Nasional
Share this on:

Kajian Pemindahan Ibu Kota Belum Diterima DPR

  • Kajian Pemindahan Ibu Kota Belum Diterima DPR
  • Kajian Pemindahan Ibu Kota Belum Diterima DPR

JAKARTA - Wacana pemindahan ibu kota yang digulirkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditanggapi oleh DPR-RI. Anggota Komisi II DPR RI, Yandri Susanto menagih Presiden Joko Widodo terkait undang-undang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan.

"Pemekaran kabupaten atau kota butuh naskah akademik dan kajian lengkap. Namun, sampai hari ini DPR belum menerima hal tersebut," ujar Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8).

Dia yakin Jokowi memahami bahwa pemindahan pusat pemerintahan juga perlu mencabut Undang-undang DKI Jakarta. Selain itu, dia juga mempertanyakan status aset-aset yang ada di Jakarta seperti gedung DPR-MPR.

"Pemerintah salah langkah jika sudah lebih dulu mulai membangun Kalimantan. Pembangunan, bisa menjadi penyimpangan uang negara karena tak ada perintah landasan hukum. Negara ini bukan milik presiden. Bukan milik Pak Jokowi sebagai kepala pemerintahan. Tapi dia diperintah oleh aturan," tuturnya.

Politikus PAN itu menilai, perlu kajian mendalam wacana pemindahan ibu kota. Apakah benar-benar diperlukan atau tidak. Sebab, menurut Yandri, dengan anggaran yang besar bisa saja untuk membangun Kalimantan, tanpa memindahkan ibu kota.

Fraksi di DPR, kata dia, sepakat pemindahan ibu kota. Namun, Yandri pribadi menilai belum saatnya mengingat kondisi utang negara dan ekonomi yang sedang sulit. "Kita sepakat, nggak ada masalah dan wacana pemindahan ibu kota sudah lama. Tapi haruskah sekarang? Utang banyak dan ekonomi lagi sulit," ucapnya.

Hal senada diucapkan Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. Dia mengatakan bahwawacana pemindahan ibu kota sudah lama muncul. Tapi, hingga kini belum ada pengajuan resmi kepada legislatif baik MPR maupun DPR.

"Rekan-rekan dari komisi V maupun komisi II belum pernah mempertanyakan mana draft kajian undang-undangnya. Sebelum jadi undang-undang, harus ada kajian akademiknya. Akademiknya juga belum pernah disampaikan," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8).

Dia menjelaskan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2020 juga belum pernah ada pembicaraan. "Pemerintah seharusnya berlaku runut dalam konteks konstitusi pemindahan ibu kota. Payung hukum wacana tersebut diminta lebih dahulu dituntaskan sebelum dijalankan terlalu jauh," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo tidak meneruskan rencana pemindahan ibu kotadari DKI Jakarta ke Kalimantan. Menurutnya, rencana pemindahan ibu kota yang disampaikan Jokowi sama sekali tidak masuk akal. Karena aktivitas pemerintahan sudah terlanjur terbentuk di DKI Jakarta. Selain itu, kata dia, pusat bisnis dan perdagangan juga sudah tumbuh di Jakarta.

"Nyaris pemindahan ibu kota tidak masuk akal. Makanya saya bilang jangan pindah ibu kota, tapi pindah kantor pemerintahan saja," terang Fahri.

Menurutnya, pemindahan ibu kota merupakan hal yang rumit. Karena harus merubah banyak undang-undang. Sedangkan proses mengubah undang-undang itu harus dibawa ke DPR dan harus disosialisasikan ke masyarakat terlebih dahulu.

"Harus datang ke DPR bawa UU nya, naskah akademiknya nanti DPR mensosialisasikan ke masyarakat. Nah, masyarakat terima atau nggak, panggil pakar dan sebagainya. Ini bakal panjang ceritanya," tutur dia.

Oleh karena itu, dia mendorong agar pemerintah memindahkan lokasi kantor pemerintahan, alih-alih ibu kota. Hal itu sejalan dengan keinginan Presiden kedua RI Soeharto yang ingin memindahkan lokasi kantor pemerintahan ke Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. "Nah, ini bisa. Jadi yang perlu dipindahkan kantor, bukan ibu kotanya. Ada salah cara berpikir ini kan," ucap Fahri.

Menurutnya, wacana memindahkan kantor pemerintahan saja lebih relevan. Karena beberapa aktivitas pemerintahan memang kerap membuat Jakarta terlalu sibuk. Misalnya, ketika para kepala daerah berbondong-bondong datang ke DKI Jakarta hanya untuk menggelar rapat dengan pemerintah pusat. "Kalau memang mau pindah kantor pemerintahan pun paling yang banyak didatangi oleh pejabat daerah saja. Misalnya Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) yang dipindahkan. Supaya orang jangan datang ke Jakarta," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan izin pemindahan ibu kota ke Kalimantan ke DPR dalam pidato kenegaraannya dalam perayaan HUT ke-74 Tahun 2019 di Sidang Bersama DPR dan DPD. Meski demikian, Kepala Negara belum merinci lokasi pasti dimana ibu kota baru itu berada nantinya di Pulau Borneo itu. (yah/zul/fin/rh)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Minat jadi Guru Rendah, Sarjana Baru Diminta Ikut Mengajar

Minat jadi Guru Rendah, Sarjana Baru Diminta Ikut Mengajar

Di kalangan kaum milenal profesi guru belum menjanjikan baik dari secara finansial maupun sosial.


KPK: Ada Pernyataan Arteria Dahlan yang Keliru

KPK: Ada Pernyataan Arteria Dahlan yang Keliru

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi sejumlah hal terkait tudingan yang dilontarkan Anggota DPR Fraksi PDIP Arteria Dahlan.


Presiden Jokowi Ditunggu Mahasiswa Hingga 14 Oktober

Presiden Jokowi Ditunggu Mahasiswa Hingga 14 Oktober

Pemerintah belum menunjukkan tanda-tanda positif untuk menerbitkan Perppu tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Gerindra Diisukan Minta Jatah Menteri, Sufmi: Wong Belum Ditawarin

Gerindra Diisukan Minta Jatah Menteri, Sufmi: Wong Belum Ditawarin

Partai Gerindra menegaskan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto maupun elite partainya yang lain tidak pernah meminta kursi menteri.


Perppu Bikin Pemerintah Serba Salah

Perppu Bikin Pemerintah Serba Salah

Presiden Joko Widodo hingga kini belum menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Revisi UU KPK Banyak Typo

Revisi UU KPK Banyak Typo

Hingga kini Presiden Joko Widodo belum menandatangani revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Calon Kepala Daerah Jangan Terlibat KDRT

Calon Kepala Daerah Jangan Terlibat KDRT

Mantan narapidana koruptor dilarang menjadi peserta pemilu. Meski belum final, lembaga penyelenggara pemilu berencana mencantumkan syarat tambahan.


Buruh Minta Pemerintah Bubarkan BPJS Kesehatan

Buruh Minta Pemerintah Bubarkan BPJS Kesehatan

Ribuan buruh dari berbagai serikat kerja menggeruduk Gedung DPR/DPD/MPR, Rabu (2/10) kemarin.


Partai Koalisi Minta Jokowi Tunggu Proses di MK

Partai Koalisi Minta Jokowi Tunggu Proses di MK

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda akan menerbitkan perppu UU KPK.


 Golkar atau Gerindra yang Jadi Ketua MPR?

Golkar atau Gerindra yang Jadi Ketua MPR?

Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) belum memutuskan nama ketua MPR periode 2019-2024.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!