Nasional
Share this on:

Kabut Asap Rugikan Malaysia dan Singapura

  • Kabut Asap Rugikan Malaysia dan Singapura
  • Kabut Asap Rugikan Malaysia dan Singapura

KUALA LUMPUR - Kiriman kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera dan Kalimantan tahun ini, kembali memicu protes dari kedua negara tetangga, yakni Malaysia dan Singapura. Bahkan, untuk mengatisipasi dampak kabut asap tersebut, Pemerintah Singapura berencana menutup sekolah jika kualitas udara kembali memburuk, di tengah kepungan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

Seperti dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan Singapura (MOE), Senin (16/9), kualitas udara di negeri Singa tersebut mencapai tingkat bahaya ketika Indeks Standar Polutan (PSI) melebihi angka 300 dalam 24 jam belakangan.

"Kami akan mempertimbangkan menutup sekolah jika perkiraan kualitas udara pada hari berikutnya mencapai tingkat berbahaya," demikian pernyataan Kementerian Pendidikan Singapura (MOE).

MOE menambahkan, bahwa kualitas udara mencapai tingkat bahaya ketika Indeks Standar Polutan (PSI) melebihi angka 300 dalam 24 jam belakangan. Namun untuk, Senin (16/9) kemarin, PSI di utara Singapura dilaporkan hanya mencapai 77, sementara di bagian lain negara tersebut menembus 79 hingga 86.

Pemerintah Singapura pun memutuskan, untuk tetap membuka sekolah karena kualitas udara sudah membaik jika dibandingkan dengan akhir pekan lalu. "Ketika sekolah kembali dibuka besok, orang tua dapat tenang karena Kementerian Pendidikan menjamin sekolah siap merespons dan mengambil langkah manajemen asap berdasarkan anjuran Kementerian Kesehatan," tambah pernyataan MOE.

MOE menuturkan, bahwa semua ruang kelas sudah dilengkapi dengan alat penjernih udara untuk menjamin kesehatan siswa di tengah kondisi tak menentu akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

"Guru-guru juga akan terus memantau siswa yang tidak sehat atau memiliki masalah jantung. Karena siswa merespons asap dengan berbeda-beda, orang tua harus memastikan anaknya memiliki obat-obatan, seperti alat bantu pernapasan untuk asma," tulis MOE.

Sementara itu, warga dari kedua negara pun ikut memprotes akibat kiriman kabut asap yg disebabkan kebakaran hutan dan lahan dari Indonesia. Mereka mengeluhkan, dampak kabut asap sudah mengakibatkan sesak napas dan kerap membuat kebanyakan dari masyarakat frustasi.

Seperti dilansir MalayMail, Senin (16/9), sekelompok warga Malaysia meminta pemerintah menggugat Indonesia sebesar RM1 karena merugikan akibat kabut asap yang berkaitan dengan hutan kebakaran dan lahan (karhutla).

Sedikitnya ada 21 nama yang tertera dalam surat tanggapan itu. Namun, yang meneken adalah Guru Besar Universitas Malaya Dr. Khor Swee Kheng, mantan Kepala Departemen Pediatri Rumah Sakit Ipoh dr. Amar Singh-HSS, dan Analis Institut Penang Darshan Joshi.

"Gugatan sebesar RM1 adalah pilihan yang tersedia untuk Malaysia. Kami berpikir tentang langkah yang tepat karena kebakaran hutan dan lahan terus terjadi setiap tahun, dan protes melalui jalur diplomatik dan lainnya tidak membuahkan hasil," demikian isi laporan itu.

Menurut mereka, jumlah gugatan yang minim itu dipilih karena sulit merinci tingkat kerugian akibat terpapar kabut secepatnya dari karhutla. Jika dipaksakan, maka hal itu hanya membuang-buang waktu dan jika diminta tidak masuk akal malah bisa mengubah perselisihan.

"Kami tidak mencari permusuhan, tetapi kami melihat tidak ada yang mau bertanggung jawab atas kejadian yang sudah berlangsung selama 20 sampai 25 tahun membahas, dan kami hanya ingin ada solusi lain untuk melawan kabut asap," lanjut isi pernyataan itu. (der/zul/fin)

Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

Guru Honorer Akan Digaji Setara UMR

Guru Honorer Akan Digaji Setara UMR

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan penetapan gaji guru honorer kedepannya bakal disetarakan minimal dengan Upah Minimum Regional (UM


Presiden Jokowi Tak Mau Teken Revisi UU KPK

Presiden Jokowi Tak Mau Teken Revisi UU KPK

Presiden Joko Widodo disebut-sebut tidak mau menandatangani UU KPK hasil revisi. Meski begitu, sesuai aturan UU KPK tersebut tetap berlaku sah dan mengikat.


Pilkada 2020, Waspadai Hoaks dan Politik Uang

Pilkada 2020, Waspadai Hoaks dan Politik Uang

Sejumlah ancaman pelanggaran pemilu diprediksi masih akan mewarnai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 mendatang.


Mendukung Khilafah, Pegawai Kemenkum dan HAM Dibebastugaskan

Mendukung Khilafah, Pegawai Kemenkum dan HAM Dibebastugaskan

Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) diketahui anti Pancasila. Bahkan, ada salah satu ASN yang terang-terangan pro ideologi khilafah.


Penggunaan dan Peserta BPJS Kesehatan Terus Meningkat.

Penggunaan dan Peserta BPJS Kesehatan Terus Meningkat.

Masyarakat semakin sadar manfaat kehadiran asuransi sosial Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.


Kesejahteraan Guru di Papua Minta Diperhatikan

Kesejahteraan Guru di Papua Minta Diperhatikan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy memastikan, kegiatan belajar mengajar (KBM) kembali normal pascakonflik sosial di Wamena, Papua.


Penyusunan Turunan UU Pesantren Hadapi Dua Tantangan

Penyusunan Turunan UU Pesantren Hadapi Dua Tantangan

Setidaknya, ada dua Peraturan Presiden (PP) dan 11 Peraturan Menteri Agama (PMA) yang harus diselesaikan dalam waktu satu tahun ke depan.


Terduga Teroris Siapkan Bom Kimia Beracun

Terduga Teroris Siapkan Bom Kimia Beracun

Densus 88 Antiteror Mabes Polri kembali melakukan penegakan hukum secara prefentive strike terhadap enam terduga teroris di Jawa Barat dan Jawa Tengah.


Calon Menteri Harus Profesional dan Loyal

Calon Menteri Harus Profesional dan Loyal

Presiden Joko Widodo disebut-sebut sedang mengutak-atik komposisi calon menteri. Sejumlah parpol mengklaim berhak atas jatah kursi kabinet.


Amankan Pelantikan Presiden, TNI AD Siapkan Pasukan Tempur

Amankan Pelantikan Presiden, TNI AD Siapkan Pasukan Tempur

Jumlah personel pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 ditambah. Dari sebelumnya 27 ribu menjadi 30 ribu.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!