kemenkeu.

Kementerian PAN-RB sudah berkirim surat ke Kemenkeu untuk meminta penjelasan soal kondisi keuangan tahun depan. Dikaitkan dengan seberapa kuat negara membayar gaji dan tunjangan PPPK.

Dia lantas menjelaskan beberapa pertanyaan lain tentang rekrutmen PPPK. Setiawan menegaskan tes PPPK hanya dilakukan sekali selama masa kontrak. Jadi tes tidak digelar setiap tahun.

Kemudian durasi kontraknya bisa sepuluh tahun atau bahkan lebih panjang lagi. Ketentuan soal durasi kontrak guru PPPK masih dibahas dengan Kemendikbud dan nanti bakal dituangkan dalam Peraturan Menteri PAN-RB.

Lalu guru atau tenaga ASN kategori PPPK lainnya tidak hanya mendapatkan gaji layaknya PNS. Tetapi juga mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan kecelakaan kerja. Terkait dengan penegakan disiplin, tidak ada pembedaan antara PNS maupun ASN

Setiawan mengatakan jika ada PNS yang sering bolos, sanksinya bisa sampai pemecatan. Begitupun dengan PPPK yang sering tidak masuk kantor, juga bisa disanksi sampai pemberhentian. "Keduannya ASN (PNS dan PPPK, Red) harus tetap berkinerja. Kalau tidak berkinerja, kenapa dipertahankan," pungkasnya. (wan/agm/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

94 Guru Dikirim ke Perbatasan Malaysia

94 Guru Dikirim ke Perbatasan Malaysia

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengirim sebanyak 94 guru untuk mengajar di sejumlah Community Learning Center (CLC) yang berbatasan langsun


Lima Kandidat Berpeluang Jadi Jaksa Agung

Lima Kandidat Berpeluang Jadi Jaksa Agung

Kasak kusuk calon menteri dan pejabat tinggi lainnya ramai diperbincangkan. Salah satunya untuk posisis Jaksa Agung.


KPU Usul Tata Kelola Pemilu Diubah

KPU Usul Tata Kelola Pemilu Diubah

Jika pemilihan presiden dan legislatif baik DPRD maupun DPR RI dirasa berat, perlu ada desain ulang penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang.


Guru Honorer Akan Digaji Setara UMR

Guru Honorer Akan Digaji Setara UMR

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan penetapan gaji guru honorer kedepannya bakal disetarakan minimal dengan Upah Minimum Regional (UM


Oposisi Lemah, Kekuasaan Absolut Dikuatirkan Korup

Oposisi Lemah, Kekuasaan Absolut Dikuatirkan Korup

Sejumlah partai oposisi diprediksi merapat ke pemerintah. Sampai saat ini, hanya PKS yang sudah menegaskan tetap menjadi oposisi.


Kesejahteraan Guru di Papua Minta Diperhatikan

Kesejahteraan Guru di Papua Minta Diperhatikan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy memastikan, kegiatan belajar mengajar (KBM) kembali normal pascakonflik sosial di Wamena, Papua.


Amankan Pelantikan Presiden, TNI AD Siapkan Pasukan Tempur

Amankan Pelantikan Presiden, TNI AD Siapkan Pasukan Tempur

Jumlah personel pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 ditambah. Dari sebelumnya 27 ribu menjadi 30 ribu.


Minat jadi Guru Rendah, Sarjana Baru Diminta Ikut Mengajar

Minat jadi Guru Rendah, Sarjana Baru Diminta Ikut Mengajar

Di kalangan kaum milenal profesi guru belum menjanjikan baik dari secara finansial maupun sosial.


Jadi Oposisi Lebih Baik untuk Partai Gerindra

Jadi Oposisi Lebih Baik untuk Partai Gerindra

Partai Gerindra baru akan menyampaikan secara resmi sikap politiknya pada 17 Oktober mendatang.


Penyerangan dan Penusukan Wiranto Disorot Dunia Internasional

Penyerangan dan Penusukan Wiranto Disorot Dunia Internasional

Insiden penusukan Menko Polhukam Wiranto oleh seorang pria tak dikenal di Pandeglang, Banten, Kamis (10/10) kemarin, menjadi perhatian pemberitaan media-media a



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!